DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum Umum, Bantuan Hukum Litigasi, Bantuan Hukum Non Litigasi, Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat, Tata Cara Pengejuan Permohonan dan Tata Kerja, Syarat Permohonan Bantuan Hukum, Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum, Tata Kerja, Pendanaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin disebabkan yang selama ini belum banyak tersentuh sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh kemiskinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98);
15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia adalah bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
8.Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Sijunjung.
9.Masyarakat miskin adalah orang perorangan atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat Keterangan Miskin.
10.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Wali Nagari atau dokumen sejenis.
11.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang.
12.Bantuan Hukum adalah pemberian jasa Hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
13.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
14.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
15.Dana Bantuan Hukum adalah anggaran yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Aklreditasi setelah dinilai bahwa pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberi Bantuan Hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum; 4
c.Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin dan terpenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
c.menjamin kepastian penyelenggara bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
e.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah Hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan/atau menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang sedang menghadapi masalah hukum secara sosial ekonomi yang tidak mampu menanggung biaya operasional biaya beracara.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
(3)Kegiatan pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan perjanjian kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia bertugas:
1. a.menyusun kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
2. b.menyusun standar Bantuan Hukum berdasarkan asas pemberi Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; 5
3. c.menyusun Rencana Anggaran Belanja Bantuan Hukum dalam RKA Sekretariat Daerah;
4. d.mengelola Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang:
1. a.melakukan verifikasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang sebagai pemberi Bantuan Hukum;
2. b.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
3. c.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Tim verifikasi terdiri atas unsur sebaga berikut :
1. a.unsur Aparatur Pemerintah Daerah;
2. b.kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Pemerintah Daerah sebagai Sekretaris;
3. c.akademisi;
4. d.tokoh masyarakat; dan
5. e.lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang memberi Pelayanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum.
(3)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum :
1. a.berbadan Hukum;
2. b.terakriditasi berdasarkan Undang-undang;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki tenaga pemberian Bantuan Hukum, Advokat-advokat yang profesional
5. e.memiliki program pengurus Bantuan Hukum; dan
6. f.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(2)Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum scara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; 6
b.pendampingan danatau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di peradilan.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
(2)Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun daam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945