DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) INI MENGATUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pernerintah Daerah dalam rnelaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung rnulai pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan , sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMN.dan lampirannya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 4. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4),
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Dacrah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sijunjung.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung adalah perangkat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 4.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunanS5 (lima) tahun terhitung mulai pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. 5s

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMN.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. 4

Pasal 5

(1 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB ! : Pendahuluan,
b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah, c.BABIII : Gambaran Keuangan Daerah, d.BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah,
e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan,
g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ii BABIX : Penutup

(2)Penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung

Pasal 6

RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra-PD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah,
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan Cc. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dilakukan dalam hal :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan:
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2021-2026 kurang dari 3 (tiga) tahun. Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra-PD.
(4)

Pasal 9

Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung, pada tanggal ““ “ku 2021 BUPATI SIJUNJUNG, ttd BENNY DWIFA YUSWIR Diundangkan di Muaro Sijunjung, pada tanggal ““ “'g... tag 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, ttd ZEFNIHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/50/2021) Salin suai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MISWITA MR 7- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021-2026 . UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Penyusunan rencana pembangunan Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Tahun 2021-2026 tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu srategis Daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021- 2026. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…