DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 208

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

Potensi pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penggalian potensi, pengembangan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kawasan Hutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N0m0r 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 5230);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 14 );
23.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
24.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang tata cara lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara dengan persetujuan bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
25.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 06);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6.SKPD adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung;
7.Kepala SKPD adalah kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah;
8.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
9.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
10.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
11.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah;
12.Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
13.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
14.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; 5
15.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, dan studi kelayakan;
16.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
17.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
18.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
19.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
20.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
21.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
22.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
23.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
24.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi;
25.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
26.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
27.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
28.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
29.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
31.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
32.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
33.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 6 pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
34.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
35.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali;
36.Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
37.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan, kemampuan, masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
38.Fasilitas umum adalah bangunan yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti jalan, jembatan, bangunan irigasi dan pasar.
39.Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara berazaskan:

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi, akuntabilitas;
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah untuk:

a.menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan baik di daerah maupun nasional secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya komoditi mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan daerah dan nasional dalam negeri;
d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. 7

BAB III

PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
(2)Penguasaan mineral oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas dan komoditas mineral untuk kepentingan Daerah dalam pengendalian produksi dan ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan.
(2)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pembuatan Produk Hukum Daerah;
2. b.Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan dan perizinan lainnya;
3. c.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
4. d.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi wilayah pertambangan daerah;
5. e.penyusunan data base sumber daya mineral dan batubara pada daerah;
6. f.pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di daerah;
7. g.pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
8. h.pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
9. i.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Gubernur dan Menteri;
10. j.penyampaian laporan hasil produksi, penjualan dalam negeri, dan luar negeri kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi Pertambangan dan energi;
11. k.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
12. l.peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;

BAB IV

PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Pasal 6

(1)Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi mineral dan batubara dilakukan melalui kajian literatur dan penyelidikan lapangan melalui 8 kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
(2)Bupati dapat menugaskan lembaga riset daerah atau instansi terkait untuk melakukan penyelidikan dan inventarisasi Pertambangan;
(3)Data hasil kegiatan penyelidikan dan inventarisasi pertambangan adalah milik negara;
(4)Hasil inventarisasi potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan pertambangan.

Pasal 7

(1)Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan di dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
(2)Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi;
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.formasi batuan pembawa mineral logam dan atau batubara;
2. b.data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan atau telah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
3. c.data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur atau bupati sesuai dengan kewenanganya dan atau;
4. d.interprestasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 8

(1)Perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan dijadikan sebagai pedoman pembangunan daerah dan tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan secara regional serta untuk melakukan perlindungan terhadap lokasi potensi mineral dan batubara.
(2)Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, aspek teknik, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan kepentingan sektor lain.
(3)Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.
(4)Hasil Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan/atau Rencana Induk Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Potensi pertambangan dikelompokkan atas:
1. a.pertambangan mineral; dan
2. b.pertambangan batubara. 9
(2)Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
1. a.mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. b.mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
3. c.mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
4. d.batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
5. e.batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Isi peraturan

Teks208PDFHirarki

Memuat teks peraturan…