DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Tempat Kedudukan, Fungsi, Organisasi Radio Lansek Umum, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Pengangkatan, Pemberhentian, Kekayaan, Pembiayaan, Rencana Kerja dan Anggaran, Pertanggungjawaban, Kepegawaian, Penyelenggaraan Penyiaran, Klasifikasi, Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi, Cakupan Wilayah Siaran, Jaringan Siaran, Isi Siaran, Klasifikasi Acara Siaran, Bahasa Siaran, Relai dan Siaran Bersama, Hak Siar dan Ralat Siaran, Arsip Siaran, Siaran Iklan, Jasa Tambahan Penyiaran, Pemberian Sanksi Administratif, Tata Cara Pemberian Sanksi Administrastif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
c.bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu adanya penyesuaian peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sijunjung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3423);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANSEK MANIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih yang selanjutnya disebut Radio Lansek Manih adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan masyarakat.
7.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung
8.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lansek Manih Kabupaten Sijunjung.
9.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaranyang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
10.Siaran adalah kegiatan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
12.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

BAB II

PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Radio Lansek Manih merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.
(2)Operasional siaran Radio Lansek Manih diselenggarakan secara berkesinambungan; 4
(3)Radio Lansek Manih dapat bekerjasama hanya dengan Radio Republik Indonesia.
(4)Radio Lansek Manih harus mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
(5)Sebelum mendapat izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Radio Lansek Manih wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Radio Lansek Manih berkedudukan di Muaro Sijunjung.

Pasal 4

Radio Lansek Manih berfungsi sebagai media penyebaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI RADIO LANSEK MANIH

Pasal 5

Organisasi Radio Lansek Manih terdiri atas :

a.Dewan Pengawas.
b.Dewan Direksi.

Pasal 6

(1)Untuk melakukan pengawasan terhadap Radio Lansek Manihdibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Radio Lansek Manih serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran Radio Lansek Manih.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah, dan tenaga ahli yang mengerti dibidang penyiaran.
(4)Dewan Pengawas di usulkan oleh DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka berdasarkan masukan dari Pemerintah dan /atau masyarakat.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berkewajiban : 5

a.memberikan pendapat dan masukan kepada Bupati mengenai rencana kerja, program dan anggaran Radio Lansek Manih;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Radio Lansek Manih serta melaporkan hasil penilaian kemajuan dan kemunduran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi;
c.memberikan masukan dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan neraca dan rugi laba Radio Lansek Manih;
d.memberikan pendapat dan masukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang di anggap pentingbagi pengelolaan Radio Lansek Manih;
e.memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
f.melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
g.melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan kepada DPRD;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan Radio Lansek Manih serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
(2)Dewan Direksi berjumlah3 (tiga) orang terdiri atas;
1. a.direktur utama;
2. b.direktur operasional; dan
3. c.direktur umum dan keuangan.
(3)Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai Pimpinan Dewan Direksi.
(4)Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negaradan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…