DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Sistem Ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan, Distribusi Pangan, Keamanan Pangan, Hyhiene Sanitasi, Bahan Tambahan Pangan, Kemasan Pangan, Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium, Pangan Tercemar, Kerawanan Pangan, Diversifikasi Pangan, Cadangan Pangan Daerah, Cadangan Pangan Nagari, Cadangan Pangan Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Tanaman Pangan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3667);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
16.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Desa;
19.Peraturan Menteri Tanaman Pangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
20.Keputusan Menteri Tanaman Pangan Nomor: 05/KPTS/KN.130/K/02/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2006; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4.Dinas adalahDinas Pangan dan Perikanan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, kelautan, dan perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 4
9.Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
10.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
11.Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
12.Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
13.Distribusi Pangan adalah suatu proses penyampaian pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, keamanan dan keragamannya terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
14.Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
15.Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16.Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat menjangkau kebutuhan pangan untuk hidup sehat dan produktif.
17.Diversifikasi Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman.
18.Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
19.Hygiene Sanitasi Pangan adalah upaya untuk mengendalikan factor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
20.Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
21.Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
22.Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
23.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolaan pangan.
24.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
25.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, makanan serta minuman.
26.Sertifikasi Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/labotarium yang telah diakreditasi yang menyatakan 5 bahwa pangan tersebut telah memenuhi kreteria tertentu dalam standart mutu pangan yang bersangkutan.
27.Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari atas kabohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
28.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk memadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
29.Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, Tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
30.Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan.
31.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
32.Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan dan membahayakan manusia.
33.Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
34.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
35.Kelangkaan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pasokan pangan yang dialami daerah.
36.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
37.Keterjangkauan Pangan adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
38.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39.Retail adalah kegiatan pemasaran produk barang atau pangan meliputi aktivitas penjualan produk ke konsumen atau pembeli.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.sitem ketahanan pangan;
b.distribusi pangan;
c.keamanan pangan;
d.kerawanan pangan;
e.diversifikasi pangan;
f.cadangan pangan;
g.pengawasan dan pembinaan;
h.sanksi administrasi;dan 6
i.ketentuan lain-lain;

BAB II

SISTEM KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

(1)Ketersediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
(2)Upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan:
1. a.mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
2. b.mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
3. c.mengembangkan teknologi produksi pangan;
4. d.menyediakan sarana dan prasarana produksi pangan; dan
5. e.mempertahankan dan menambah lahan produktif;

Pasal 4

(1)Sumber ketersediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan.
(2)Sumber ketersediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah.

Pasal 5

(1)Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan, konsumsi, sarana dan prasarana dengan akses ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
(2)Untuk mewujudkan akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.pendataan, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi tingkat kehidupan (kemiskinan); dan
2. b.merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dilakukan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
(2)Untuk tercapainya tingkat pemanfaatan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.memantau, menganalisis dan mengevaluasi kondisi gizi pada balita;
2. b.meningkatkan keanekaragaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
3. c.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang; 7

BAB III

DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di daerah.
(2)Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan :
1. a.mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
2. b.mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi pangan;
3. c.menjamin keamanan distribusi pangan;
(3)Sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a dilakukan dengan:
1. a.menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
2. b.meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
3. c.melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
(4)Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

BAB IV

KEAMANAN PANGAN

Pasal 8

(1)Keamanan pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan hygiene sanitasi.
(2)Persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Lembaga/OPD terkait yang meliputi antara lain :
1. a.sarana dan/atau prasarana;
2. b.penyelenggaraan kegiatan;dan
3. c.orang perseorangan;

Pasal 9

Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi pangan yang baik yang meliputi :

a.cara produksi pangan segar;
b.cara produksi pangan olahan;
c.cara distribusi pangan;
d.cara retail pangan; dan
e.cara produksi pangan siap saji;

Pasal 10

(1)Pedoman cara produksi pangan segar adalah dengan cara: 8
1. a.melakukan budidaya yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan;
2. b.mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimiadan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat, hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; dan
3. c.mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar;
(2)Pedoman cara produksi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan danPenyuluhan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…