DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perkembangan keadaan mengenai pengaturan retribusi jasa usaha di Kabupaten Sijunjung, perlu adanya penambahan objek retribusi baru yakni penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, objek retribusi tempat khusus parkir serta perubahan tarif terhadap beberapa objek retribusi yang ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1.Diantara angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka (13a) dan angka (13b), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 1a. Dihapus 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Dihapus
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Badan adalah Badan yang menyelenggarakan Urusan PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati.
7.Dihapus
8.Dihapus
9.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 3
10.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian /pemanfaatan kekayaan daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah. 13.a Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 13.b Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun sederhana dengan type hunian 24M² s/d 36M² yang dibangun oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan status kepemilikan adalah sewa.
14.Tempat Rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
15.Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
16.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh orang atau badan.
18.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19.Dihapus
20.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
21.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah.
22.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
23.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
24.Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan 4 hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25.Dihapus
26.Dihapus
27.Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
28.Kandang Istirahat/Karantina adalah kandang peristirahatan bagi hewan yang akan di potong di rumah potong hewan ± 12 jam dan dilakukan pemeriksaan antemortem.
29.Kandang Penampungan adalah kandang yang dipergunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan sebelum masuk ke kandang karantina.
30.Tempat Pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
31.Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas yang telah diberi cap sehat ditiriskan pada ruangan pendingin yang higianis selama ± 8 jam.
32.Dihapus
33.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34.Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bis umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron.
35.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
36.Produksi Usaha Daerah adalah produksi yang dihasilkan daerah melalui kegiatan usaha daerah.
37.Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
38.Dihapus
39.Calon Benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
40.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
41.Dihapus
42.Dihapus
43.Dihapus
44.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyedian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan Pemerintah Daerah.
45.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 45a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
46.Dihapus 5
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
48.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 48a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 48b. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan.
50.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
1. a.Pemakaian Gedung, Balairung, GOR, Lapangan dan Aula;
2. b.Pemakaian Petak Toko;
3. c.Pemakaian Tempat di RSUD;
4. d.Pemakaian Rumah Dinas;
5. e.Pemakaian Rusunawa
6. f.Pemakaian Kendaraan Dinas;
7. g.Pemakaian Bus,Truck,Mikro Bus dan Mini Bus L300;
8. h.Tanah tempat pemakaian reklame dan sejenisnya;
9. i.Peralatan Adat Minang;
10. j.Sound System dan kekayaan daerah lainnya;
11. k.Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Lansek Manih FM;
12. l.Pemakaian Mesin Pertanian;
13. m.Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat;
14. n.Pemakaian Alat Laboratorium PU.
(2)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian. 6
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian bahan bakar minyak, jasa sopir, jasa operator, biaya pengawalan di jalan dan akomodasi.
(3)Bahan bakar minyak, jasa sopir, jasa operator, biaya pengawalan dijalan dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pengguna/pemakai kekayaan daerah dan besaran nya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
(4)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
1. a.tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata;
2. b.tempat Khusus Parkir pada Pasar Ternak, Pasar dan keramainan lainnya; dan
3. c.tempat Khusus Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

6.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

7.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Tarif retribusi untuk tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

8.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
(2)Stuktur dan besarnya tarif retribusi tempat Penginapan /Pesanggarahan / Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jenis hewan yang dipotong.

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…