DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud tujuan dan ruang lingkup, DOkumen RPJMD Tahun 2016-2021, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005- 2025;
c.bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memiliki sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
24.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
25.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 7); 4
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 5
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Sijunjung yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, sesuai masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang terpilih.
15.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
21.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22.Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
23.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
24.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
25.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 merupakan :

a.Penjabaran Visi, Misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sijunjung, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional. 6
b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2016-2021 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam :

a.menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Sijunjung; dan
b.penyusunan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 5

(1)Ruang lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
(2)RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

BAB IV

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(2)Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021;
(2)Dalam melakukan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 16 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ADE TAUFIK ROHENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM WANDRI FAHRIZAL, SH Pembina Tk.I / IV.b Nip. 19710705 199803 1 011 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021 I. UMUM Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis posisi astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0o 18’ 43” Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1o 41’ 46” Lintang Selatan (LS) dan dari 100o 37’ 40” Bujur Timur (BT) sampai dengan 101o 30’ 52” Bujur Timur (BT). Posisi Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut, Kabupaten Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata yang sangat strategis. Secara wilayah administrasi luas wilayah Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Barat Nomor: SK/9/GN/IST dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Perubahan terakhir terjadi ketika dilakukannya pembentukan Kabupaten Dharmasraya melalui Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2003 dimana wilayahnya merupakan 49 persen dari wilayah Kabupaten Sijunjung, sehingga luas wilayahnya sekarang menjadi 313.080 ha. Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kabupaten nomor dua terkecil di Provinsi Sumatra Barat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan pasal 11, ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih dan diuraikan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta arah kebijakan keuangan yang menjadi landasan SKPD dalam mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan target indikator kinerja. Sedangkan periodesasi RPJMD Kabupaten Sijunjung adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021 atau sama dengan masa bakti Bupati/Wakil Bupati Sijunjung yang terpilih secara langsung pada Pemilukada tahun 2015 dan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 secara operasional dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Sijunjung yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Sijunjung. 9 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 merupakan tahapan pembangunan yang ketiga dari empat tahapan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten SijunjungTahun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari cita- cita masyarakat Kabupaten Sijunjung, yaitu; “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani”. Oleh karena itu, periode 5 (lima) tahun mendatang tahapan pembangunan dititik beratkan kepada pemantapan akselerasi penataan pembangunan daerah dengan kemajuan kesejahteraan masyarakat dan penguatan basis perekonomian daerah. RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :“Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera’. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah, yaitu: 1) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing. 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia. 3) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata. 4) Mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani. 5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 6) Melakukan revitalisasi adat dan budaya berlandaskan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang diimplementasikan kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini terdiridari 8 bab dan 14 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, kedudukan, asas dan tujuan, ruang lingkup dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berimplikasi terhadap dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 2). Penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…