DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pembangunan Destinasi Pariwisata, Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, Pembangunan Investasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Citra Pariwisata, Kemitraan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, Pembangunan Kelembagaan Pariwisata, Organisasi Pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata, Rencana Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sijunjung, Pembiayaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 menyatakan, rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten / kota diatur melalui peraturan daerah ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016- 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPKD adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016sampai dengan tahun 2025.
9.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sijunjung adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya yang terbagi atas 4 (empat) perwilayahan kepariwisataan;
10.Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. 4
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12.Kawasan PariwisataKabupaten Sijunjung adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Kabupaten Sijunjung.
13.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
14.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
15.Pemasaran adalah serangkaian proses mengkomunikasikan daya tarik wisata dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan untuk pengembangan Kepariwisataan.
16.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
18.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19.Prasarana Umum Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20.Fasilitas Umum Kepariwisataan adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kepariwisataan.
21.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
23.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
24.Kompetensi adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pelaku pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25.Sertifikasi adalah proses penilaian kelayakan usaha dan pelaku Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. 5

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017-2025, dilaksanakan berdasarkan RIPKD Kabupaten Sijunjung.
(2)RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2017-2025.
(3)Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sijunjung adalah terwujudnya “Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung yang Berbasis kepada Wisata Budaya dan Alam yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan”.
(4)Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b misi pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi :
1. a.pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya masyarakat Sijunjung sebagai jati diri kepariwisataan daerah;
2. b.pemanfaatan dan Pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat;
3. c.optimalisasi potensi sumber daya alam daerah yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata daerah yang berwawasan lingkungan;
4. d.peningkatan daya saing pariwisata daerah di tingkat Nasional dan Internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata budaya dan pariwisata alam daerah yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan Indonesia;
5. e.peningkatan peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. f.peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. g.terwujutnya masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia; dan
8. h.pembangunan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerahyang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(5)Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.menciptakan kepariwisataan di daerah sebagai destinasi unggulan tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan daya tarik wisata alam dan budaya secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan Indonesia;
2. b.meningkatkan kinerja kepariwisataan daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata; 6
3. c.memunculkan nilai – nilai budaya yang tinggi dengan menggali lebih dalam potensi daya tarik wisata budaya daerah yang sudah maupun yang belum berkembang;
4. d.meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset alam dan keragaman budaya di daerah;
5. e.mengembangkan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata unggulan yang mendukung pembentukan identitas dan jati diri kepariwisataan daerah;
6. f.meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah, khususnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan nasional dan internasional;
7. g.menumbuhkan minat berekreasi penduduk setempat untuk mengembangkan pasar wisatawan lokal sebagai sumber pasar potensial bagi pengembangan pariwisata daerah;
8. h.menciptakan masyarakat sadar dan cerdas wisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan daerahyang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
9. i.mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat Kabupaten Sijunjungdari pengembangan pariwisata daerah dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pembangunan pariwisata;
10. j.memperluas jangkauan pasar wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
11. k.meningkatkan sinergitas seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di daerah.
(6)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
1. a.pembangunan destinasi pariwisata;
2. b.pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata;
3. c.pembangunan pndustri kepariwisataan; dan
4. d.pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
(7)Sasaran pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
1. a.terbentuknya kawasan-kawasan strategis kepariwisataan;
2. b.tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran;
3. c.meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
4. d.terimplementasikannya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan;
(8)Sasaran pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari :
1. a.terlaksananya pemasaran pariwisata daerah yang terpadu dan tepat sasaran;
2. b.meningkatnya distribusi jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan pada seluruh wilayah di daerah;
3. c.terjalinnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
4. d.tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan 7
5. e.terbentuknya citra yang kuat terhadap daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan.
(9)Sasaran pembangunan industri kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari :
1. a.terwujudnya iklim investasi kepariwisataan, sehingga mampu meningkatkan investasi kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.meningkatnya citra Kabupaten Sijunjung sebagai daerah sehat investasi kepariwisataan;
3. c.terciptanya usaha-usaha kepariwisataan yang menerapkan standar- standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif;
4. d.meningkatkan peran serta jiwa kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah; dan
5. e.terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang kreatif dab berbudaya sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata
(10)Sasaran pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf d terdiri dari :
1. a.terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinanmbungan diantara seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung;
2. b.terciptanya hubungan kerjasama yang terpola dan berkesinambungan diantara seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung;
3. c.terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pada bidang kepariwisataan;
4. d.terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigm strategis; dan
5. e.meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.
(11)Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diarahkan pada:
1. a.pembangunan Destinasi Pariwisata;
2. b.pembangunan Pemasaran;
3. c.pembangunan Industri Pariwisata; dan
4. d.pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
1. a.tahap I, tahun 2017 - 2019;
2. b.tahap II, tahun 2020 -2022; dan
3. c.tahap III, tahun 2023 -2025.
(3)RIPKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)RIPKD menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah. 8
(2)Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berikutnya mempedomani Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ini.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 7

Pembangunan destinasi pariwisata meliputi:

a.perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
b.daya tarik wisata;
c.prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
d.aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan
f.pengembangan investasi sektor pariwisata.

Pasal 8

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.kawasan strategis pariwisata daerah; dan
b.kawasan pembangunan pariwisata;

Pasal 9

(1)Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.Memiliki sumber daya pariwisata potensial, untuk menjadi daya tarik wisata unggulan, dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah,maupun nasional; dan 9
11. k.memiliki potensi trend daya tarik wisata masa depan.
(2)Kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
1. a.Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
2. b.memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
3. c.memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
4. d.memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
5. e.memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 10

(1)Perwilayahan destinasi pariwisata Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari :
(1)kawasan strategis pembangunan pariwisata Kecamatan Sijunjung dan sekitarnya;
(2)kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Sumpur Kudus – Koto VII dan sekitarnya;
(3)kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Kupitan, IV Nagari, Lubuk Tarok dan sekitarnya;
(4)kawasan pembangunan pariwisata Kecamatan Tanjung Gadang – Kamang Baru dan sekitarnya.
(2)Peta perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…