DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Sikka, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Penyertaan Modal; IV. Sumber Dana; V. Hak dan Kewajiban; VI. Pertanggungjawaban; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka, perlu peran serta Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1 2 Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 240); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, deviden, royalti, manfaat social dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi permanen berupa penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11.Prinsip Ekonomi adalah langkah yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
13.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Daerah pada PDAM dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PDAM.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

a.memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
b.meningkatkan kemampuan keuangan PDAM;
c.mewujudkan PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang sehat, mandiri dan dapat dipercaya;
d.mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah;
e.meningkatkan pendapatan asli Daerah;dan
f.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM.

Pasal 5

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk uang.

Pasal 6

(1)Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga millyar rupiah);
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus pada Tahun Anggaran 2016;
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2, digunakan untuk pembangunan 1.500 sambungan rumah.

Pasal 7

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1 5

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Daerah pada PDAM bersumber dari APBD.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Daerah dan dalam Neraca PDAM.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Sebagai pemilik PDAM, Pemerintah Daerah berhak :
1. a.menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PDAM; dan
2. b.memperoleh manfaat sosial dalam bentuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal Daerah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2019