(1)Berdasarkan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1), PDAM melaksanakan pengelolaan penyertaan modal.
(2)Dalam hal pengelolaan penyertaan modal tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan kepada Bupati dalam laporan tahunan PDAM.
(3)Dalam hal PDAM tidak melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bersih sesuai tujuan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 6
(4)Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 20 Desember 2019 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 20 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 9 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 09 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA I. UMUM Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
1.pendapatan asli Daerah meliputi:
a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2.pendapatan transfer; dan
3.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Sumber pendapatan daerah yang tergolong dalam pendapatan asli daerah diantaranya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan PDAM membantu pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pemenuhan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, penyertaan modal harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PDAM agar tercapai peningkatan pendapatan daerah. Penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang berarti penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen. Atas investasi permanen tersebut, Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 8 Penyertaan modal dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penambahan modal pada PDAM Kabupaten Sikka. Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal dilakukan untuk pengembangan usaha, pengembangan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah. Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) difungsikan untuk pembangunan sambungan bagi 15.000 rumah dan juga berbagai bentuk kegiatan lain berupa pembangunan sumur bor, pelaksanaan rehabilitasi sambungan rumah dalam bentuk pergantian meteran rusak, pergantian pipa sambungan, perbaikan asesoris, penambahan jaringan tersier, penambahan kapasitas pompa dan pompa cadangan, subsidi pemasangan sambungan reguler bagi pelanggan non MBR, pembelian peralatan kerja dan kendaraan tangki air dan operasional dan rencana pembangunan kantor PDAM. Dengan penambahan sambungan sejumlah 15.000 rumah tersebut, diharapkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Sikka dapat terpenuhi. Penyertaan modal ini juga untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air bersih dan perbaikan sarana prasarana air bersih yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Sikka. Atas dasar pertimbangan dimaksud keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka sangat dibutuhkan untuk dapat diaplikasikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penambahan modal pada PDAM. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 122