DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan penambahan ketentuan antara pasal 6 dan pasal 7, perubahan pada pasal 7; penambahan pasal antara pasal 7 dan pasal 8

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap jumlah penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Bdan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 90); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Selain besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penambahan modal kepada PDAM sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).
(2)Jangka waktu penyertaan modal berupa penambahan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
(3)Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah); dan
4. d.tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
(4)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 5
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Direksi menyusun rencana pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3), yang merupakan bagian dari rencana bisnis PDAM.
(2)Dokumen rencana pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.ringkasan rencana usaha;
2. b.uraian produk yang dihasilkan;
3. c.analisis pasar;
4. d.strategi usaha;
5. e.analisa financial; dan
6. f.dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas.
(3)Direksi menyampaikan rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas PDAM.

Pasal 7B

(1)Berdasarkan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1), PDAM melaksanakan pengelolaan penyertaan modal.
(2)Dalam hal pengelolaan penyertaan modal tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan kepada Bupati dalam laporan tahunan PDAM.
(3)Dalam hal PDAM tidak melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bersih sesuai tujuan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 6
(4)Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 20 Desember 2019 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 20 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 9 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 09 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA I. UMUM Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1.pendapatan asli Daerah meliputi:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
1. 2.pendapatan transfer; dan
2. 3.lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah yang tergolong dalam pendapatan asli daerah diantaranya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan PDAM membantu pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pemenuhan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, penyertaan modal harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PDAM agar tercapai peningkatan pendapatan daerah. Penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang berarti penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen. Atas investasi permanen tersebut, Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 9 8 Penyertaan modal dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penambahan modal pada PDAM Kabupaten Sikka. Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal dilakukan untuk pengembangan usaha, pengembangan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah. Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) difungsikan untuk pembangunan sambungan bagi 15.000 rumah dan juga berbagai bentuk kegiatan lain berupa pembangunan sumur bor, pelaksanaan rehabilitasi sambungan rumah dalam bentuk pergantian meteran rusak, pergantian pipa sambungan, perbaikan asesoris, penambahan jaringan tersier, penambahan kapasitas pompa dan pompa cadangan, subsidi pemasangan sambungan reguler bagi pelanggan non MBR, pembelian peralatan kerja dan kendaraan tangki air dan operasional dan rencana pembangunan kantor PDAM. Dengan penambahan sambungan sejumlah 15.000 rumah tersebut, diharapkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Sikka dapat terpenuhi. Penyertaan modal ini juga untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air bersih dan perbaikan sarana prasarana air bersih yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Sikka. Atas dasar pertimbangan dimaksud keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka sangat dibutuhkan untuk dapat diaplikasikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penambahan modal pada PDAM. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 122

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016