(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah yang akan dilaksanakan kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah).
(2)Tahapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:
a.tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
b.tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah); dan
c.tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 4 6
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah menambah besaran penyertaan modal melebihi besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 26 Oktober 2020 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 26 Oktober 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. WILHELMUS SIRILUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, M A D E R L U N G Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 4 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR I. UMUM Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dilakukan untuk penguatan struktur permodalan guna pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 4 8 Selain itu penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pembagian hasil usaha atau deviden. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 125