DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur dalam peraturan ini adalah I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Bentuk, Sumber dan Besaran Penyertaan Modal; IV. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; V. Pembinaan dan Pengawasan; Penunjukan Pejabat Sebagai Wakil Pemerintah Daerah; VII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur telah berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2018;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan, telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 3 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 240); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA Dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 4
7.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi permanen berupa penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT. Bank NTT adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 04/pd/DPRD-GR/1963, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Daerah pada PT. Bank NTT adalah sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
(2)Tujuan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank NTT adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

BENTUK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank NTT dilaksanakan dalam bentuk uang. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 5
(2)Sumber dana penyertaan modal Daerah berasal dari APBD.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaaan modal yang sudah dilaksanakan sejak pendirian PT. Bank NTT maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.
(4)Penyertaan modal Daerah yang sudah dilaksanakan sejak pendirian PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp15.663.460.000,- (lima belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah saham 1.222.692 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua) lembar.
(5)Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dituangkan dalam Laporan Keuangan PT. Bank NTT.
(6)Besaran penyertaan modal Daerah yang akan dilaksanakan kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(7)Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)akan dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);.
(8)Dalam hal Pemerintah Daerah menambah besaran penyertaan modal melebihi besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 6

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran dividen, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah pada PT. Bank NTT.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD.
(3)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PENUNJUKKAN PEJABAT SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal penyertaan modal Daerah pada PT. Bank NTT adalah Kepala SKPKD.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 16 September 2019 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. FRANSISKUS ROBERTO DIOGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 16 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 5 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR I. UMUM Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari pembagian hasil usaha atau dividen. Selain itu untuk meningkatkan penerimaan dividen dan meningkatkan sharing kepemilikan pada maka perlu adanya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5 9 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…