DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerahtentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun. Mengingat: 1.Undang-UndangNomor7DrtTahun 1956tentang Pembentukan Daerah-daerahOtonomKabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah ProvinsiSumateraUtara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1956Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 1092)-; ?2.Undang-UndangNomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(LembaranrNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 3.Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LemibaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor 126,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438); I 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4.Undang-Undang Nomor -t. ^ 2 : 5.Undang-Undang 'Ngmor52 Tahun2009 PerkembanganKependudukan dan PembangunanKeluarga (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor 161,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 5080); 6.Undang-UndangNomor12Tahun2011 PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011Nomor82,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234); 7.Undang-UndangNomor5Tahun2014tentang AparaturSipil • Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor6,TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5494); 8.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentang Desa (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor7, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 5495); tentang tentang 23 Tahun 20149.Undang-UndangNomortentang PemefintahanDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014Nomor249,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan,Undang-undangNomor9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaUndang-Undang Nomor23Tahun2014(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015.Nomor58,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679); 10.Undang-UndangNomor30Tahun2014tentangAdministrasi Pemejjintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor292,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601); 11.PeraturanPemerintahNomor42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor 141,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4449); 12.PeraturanPemerintahNomor79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan,Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 13.PeraturanPemerintah Nomor21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana(LembaranPenyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828); 3

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15.Peraturan . Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); r ” ' ’ •
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); ‘ I De&gan Persetujusm Bersama 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN % , MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan. Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Simalungun;
2.Pemerintah Kabupaten adalali Pemerintah Kabupaten Simalungun;
3.Bupati adalah Bupati Simalungun;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun;
5.Dewan Perv/akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6.Secretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun; k , • ; 1 4 8.SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerahselanjutnya disingkatSekretariatDPRDadalah SekretariatDewan Perwakilan RakyatDaerahKabupatenSimalungun; 9.SekretarisDewanPerwakilanRakyatDaerahselanjutnya disingkat SekretarisDPRDadalahSekretarisDewan PerwakilanRakyatDaerahKabupaten Simalungun; 10.Inspektoratadalah Inspektorat Kabupaten Simalungun; 11.StafAhliBupatiadalah StafAhliBupati Simalungun; 12.Dinas Daerah adalahDinasDaerahKabupaten Simalungun; 13.BadanDaerah adalah Badan Daerah KabupatenSimalungun; 14.Rumah.SakitUmumDaerahadalahRumahSakitUmum Daerah Kabupaten Simalungun; 15.AdministratorKawasanEkonomiKhususSei Mangkeiadalah AdministratorKawasan EkonomiKhususSei MangkeiDaerah KabupatenSimalungun; 16.SekretariatDewanPengurusKORPRIadalahSekretariat DewanPengurusKORPRIDaerah KabupatenSimalungun 17.Kecamatan adalahKecamatan Daerah Kabupaten Simalungun; 18.Unit.PelaksanaTeknisDinas,adalahunsurpelaksanateknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknispenunjangtertentu; 19.UnitPelaksanaTeknisBadan,adalahunsurpelaksanateknis Badan untukmelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknispenunjangtertentu; BABII PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 DenganPeraturanDaerah inidibentuk Perangkat Daerah dengan susunansebagai berikut: a.Sekretariat Daerah Kabupaten,adalahTipe A; b.SekretariatDPRDKabupaten,adalahTipeA; e.inspektorat Daerah Kabupaten,adalahTipeA. d.Dinas Daerah,terdiri dari : 1.DinasPendidikan TipeAmenyelenggarakan urusan lpemerintahah bidang Pendidikandan .^pemerintahan,bidang Kepemudaan dan Olahraga; 2.Dinas Kesehatan TipeAmenyelenggarakan urusan peinerintahan bidang Kesehatan; 3.,Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Pekeijaan Umum, Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman; urusan 4.DiinasSOvSial.TipeAmenyelenggarakan pemerintahan b ' i'dangSosial; 5.Dinas Pemberdayaan PerempuandanPerlindunganAnak Tipe C ' menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; 6.DinasKetahananPanganTipeAmenyelenggarakan urusanpemerintahanbidangPangan; 7.Dinas LingkunganHidup TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahanbidangLingkunganhidupdan UrusanpemerintahanbidangKehutanan; urusan 8.DinasAdministrasiKependudukan dan PencatatanSipil TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahanbidang AdministrasiKependudukandanPencatatanSipil; 9.Dinas Pemberdayaan MasyarakatdanPemerintahanDesa, TipeAmenyelenggarakanurusan pemerintahanbidang Pemberdayaan MasyarakatdanDesa; 10.BadanPengendalian PendudukdanKeluarga Berencana, adalahTipeAmenyelenggarakan urusanpemerintahan bidangPengendalian Penduduk danKeluarga Berencana; 11.DinasPerhubunganTipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 12.DinasKomunikasidan Informatika,adalahTipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang KomunikasidanInformatika, Urusan Pemerintahan BidangStatistik,dan Urusan pemerintahan bidang Persandian; 13.Dinas KoperasiUKMdanTenaga Kerja TipeA irncnyelenggarakanurusanPemerintahanbidangKoperasi IJsahaKecildanMenengah,danurusanpemerintahan bidang TenagaKerja; 14.Dinas PenanamanModaldan PelayananPerizinan TerpaduSatuPintu,adalahTipeAmenyelenggarakan lurusan pemerintahan bidang PenanamanModal; Perpustakaan danKearsipan-Tipe B pemerintahan bidang urusan pemerintahanbidang 15.Dinas menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan kearsipan; 16.D|inasPariwisata dan Kebudayaan,adalahTipeA menyelenggarakanurusan bidang Pariwisatadanurusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 17.Dinas PertanianTipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 18.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; i I 19.Satuan rPolisi PamongPraja,adalahTipeC mehyelenggarakanurusan pemerintahanbidangPolisi PapiongPraja..,• e.Badan Daerah,terdiri dari: 1.BadanPerencanaanPembangunanDaerah,adalah TipeA melaksanakanfungsipenunjangperencanaan, Penelitian danPengembangan; 2.BadanKepegawaian,PendidikandanPelatihanDaerah, adalahripe,Bmelaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian,PendidikandanPelatihan; •3.BadanPengelolaan KeuangandanAset Daerah,adalah TipeAmelaksanakanfungsipenunjang bidang keuangan; 4.BadanPendapatanDaerah,adalahTipeBmelaksanakan fungsi penunjangbidangkeuangan; 5.BadanPenanggulanganBencanaDaerah,adalahTipeB melaksanakanfungsipenunjang Penanggulangan BencanaDaerah; 6.SekretariatDewanPengurusKORPRI,adalahTipe-; 7.Administrator Kawasan EkonomiKhusus Sei Mangkei;
8.BadanPelaksanaPenyuluhanPertanian,Perikanandan Kehutanan; 9.BadanKesatuanBangsa danPolitik. f.Kecamatan terdiriatas:

(1)KecamatanSiantarTipeA;
(2)KecamatanGunungMalela TipeA;
(3);KecamatanGunungMaligas TipeA;
(4)Kecamatan PaneiTipeA;
(5)Kecamatan Panombeian PaneiTipeA;
(6)KecamatanJorlarigHataranTipeA;
(7)kecamatanRaya ' Kahean TipeA;
(8)Kecamatan BosarMaligas TipeA; !(9)Kecamatan Sidamanik TipeA;
(10)Kecamatan Pamatang Sidamanik TipeA;
(11)KecamatanTanah JawaTipeA;
(12)Kecamatan Hatonduhan TipeA;
(13)KecamatanDolokPanribuanTipeA;
(14)Kecamatan PurbaTipeA;
(15)Kecamatan Haranggaol Horison TipeA;
(16)Kecamatan Girsang SipanganBolon TipeA;
(17)Kecamatan Dolok Batu Nanggar TipeA;
(18)kecamatanHuta Bayu Raja TipeA;
(19)Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi TipeA; I - rm 7 -
(20)KecarnatanDolokPardameanTipeA;
(21)KecarnatanPamatangBandarTipeA;
(22)KecarnatanBandarHuluanTipeA;
(23)KecarnatanBandarTipeA;
(24)KecarnatanBandarMasilamTipeA;
(25)KecarnatanSilirnakuta TipeA;
(26)KecarnatanDolokSilau TipeA;
(27)KecarnatanSilouKaheanTipeA; .(28)KecarnatanTapianDolokTipeA;
(29)Kecarnatan Raya TipeA;
(30)Kecarnatan UjungPadangTipeA;
(31)KecarnatanPamatangSilirnakutaTipeA.

Pasal 3

(1)Dinas daerahyang menyelenggarakansuburusan ketentraman dan ketertiban umum disebut satuanpolisipamongpraja
(2)Pada kecarnatan sebagaimanadimaksud dalamPasal2huruff terdapatkelurahansebagai perangkatKecarnatan ..% Pasal 4 Ketentuanlebihlanjutmengenai kedudukan,susunan organisasi,tugaspokokdanfungsi,sertaTata KeijaPerangkat Daerahdan unitkerja di bawahnya ditetapkan lebihlanjut denganPeraturanBupati.

Pasal 5

Dalam penetapan pembentukandansusunanorganisasi Perangkat Daerah dilakukanberdasarkan asas: a.Urusan Pemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah; b.Intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; c.Efisiensi; d.Efektivitas; e.Pembagian habis tugas; f.Rentang kendali; g.Tata keijayang jelas;dan

h.Flcksibilitas. , k 8 BABIII PEMBENTUKANUPT Pasai6

(1)PadaDinasDaerahdalniBadanDaerahdapatdibentukUnit PelaksanaTeknis(UPT);
(2)UPTdibentukuntukrnelaksanakansebagiankegiatanteknis operasionaldan/ataukegiatanteknis penunjangtertentuperangkat daerahinduknya. Pasai7
(1)Selain, ‘ omit,pelaksanateknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimanadimaksuddalamPasai6 terdapat unit pelaksana teknis dinasDaerahKabupaten di bidangPendidikanberupa SatuanPendidikanDaerahKabupaten.
(2)Satuanpehdidikan DaerahKabupatensebagaimanadimaksud padaayat(l) ' berbentuksatuanpendidikan formal. Pasai8
(1)SelainunitpelaksanateknisdinasDaerahKabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasai6,terdapatUnit Pelaksana Teknis Dinas DaerahKabupaten dibidang Kesehatan berupa Rumah SakitUmumDaerah Kabupaten sebagaiunitorganisasi bersifat fungsionaldan unit layananyang bekerjasecara profesional;
(2)Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten sebagaimanadimaksud padaayat(1)bersifatotonomdalam penyelenggaraan tatakelola rumah sakit dan tatakelolaklinisserta menerapkanpola pengelolaankeuangan badan layananumumDaerah.
(1)Bupad dalam melaksanakan tugasnya dapatdibantu staffahli
(2)Staf ahli -:berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara adniinistratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Stafahlisebagaimana dimaksud pada ayat(1)beijumlah paling banyak3(tiga)Bidang StafAhliyang nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkah Peraturan Kepala Daerah. 9 BABVII KEPEGAWAIANa Pasal 10 PejabatAparaturSipil NegarapadaPerangkat Daerah diangkatdan diberhentikanblehBupatisesuaidengan peraturan perundang- undangan. h KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
(1)PerangkatDaerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidangKesatuanBangsa danPolitikyang terbentuk dengan susunanorganisasi dan tata kerja sebelum Perdaini diundangkan,tetapmelaksanakantugasnya sampai dengan peraturan perundang-undanganmengenaipelaksanaanurusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalamlhal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di!bidangkesatuanbangsa danpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tergabung denganUrusan Pemerintahanlain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan UrusanPemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa danPolitik.<
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa danPolitiksebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebankan padaAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. .!</ 10 ; % Pasal 13
(1)Padasaat Peraturan Daerahinidiundangkanpejabatyangada tetap menduduki jabatannyadanmelaksanakantugasriyasampai denganditetapkaiinya pejabat yang baruberdasarkanPeraturan Daerahini;
(2)Pengisian kepala perangkat daerahdankepalaunitkerjapada perangkatdaerahuntukpertamakalinyadilakukandengan mengukuhkanpejabat yangsudahmemegangjabatan setingkat denganjabatanyangakandiisidengan ketentuan memenuhi persyaratankualifikasidankompetensijabatan.

BAB VIII

*4 KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 11 PerangkatDaerah yangmenyelenggarakansubUrusanPemerintahan bidangBencana,Administrator Kawasan Ekonomi KhususSei Mangkei, SekretariatDewanPengurusKorpsPegawaiRepublik Indonesia,danBadan PelaksanaPenyuluhanPertanian,Perikanan dan Kehutananyangterbentuk dengansusunan organisasidan tata kerjasebelumPeraturanDaerah inidiundangkan,masihtetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

PadasaatPeraturanDaerahinimulai berlaku,semuaPeraturan Bupati yang berkaitandengantugas,fungsi dantatakeijaorganisasi perangkat daerah dinyatakan masihtetapberlakusepanjangbelum digantidantidakbertentangandengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BABX

Pasal 15

PadasaatPeraturanDaerah iniditetapkan dan diundangkan,maka PeraturanDaerahKabupaten SimalungunNomor17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerjaPerangkatDaerahKabupaten Simalungun sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir denganPerathranDaerahrKabupaten SimalungunNomor3Tahun 2014tentang Perubahan keempatatas Peraturan DaerahKabupaten SimalungunNomor17 Tahun 2008 tentang Organisasi danTataKeija Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun dicabutdandinyatakan tidak berlaku. i Pasal 16 belum diatur dalamPeraturan Daerah ini sepanjang Hal-hal yang mengenai teknis pelaksanaannya diaturlebihlanjut dalam Peraturan Bupati. 1 , V ' V 11

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundafigkaii. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun. Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 7 0KTOB££. 20lG BUPATI SIMALUNGUN, dtp. J. R. SARAGIH Diundangkan di Pamatang Raya pada tanggal 2016 SEKRETARL ^ AERXHSRABUPATEN SIMALUNGUN, * afepURBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016 NOMOR M SERI D NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (114/ 2016). if I

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15.Peraturan . Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); r ” ' ’ •
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); ‘ I De&gan Persetujusm Bersama 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN % , MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan. Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Simalungun;
2.Pemerintah Kabupaten adalali Pemerintah Kabupaten Simalungun;
3.Bupati adalah Bupati Simalungun;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simalungun;
5.Dewan Perv/akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6.Secretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun; k , • ; 1 4 8.SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerahselanjutnya disingkatSekretariatDPRDadalah SekretariatDewan Perwakilan RakyatDaerahKabupatenSimalungun; 9.SekretarisDewanPerwakilanRakyatDaerahselanjutnya disingkat SekretarisDPRDadalahSekretarisDewan PerwakilanRakyatDaerahKabupaten Simalungun; 10.Inspektoratadalah Inspektorat Kabupaten Simalungun; 11.StafAhliBupatiadalah StafAhliBupati Simalungun; 12.Dinas Daerah adalahDinasDaerahKabupaten Simalungun; 13.BadanDaerah adalah Badan Daerah KabupatenSimalungun; 14.Rumah.SakitUmumDaerahadalahRumahSakitUmum Daerah Kabupaten Simalungun; 15.AdministratorKawasanEkonomiKhususSei Mangkeiadalah AdministratorKawasan EkonomiKhususSei MangkeiDaerah KabupatenSimalungun; 16.SekretariatDewanPengurusKORPRIadalahSekretariat DewanPengurusKORPRIDaerah KabupatenSimalungun 17.Kecamatan adalahKecamatan Daerah Kabupaten Simalungun; 18.Unit.PelaksanaTeknisDinas,adalahunsurpelaksanateknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknispenunjangtertentu; 19.UnitPelaksanaTeknisBadan,adalahunsurpelaksanateknis Badan untukmelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknispenunjangtertentu; BABII PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 DenganPeraturanDaerah inidibentuk Perangkat Daerah dengan susunansebagai berikut: a.Sekretariat Daerah Kabupaten,adalahTipe A; b.SekretariatDPRDKabupaten,adalahTipeA; e.inspektorat Daerah Kabupaten,adalahTipeA. d.Dinas Daerah,terdiri dari : 1.DinasPendidikan TipeAmenyelenggarakan urusan lpemerintahah bidang Pendidikandan .^pemerintahan,bidang Kepemudaan dan Olahraga; 2.Dinas Kesehatan TipeAmenyelenggarakan urusan peinerintahan bidang Kesehatan; 3.,Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Pekeijaan Umum, Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman; urusan 4.DiinasSOvSial.TipeAmenyelenggarakan pemerintahan b ' i'dangSosial; 5.Dinas Pemberdayaan PerempuandanPerlindunganAnak Tipe C ' menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; 6.DinasKetahananPanganTipeAmenyelenggarakan urusanpemerintahanbidangPangan; 7.Dinas LingkunganHidup TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahanbidangLingkunganhidupdan UrusanpemerintahanbidangKehutanan; urusan 8.DinasAdministrasiKependudukan dan PencatatanSipil TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahanbidang AdministrasiKependudukandanPencatatanSipil; 9.Dinas Pemberdayaan MasyarakatdanPemerintahanDesa, TipeAmenyelenggarakanurusan pemerintahanbidang Pemberdayaan MasyarakatdanDesa; 10.BadanPengendalian PendudukdanKeluarga Berencana, adalahTipeAmenyelenggarakan urusanpemerintahan bidangPengendalian Penduduk danKeluarga Berencana; 11.DinasPerhubunganTipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 12.DinasKomunikasidan Informatika,adalahTipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang KomunikasidanInformatika, Urusan Pemerintahan BidangStatistik,dan Urusan pemerintahan bidang Persandian; 13.Dinas KoperasiUKMdanTenaga Kerja TipeA irncnyelenggarakanurusanPemerintahanbidangKoperasi IJsahaKecildanMenengah,danurusanpemerintahan bidang TenagaKerja; 14.Dinas PenanamanModaldan PelayananPerizinan TerpaduSatuPintu,adalahTipeAmenyelenggarakan lurusan pemerintahan bidang PenanamanModal; Perpustakaan danKearsipan-Tipe B pemerintahan bidang urusan pemerintahanbidang 15.Dinas menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan kearsipan; 16.D|inasPariwisata dan Kebudayaan,adalahTipeA menyelenggarakanurusan bidang Pariwisatadanurusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 17.Dinas PertanianTipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 18.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; i I 19.Satuan rPolisi PamongPraja,adalahTipeC mehyelenggarakanurusan pemerintahanbidangPolisi PapiongPraja..,• e.Badan Daerah,terdiri dari: 1.BadanPerencanaanPembangunanDaerah,adalah TipeA melaksanakanfungsipenunjangperencanaan, Penelitian danPengembangan; 2.BadanKepegawaian,PendidikandanPelatihanDaerah, adalahripe,Bmelaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian,PendidikandanPelatihan; •3.BadanPengelolaan KeuangandanAset Daerah,adalah TipeAmelaksanakanfungsipenunjang bidang keuangan; 4.BadanPendapatanDaerah,adalahTipeBmelaksanakan fungsi penunjangbidangkeuangan; 5.BadanPenanggulanganBencanaDaerah,adalahTipeB melaksanakanfungsipenunjang Penanggulangan BencanaDaerah; 6.SekretariatDewanPengurusKORPRI,adalahTipe-; 7.Administrator Kawasan EkonomiKhusus Sei Mangkei;
8.BadanPelaksanaPenyuluhanPertanian,Perikanandan Kehutanan; 9.BadanKesatuanBangsa danPolitik. f.Kecamatan terdiriatas:

(1)KecamatanSiantarTipeA;
(2)KecamatanGunungMalela TipeA;
(3);KecamatanGunungMaligas TipeA;
(4)Kecamatan PaneiTipeA;
(5)Kecamatan Panombeian PaneiTipeA;
(6)KecamatanJorlarigHataranTipeA;
(7)kecamatanRaya ' Kahean TipeA;
(8)Kecamatan BosarMaligas TipeA; !(9)Kecamatan Sidamanik TipeA;
(10)Kecamatan Pamatang Sidamanik TipeA;
(11)KecamatanTanah JawaTipeA;
(12)Kecamatan Hatonduhan TipeA;
(13)KecamatanDolokPanribuanTipeA;
(14)Kecamatan PurbaTipeA;
(15)Kecamatan Haranggaol Horison TipeA;
(16)Kecamatan Girsang SipanganBolon TipeA;
(17)Kecamatan Dolok Batu Nanggar TipeA;
(18)kecamatanHuta Bayu Raja TipeA;
(19)Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi TipeA; I - rm 7 -
(20)KecarnatanDolokPardameanTipeA;
(21)KecarnatanPamatangBandarTipeA;
(22)KecarnatanBandarHuluanTipeA;
(23)KecarnatanBandarTipeA;
(24)KecarnatanBandarMasilamTipeA;
(25)KecarnatanSilirnakuta TipeA;
(26)KecarnatanDolokSilau TipeA;
(27)KecarnatanSilouKaheanTipeA; .(28)KecarnatanTapianDolokTipeA;
(29)Kecarnatan Raya TipeA;
(30)Kecarnatan UjungPadangTipeA;
(31)KecarnatanPamatangSilirnakutaTipeA.

Pasal 3

(1)Dinas daerahyang menyelenggarakansuburusan ketentraman dan ketertiban umum disebut satuanpolisipamongpraja
(2)Pada kecarnatan sebagaimanadimaksud dalamPasal2huruff terdapatkelurahansebagai perangkatKecarnatan ..% Pasal 4 Ketentuanlebihlanjutmengenai kedudukan,susunan organisasi,tugaspokokdanfungsi,sertaTata KeijaPerangkat Daerahdan unitkerja di bawahnya ditetapkan lebihlanjut denganPeraturanBupati.

Pasal 5

h.Flcksibilitas. , k 8 BABIII PEMBENTUKANUPT Pasai6

(1)PadaDinasDaerahdalniBadanDaerahdapatdibentukUnit PelaksanaTeknis(UPT);
(2)UPTdibentukuntukrnelaksanakansebagiankegiatanteknis operasionaldan/ataukegiatanteknis penunjangtertentuperangkat daerahinduknya. Pasai7
(1)Selain, ‘ omit,pelaksanateknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimanadimaksuddalamPasai6 terdapat unit pelaksana teknis dinasDaerahKabupaten di bidangPendidikanberupa SatuanPendidikanDaerahKabupaten.
(2)Satuanpehdidikan DaerahKabupatensebagaimanadimaksud padaayat(l) ' berbentuksatuanpendidikan formal. Pasai8
(1)SelainunitpelaksanateknisdinasDaerahKabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasai6,terdapatUnit Pelaksana Teknis Dinas DaerahKabupaten dibidang Kesehatan berupa Rumah SakitUmumDaerah Kabupaten sebagaiunitorganisasi bersifat fungsionaldan unit layananyang bekerjasecara profesional;
(2)Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten sebagaimanadimaksud padaayat(1)bersifatotonomdalam penyelenggaraan tatakelola rumah sakit dan tatakelolaklinisserta menerapkanpola pengelolaankeuangan badan layananumumDaerah.
(1)Bupad dalam melaksanakan tugasnya dapatdibantu staffahli
(2)Staf ahli -:berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara adniinistratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Stafahlisebagaimana dimaksud pada ayat(1)beijumlah paling banyak3(tiga)Bidang StafAhliyang nomenklatur dan tugas fungsinya akan ditetapkan berdasarkah Peraturan Kepala Daerah. 9 BABVII KEPEGAWAIANa Pasal 10 PejabatAparaturSipil NegarapadaPerangkat Daerah diangkatdan diberhentikanblehBupatisesuaidengan peraturan perundang- undangan. h KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
(1)PerangkatDaerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidangKesatuanBangsa danPolitikyang terbentuk dengan susunanorganisasi dan tata kerja sebelum Perdaini diundangkan,tetapmelaksanakantugasnya sampai dengan peraturan perundang-undanganmengenaipelaksanaanurusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalamlhal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di!bidangkesatuanbangsa danpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tergabung denganUrusan Pemerintahanlain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan UrusanPemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa danPolitik.<
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa danPolitiksebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebankan padaAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. .!</ 10 ; % Pasal 13
(1)Padasaat Peraturan Daerahinidiundangkanpejabatyangada tetap menduduki jabatannyadanmelaksanakantugasriyasampai denganditetapkaiinya pejabat yang baruberdasarkanPeraturan Daerahini;
(2)Pengisian kepala perangkat daerahdankepalaunitkerjapada perangkatdaerahuntukpertamakalinyadilakukandengan mengukuhkanpejabat yangsudahmemegangjabatan setingkat denganjabatanyangakandiisidengan ketentuan memenuhi persyaratankualifikasidankompetensijabatan.

BAB VIII

*4 KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 11 PerangkatDaerah yangmenyelenggarakansubUrusanPemerintahan bidangBencana,Administrator Kawasan Ekonomi KhususSei Mangkei, SekretariatDewanPengurusKorpsPegawaiRepublik Indonesia,danBadan PelaksanaPenyuluhanPertanian,Perikanan dan Kehutananyangterbentuk dengansusunan organisasidan tata kerjasebelumPeraturanDaerah inidiundangkan,masihtetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2017