Indonesia, Kabupaten Simeuleu
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggaran, Bentuk, Jumlah Penyertaan Modal pada BPD Aceh, Pencairan Dana Penyertaan Modal, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Penyertaan Modal, Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
Menetapkan : 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Ganun (Lembaran Daerah Aceh, Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38). 7. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DAN BUPATI SIMEULUE MEMUTUSKAN: OANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS 1 BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2015. BAB W
BAB I
Dalam OGanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue. Bupati adalah Bupati Simeulue. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Oanun APBK. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Bank Aceh yang dananya bersumber dari APBK. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh adalah Bank Aceh. 4 5. 6. 7.
BAB II
BAB III
Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.
BAB IV
Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada PT. Bank Aceh dan merupakan kekayaan yang dipisahkan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh dari Tahun 2002 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 15.934.520.000,- (lima belas milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
BAB VI
Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah ke rekening Bank Aceh.
BAB VII
Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue. Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 5 Januari 2015M 14 Rabiul Awal 1436 H PA BUPATISIMEULUE, 4 / tu RISWAN. NS Diundangkan di Sinabang pada tanggal 5 Januari 2015M 14 Rabiul Awal 1436 H SEKRETARIS Dasar, Dneacert— NASKAH BIN KAMAR LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 6
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang