DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sinjai

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sinjai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.
7.Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Sinjai.
10.Kelurahann adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
11.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
12.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
14.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dok umen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
20.Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
21.Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
22.Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggaraan negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.professionalitas; dan
7. g.akuntabilitas.
(2)Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra SKPD;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja SKPD.
(2)Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk:
1. a.RPJM-Desa; dan
2. b.RKP-Desa.

Pasal 4

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.top-down dan bottom-up.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)RPJPD disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.pelaksanaan Musrenbang;
3. c.penyusunan rancangan akhir; dan
4. d.penetapan rencana.
(2)RPJMD disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.penyusunan rancangan;
3. c.pelaksanaan musrenbang;
4. d.penyusunan rancangan akhir; dan
5. e.penetapan.
(3)Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 7

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.visi;
2. b.misi; dan
3. c.arah pembangunan daerah.
(2)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
(3)Rancangan awal RPJPD disusun berdasarkan:
1. a.mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
2. b.berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW provinsi dan daerah; dan
3. c.memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 8

(1)Rancangan awal RPJPD yang telah disusun oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
(2)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 9

(1)Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(3)Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 10

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sinjai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.
7.Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Sinjai.
10.Kelurahann adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
11.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
12.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
14.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dok umen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
20.Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
21.Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
22.Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggaraan negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.professionalitas; dan
7. g.akuntabilitas.
(2)Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra SKPD;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja SKPD.
(2)Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk:
1. a.RPJM-Desa; dan
2. b.RKP-Desa.

Pasal 4

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.top-down dan bottom-up.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)RPJPD disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.pelaksanaan Musrenbang;
3. c.penyusunan rancangan akhir; dan
4. d.penetapan rencana.
(2)RPJMD disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.penyusunan rancangan;
3. c.pelaksanaan musrenbang;
4. d.penyusunan rancangan akhir; dan
5. e.penetapan.
(3)Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 7

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.visi;
2. b.misi; dan
3. c.arah pembangunan daerah.
(2)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
(3)Rancangan awal RPJPD disusun berdasarkan:
1. a.mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
2. b.berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW provinsi dan daerah; dan
3. c.memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 8

(1)Rancangan awal RPJPD yang telah disusun oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
(2)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 9

(1)Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(3)Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 10

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.