Pemerintah Kabupaten Sinjai
Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan otonom dan tugas pembantuan, krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah. Mandat ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk menyediakan akses informasi publik melalui PPID Kabupaten Sinjai.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai
Pemerintah Kabupaten Sinjai mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah otonom dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan serta menyediakan layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai tercermin dalam dokumen seperti Laporan Kinerja, Rencana Aksi, dan Rencana Strategis (Renstra) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen-dokumen ini menunjukkan fokus pada peningkatan kinerja dan pencapaian target pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Sinjai berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui pembentukan PPID menunjukkan komitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk berbagai layanan publik, termasuk permohonan informasi publik, pelayanan administrasi kependudukan, dan perizinan. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan serta mengisi survei kepuasan layanan.
Pemerintah Kabupaten Sinjai menjalankan mandat otonomi daerah untuk melayani masyarakat dan memajukan wilayahnya. Melalui PPID, pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta berkontribusi pada isu-isu nasional seperti tata kelola pemerintahan yang baik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2025
Pasal I Pasal II
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2024
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah (Serita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 3)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2022
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; BAB V PENCEGAHAN; BAB VI ANTISIPASI DINI; BAB VII PENANGANAN; BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB IX REHABILITASI; BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII SISTEM DATA DAN INFORMASI; BAB XIII PENGHARGAAN; BAB XIV PENDANAAN; BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2025
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2024
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2015
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2021
Pasal I Pasal II
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2015
Mencabut Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.