DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sinjai

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan pengelolaan air tanah yang dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Air Tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air tanah;
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Sinjai.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
7.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten sinjai.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
9.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10.Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
11.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Kondisi hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi, dan sifat kimia serta fisika air tanah.
14.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
15.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
16.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
17.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
18.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
20.Pengawetan air tanah adalah upaya untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
21.Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
22.Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
23.Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
24.Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencekungan air tanahatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
25.Pengendalian air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh air tanah.
26.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
27.Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
28.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
29.Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
30.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
31.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
32.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
33.Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
34.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
35.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
36.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
37.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
38.Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
39.Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
40.Petunjuk teknis adalah tata cara atau pedoman yang diberikan dalam pengeboran air tanah untuk keperluan rumah tangga.
41.Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
42.Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
43.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
44.Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
45.Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan dibor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
46.Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
47.Zona Kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah > 60% - 80%, zat padat terlarut 10.000 – 100.000 mg/L, daya hantar listrik 1.500 – 5.000 μ s/cm (mikro siemens per sentimeter) atau telah terjadi amblesan tanah.
48.Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
49.Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
50.Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
51.Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
52.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan air tanah untuk:

a.tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air tanah;
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air tanah;
c.tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
d.tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air tanah; dan
e.terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah ini meliputi:

a.asas pengelolaan air tanah;
b.wewenang dan tanggung jawab;
c.pengelolaan air tanah
d.perizinan;
e.sistem informasi air tanah;
f.pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan;
g.peran dan hak masyarakat;
h.larangan;
i.sanksi administratif;
j.penyidikan;
k.ketentuan pidana;
l.ketentuan peralihan; dan
m.ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

Pengelolaan air tanah berasaskan:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan diluar cekungan air tanah;
2. b.melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan diluar cekungan air tanah;
3. c.melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan diluar cekungan air tanah;
4. d.melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan diluar cekungan air tanah;
5. e.menyelenggarakan kegiatan konservasi diluar cekungan air tanah;
6. f.menyediakan dan memelihara sumur pantau diluar cekungan air tanah;
7. g.mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah;
8. h.mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah;
9. i.menerbitkan izin pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
10. j.melakukan evaluasi terhadap izin pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
11. k.menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
12. l.menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
13. m.menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah;
14. n.melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;
15. o.menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri secara berkala;
16. p.melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan air tanah yang berkaitan dengan ketentuan dalam pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
17. q.memberikan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas teknis, berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 7

(1)Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(2)Pengelolaan air tanah meliputi:
1. a.kegiatan perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah;
4. d.pendayagunaan air tanah; dan
5. e.pengendalian daya rusak air tanah.
(3)Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
(2)Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
(3)Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui tahapan:

a.inventarisasi air tanah;
b.penetapan zona konservasi air tanah; dan
c.penyusunan dan penetapan rencana pengeloaan air tanah.

Pasal 10

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:

a.potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis diluar cekungan air tanah yang bersangkutan;
b.proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan diluar cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
c.perubahan dan kondisi lingkungan air tanah.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan pengelolaan air tanah yang dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Air Tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air tanah;
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Sinjai.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
7.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten sinjai.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
9.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10.Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
11.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Kondisi hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi, dan sifat kimia serta fisika air tanah.
14.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
15.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
16.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
17.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
18.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
20.Pengawetan air tanah adalah upaya untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
21.Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
22.Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
23.Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
24.Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencekungan air tanahatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
25.Pengendalian air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh air tanah.
26.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
27.Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
28.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
29.Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
30.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
31.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
32.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
33.Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
34.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
35.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
36.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
37.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
38.Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
39.Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
40.Petunjuk teknis adalah tata cara atau pedoman yang diberikan dalam pengeboran air tanah untuk keperluan rumah tangga.
41.Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
42.Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
43.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
44.Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
45.Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan dibor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
46.Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
47.Zona Kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah > 60% - 80%, zat padat terlarut 10.000 – 100.000 mg/L, daya hantar listrik 1.500 – 5.000 μ s/cm (mikro siemens per sentimeter) atau telah terjadi amblesan tanah.
48.Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
49.Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
50.Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
51.Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
52.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan air tanah untuk:

a.tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air tanah;
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air tanah;
c.tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
d.tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air tanah; dan
e.terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah ini meliputi:

a.asas pengelolaan air tanah;
b.wewenang dan tanggung jawab;
c.pengelolaan air tanah
d.perizinan;
e.sistem informasi air tanah;
f.pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan;
g.peran dan hak masyarakat;
h.larangan;
i.sanksi administratif;
j.penyidikan;
k.ketentuan pidana;
l.ketentuan peralihan; dan
m.ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

Pengelolaan air tanah berasaskan:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan diluar cekungan air tanah;
2. b.melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan diluar cekungan air tanah;
3. c.melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan diluar cekungan air tanah;
4. d.melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan diluar cekungan air tanah;
5. e.menyelenggarakan kegiatan konservasi diluar cekungan air tanah;
6. f.menyediakan dan memelihara sumur pantau diluar cekungan air tanah;
7. g.mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah;
8. h.mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah;
9. i.menerbitkan izin pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
10. j.melakukan evaluasi terhadap izin pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
11. k.menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
12. l.menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
13. m.menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah;
14. n.melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;
15. o.menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri secara berkala;
16. p.melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan air tanah yang berkaitan dengan ketentuan dalam pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
17. q.memberikan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas teknis, berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 7

(1)Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(2)Pengelolaan air tanah meliputi:
1. a.kegiatan perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah;
4. d.pendayagunaan air tanah; dan
5. e.pengendalian daya rusak air tanah.
(3)Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
(2)Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
(3)Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui tahapan:

a.inventarisasi air tanah;
b.penetapan zona konservasi air tanah; dan
c.penyusunan dan penetapan rencana pengeloaan air tanah.

Pasal 10

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:

a.potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis diluar cekungan air tanah yang bersangkutan;
b.proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan diluar cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
c.perubahan dan kondisi lingkungan air tanah.