DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Lokasi pendirian Pasar wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai dan Rencana Detail Tata Ruang, temasuk Peraturan Zonasinya. Dalam pendirian Pasar wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disekitarnya, meliputi: a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. kepadatan penduduk; d. pertumbuhan penduduk; e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal; f. penyerapan tenaga kerja lokal; g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal; dan h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Sinjai dan semakin pesatnya usaha perdagangan eceran dalam bentuk toko modern yang memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar adanya pengaturan terhadap pengelolaan dan penataan toko modern;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar dan Penataan Toko Modern; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor).
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 80 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
21.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 10);
22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN PENATAAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sinjai.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang diberi kewenangan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolan Pasar dan Toko modern di wilayah kerja masing- masing.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komonditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10.Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai Pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
11.Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian Pasar.
12.Pasar Daerah adalah Pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13.Pasar Desa adalah Pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa.
14.Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat Ijin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
15.Surat Ijin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat Ijin yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam Pasar dan/atau di pelataran Pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap diPasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
17.Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di Pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di Pasar.
18.Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di Pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
19.Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari Pasar di luar bangunan Pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak.
20.Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam Pasar dan/atau di pelataran Pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
21.Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam Pasar maupun di pelataran Pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
22.Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang.
23.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
24.Minimarket adalah Toko Modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M2.
25.Minimarket berjaringan adalah Minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
26.Minimarket Tidak Berjaringan adalah Minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari Minimarket lainnya.
27.Perkulakan adalah Toko Modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
28.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
29.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
30.Usaha Mikro adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
31.Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah ijin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
32.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
33.Pembekuan ijin adalah pelarangan penggunaan ijin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
34.Pencabutan ijin adalah pencabutan ijin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap
35.Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah ijin usahanya dicabut.
36.Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
38.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar dan penataan Toko Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.kemanusian;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kesempatan berusah;
h.kejujuran usaha; dan
i.persaingan sehat (fairnees).

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan Pasar di daerah;
b.memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar daerah; dan
c.menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di Pasar; dan
d.menata dan mengendalikan Toko Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar dan dapat menjadi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.azas, maksud dan tujuan;
c.kewenangan Pemerintah Daerah;
d.pengelolaan Pasar;
1. 1.pendirian dan standarisasi Pasar;
2. 2.klasifikasi Pasar;
3. 3.pengelolaan Pasar;
4. 4.pembangunan dan pemeliharaan Pasar;
5. 5.pemberdayaan Pasar; dan
6. 6.hak dan kewajiban.
e.penataan Toko Modern;
1. 1.lokasi pendirian;
2. 2.persyaratan pendirian;
3. 3.perIjinan;
4. 4.batas luas lantai penjualan;
5. 5.sistem penjualan dan jenis barang dagangan;
6. 6.tenaga kerja;
7. 7.kemitraan; dan
8. 8.hak dan kewajiban;
f.larangan;
g.pembinaan, pengawasan, dan koordinasi;
h.penyidikan;
i.sanksi;
j.ketentuan pidana;
k.ketentuan peralihan; dan
l.ketentuan penutup.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus Pasar.
(2)Dalam hal memindahkan Pasar, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.
(3)Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Mendirikan dan memindahkan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

Dinas yang membidangi pengelolaan Pasar mempunyai kewenangan mengatur pengelompokan barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya untuk menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan Pasar.

BAB V

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

(1)Lokasi pendirian Pasar wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai dan Rencana Detail Tata Ruang, temasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Pendirian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam pendirian Pasar wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disekitarnya, meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal; dan
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
(2)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bahan kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(3)Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
(4)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
1. a.Ijin Prinsip Pasar; atau
2. b.Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).

Pasal 9

(1)Setiap Pasar harus memenuhi standarisasi Pasar.
(2)Standarisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
2. b.jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam Pasar;
3. c.tempat parkir;
4. d.posko keamanan;
5. e.tempat penampungan sampah sementara;
6. f.toko/kios, los, pelataran dan bangunan lain yang sah;
7. g.alat pemadam kebakaran;
8. h.papan nama Pasar;
9. i.tempat ibadah;
10. j.tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
11. k.unit pengelola Pasar; dan
12. l.instalasi listrik sesuai standar Perusahaan Listrik Negara.
(3)Standarisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seluruhnya, kecuali bagi Pasar sementara.

Pasal 10

Pasar di Kabupaten Sinjai terdiri atas:

a.Pasar Daerah;
b.Pasar Desa; dan
c.Pasar Swasta.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…