DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS, TB dan Kusta guna melindungi masyarakat. Sasaran penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta yang ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Tuberculosis dan Kusta perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Tuberculosis dan Kusta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3671);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Nasional;
22.Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/l/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Tuberculosis di Daerah;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
31.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Tempat Kerja;
32.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome Secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing);
33.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760 Tahun 2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;
34.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
35.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME, TUBERCULOSIS DAN KUSTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Sinjai.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab Acquired Immunodeficiency Syndrome yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
9.Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
10.Tuberculosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri.
11.Kusta adalah salah satu penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Leprae yang terutama menyerang saraf tepi, kulit dan organ tubuh lain kecuali susunan saraf pusat.
12.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
13.Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
14.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
15.Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS.
16.Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
17.Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain Waria, Lelaki Seks Lelaki, Pelanggan Seks, Wanita Pekerja Seks, Pria Pekerja Seks, Pengguna Narkoba Suntik, Pasangan Risiko Tinggi, Pasien TB, Pasien IMS, Pasien Hepatitis, Pasien Pre Operasi dan Pasien Malnutrisi.
18.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
19.Intervensi Struktural adalah intervensi terhadap lingkungan/tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV, AIDS, TB dan Kusta sehingga lebih efektif.
20.Kurikulum Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya
22.Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
23.Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di semua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
24.Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
25.Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
26.Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
27.Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
28.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.
1. 29.Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 30.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2. 31.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. 32.Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
4. 33.Penemuan pasien secara pasif (sukarela) adalah pasien yang ditemukan karena dating ke Puskesmas/sarana kesehatan lainnya atas kemauan sendiri atau saran orang lain.
5. 34.Penemuan pasien secara aktif adalah pasien yang ditemukan secar aktif, melalui kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan kontak, Rapid Village Survey, Chase Survey, Pemeriksaan anak sekolah SD sederajat, dan Leprosy Elimination Campaign.
6. 35.Pemeriksaan kontak adalah kegiatan penemuan pasien dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien yang baru ditemukan (kasus indeks).
7. 36.Rapid Village Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan kasus baru Kusta dalam lingkup kecil/desa.
8. 37.Chase Survey adalah kegiatan penemuan pasien Kusta secara aktif dengan mengunjungi wilayah tertentu berdasarkan informasi dari berbagai sumber tentang keberadaan suspek Kusta di wilayah tersebut.
9. 38.Leprosy Elimination Campaign adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan komitmen politis dan dukungan dari pemangku kepentingan di wilayah setempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta untuk menekan laju penularan HIV/AIDS, TB dan Kusta serta meningkatkan kualitas hidup penderita.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS, TB dan Kusta guna melindungi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta yang ditetapkan.

BAB III

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta dengan memperhatikan :

a.nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
b.integrasi program penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta dengan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah;
c.pelaksanaan secara sistematik, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang terdampak HIV dan AIDS;
d.penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan meliputi program HIV/AIDS, Diabetes Melitus serta program kesehatan lain;
e.peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan;
f.kelompok risiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
g.dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS;
h.peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta di semua tingkatan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS sebagai berikut:

a.meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV/AIDS;
b.meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat suntik,pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman, dan pencegahan penularan melalui ibu ke bayi;
c.meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
d.mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
e.menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
f.meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan dan mobilisasi sumber dana;
g.mengembangkan program secara komprehensif;
h.mengembangkan intervensi struktural; dan
i.menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi programberbasis data.

Pasal 7

Strategi pelaksanaan penanggulangan TB sebagai berikut:

a.penguatan kepemimpinan program TB;
b.peningkatan akses layanan TB yang bermutu;
c.pengendalian factor risiko TB;
d.peningkatan kemitraan TB;
e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB; dan
f.penguatan manajemen program TB.

Pasal 8

Strategi pelaksanaan penanggulangan Kusta sebagai berikut:

a.peningkatan penemuan kasus secara dini di masyarakat;
b.pelayanan kusta berkualitas, termasuk layanan rehabilitasi, di integrasikan dengan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
c.penyebarluasan informasi tentang Kusta di masyarakat;
d.eliminasi stigma terhadap orang yang pernah mengalami Kusta dan keluarganya;
e.pemberdayaan orang yang pernah mengalami kusta dalam berbagai aspek kehidupan dan penguatan partisipasi mereka dalam upaya pengendalian Kusta;
f.kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan; dan
g.peningkatan dukungan kepada program Kusta melalui penguatan advokasi kepada pengambil kebijakan dan penyedia layanan lainnya untuk meningkatkan dukungan terhadap program Kusta.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 9

(1)Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan melalui pendekatan:
1. a.promosi;
2. b.pencegahan;
3. c.penemuan;
4. d.pengobatan; dan
5. e.perawatan dan dukungan.
(2)Upaya penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan :
1. a.Promosi kesehatan;
2. b.Surveilans TB;
3. c.Pengendalian faktor risiko;
4. d.Penemuan dan penanganan kasus TB;
5. e.Pemberian kekebalan; dan
6. f.Pemberian obat pencegahan.
(3)Upaya penanggulangan Kusta diselenggarakan melalui kegiatan:
1. a.penemuan pasien (case finding);
2. b.diagnosis ;
3. c.pengobatan;
4. d.pemantauan pengobatan (case holding);
5. e.pencegahan kecacatan;
6. f.penanganan pasien reaksi;
7. g.perawatan diri;
8. h.rujukan pasien dengan komplikasi;
9. i.peningkatan kapasitas petugas;
10. j.penyuluhan;
11. k.rujukan rehabilitasi laporan.
(4)Langkah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Promosi penangggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
(2)Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan danpemahaman masyarakat;
2. b.menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat;
3. c.pemberdayaan masyarakat ;dan
4. d.memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV/AIDS, TB dan Kusta dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sektor swasta.
(4)Pelaksanaan kegiatan promosi oleh masyarakat dan/atau sektor swasta harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…