DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ASAS BAB IV RUANG LINGKUP BAB V FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, PERENCANAAN DAN STRATEGI KEPEMUDAAN BAB VI TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB VII PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA BAB VIII PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN BAB IX PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB X KOORDINASI DAN KEMITRAAN PEMUDA BAB XI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN BAB XII PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS BAB XIII PENGHARGAAN BAB XIV PEMBIAYAAN BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3.Bupati adalah Bupati Sinjai.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan. Kemitraan adalah keijasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah. Sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat dibidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Keija Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan focus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam pembangunan kepemudaan di Daerah.

Pasal 3

(1)Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan; g- partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; j- kemandirian; dan
k.kearifan lokal.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi, karakteristik, arah, perencanaan dan strategi kepemudaan;
b.tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah;
c.peran, tanggungjawab dan hak pemuda;
d.penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
e.pengembangan organisasi kepemudaan
f.koordinasi dan kemitraan pemuda;
g.prasarana dan sarana kepemudaan;
h.pemuda penyandang disabilitas;
i.penghargaan;
j.pendanaan;
k.peran serta masyarakat; dan
l.sanksi administratif.

BAB V

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, PERENCANAAN DAN STRATEGI KEPEMUDAAN

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 8

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 9

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan kedalam:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Renstra PD terkait;
d.RAD; dan
e.Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Renstra PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
1. a.arah dan strategi;
2. b.sasaran dan target; dan
3. c.program dan kegiatan.
(3)RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. P asal 11

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…