DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

a. b. Lampiran I Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah c. Lampiran III dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 1. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya; J. Lampiran X Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; k. Lampiran XI Daftar dana cadangan daerah; dan 1. Lampiran XII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
1. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 3.Undang-Undang Nomor . 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. 19.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia N ornor 4614);
20. 20.Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);
21. 21.Peraturan Pernerintah Nornor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 5219);
22. 22.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887);
23. 23.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041);
24. 24.Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6057);
25. 25.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. 26.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036);
27. 27.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
28. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
29. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
30. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
31. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 103);
32. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 201 7 ten tang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 101); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI Dan BUPATI SINJAI •, Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019. DAERAH

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp.1.123.515.945.458,00
2.Belanja Daerah Rp. l .348.515.945.458,00 Surplus/(Defisit) Rp. (225.000.000.000,00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. 228.000.000.000,00 Rp. 3.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp. 225.000.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. (SILPA) 00,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 90.402.576.658,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 882.254.710.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 150.858.658.800,00 sejumlah 64.254.612.814,00 15.358.000.000,00 6.129.161.000,00 4.660.802.844,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. sejumlah Rp.611.802 .671.000,00 Rp.251.297.557 .000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 19.154.482.000,00 sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 5.746.540.800,00 Rp. 33.000.000.000,00 Rp. 31.148.440.000,00 Rp. 70.834.464.000,00 Rp. 10.129.214.000,00e. Dana Insentif Daerah sejumlah
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
2. b.Bantuan Keuangan dari provinsi, pemerintah Daerah lainnya sejumlah
3. c.Hibah sejumlah
4. d.Dana Desa sejumlah

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 642.932.818.269,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 705.583.127.189,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Sunga sejumlah
3. c.Belanja Hibah sejumlah
4. d.Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan Pemerintah desa sejumlah
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi / kab / kota dan Pernerintah desa sejumlah
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp.228.000.000.000,00
2. c.Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 28.000.000.000,00 Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.200.000.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
1. a.Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: Rp. 3.000.000.000,00 Rp.134.035.135.450,00 Rp.473,819,366,719.00 Rp. 16,000,000,000.00 Rp. 13.929.600.000,00 Rp. 2.148.716.100,00 Rp 4,548,464,000.00 Rp.330,310,599, 700.00 Rp.370, 724,063,489.00

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI I. Lampiran XII Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai. Ditetapkan di Sinjai, pada tanggal 21 Desember 2018 Diundangkan di Sinjai pad al 21 Desember 2018 BUPATI S NJAI, • LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG. B.HK.HAM.5.207.18

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…