DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Penanaman Modal dalam kegiatannya mengutamakan usaha pada bidang-bidang usaha yang memiliki prioritas tinggi bagi pembangunan dan perekonomian Daerah dan/atau usaha yang memiliki potensi unggulan bagi Daerah. Bidang usaha prioritas meliputi : a. usaha tanaman perkebunan, pertanian dan usaha hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama Daerah; b. industri makanan olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; c. usaha pemasaran/distribusi hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama Daerah; d. pembangkit tenaga listrik; e. usaha pariwisata; dan f. jenis usaha atau komoditi unggulan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah yang tertib, akuntabilitas, efesien dan berkesinambungan, perlu

Menetapkan

menetapkan regulasi sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
6. 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. 8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4356);
8. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. 10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. 11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. 12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. 13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. 14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. 15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. 16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. 17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. 18.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
18. 19.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
19. 20.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
20. 21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. 22.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
25. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
27. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
28. 29.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
29. 30.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
30. 31.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
31. 32.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
32. 33.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
33. 34.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
34. 35.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal dibidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
35. 36.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
36. 37.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal;
37. 38.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
38. 39.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
39. 40.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 250);
40. 41.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
41. 42.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
42. 43.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
6.Bupati adalah Bupati Sinjai.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal.
10.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
13.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14.Penanaman Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
19.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
20.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
21.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
22.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang–undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
23.Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
24.Izin Usaha Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersil baik produksi barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
25.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
26.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah layanan non perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau Perwakilan Perusahaan Asing yang akan memperpanjang IMTA yang bekerja di Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
27.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprogramkan.
28.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
29.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
30.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
33.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
34.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
35.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
36.Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK merupakan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
37.Pengendalian adalah upaya kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
39.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
40.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
41.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
42.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu:

a.asas dan tujuan;
b.kewenangan penanaman modal;
c.kebijakan dasar penanaman modal;
d.perlakuan terhadap penanam modal;
e.ketenagakerjaan;
f.pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
g.peran serta masyarakat;
h.pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
i.penyelesaian sengketa;
j.sanksi administratif;
k.ketentuan peralihan; dan
l.ketentuan penutup.

BAB IV

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal terdiri:
1. a.kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk RUPMD;
2. b.kebijakan Penanaman Modal skala Daerah;
3. c.penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
4. d.pembuatan peta potensi investasi Daerah;
5. e.Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
6. f.Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
7. g.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
8. h.Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah:
1. a.memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.kerjasama penanaman modal;
3. c.promosi penanaman modal;
4. d.pelayanan penanaman modal;
5. e.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
7. g.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
(2)Kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Penerapan NSPK disesuaikan dengan kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaporkan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan NSPK kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 8

(1)Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merencanakan, merumuskan kebijakan, menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha dan menetapkan target penanaman modal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf b dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Pasal 10

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf c dilakukan dengan:
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaaan promosi Penanaman Modal;
2. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal; dan
3. c.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.
(3)Dinas menjadi koordinator promosi di Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…