DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 1 l),mengalami Perubahan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi pem akaian kekayaan daerah dan dengan adanya tam bahan beberapa objek baru pem akaian kekayaan daerah yang belum menjadi bagian dari objek retribusi, perlu m elakukan penyesuaian dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud pada h u ru f a, perlu m enetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pem bentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan a ta s Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentag Administrasi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik N egara/D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim ana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Nomor 5 T ahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); M .Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11) sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 6, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 94);
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pem bentukan dan S usunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai T ahun 2016 Nomor 5, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pem bentukan dan S usunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
17.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 1 l),mengalami Perubahan sebagai berikut: 1 . K e t e n t u a n P a s a l 8 a y a t (6 ) d i t a m b a h k a n 1 ( s a t u ) a n g k a , y a k n i a n g k a 5 a s e h i n g g a b e r b u n y i s e b a g a i b e r i k u t :

Pasal 8

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
(2)Besam ya tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan tarif pasar sebesar tariff p asar yang berlaku diwilayah daerah a tau sekitam ya.
(3)Dalam hai tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh, m aka tarif ditetapkan sebagai jum lah tarif - tarif yang meliputi :
1. a.Biaya per satu an penyediaan jasa; dan
2. b.Keuntungan yang dikehendaki satuan.
(4)Biaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) h u ru f a meliputi :
1. a.biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja term asuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pem eliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan sem ua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
2. b.biaya yang tidak langsung meliputi biaya adm inistrasi um um, dan biaya lainnya yang m endukung penyediaan jasa
3. c.biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjam an, nilai sewa tan ah dan bangunan dan penyusutan asset; dan
4. d.biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga a ta s pinjam an jangka pendek.
(5)K euntungan sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) h u ru f b ditetapkan sebesar paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari total biaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) dan dari modal.
(6)S tru k tu r besam ya tarif sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pemakaian G edung/bangunan/L apangan;
  1. 1.Hotel Sinjai a) Pemakaian kam ar standart b) Dihapus Rp. 350.000,-/h ari c) Dihapus d) D ihapus e) Pemakaian loby a re a /re sta u ra n t Rp. 700.000,-/hari f) Pemakaian ball room /gedung pertem uan Waktu pem akaian 1 (satu) hari (satu kali 24 jam) 1) Tarif untuk pelajar/m ahasisw a Rp. 1.000.000,-/hari 2) Tarif u n tu k kegiatan umum Rp. 2.000.000,-/hari 3) Tarif u n tu k kegiatan bisnis Rp. 5.000.000,-/hari 3) Tarif u n tu k kegiatan pesta Rp. 4.000.000,-/hari
  2. 2.Gedung Sinjai Bersatu a) Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa Rp. 75.000,-/hari b) Tarif untuk kegiatan umum Rp. 200.000,-/hari c) Tarif untuk kegiatan bisnis Rp. 350,000,-/hari d) Tarif untuk kegiatan Pesta Rp. 750.000,-/hari b) Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA 1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa 2) Tarif untuk kegiatan umum 3) Tarif untuk kegiatan bisnis 4) Tarif untuk kegiatan pesta
  3. 3.Gedung Pemuda a) Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA 1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa 2) Tarif untuk kegiatan umum 3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta b) Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA 1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa 2) Tarif untuk kegiatan umum 3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta
  4. 4.Lapangan Sinjai Bersatu a) Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA 1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa 2) Tarif untuk kegiatan umum 3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta b) Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA 1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa 2) Tarif untuk kegiatan umum 3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta c) Pemakaian Kursi Tarif tidak termasuk fasilitas penunjang
  5. 5.Sewa Tanah Bangunan Pertokoan eks Pasar Sentrai Lama Jalan Persatuan Raya 5a. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan Rp. 100.000,-/h ari Rp. 250.000,-/hari Rp. 400.000,-/hari Rp. 800.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 25.000,-/jam Rp. 200.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 35.000,-/jam Rp. 250.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 2.000,-/buah Rp. 250.000,-/Tahun Sewa Pemakaian Gedung Produksi/IKM Rpl 50.000,-/bulan Sewa Pemakaian Gudang Cold Storage Rp2.000.000,-/bulan Tarif Klinik Kemasan 1) Sewa Pemakaian Gedung Klinik Kemasan Rp. 1.000.000,-/bulan 2) Ja sa Desain Rp. 100.000,-/desain 3) Ja sa Cetak Label Ukuran A4 Rp. 3.000,-/lem bar Ukuran A3 Rp. 4.000,-/lem bar 4) Jasa Cetak dan Label Ukuran A4 Rp. 5.000,-/lembar Ukuran A3 Rp. 10.000,-/lembar 5) Ja sa Cetak Kemasan Kemasan Plastik PP Rp. 5.000,-/lem bar Kemasan Kertas Rp. 10.000,-/lembar Kemasan Aluminium Voil Rp. 5.000,-/lembar 6) Jasa Cetak dan Kemasan Kemasan Plastik PP Rp. 4.000,-/lem bar Kemasan Kertas Rp. 5.000,-/lem bar Kemasan Aluminium Voil Rp. 7.000,-/lembar 7) Jasa Cetak Printer UV/Sablon Rp. 10.000,-/lembar 8) Ja sa Pemotong Kertas Rp. 3.000,-/rim 9) Jasa Pengemasan Rp. 1.000,-/bungkus Tarif Pemakaian Gedung Pertemuan 1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa Rp. 150.000,-/hari 2) Tarif untuk kegiatan umum Rp. 500.000,-/hari 3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta Rp. 750.000,-/hari 4) Tarif penambahan pemakaian kursi Rp. 2.000,-/buah Tarif Pemakaian Workshop Mesin 1) Sewa Pemakaian Gedung Rp. 1.000.000,-/bulan 2) Tarif pemakaian peralatan 3) Jasa Pengelasan 4) Jasa Bubut 5) Jasa Cutting Laser 6) Jasa Cutting Laser dengan Plat f) Tarif Pemanfaatan Kantin Sikim g) Tarif Pelayanan Laboratorium 1) Penentuan Radar Proksimat 2) Penentuan Radar Air 3) Penentuan Radar Abu 4) Penentuan Radar Lemak 5) Penentuan Radar Rarbohidrat 6) Penentuan Radar Protein dalam bahan Rp 100.000,-/jam Rp 100.000 s.d 1.000.000,-/u n it Rp 100.000 s.d 1.000.000,-/u n it Rp 350.000 s.d 500.000,-/m tr Rp 1.000.000 s.d 1.500.000/lmbr Rp 150.000 s.d 300.000/bulan Rp. 380.000 s.d 500.000,-/sampel Rp. 45.000 s.d 150.000,-/sampel Rp. 50.000 s.d 200.000,-/sampel Rp. 150.000 s.d 300.000,-/sampel Rp. 200.000 s.d 350.000,-/sampel Rp. 100.000 s.d 250.000,-/sampel 2 . K e t e n t u a n P a s a l 8 a y a t (6 ) d i t a m b a h k a n h u r u f a a d a n a b s e h i n g g a b e r b u n y i s e b a g a i b e r i k u t : aa.Rumah Susun Sewa (Rusuwa) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tipe 36
2. a.Tarif u n tu k S aru su n /U n it Hunian Rp250.000,00/bulan Lantai 1
3. b.Tarif u n tu k S aru su n /U n it Hunian Rp225.000,00/bulan Lantai 2
4. c.Tarif u n tu k S aru su n /U n it H unian R p200.000,00/bulan Lantai 3
5. d.Tarif untuk Toko Rusuwa R p250.000,00/bulan Tarif diatas tidak termasuk untuk fasilitas penunjang. ab.Daftar Pemakaian Rekayaan Daerah Pada Taman H utan Raya Abdul Latief Rabupaten Sinjai No Obyek Retribusi Satuan Tarif (Rp.) I Retribusi Fasilitasi A. Villa B. W C/Ramar Mandi C. Peralatan Camping D. Infocus dan Layar E. Rios Jajan an Ruliner <6 Jam >6 Jam /H ari Buang Air Recil Buang Air Besar Set/H ari U nit/H ari Set/H ari Bulan Rpl00.000,- Rp200.000,- Rp2.000,- Rp5000,- Rpl00.000,- Rpl5.000,- Rpl00.000,- Rpl00.000,- II Retribusi Eegiatan Mengambil G am bar/Snapshoot A. Film Romersil B. Video Romersil C. Foto Romersil Per Paket Per Paket Per Paket Rpl50.000,- RplOO.OOO,- Rpl5.000,- III Regiatan Latihan/Fam ily Gathering 1 s /d 2 Hari 3 s /d 7 Hari >7 Hari Rp50.000,- Rp55.000,- RpóO.OOO,-
  1. 6.Dihapus
6. b.Pemakaian Rumah Dinas D ihapus 1 c. d. e. f. g- S tru k tu r dan besam ya tarif retribusi pem akaian alat berat sebagaim ana tercantum dalam Lampiran I yang m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pemakaian Kendaraan Rp. 150.000,0 0 /h a ri (tidak term asuk kru kapal dan bahan bakar) Rp.100. 00,0 0 /h a ri tidak term asuk kru kapal dan bahan bakar) Rp.250. 00,0 0 /h a ri tidak term asuk sopir dan bahan bakar) R p.200.000,00/satu kali penggunaan
  1. 1.Kapal Motor
  2. 2.Mobil Pick-Up
  3. 3.Mobil Bus Pemda
  4. 4.Mobil Tinja Pemakaian empang dan sawah 1) Pemakaian empang 2) Pemakaian sawah Solar pocket dealer nelayan 1) 110.000 sam pai 150.000 liter 2) 151.000 sam pai 200.000 liter Rp. 2.500.000,-/H ektare per tahun Rp. 1.600.000,-/H ektare/m usim tanam Rp. 4.400.000,-/b u la n Rp. 6.040.000,-/b u la n 3) 201.000 sam pai 250.000 liter Rp. Pemakaian Laboratorium
  5. 1.Alat Laboratorium PU : 8.040.000,-/b u la n
7. a.Sant Cone Test (Uji Kepadatan Material) Rp.50 .0 0 0 ,0 0 /sampel
8. b.Analisa Ringan Rp.50.000,00/sam pel
9. c.Tes Keausan Bahan (Los Angeles Abration) Rp.50.0 0 0 ,0 0 /sampel
10. d.Core Drilling Test Rp.50.000,00/sam pel
11. e.After Bere Rp.50.0 0 0 ,0 0 /sampel
12. f.Hydrometer Rp.25 .0 0 0 ,0 0 /sampel g- Traktor Standar/M odific Rp.50.0 0 0 ,0 0 /sampel
13. h.Pemeriksaan Aspai (Extraksi) R p.l50.000,00/sam pel
14. i.Cassagrande (Uji B atas Air) Rp.25.000,00/ sampel j- Penetrometer Rp.25.000,00/sampel
15. k.Compaction Test Rp.25.000,00/sampel
  1. 1.(Uji Kepadatan Standar) Rp.50.0 0 0 ,0 0 /sampel
16. m.Pengujian CBR R p.l50.000,00/sam pel
17. n.Speedy MoistureTester (Uji Kadar Air) Rp.25.000,00/ sampel
18. o.Pengujian Berat Aspai Cair Rp.50.0 0 0 ,0 0 /sampel
19. p.Marshall Test Rp.50.000,00/ sampel q- Pemeriksaan Agregat R p.l50.000,00/sam pel
20. r.Slump Test Rp.50.0 0 0 ,0 0 /sampel
21. s.Pemeriksaan Kuat Tekan Beton R p.l50.000,00/sam pel
22. t.Sondir R p.l50.000,00/sam pel
  1. 2.Penggunaan Fasilitas/Laboratorium Petem akan.
  2. 1.Registrasi dan Vaksinasi Tem ak Rp. 10.000,-/ekor
  3. 2.Pemeriksaan pengeluaran/pem asukan tem ak keluar/m asuk daerah: - Sapi,Kerbau d an Kuda Rp. 15.000,-/ekor - Kambing/Domba Rp- 5.000,-/ekor - Ayam komersil (ayam ras/K am pung) Rp. 100,-/ekor
  4. 3.Pemeriksaan pengeluaran/pem asukan hewan kesayangan - Unggas kesayangan/H obby Rp- 10.000,-/ekor - Kucing Rp- 15.000,-/ekor - Anjing Rp- 25.000,-/ekor
  5. 4.Pemeriksaan pengeluaran/pem asukan Rp. 10.000,-/ek o r tem ak betina produktif
  6. 3.S tru k tu r dan besam ya tarif Laboratorium air sebagaim ana tercantum dalam lam piran II yang m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  7. 4.S tru k tu r dan besarnya tarif Pem eriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai sebagaim ana tercantum dalam Lampiran III yang m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  8. 5.S tru k tu r besarnya tarif biaya pengujian air dan ud ara Bidang Lingkungan Hidup sebagaim ana tercantum dalam Lampiran IV yang m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai. Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2021 B U P A T I S I N J A I , ttd ANDI SETO GADHISTA ASAPA D iundangkan di Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2021 S E K E R T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N S I N J A I , ttd AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.07.121.21 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Pangkat : Penata Tk.I/IIl.d PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATN SINJAI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi pem akaian kekayaan daerah dan dengan adanya tam bahan beberapa objek baru pem akaian kekayaan daerah yang belum m enjadi bagian dari objek retribusi, perlu m elakukan penyesuaian dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 174

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010