DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 6, pasal 31, pasal 33, pasal 34A, pasal 45, Pasal 49A Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2012;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016, maka pengaturan tentang Retribusi Izin Gangguan harus dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang...
3.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 12 dan angka 13 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintah...
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sintang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12.Dihapus.
13.Dihapus.
14.Izin...
14.Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
15.Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Sintang.
16.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Sintang.
20.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
22.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23.Surat...
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
b.Retribusi Izin Trayek.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan berdasarkan jenis dan luas bangunan yang akan dibangun.
(2)Struktur...
(2)Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Kode Jenis Harga Satuan Retribusi (Rp) Satuan 1 2 3 4 1 1000 1000A 1000B 1000C 2000 2200 2210 2211 2220 2221 2222 2250 2251 2252 2253 2254 2260 2261 2262 2263 2264 2270 2271 2272 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2290 2291 2292 2293 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Gedung Darurat/Sementara Semi Permanen Permanen Prasarana Bangunan Gedung Jenis Prasarana Kontruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman Pagar Konstruksi Penanda Masuk Gapura Gerbang Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah Kolam Renang Kolam Pengolahan Air Reservoir Bawah Tanah Waste Water Treatmen Plant Konstruksi Menara Menara Antena Menara Reservoir Cerobong Tower Konstruksi Monumen Tugu Patung Konstruksi Instalasi Instalasi Listrik dan Jaringan Listrik Bawah Tanah Instalasi Telekomunikasi dan Jaringan Telekomunikasi Bawah Tanah Instalasi Pengolahan Instalasi Bahan Bakar Konstruksi Pondasi Mesin di Luar Bangunan Konstruksi Reklame Billboard Papan Iklan Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) 5.000 2.500 4.000 1.000 1.000 1.000 3.500 3.500 3.500 3.500 20.000 10.000 10.000 10.000 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 14.000 14.000 14.000 14.000 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

4.Bagian Kedua Bab II dihapus.
5.Pasal...
5.Pasal 15 dihapus.
6.Pasal 16 dihapus.
7.Pasal 17 dihapus.
8.Pasal 18 dihapus.
9.Pasal 19 dihapus.
10.Pasal 20 dihapus.
11.Pasal 21 dihapus.
12.Pasal 22 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

14.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
(3)Karcis, kupon, atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sepanjang telah mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah.
(4)Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15.Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIA, dan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Ketentuan...
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

16.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi instansi yang telah memberikan penghasilan dari jasa pelayanan.
(3)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
(4)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

17.Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat tanggal 1 April 2018, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang. Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 September 2017 BUPATI SINTANG, TTD JAROT WINARNO Diundangkan di Sintang pada tanggal 4 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, TTD YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 8 /2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai dasar pemungutan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut mengatur pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum dan penyesuaian perkembangan ekonomi serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait dengan perubahan tarif retribusi, dan memperjelas prosedur pemungutan, pengertian serta kriteria objek dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 34A

Pasal 45

Pasal 49A

Pasal 1

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 34A

Pasal 45

Pasal 49A

Pasal 1

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012