Retribusi terutang dipungut di wilayatr daerah dimana pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan.
3.Lampiran tarif retribusi pelayanan kesehatan disempurnakan sebagai berikut :
1) Romawi VII Tabel 2 tentang Retribusi Pelayan€ur Keterangan Medik Klaim Asuransi, dihaPus; 2l Romawi XVru tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, dihapus; 3) Romawi VI tabel 1 tentang Retribusi Pelayanan Surat Keterangan Sehat, diubah; 4l Romawi XX tentang Retribusi Layanan Penunjang Medis, diubah; S) Ditambah materi tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Terapi Oksigen, sebagaimana L,ampiran Romawi XXI. 0 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam I"embaran Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 8 JUL 2015 BI'PATI SITUBOIITDO, Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 0 SEP 2015 SEKREirARIS DATRAII KABTIPATEN SITT'BONDO, LTTBARAIT DAER,AII I$BI'PATTT SIfl'BOI|I'O TAIII'I 2015 I|OUOR 7 rOREG PERATURAIT DAERAII I(A3I'PATEIT STfl'BOI{IX) PROVIIT8I JASA TIilIIR: ()48-1/2015 DADAITG UIGIARTO U I. 8 PEilt IELASAII ATAS PERATI'RAIT DAERAII IIABI'PATEil AIT!'BOITDO ItouoR I rernrr zors TETST,A.TTG PERT'BAIIAIT ATAS PERATT'RAIT DAER,A,H ITOTOR 1() TAHI'IT 2014 TEITTATG RETRIBUSI PELAYAilAI{ IITSEIIATAI{ PADA RT'UAII SAKT UilUT DAERAII I(E[,AS D KABI'PATET SITI'BOITDO UUUU Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan satah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubtk Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upa.ya untuk meningkatkan derqjat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dil,aksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Sebagai salah satu upaya peningkaan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo dibentuk Rumatr Sakit Umum Daerah dengan kl,asifikasi Kelas D yang bertujuan untuk memberikan kemudatran pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kota kedua (seoond atg) wilayah barat dan timur di I(abupaten Situbondo. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk retribusi pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa/pelayanan kesehatan, sehingga dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2Ol4 tefiarrg Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disampaikan kepada Gubenur dan Menteri DaLam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan mer{adi perda. Perda dimaksud harus disampaikan kepada Gubemur dan Menteri Dalam Negeri paling Lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangfuan untuk mendapatkan klarifikasi hasil evaluasi Berdasarkan surat Gubenur Jawa Timur nomor : 188/7361101312014 perihal Rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Dtrjert Perimbangan Keuangan terhadap Hasil Evaluasi Raperda l(abupaten situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo terdapat beberapa ketentuan yang perlu direvisi, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sebagai tindak la4jut penyempurnaan perda dilakukan dalam bentuk perubahan perda sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan' Oleh karena itu, guna menindallanjuti rekomendasi Menteri Keuangan dimaksud perlu diLakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2014 tentang Rebibusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo. 0 U. PASALDEilIPASAL Pasal I Angka 1