DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang badan usaha milik desa mencakup ketentuan umum; prinsip, maksud dan tujuan; pendirian BUM desa; pengelolaan; pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa; tuntutan ganti rugi; pembubaran; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c seku rang- kurangrya memuat :

a.maksud dan tujuan kegiatan usaha;
b.narna dan kedudukan;
c.bentuk badan hukum;
d.jenis usaha;
e.ketentuan pengangkatan kepengurusan;
f.hak dan kewqiiban; u g. h. i. j. k. 1. m. 7 permodalan; bagr hasil usatra; kepailitan; kerjasama; pelaporan; mekanisme pengelolaan dan pertanggungiawaban; dan pembubaran.

Pasal 8

(1)Dalam rangka kerja sarna antar Desa dan pelayanan usatra antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. (21 Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kedasama antar Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal G berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. BAB TV PEIYGEI,oUIAN Baglan Kesatu Organlsasl Pengelola

Pasal 9

(2)Organisasi pengelola BUM pemerintahan desa. BUM Desa dapat terdiri berbadan hukum.
(3)unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan satramnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Desa terpisah dari organisasi dari unit-unit usaha yang u 8 (41 Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan pedanu'ian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peratura.n perundErng-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 o/o (enam puluh persen), sesuai dengan peraturarr perundErng-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 11

Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pasal 12

(1)Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada:
1. a.anggaran dasar; dan
2. b.anggaran rumah tangga. (21 Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a memuat paling sedikit rincian narna, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemiukan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
(3)Anggaran rumah tangga sefoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, tata cara pertanggungiawaban dan sumber permodalan. Baglan Kedua Kepengurusan

Pasal 13

(1)organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: tl I
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas (21 Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a diiabat secara ex-offio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat sefoagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewqiiban :

a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bag pengelolaan BUM Desa; dan
c.mengendalikan pelaksanaarr kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a.meminta penjelasan dari Pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b.melindung usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Susunan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Ketua Badan Pengurus;
b.Sekretaris Badan Pengurus;
c.Bendahara Badan Pengurus;
d.Ketua unit-unit usaha sesuai kebutuhan; dan
e.Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3)
(1)(21
(1)(21 u (s) 10 Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkewajiban:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
3. c.mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
4. d.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
5. e.memberikan laporan perkembangan BUM Desa secara berkala kepada Pemerintah Desa yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali sekurang- kurangnya memuat perkembangan usaha, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kuransrya 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun;
4. d.menyampaikan laporan pertanggungiawaban setiap akhir bulan; dan
5. e.melaporkan rincian neraca laba rugi dan penjelasan atas dokumentasi tersebut. Pasel 16 Dalam melaksanakan kewqiiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usatra dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagran kerja lainnya.
(4)
(1)(2t t, 11

Pasal 17

(t) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. (21 Pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional BUM Desa adalah :

a.Warga Negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berdomisili dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
d.masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausatra;
e.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
f.memiliki integrit&s, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
g.memiliki keahlian, pengalarnan, kemampuan datam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
h.tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
i.sehat jasmani dan rohani serta berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun dan paling banyak s0 (lima puluh) tahun;
j.berpendidikan minimal setingkat SMu/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
k.syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…