DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, asas pembentukan, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daeratr adatah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adarah pemerintah Ifubupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Sel<retariat Daeratr adatatr Sekretariat Daeratr Kabupaten Sihrbondo. 6' Sekretaris Daeratr adalatr Sekretaris Daeratr l(abupaten Situbondo.
7.sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adatah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sihrbondo.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat sekretaris DPRD adarah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten situbondo. 9 - Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten situbondo.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Situbondo. 1 1. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Situbondo.
12.Unit Pelaksana Tela:is Dinas adalatr unsur pelaksana telmis Dinas yang melaksanakan kegiatan teloris operasional dan/atau kegiatan telaris penuqiang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana telaris Badan unhrk meliaksanakan kegiatan teloris operasional dan/atau kegiatan telqds penunjang tertentu. 0 4

BAB II

ASAS PEMBEISTUKAIV

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintatran dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tarta. kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBTITTIIKAN DAN SUSUIYAIY PERAITGKAT DATRAII

Pasal 3

Dengan Peraturan Daeratr ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah fipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daeratr, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekedaan umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Tipe c menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; U 5. 6. 5 Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Linglrungan Hidup; Satuan Polisi Pamong praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenterarnan dan Ketertiban umum dan Sub Urusan Kebakaran;
5. 7.Dinas sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 8.Dinas Tenaga Keda Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; 9- Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak ripe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
7. 10.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan; 1 1. Dinas Ketahanan pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. 12.Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. 14.Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
11. 15.Dinas Perhubungan Tipe c menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 16.Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang persandian dan Bidang Statistik;
13. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; U e. 6
14. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
15. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
16. 20.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. 21.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. 22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
19. 23.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Daerah terdiri dari :
20. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ripe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang perencanaan dan fungsi penunjang Bidang penelitian dan Pengembangan;
21. 2.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
22. 3.Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Kecamatan terdiri dari:
23. 1.Kecamatan Barryuputih dengan Tipe A;
24. 2.Kecamatan Asembagus dengan Tipe A;
25. 3.Kecamatan Jangkar dengan Tipe A;
26. 4.Kecamatan Arjasa dengan Tipe A;
27. 5.Kecamatan Kapongan dengan Tipe A;
28. 6.Kecamatan Panji dengan Tipe A;
29. 7.Kecamatan Mangaran dengan Tipe A; U 7
30. 8.Kecamatan Situbondo dengan Tipe A;
31. 9.Kecamatan Panarukan dengan Tipe A;
32. 10.Kecamatan Kendit dengan Tipe A;
33. 11.Kecamatan Bungatan dengan Tipe A; l2.Kecamatan Mlandingan dengan Tipe A;
34. 13.Kecamatan Suboh dengan Tipe A;
35. 14.Kecamatan Jatibanteng dengan Tipe A;
36. 15.Kecamatan Sumbermalang dengan Tipe A;
37. 16.Kecamatan Besuki dengan Tipe A; dan LT.Kecamatan Banyuglugur dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tgtt:- keq'a Daerah ditetapkan dalam peraturan Bupati. (21 UPT dibentuk unhrk melaksanakan tekrris operasional dan/atau kegiatan tertentu perangkat daeratr indulorya. BAB TV PEMBEIYTI'KAIT I'PT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrds (UpT). susunan Perangkat sebagian kegiatan telaris penundang (U

Pasal 6

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daeratr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk unit pelaksana telsds dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. (21 u

Pasal 7

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daeratr. Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

BAB VI

JABATAN PERAIYGKAT DATRAII

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (U (21

(3)u
(1)9 Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai (21 dengan ditetapkannya mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan urusan pemerintahan umum.

BAB VII

KEIEITTUAN PERALIHAIT Pasal I 1 Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang dibentuk sebelum Perda ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintatran umum.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya da, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan Daeratr ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januar- }OLZ.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024