DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Air Tanah; Perizinan; Sistem Informasi Air Tanah; Pemberdayaan, Pengendalian, Pembinaan, Dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan air tanah di wilayah daerahnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 3
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 4
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 6
5.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan air tanah.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan air tanah.
7.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran,dan pelepasan air tanah berlangsung.
10.Mata Air adalah air tanah yang muncul/mengalir secara alamiah ke permukaan tanahpada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
11.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 7
13.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
14.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17.Sumur bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lubang lebih besar dari 2 (dua) inci.
18.Sumur Gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
19.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutuair tanah pada akuifer tertentu.
20.Sumur Produksi adalah sumur yang dibuat untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer, meliputi sumur bor dan sumur pasak.
21.Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 8
22.Kondisi Hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
23.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
24.Litologi adalah sifat atau ciri dari batuan yang terdiri dari struktur, warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan pembentuknya.
25.Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28.Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 9
29.Penggunaan air tanah dalam jumlah besar adalah pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
30.Eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
31.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
32.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
33.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
34.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
35.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
36.Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah izin yang diberikan kepada Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi sumur bor dan atau usaha jasa pembuatan konstruksi sumur bor, yang telah memenuhi persyaratan.
37.Izin Juru Bor adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi yang menjalankan atau mengoperasikan instalasi/peralatan bor dan atau yang bertindak selaku penanggung jawab teknik pelaksana konstruksi sumur bor,yang telah memenuhi persyaratan. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 10

Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada asas-asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, keberlanjutan dan kemanfaatan dengan mengingat sifat alami dan karakteristik air tanah.
(2)Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang seimbang, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengelolaan air tanah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.cekungan air tanah dalam wilayah daerah; dan
2. b.cekungan air tanah lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah daerah; Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 11
3. c.cekungan air tanah lintas provinsi yang ada dalam wilayah daerah.
(2)Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada cekungan air tanah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi;
4. d.konservasi;
5. e.pendayagunaan; dan
6. f.pengendalian daya rusak.

BAB II

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 12

Pasal 6

(1)Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
(2)Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
(3)Kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 13
(2)Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air.
(3)Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijabarkan kedalam strategi pelaksanaan pengelolaan yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 14
(2)Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
(3)Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah.
(4)Rencana kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.rencana pelaksanaan konstruksi; dan
2. b.operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan:

a.inventarisasi air tanah;
b.penetapan zona konservasi air tanah; dan
c.penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 15

Pasal 10

(1)OPD melakukan inventarisasi air tanah untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
(2)Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kuantitas dan kualitas air tanah;
2. b.kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
3. c.cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
4. d.kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
5. e.kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
(3)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemetaan;
2. b.penyelidikan dan penelitian;
3. c.eksplorasi; dan/atau
4. d.evaluasi data. Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 16
(4)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
1. a.sebaran dan potensi cekungan air tanah;
2. b.dimensi dan geometri akuifer;
3. c.parameter akuifer;
4. d.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
5. e.keterdapatan dan jumlah ketersediaan air tanah;
6. f.kuantitas dan kualitas air tanah; dan
7. g.jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…