DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Perizinan; Hak, Kewajiban Dan Sanksi Administrasi; Pencabutan Izin Gangguan; Peran Masyarakat; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan; Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 3 Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 5
8.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
9.Pemilik izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan.
10.Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan ter batas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 6

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan wajib memiliki izin gangguan.
(2)Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
2. b.kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan/atau
3. c.usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil objek tanah yang digunakan.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan izin gangguan, apabila dikehendaki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 7
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penyegelan tempat usaha;
3. c.penutupan tempat usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.lingkungan; Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 8
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap:
1. a.fungsi tanah;
2. b.fungsi air tanah;
3. c.fungsi sungai;
4. d.fungsi udara; dan
5. e.gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman:
1. a.kemerosotan moral; dan/atau
2. b.ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 9

Pasal 5

(1)Setiap izin gangguan berlaku selama orang pribadi atau badan melakukan kegiatan usaha.
(2)Setiap izin gangguan berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) jenis kegiatan usaha, dan 1 (satu) pemilik.

Pasal 6

(1)Pemilik izin gangguan wajib melakukan perubahan izin gangguan apabila terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
1. a.perubahan sarana usaha;
2. b.penambahan kapasitas usaha;
3. c.perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
4. d.perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 10

Pasal 7

(1)Pemilik izin gangguan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan izin gangguan;
3. c.penyegelan tempat usaha;
4. d.pencabutan izin gangguan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemilik izin gangguan dapat mengajukan permohonan penggantian dokumen izin gangguan dan/atau duplikat izin apabila izin gangguan rusak atau hilang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian penggantian dokumen izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 11

Pasal 9

(1)Permohonan izin gangguan disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)Kepala OPD menerbitkan izin gangguan dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Kepala OPD, permohonan izin dianggap disetujui.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 12

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

(1)Pemilik izin gangguan berhak:
1. a.melakukan kegiatan sesuai dengan izin gangguan yang dimiliki;
2. b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
(2)Pemilik izin gangguan wajib:
1. a.melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan usaha;
4. d.melaporkan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
5. e.melaporkan kegiatan usaha setiap 5 (lima) tahun;
6. f.memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas usaha yang dilakukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
7. g.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan yang dilakukan; Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 13
8. h.menempatkan surat izin gangguan di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…