Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 5
8.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
9.Pemilik izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan.
10.Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan ter batas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 6 BAB II KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Kewajiban Izin