DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelengaraan Perparkiran; Ketentuan Perizinan; Ketentuan Perizinan; Hak, Kewajiban, Dan Larangan; Ganti Kerugian Dan Kehilangan; Ketentuan Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244); 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
5.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
6.Orang adalah orang pribadi atau badan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
8.Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
9.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11.Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12.Pengelola fasiltas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
16.Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
17.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
18.Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
19.Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
20.Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
21.Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin. 5

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.seimbang; dan
e.keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB II

PENYELENGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 4

(1)Fasilitas parkir terdiri dari:
1. a.fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
2. b.fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
1. a.tempat khusus parkir; dan
2. b.tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Pasal 5

(1)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa.
(2)Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
(4)Fasilitas pakir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
(5)Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

a.paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
b.memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
c.dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
d.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
e.kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
f.tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 7

Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. 7

Pasal 8

(1)Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.
(3)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, OPD melarang penggunaan fasilitas parkir.

Pasal 9

(1)Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
(2)Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
(3)Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

Pasal 10

(1)Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.administrasi; dan
2. b.teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
2. b.dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas. 8
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tempat khusus parkir:
  1. 1.rencana tata ruang;
  2. 2.dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  3. 3.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  4. 4.apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang- undangan;
  5. 5.apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. 6.pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  7. 7.penyediaan fasilitas parkir khusus;
  8. 8.memenuhi satuan ruang parkir minimal; dan
  9. 9.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. b.tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  1. 1.rencana tata ruang;
  2. 2.dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  3. 3.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  4. 4.pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  6. 6.penyediaan fasilitas parkir khusus;
  7. 7.memenuhi satuan ruang parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
  8. 8.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021