DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah, yaitu Pasal 11 dan terdapat tiga pasal yang disisipkan di antara Pasal 11 dan Pasal 12, yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, penentuan dan perubahan besarnya modal dasar bank perkreditan rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 2 Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerahKabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 81);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SlemanTahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 81) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Modal dasar PD BPR Bank Sleman ditetapkan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah). 5
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015.
(3)Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2013 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); dan
2. b.tahun anggaran 2014 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).

Pasal 11B

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan alokasi sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
2. b.tahun anggaran 2017 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar Rupiah);
3. c.tahun anggaran 2018 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
4. d.tahun anggaran 2019 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2020 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah).

Pasal 11C

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) dilaksanakan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 29 Juli 2016 BUPATI SLEMAN, (cap/ttd) SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 29 Juli 2016 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (cap/ttd) ISWOYO HADIWARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (6/2016) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN I. UMUM Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Sleman sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sleman didirikan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian daerah melalui penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit dan pembinaan usaha mikro kecil. Pemerintah Daerah selaku pemilik PD BPR Bank Sleman perlu memberikan dukungannya melalui penyertaan modal yang akan digunakan oleh Bank Sleman untuk menyalurkan dana kepada masyakat khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta untuk mengurangi pinjaman yang dilakukan masyarakat kepada rentenir yang merugikan. Pemerintah Daerah pada tahun 2015 telah menyelesaikan kewajiban penyertaan modal sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) kepada PD BPR Bank Sleman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Pada tahun 2016 ini, untuk lebih meningkatkan penyaluran dana kepada UMKM, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Bank Sleman yang didasarkan atas permintaan kebutuhan penambahan modal dari PD BPR Bank Sleman serta disesuaikan dengan kajian kebutuhan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjaring sasaran penambahan nasabah UMKM. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. 8 Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Dengan adanya tambahan modal dasar, maka modal dasar yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman dan telah ditambahkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan besaran penyertaan modal yang telah maupun akan disetorkan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, penentuan dan perubahan besarnya modal dasar bank perkreditan rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 11

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 11B

Cukup jelas.

Pasal 11C

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 107

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…