DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan penataan kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu dilakukan penataan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2:

a.huruf n, huruf w, huruf x, dan huruf y dihapus;
b.di antara huruf r dan s disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf r1 dan huruf r2, dan di antara huruf aa1 dan bb disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf aa2; sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Dinas Kesehatan;
4. d.Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
5. e.Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 4
6. f.Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. h.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. i.Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
10. j.Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral;
11. k.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
12. l.Dinas Pasar;
13. m.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. n.Dihapus;
15. o.Dihapus; o1. Dinas Pendapatan Daerah; o2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
16. p.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. q.Badan Kepegawaian Daerah;
18. r.Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan; r1. Badan Lingkungan Hidup; r2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
19. s.Dihapus; s1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; s2. Satuan Polisi Pamong Praja;
20. t.Inspektorat Kabupaten;
21. u.Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
22. v.Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
23. w.Dihapus;
24. x.Dihapus;
25. y.Dihapus;
26. z.Kantor Perpustakaan Daerah; aa. Kantor Arsip Daerah; aa1. Kantor Kesatuan Bangsa; aa2. Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah; bb. Dihapus; cc. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan dd. Kecamatan yang terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Gamping;
  2. 2.Kecamatan Godean; 5
  3. 3.Kecamatan Moyudan;
  4. 4.Kecamatan Minggir;
  5. 5.Kecamatan Seyegan;
  6. 6.Kecamatan Mlati;
  7. 7.Kecamatan Depok;
  8. 8.Kecamatan Berbah;
  9. 9.Kecamatan Prambanan;
  10. 10.Kecamatan Kalasan;
  11. 11.Kecamatan Ngemplak;
  12. 12.Kecamatan Ngaglik;
  13. 13.Kecamatan Sleman;
  14. 14.Kecamatan Tempel;
  15. 15.Kecamatan Turi;
  16. 16.Kecamatan Pakem; dan
  17. 17.Kecamatan Cangkringan.
(2)Bagan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 18:

a.angka 1 huruf b, huruf d, huruf e, dan angka 1 dan angka 2 huruf g diubah;
b.angka 2 huruf b, huruf f, dan angka 3 huruf g dihapus; sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Dihapus;
  3. 3.Subbagian Keuangan; dan
  4. 4.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Bina Marga terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
  3. 3.Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan. 6
4. d.Bidang Cipta Karya terdiri dari:
  1. 1.Seksi Prasarana dan Sarana Dasar;
  2. 2.Seksi Bangunan Gedung; dan
  3. 3.Seksi Drainase.
5. e.Bidang Penataan Ruang dan Bangunan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Penataan Ruang Rinci;
  2. 2.Seksi Pengawasan Bangunan; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
6. f.Dihapus.
7. g.Bidang Perumahan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Perumahan Formal;
  2. 2.Seksi Perumahan Swadaya; dan
  3. 3.Dihapus.
8. h.Unit Pelaksana Teknis; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Keempat belas BAB IIII dihapus.
4.Ketentuan angka 3 huruf c, dan angka 1 dan angka 3 huruf d ayat (1) Pasal 32 D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32D

(1)Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. 7
3. c.Bidang Belanja terdiri dari:
  1. 1.Seksi Anggaran;
  2. 2.Seksi Perbendaharaan; dan
  3. 3.Seksi Investasi Daerah.
4. d.Bidang Aset terdiri dari:
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Distribusi Barang;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset; dan
  3. 3.Seksi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
5. e.Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
  1. 1.Seksi Verifikasi;
  2. 2.Seksi Pembukuan; dan
  3. 3.Seksi Pelaporan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 34:

a.huruf c, huruf d, angka 2 dan angka 3 huruf e, huruf f, dan angka 1 dan angka 2 huruf g diubah;
b.angka 3 huruf g dihapus; sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Statistik, Data, dan Informasi;
  2. 2.Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  3. 3.Subbidang Perencanaan Daerah. 8
4. d.Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
  2. 2.Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika; dan
  3. 3.Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
5. e.Bidang Ekonomi terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  2. 2.Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; dan
  3. 3.Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata.
6. f.Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
  2. 2.Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan
  3. 3.Subbidang Pemerintahan.
7. g.Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pengendalian; dan
  2. 2.Subbidang Evaluasi;
  3. 3.Dihapus.
8. h.Unit Pelaksana Teknis; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Di antara Bagian Kedelapan belas dan Bagian Kesembilan belas BAB III disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Kedelapan belas A dan Bagian Kedelapan belas B, dan di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, dan Pasal 38 D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan.
(3)Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
2. b.pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
3. c.penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
4. d.pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38B

(1)Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Persampahan dan Air Limbah; dan
  2. 2.Subbidang Pertamanan. 10
4. d.Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
  2. 2.Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan.
5. e.Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Penaatan Lingkungan; dan
  2. 2.Subbidang Kajian Lingkungan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana terrcantum dalam lampiran XIX A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38C

(1)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.
(3)Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
2. b.perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
3. c.pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal; 11
4. d.penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
5. e.penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;
7. g.penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38D

(1)Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. c.Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
  2. 2.Subbidang Promosi Penanaman Modal.
4. d.Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Pendaftaran; dan
  2. 2.Subbidang Informasi dan Penanganan Pengaduan;
5. e.Bidang Perizinan Pertanahan terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Izin Prinsip dan Izin Lokasi; dan
  2. 2.Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
6. f.Bidang Perizinan Bangunan terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Rencana Tata Bangunan; dan
  2. 2.Subbidang Izin Mendirikan Bangunan.
7. g.Bidang Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa terdiri dari:
  1. 1.Subbidang Izin Gangguan; dan
  2. 2.Subbidang Izin Usaha dan Jasa.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional. 12
(2)Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Kedua puluh tiga BAB IIII dihapus.
8.Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Kedua puluh empat BAB IIII dihapus.
9.Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52, Paragraf 1 dan Paragraf 2, dan Bagian Kedua puluh lima BAB III dihapus.
10.Di antara Bagian Kedua puluh tujuh A dan Bagian Kedua puluh delapan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua puluh tujuh B, dan di antara Pasal 56B dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56C dan Pasal 56D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56C

(1)Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanahan.
(3)Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan pertanahan; 13
2. b.pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan pertanahan;
3. c.pembinaan dan pengoordinasian pengendalian pemanfaatan pertanahan; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Susunan organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Informasi dan Pemetaan;
4. d.Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah;
5. e.Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II
(1)Kewenangan, Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan dilakukan penataan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Pada saat penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan, kewenangan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 1 Desember 2014 BUPATI SLEMAN, ttd/cap SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 1 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd/cap SUNARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7/2014) 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN I. UMUM

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih sederhana, mudah, dan cepat melalui sistem pelayanan terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melakukan penataan kelembagaan penyelenggara urusan penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan yang terpadu dalam satu kesatuan mulai dari tahap permohonan, pemrosesan, dan penyampaian produk pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.
2.Kabupaten Sleman merupakan wilayah strategis bagi pengembangan ekonomi dan secara geografis terletak pada hulu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber air, dan keanekaragaman hayati lainnya sehingga perlu untuk dilindungi dan dikelola agar lingkungan hidup tetap seimbang, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang berdomisili semakin meningkat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang luas kepada kabupaten dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 16 pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu dalam upaya mengelola kebijakan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan agar lebih optimal, dilakukan penguatan organisasi perangkat daerah pelaksana urusan lingkungan hidup dari Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup.
3.Perkembangan fisik kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta sebagai ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penyebab utama menipisnya batasan ruang perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Sleman. Perubahan struktur pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sleman menimbulkan konsekuensi dari berkembangnya tujuan atau arah kegiatan masyarakat yang menuntut adanya perubahan karakteristik sarana dan prasarana wilayahnya masing- masing. Memperhatikan perkembangan kondisi tersebut, keberadaan satuan organisasi yang menangani perencanaan pembangunan daerah secara terpisah antara perkotaan dan perdesaan dipandang kurang efektif dan efisien lagi. Oleh karena itu satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditata ulang berdasarkan pembagian tugas dengan pendekatan urusan pemerintahan. Berdasarkan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…