(1)Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanahan.
(3)Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan pertanahan;
13
b.pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan pertanahan;
c.pembinaan dan pengoordinasian pengendalian pemanfaatan pertanahan; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 56 D
(1)Susunan organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah terdiri dari:
a.Kepala Kantor;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Informasi dan Pemetaan;
d.Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah;
e.Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II
(1)Kewenangan, Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan dilakukan penataan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Pada saat penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan, kewenangan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 1 Desember 2014 BUPATI SLEMAN, ttd/cap SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 1 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd/cap SUNARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7/2014) 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN I. UMUM
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih sederhana, mudah, dan cepat melalui sistem pelayanan terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melakukan penataan kelembagaan penyelenggara urusan penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan yang terpadu dalam satu kesatuan mulai dari tahap permohonan, pemrosesan, dan penyampaian produk pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.
2.Kabupaten Sleman merupakan wilayah strategis bagi pengembangan ekonomi dan secara geografis terletak pada hulu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber air, dan keanekaragaman hayati lainnya sehingga perlu untuk dilindungi dan dikelola agar lingkungan hidup tetap seimbang, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang berdomisili semakin meningkat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang luas kepada kabupaten dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 16 pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu dalam upaya mengelola kebijakan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan agar lebih optimal, dilakukan penguatan organisasi perangkat daerah pelaksana urusan lingkungan hidup dari Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup.
3.Perkembangan fisik kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta sebagai ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penyebab utama menipisnya batasan ruang perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Sleman. Perubahan struktur pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sleman menimbulkan konsekuensi dari berkembangnya tujuan atau arah kegiatan masyarakat yang menuntut adanya perubahan karakteristik sarana dan prasarana wilayahnya masing- masing. Memperhatikan perkembangan kondisi tersebut, keberadaan satuan organisasi yang menangani perencanaan pembangunan daerah secara terpisah antara perkotaan dan perdesaan dipandang kurang efektif dan efisien lagi. Oleh karena itu satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditata ulang berdasarkan pembagian tugas dengan pendekatan urusan pemerintahan.
Berdasarkan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1