DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa Ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, Ketentuan huruf b Pasal 13 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B, Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 42 diubah, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 54 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 56 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf q, Ketentuan huruf i dan huruf m Pasal 57 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah, Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A, Ketentuan Pasal 68 diubah, Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A, Ketentuan Pasal 71 diubah, Ketentuan Pasal 73 diubah, dan Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala desa diperlukan beberapa penyesuaian ketentuan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
c.bahwa penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan untuk kelancaran proses pemilihan dan pemberhentian kepala desa; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 3 Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93), diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2.Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
10.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat daerah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat daerah adalah panitia yang 5 dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
12.Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
13.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
14.Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15.Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap namun memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara.
16.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
17.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
18.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 6
22.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing- masing Tempat Pemungutan Suara.
23.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
26.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27.Bupati adalah Bupati Sleman.
28.Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati menetapkan jadwal pemilihan kepala desa dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) dengan memperhatikan efektifitas kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3.Ketentuan huruf b Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang;
c.pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; 7
d.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
e.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penduduk desa yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
(2)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dapat menggunakan hak memilih.

5.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
(2)Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 8 melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. l.mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di desa yang bersangkutan;
13. m.Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
14. n.bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
15. o.bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati; dan
16. p.bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
(3)Pengajuan permohonan izin Kepala Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Permohonan izin Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.
(5)Pengajuan permohonan izin bagi pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD dan bersedia non aktif selaku anggota BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih. 9
(6)Pengajuan permohonan izin bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi surat pernyataan bersedia non aktif selaku anggota BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.
(7)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diberikan oleh Bupati.
(8)Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pejabat yang ditunjuk.

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan cara:
1. a.mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
2. b.menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
(2)Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
(3)Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat
(4)Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
(5)Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

7.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 26

(1)Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan tingkat desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
2. b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan berbadan sehat, bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit umum Daerah;
5. e.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
6. f.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. h.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman desa; 11
10. j.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
11. k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. l.daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
13. m.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
14. n.surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta;
15. o.surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
16. p.surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
17. q.pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
18. r.surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
19. s.surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih; dan
20. t.naskah tertulis mengenai visi dan misi bakal Calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
(3)Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa.
(4)Panitia pemilihan tingkat desa melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, panitia pemilihan tingkat desa memberikan bukti penerimaan kelengkapan dokumen.
(6)Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan kekurangan persyaratan administrasi kepada Bakal Calon Kepala Desa.
(7)Penyampaian berkas permohonan dilakukan sampai berakhirnya masa pendaftaran.

8.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 12

Pasal 27

(1)Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26.
(2)Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
(3)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4)Pelaksanaan pengumuman kepada masyarakat untuk memperoleh masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
(5)Masukan masyarakat disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa secara tertulis dengan dilampiri identitas yang jelas.
(6)Masukan masyarakat yang disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan tingkat desa.
(7)Dalam hal masyarakat memberikan masukan setelah melampaui jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan tingkat desa.
(8)Hasil tindak lanjut masukan masyarakat dicantumkan dalam berita acara tindak lanjut masukan masyarakat terhadap penyaringan bakal calon kepala desa.
(9)Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tindak lanjut hasil masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam jangka waktu 19 (sembilan belas) hari kerja. 13
(10)Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

9.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 28 dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

10.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
(2)Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa hasil perpanjangan pendaftaran setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
(3)Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(4)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 14

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4A

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 29A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4A

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 29A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015