DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 antara lain menghapus ketentuan Pasal 4 ayat (4); menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu Pasal 5A; mengubah ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21 ayat (2) huruf k, Pasal 24, pasal 34, Pasal 37, Pasal 39; menghapus ketentuan Pasal 40, mengubah ketentuan Pasal 41, menghapus ketentuan Pasal 42, Pasal 44 ayat (2); menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 45 dan Pasal 46 yaitu Pasal 45A; menyisipkan 2 (dua) pasal diantara Pasal 50 dan Pasal 51 yaitu Pasal 50A dan 50B; mengubah ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73, Pasal 74;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang lebih efektif dan efisien perlu diatur proses pemilihan kepala desa secara elektronik;
c.bahwa penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan untuk kelancaran proses pemilihan dan pemberhentian kepala desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 8); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 123) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah; 4
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4)Dihapus.

2.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
11. k.menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
13. m.melaksanakan ketugasan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. 5
(2)Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat daerah.
(2)Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
3. c.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
4. d.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
5. e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Panitia pemilihan tingkat daerah antara lain berasal dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, dan hukum.

5.Ketentuan huruf k ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. 6
(2)Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
12. l.mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di desa yang bersangkutan;
13. m.Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
14. n.bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja; 7
15. o.bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati; dan
16. p.bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
(3)Pengajuan permohonan izin Kepala Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Permohonan izin Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.
(5)Pengajuan permohonan izin bagi pimpinan BPD harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD dan bersedia non aktif selaku anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam proses pemilihan Kepala Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.
(6)Pengajuan permohonan izin bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi surat pernyataan bersedia non aktif selaku anggota BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.
(7)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diberikan oleh Bupati.
(8)Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pejabat yang ditunjuk.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 8
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diselenggarakan oleh KPPS.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
(2)Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara memilih tanda gambar calon Kepala Desa secara elektronik.
(3)Pemilihan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bilik suara.

9.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak audit dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak audit dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang disediakan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
(2)KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.

10.Pasal 40 dihapus. 9
11.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pemilih memasukkan kertas hasil cetak pemungutan suara ke dalam kotak audit yang disediakan dalam keadaan terlipat.
(2)Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit yang hadir di TPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga.
(3)Dalam hal tidak ada anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

12.Pasal 42 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…