Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Materi pokok: Penetapan, Kewenangan, dan Organisasi dan Tata Kerja,
Materi pokok: Penetapan, Kewenangan, dan Organisasi dan Tata Kerja,
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KALURAHAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENETAPAN
BAB II
5
BAB III KEWENANGAN
BAB III
Kewenangan Kalurahan meliputi:
Pemerintah Kabupaten melakukan penetapan dan penegasan batas Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB IV
6 KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman. pada tanggal 8 Januari 2020 BUPATI SLEMAN, ttd/cap SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman. pada tanggal 8 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd/cap SUMADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 2 , 2 / 2020) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KALURAHAN I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan dan
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pasal 24 ayat
9 Sehubungan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY serta dalam rangka penyelarasan kelembagaan Pemerintah Desa, maka kelembagaan Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman perlu diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah DIY dengan mengembalikan kelembagan Pemerintah Desa sesuai dengan bentuk pemerintahan asli di DIY, yaitu penyelarasan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan. Dalam pelaksanaannya Kalurahan berkewajiban melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kepada Kapanewon. Salah satu tujuan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa dan Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menyelaraskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penetapan Kalurahan sebagai sebutan nama lain Desa sejumlah 86 (delapan puluh enam) Kalurahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penetapan Kalurahan. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)