DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Mengatur mengenai anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada TA 2020.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 Agustus 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan ,.' Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701) ;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111); ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANOGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah ..... .. ....... Rp 2.852 .716.641.968,55
2.Belanja daerah ........ ........... .. Rp 2.992.880.040.279.70 (Defisit) ......... ....... ..... ........ ... ..... .......... ...... Rp (140.163.398.311,15)
3.Pembiayaan daerah: a . penerimaan pembiayaan daerah .. Rp 189.710.029.311,15

b.pengeluaran pembiayaan daerah .. Rp 49.546.631.000,00 Pembiayaan neto .. ......... .. ..... ...... ... ...... Rp 140.163.398.311, 15

Pasal 2

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp 944.481.898.316,49
2. b.dana perimbangan sejumlah Rp l.431.579 .787.000,00; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 476.654.956.652,06.
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dari jenis pendapatan: a . pajak daerah sejumlah Rp 641. 100.000.000,00;
1. b.retribusi daerab sejumlah Rp 46.311.897.850,00;
2. c.basil pengelolaan kekayaan daerab yang dipisabkan sejumlab Rp 48.665.317.877,03; dan
3. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 208.404 .682 .589,46.
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.dana bagi basil pajak/bagi basil bukan pajak sejumlah Rp 46.383.504.000,00;
2. b.dana alokasi umum sejumlah Rp 1.046.068.391.000,00; dan
3. c.dana alokasi khusus sejumlab Rp 339.127.892.000,00.
(4)Lain-lain pendapatan daerab yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan:
1. a.pendapatan hibah sejumlah Rp 6.654.102.299,00;
2. b.dana darurat sejumlah Rp -;
3. c.dana bagi basil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 225.084.687.853,06;
4. d.dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlab Rp 186.812.853.000,00; dan
5. e.bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlab Rp 58.103.313.500,00.

Pasal 3

(1)Belanja daerab sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.belanja tidak langsung sejumlab Rp 1.518.902.216.253,70; dan
2. b.belanja langsung sejumlab Rp 1.473.977.824.026,00.
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlab Rp 1.053.146.652.523,70;
2. b.belanja bunga sejumlab Rp 140.675.922,00;
3. c.belanja subsidi sejumlah Rp +-;
4. d.belanja hibah sejumlah Rp 100.021.156.083,00;
5. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp 28.630.250.000,00;
6. f.belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah Rp 69.626.769.425,00;
7. g.belanja bantuan keuangan kepada kota, pemerintah desa dan partai Rp 262.864.433.300,00; dan provinsi / kabupaten / politik sejumlah
8. h.belanja tidak terduga sejumlah Rp 4.472.279.000,00.
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp 225.191.130.716,00;
2. b.belanja barang danjasa sejumlah Rp 745.296.444.849,00; dan
3. c.belanja modal sejumlah Rp 503.490.248.461,00.

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
1. a.penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp 189.710.029.311,15
2. b.pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp 49.546.631.000,00.
(2)Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebelumnya sejumlah Rp 189.710.029.311,15;
2. b.pencairan dana cadangan sejumlah Rp -; tahun anggaran
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -;
4. d.penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp -;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp -; dan
6. f.penerimaan piutang daerah Rp -;
(3)Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I;> terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.pembentukan dana cadangan Rp -;
2. b.penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sejumlah Rp 45.670.000.000,00;
3. c.pembayaran pokok utang sejumlah Rp 3.876.631.000,00 dan
4. d.pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -;

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal/Investasi Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang l;lelum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ~-

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Diundangkan di Sleman pada tanggal 6 Desember 2019 ~·---. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 6 Dserober 2019 · MAN, \ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2ot 9 NOMOR 23 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 24,70/2019)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015