DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistematika RPJMD; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700); 1950 tentang dalam Lingkungan Negara Republik
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur 3 Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
5.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. 4

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110 o 13’00” sampai dengan 110 o 33’00” Bujur Timur dan 7 o 34’51” sampai dengan 7 o 47’03” Lintang Selatan.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis PD; dan
b.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
5. e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
6. f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
7. g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
8. h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
  1. 1.BAB IX PENUTUP.
(2)Rincian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 5 PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerah KabupatenSleman. DitetapkandiSleman adatanyggal10Agustus2021 >1PURNOMO DiundangkandiSleman padatanggal10+sustus2021 SEKRETARIS DAERAH NSLEMAN, I, �� I t''l Su m+ 1iSWAYA LEMARANDAERAHKABUPATENSLEMANTAHUN2021NOMOR NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATENSLEMAN, DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA:(3,16/2021) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 I. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi 7 dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 174 8 i RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................... i DAFTAR TABEL ........................................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. xv LAMPIRAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................. I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................................................ I-5 1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sleman ................................................... I-6 1.3.2 RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sleman ................................................... I-7 1.3.3 RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah ................................... I-8 1.3.4 RPJMD dengan RKPD ................................................................................... I-8 1.4 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... I-9 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................... I-9 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................................................... II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..................................................................... II-1 2.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi.............................................. II-1 2.1.2 Geografis .................................................................................................... II-2 2.1.3 Topografi .................................................................................................... II-4 2.1.4 Geologi........................................................................................................ II-5 2.1.5 Hidrologi ..................................................................................................... II-7 2.1.6 Klimatologi .................................................................................................. II-8 2.1.7 Penggunaan Lahan ..................................................................................... II-8 2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah .............................................................. II-12 2.1.9 Wilayah Rawan Bencana Alam ................................................................. II-13 ii RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 2.1.10 Demografi ............................................................................................... II-17 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............................................................... II-24 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...................................... II-24 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB ............................................................................... II-24 2.2.1.2 Laju Inflasi .............................................................................................. II-29 2.2.1.3 Indeks Gini ............................................................................................. II-31 2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia.............................................................. II-35 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ...................................................................... II-38 2.2.2.1 Pendidikan ............................................................................................. II-38 2.2.2.2 Kesehatan .............................................................................................. II-44 2.2.2.3 Ketenagakerjaan .................................................................................... II-50 2.2.2.4 Kemiskinan ............................................................................................ II-53 2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga ............................................................. II-57 2.2.3.1 Seni dan Budaya .................................................................................... II-57 2.2.3.2 Olahraga ................................................................................................ II-59 2.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................. II-60 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib .................................................................... II-60 2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-60 2.3.1.1.1 Pendidikan .......................................................................................... II-60 2.3.1.1.2 Kesehatan ........................................................................................... II-66 2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .............................................. II-72 2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ................................. II-79 2.3.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.......................................................................................... II-80 2.3.1.1.6 Sosial ................................................................................................... II-82 2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.................................................................................... II-85 2.3.1.2.1 Tenaga Kerja ....................................................................................... II-85 2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ......................... II-88 2.3.1.2.3 Pangan ................................................................................................ II-90 2.3.1.2.4 Pertanahan ......................................................................................... II-92 iii RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup ............................................................................... II-94 2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ............................ II-96 2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................................ II-97 2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .......................... II-100 2.3.1.2.9 Perhubungan .................................................................................... II-102 2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika ........................................................... II-103 2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ............................................ II-107 2.3.1.2.12 Penanaman Modal ......................................................................... II-108 2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga ............................................................ II-109 2.3.1.2.14 Statistik ........................................................................................... II-111 2.3.1.2.15 Persandian ...................................................................................... II-112 2.3.1.2.16 Kebudayaan .................................................................................... II-113 2.3.1.2.17 Perpustakaan .................................................................................. II-115 2.3.1.2.18 Kearsipan ........................................................................................ II-116 2.3.2 Urusan Pemerintahan Pilihan ................................................................. II-117 2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan ....................................................................... II-117 2.3.2.2 Pariwisata ............................................................................................ II-119 2.3.2.3 Pertanian ............................................................................................. II-122 2.3.2.4 Kehutanan ........................................................................................... II-123 2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................................ II-123 2.3.2.6 Perdagangan ........................................................................................ II-124 2.3.2.7 Urusan Pilihan Perindustrian ............................................................... II-125 2.3.2.8 Urusan Pilihan Transmigrasi ................................................................ II-126 2.3.3 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan ...................... II-127 2.3.3.1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ............................................ II-127 2.3.3.1.1 Unsur Sekretariat Daerah ................................................................. II-127 2.3.3.1.2 Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah....................... II-128 2.3.3.2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ............................................. II-128 2.3.3.2.1 Unsur Perencanaan .......................................................................... II-128 2.3.3.2.2 Unsur Keuangan ............................................................................... II-129 2.3.3.2.3 Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ....................... II-130 iv RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 2.3.3.2.4 Unsur Penelitian dan Pengembangan .............................................. II-132 2.3.4 Unsur Pengawasan ................................................................................. II-133 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ......................................................................... II-135 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................................... II-135 2.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ....................................... II-135 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani................................................................................. II-135 2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah .................................................................. II-136 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..................................................... II-137 2.4.2.1 Aksesibilitas Wilayah ........................................................................... II-137 2.4.2.2 Sarana Perekonomian ......................................................................... II-139 2.4.2.3 Jaringan Listrik ..................................................................................... II-141 2.4.2.4 Ketersediaan Air Baku ......................................................................... II-141 2.4.3 Fokus Iklim Berinventasi ......................................................................... II-142 2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban ................................................................... II-142 2.4.3.2 Perizinan .............................................................................................. II-144 2.4.3.3 Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ........ II-146 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ................................................................. II-147 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ........................................................... III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2020) ......................................... III-1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ......................................................................... III-2 3.1.1.1 Pendapatan Daerah ................................................................................ III-2 3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah ...................................................................... III-9 3.1.1.1.2 Dana Perimbangan ............................................................................ III-11 3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ............................................. III-12 3.1.1.1.4 Analisis Rasio Pendapatan Daerah .................................................... III-12 3.1.1.2 Belanja Daerah ..................................................................................... III-15 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah.............................................................................. III-19 3.1.2 Neraca Daerah ......................................................................................... III-21 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ............................................. III-29 v RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .............................................................. III-31 3.2.2 Analisis Pembiayaan ................................................................................ III-33 3.3 Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (Masa Pandemi COVID-19) ....... III-35 3.3.1 Pendapatan Daerah ................................................................................. III-35 3.3.2 Belanja Daerah ........................................................................................ III-37 3.3.3 Pembiayaan Daerah................................................................................. III-38 3.4 Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 ...................... III-39 3.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah .................................................................. III-41 3.4.2 Proyeksi Belanja Daerah .......................................................................... III-45 3.4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah .................................................................. III-47 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ...................................... IV-1 4.1 Telaah Kebijakan Internasional (SDGs) ........................................................ IV-1 4.2 Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN) ............................................................ IV-4 4.3 Telaah Kebijakan Provinsi ............................................................................ IV-9 4.4 Telaah Kebijakan Kabupaten ..................................................................... IV-11 4.4.1 Telaah RPJPD ........................................................................................... IV-11 4.4.2 Telaah RTRW Kabupaten Sleman ............................................................ IV-13 4.4.2.1 Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang ............................................ IV-13 4.4.2.2 Telaah terhadap Rencana Pola Ruang .................................................. IV-24 4.4.2.3 Telaah terhadap Rencana Strategis ...................................................... IV-27 4.4.3 Telaah Grand Design Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2035 .................................................................................... IV-30 4.4.4 Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal ............................................... IV-32 4.4.5 Telaah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Sleman 2021-2024 ...... IV-35 4.4.6 Telaah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ............................ IV-39 4.5 Telaah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial ......................................................................................................... IV-40 4.6 Telaah Kebijakan Daerah Lain (Wilayah Perbatasan) ................................ IV-41 4.7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................ IV-47 4.8 Permasalahan Pembangunan .................................................................... IV-54 vi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 4.8.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..................................................................................... IV-54 4.8.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..................................................................................... IV-70 4.8.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ................................................................. IV-85 4.8.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ............................................... IV-91 4.8.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ................................................ IV-94 4.8.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan ................................................. IV-96 4.8.7 Unsur Kewilayahan ................................................................................. IV-99 4.8.8 Unsur Pemerintahan Umum ................................................................... IV-99 4.9 Isu Strategis ............................................................................................. IV-100 BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ........................................................... V-1 5.1 Visi ................................................................................................................ V-1 5.2 Misi ............................................................................................................... V-4 5.3 Tujuan dan Sasaran....................................................................................... V-7 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ....................................................................... VI-1 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum ............................................................. VI-1 6.2 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh .................................... VI-18 6.3 Program Pembangunan Daerah ................................................................. VI-24 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ............................................................................ VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ........................ VIII-1 BAB IX PENUTUP ................................................................................................. IX-1 9.1 Pedoman Transisi......................................................................................... IX-1 9.2 Kaidah Pelaksanaan ..................................................................................... IX-2 vii RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman ............ II - 2 Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman ................................... II - 5 Tabel 2. 3 Jenis Tanah di Kabupaten Sleman (ha) Tahun 2020 ............... II - 6 Tabel 2. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (ha) .......................................................................................... II - 9 Tabel 2. 5 Perkembangan Data Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020..................................................................... II - 15 Tabel 2. 6 Kegiatan Penguatan Kapasitas Risiko Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................... II - 16 Tabel 2. 7 Perkembangan Migrasi Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (jiwa) ........................................................... II - 18 Tabel 2. 8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020 ............................................... II - 19 Tabel 2. 9 Penduduk Laki-laki Kabupaten Sleman menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2020 (jiwa)................................................. II - 21 Tabel 2. 10 Penduduk Perempuan Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2020 (jiwa)................................ II - 21 Tabel 2.11a PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (juta rupiah) ..... II - 24 Tabel 2. 11b Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020................................................................................ II - 25 Tabel 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi ADHK di Provinsi DIY Tahun 2016-2020 (%) ......................................................................... II - 26 Tabel 2. 13 Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020................................................................................ II - 26 viii RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Tabel 2. 14 Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%) ......................................................................... II - 28 Tabel 2.15a Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%) ........................ II - 30 Tabel 2.15b Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 (%)................................................... II - 30 Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020................................................................................ II - 35 Tabel 2. 17 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2018 ............................................... II - 37 Tabel 2. 18 APK SD dan APK SMP Menurut Kecamatan Tahun 2019 ......... II - 38 Tabel 2. 19 Jumlah Sekolah per Jenjang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020 ................................................................ II - 41 Tabel 2. 20 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020................................................................................ II - 49 Tabel 2. 21 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2016–2020 (jiwa) II - 51 Tabel 2. 22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020................................................................................ II - 53 Tabel 2. 23 Indikator Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ... II - 54 Tabel 2. 24 Persentase KK Miskin per Kecamatan Tahun 2016-2020 (%) .. II - 55 Tabel 2. 25 Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ........................................................ II - 58 Tabel 2. 26 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................... II - 59 Tabel 2. 27 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ........................................................ II - 64 Tabel 2. 28 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020................................................................................ II - 67 ix RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Tabel 2. 29 Sebaran Pasien COVID-19 per Kapanewon (per 22 Juli 2021) . II - 70 Tabel 2. 30 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020..................................................................... II - 71 Tabel 2. 31 Luasan RTH Publik Tahun 2017-2020 ...................................... II - 77 Tabel 2. 32 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................... II - 78 Tabel 2. 33 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .................. II - 81 Tabel 2. 34 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................... II - 82 Tabel 2. 35 Data Panti yang Dibina di Kabupaten Sleman ......................... II - 83 Tabel 2. 36 Data Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 II - 83 Tabel 2. 37 Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 II - 84 Tabel 2. 38 Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020................................................................................ II - 86 Tabel 2. 39 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .. II - 88 Tabel 2. 40 Indikator Urusan Pangan Kabupaten SlemanTahun 2015-2019 II - 90 Tabel 2. 41 Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019................................................................................ II - 91 Tabel 2. 42 Hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 ........................................................ II - 91 Tabel 2. 43 Data Tanah Kasultanan dan Tanah Desa Tahun 2020 di Kabupaten Sleman................................................................... II - 92 Tabel 2. 44 Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020................................................................................ II - 93 Tabel 2. 45 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020..................................................................... II - 94 Tabel 2. 46 Capaian Indikator pelayanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ........................................................ II - 96 x RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Tabel 2. 47 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .................................. II - 97 Tabel 2. 48 Jumlah BUMDes di Kabupaten Sleman Tahun 2020............. II - 99 Tabel 2. 49 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ................ II - 100 Tabel 2. 50 Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020............................................................................. II - 102 Tabel 2. 51 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................................... II - 104 Tabel 2. 52 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................................... II - 106 Tabel 2. 53 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.................................................................. II - 108 Tabel 2. 54 Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................................... II - 109 Tabel 2. 55 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.................................................................. II - 110 Tabel 2. 56 Perkembangan Indikator Urusan Persandian Kabupaten Sleman Tahun 2016-2019 ..................................................... II - 111 Tabel 2. 57 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.................................................................. II - 113 Tabel 2. 58 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.................................................................. II - 115 Tabel 2. 59 Capaian Indikator Kearsipan Kabupaten Sleman 2017-2020 II - 116 Tabel 2. 60 Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020............................................................................. II - 117 Tabel 2. 61 Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020............................................................................. II - 118 Tabel 2. 62 Jumlah Kujungan Wisatawan dan kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PRDB Tahun 2016-2020 ........................................ II - 119 xi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Tabel 2. 63 Data PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020 (Rp) ............. II - 120 Tabel 2. 64 Indikator Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.................................................................. II - 121 Tabel 2. 65 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020............................................................................. II - 123 Tabel 2. 66 Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020............................................................................. II - 125 Tabel 2. 67 Indikator Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .. II - 128 Tabel 2. 68 Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .................................. II - 129 Tabel 2. 69 Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.................................................................. II - 132 Tabel 2. 70 Indikator Pengawasan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 II - 133 Tabel 2. 71 Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ... II - 139 Tabel 2.72 Hotel/Penginapan Lainnya, Kamar, dan Tempat Tidur di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 .................................. II - 140 Tabel 2. 73 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020............................................................................. II - 146 Tabel 2. 74 Data Kependudukan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Sleman Tahun 2020 .............................. II - 147 Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020............................................................................. III - 5 Tabel 3. 2 Proyeksi dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2020 III - 6 Tabel 3. 3 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020 (Rupiah) .................................................. III - 7 Tabel 3. 4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Rupiah) ...................................... III - 10 Tabel 3. 5 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Rupiah) .......... III - 10 xii RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Tabel 3. 6 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Yang Bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020.................................................................. III - 12 Tabel 3. 7 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ..................................................... III - 13 Tabel 3. 8 Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) ............................................... III - 14 Tabel 3. 9 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.................................................................. III - 16 Tabel 3. 10 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 ...................... III - 18 Tabel 3. 11 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020............................................................................. III - 20 Tabel 3. 12 Neraca Daerah Per 31 Desember Tahun 2016-2020 ............ III - 25 Tabel 3. 13 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .. III - 32 Tabel 3. 14 Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020.................................................................. III - 34 Tabel 3. 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 . III - 35 Tabel 3. 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 ........... III - 36 Tabel 3. 17 Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 .................. III - 38 Tabel 3. 18 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 .......... III - 39 Tabel 3. 19 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026............................................................................. III - 42 Tabel 3. 20 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026............................................................................. III - 46 Tabel 3. 21 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III - 48 Tabel 4. 1 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022 ..... IV - 10 Tabel 4. 2 Rencana Peruntukan Lindung ............................................... IV - 25 xiii RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Tabel 4. 3 Rencana Peruntukan Budidaya............................................. IV - 26 Tabel 4. 4 Telaahan Rencana Kawasan Strategis .................................. IV - 28 Tabel 4. 5 Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lain ............... IV - 42 Tabel 4. 6 Rekomendasi Mitigasi .......................................................... IV -50 Tabel 4. 7 Perkiraan Dampak Pandemi terhadap Pencapaian Target Indikator TPB ........................................................................ IV -51 Tabel 5.1 Keselarasan antara Misi RPJMN (Nawacita Kedua) dengan RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman ........................ V -6 Tabel 5. 2 Keselarasan Misi Pada RPJP Kabupaten Sleman 2006-2025 dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.................................................................. V -7 Tabel 5. 3 Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.................................................................. V -8 Tabel 5. 4 Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.................................................................. V -19 Tabel 5. 5 Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.................................................................. V -24 Tabel 5. 6 Keterkaitan Misi 3, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.................................................................. V -27 Tabel 5. 7 Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman Tahung 2021-2026 ................................................................ V -34 Tabel 5. 8 Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026............................................................................. V -37 Tabel 5. 9 Keterkaitan Misi 6, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026............................................................................. V -42 Tabel 5. 10 Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan ... V -47 Tabel 6. 1 Strategi Antara Kekuatan (S) dan Peluang (O) ...................... VI -4 Tabel 6. 2 Strategi Antara Kelemahan (W) dan Peluang (O) ................. VI -5 Tabel 6. 3 Strategi Antara Kekuatan (S) dan Ancaman (T) .................... VI -7 Tabel 6. 4 Strategi Antara Kelemahan (W) dan Ancaman (T)................ VI -8 xiv RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Tabel 6. 5 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1 .............................. VI -10 Tabel 6. 6 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2 .............................. VI -11 Tabel 6. 7 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3 .............................. VI-13 Tabel 6. 8 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4 .............................. VI-15 Tabel 6. 9 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5 .............................. VI-16 Tabel 6. 10 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6 .............................. VI-18 Tabel 6. 11 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 1 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .................................. VI-30 Tabel 6. 12 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 2 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .................................. VI-33 Tabel 6. 13 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .................................. VI-35 Tabel 6. 14 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 4 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .................................. VI-41 Tabel 6. 15 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 5 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .................................. VI-43 Tabel 6. 16 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 6 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .................................. VI-49 Tabel 6. 17 Penyelarasan Program Strategis Daerah dengan Program - Kegiatan - Sub kegiatan Perangkat Daerah ......................................... VI-52 Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Sleman................................................................ VII-2 Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .................................. VII-3 Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sleman VIII-2 Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sleman VIII-4 Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja pada Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan ............................................................. VIII-12 xv RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman di antara dokumen perencanaan lainnya ......................................................... I - 6 Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman ............................... II - 1 Gambar 2. 2 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 ........ II - 6 Gambar 2. 3 Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020 ........................................................................................... II - 10 Gambar 2. 4 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2019 II - 11 Gambar 2. 5 Gambaran Perkembangan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (jiwa)..................................................... II - 17 Gambar 2. 6 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 (jiwa) ........................................ II - 18 Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) ................................................................... II - 19 Gambar 2. 8 Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga Tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman ...................................... II - 20 Gambar 2. 9 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020 (jiwa) II - 22 Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%) ........................................ II - 25 Gambar 2. 11 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman dan Indonesia Tahun 2016 s.d. 2020 (%) ............................................................. II - 29 Gambar 2. 12 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 ............. II - 31 Gambar 2. 13 Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 .............................. II - 32 Gambar 2. 14 Perkembangan IPM Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 .............................................................. II - 34 Gambar 2. 15 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2018 ................ II - 36 xvi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Gambar 2. 16 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/ MTs Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020........................ II - 38 Gambar 2. 17 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah SD/MI dan SMP /MTs Kabupaten Sleman Tahun 2016- 2020 .................................................................................. II - 40 Gambar 2. 18 Rata-rata Nilai UAN SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 .................................................. II - 42 Gambar 2. 19 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ....... II - 44 Gambar 2. 20 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ............ II - 45 Gambar 2. 21 Hasil Pemantauan Status Gizi Buruk dan Gizi Kurang Berdasarkan BB/U pada Balita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 ......................................................................... II - 47 Gambar 2. 22 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2014-2019 (%)............... II - 51 Gambar 2. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) ................................................................... II - 52 Gambar 2. 24 Persentase Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) ........................................................ II - 54 Gambar 2. 25 Rangking Keluarga Miskin (KK) Kecamatan Tahun 2020 ... II - 55 Gambar 2. 26 Peta Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman Tahun 2020 II - 56 Gambar 2. 27 Perkembangan Jumlah Kasus Putus Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .... II - 64 Gambar 2. 28 Distribusi Tingkat Pengangguran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019......................................... II - 86 Gambar 2. 29 Diagram Jumlah Desa di Kabupaten Sleman Menurut Status Kemandirian Tahun 2018-2020 .............................. II - 98 Gambar 2. 30 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek ............................... II - 105 xvii RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Gambar 2. 31 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (kg) ....................................................... II - 117 Gambar 2. 32 Nilai Produksi Industri Tahun 2020 di Kabupaten Sleman II - 124 Gambar 2. 33 PDRB Per kapita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Juta Rp)............................................................................. II - 134 Gambar 2. 34 Perkembangan Nilai Tukar Petani (Gabungan) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .................................................. II - 135 Gambar 2. 35 Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .............................................................. II - 141 Gambar 3. 1 Grafik Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .................................................. III - 3 Gambar 3. 2 Grafik Perkembangan Kontribusi Sumber-Sumber Penda- patan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 (%) .. III - 8 Gambar 3. 3 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 .................................................. III - 8 Gambar 3. 4 Perkembangan Tingkat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%)............................................ III - 9 Gambar 4. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman............. IV - 13 Gambar 4. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sleman ................... IV - 24 Gambar 5. 1 Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman ............................................................ V - 2 Gambar 6. 1 Indikasi Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 .............................................................. VI - 9 Gambar 6. 2 Pembagian Klaster Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman ............................................................ VI - 24 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-1 Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Pemerintah Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan pembangunan, berkewajiban mempedomani dan mengacu perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk setiap periode jabatan kepala daerah, harus disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku sejak pelantikan kepala daerah hingga akhir periode jabatan selama 5 tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) karena RPJMD merupakan penjabaran RPJP, kemudian RPJMD menjadi pedoman bagi daerah untuk menyusun RKPD dan menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian dari RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 tidak bisa dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, dalam artian bahwa RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2016-2021 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 2016-2021. 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-2 Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 pada aspek kesejahteraan masyarakat, beberapa indikator yang ditentukan telah mencapai target yang diinginkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai 83,85, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 83,84. Tingginya angka IPM juga mengindikasikan bahwa sub komponen di dalamnya seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita berada dalam capaian yang diharapkan. Pembangunan di Kabupaten Sleman juga didukung dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015-2019 yang relatif tinggi, mencapai 5,58%, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -3,91% akibat pandemi COVID-19 serta pendapatan per kapita pada tahun 2020 sebesar 37,18 juta rupiah. Capaian indikator pada aspek layanan umum dan daya saing di Kabupaten Sleman pada tahun 2020, meliputi: tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,34 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09 persen, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 88,08 persen, cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 99,86 persen, dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82,37. Meskipun beberapa dari indikator tersebut mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2019 akibat pandemi COVID-19. Kondisi dan data tersebut menggambarkan bahwa dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang mengarah kepada kemajuan. Namun, dalam beberapa aspek, Kabupaten Sleman juga masih memiliki beberapa permasalahan, diantaranya: angka kematian ibu melahirkan, masih adanya kasus balita gizi buruk, meningkatnya ketimpangan antar wilayah, konflik dan pencemaran pada sumber-sumber air bersih, tingginya alih fungsi lahan, degradasi lingkungan, tingginya angka penyandang masalah sosial, layanan umum yang belum optimal, dan permasalahan lainnya yang kemudian berdampak kepada kondisi kemasyarakatan di daerah. Seiring dengan itu, tata nilai, kesadaran, dan tuntutan masyarakat terus mengalami peningkatan, terutama kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sri Muslimatun dan pada tanggal 26 Februari 2021 telah dilantik bupati dan wakil bupati terpilih yaitu Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman dan Danang Maharsa, S.E., sebagai Wakil Bupati Sleman untuk masa jabatan 2021-2026 maka 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-3 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-4
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019- 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-5 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1). 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD akan menjadi pedoman Daerah dalam menyusun RKPD, dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah. RPJMD menjadi acuan dasar dalam menentukan arah pembangunan selama masa jabatan Bupati Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Danang Maharsa, S.E.. RPJMD memberikan acuan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang memuat antara lain mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sebagai bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dalam penyusunannya, berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, dan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Telaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan tersebut dimaksudkan agar RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi DIY. Penyelarasan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman. Telaahan dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah selaras dan bersinergi, serta dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari Gambar 1.1. 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-6 Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004 Gambar 1.1 Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman di antara Dokumen Perencanaan Lainnya Secara lebih rinci, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan sebagai berikut: 1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sleman RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Sleman pada RPJPD Tahun 2006-2025 beserta arah pembangunannya. Visi RPJPD “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Demokratis, dan Berdaya Saing” ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu:
1.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
4.Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Adapun penjelasan masing-masing misi: I RPp w 'JMN NASIONAL I ' RKP ' ' NASIONAL I ------- ------------------ ------------------- ----------- ----------- ------ RPJPD ' - � - � RTRW PROVINsi Pemda DIY RR,JD I pRoVINst I ' RKPD ' ' pROvNst L ------- ----------------- ------------------- -----------·----------- -----· RPJPD - RTRW SLEMAN SLEMAN � IRP.JMD SLEMAN I ' RKPD I ' SLEMAN ' RENSTRA 1 PD ' RENA I ' PD h sebagai pedoman penyusunan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-7 Misi kesatu “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik” Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel, dan misi yang strategis. Misi kedua “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ketiga “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat” Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar. Misi keempat “Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis” Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam menegakkan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Keempat misi di atas dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang berupa program-program pembangunan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. 1.3.2 RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sleman Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, sebagai acuan dalam penentuan lokasi kegiatan dan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan. 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-8 Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD berpedoman juga pada RTRW guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 1.3.3 RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam rentang waktu jangka menengah. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka menengah, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman. 1.3.4 RPJMD dengan RKPD Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Renja-PD. RKPD disusun dengan salah satunya melalui pendekatan partisipatif yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-9 1.4 Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2021- 2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Adapun tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
1.Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021- 2026;
2.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3.Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021- 2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
4.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021- 2026.
5.Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sleman sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2021-2026. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-10 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut: 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-11 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menyajikan strategi dan arah kebijakan umum, strategi dan arah kebijakan pada masing-masing misi, program pembangunan daerah dan Perangkat Daerah pengampu utama program. 0. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-1 Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2021 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sleman Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.493 ha atau 574,93 km2 atau sekitar 18,05% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km 2 . Wilayah ini terbentang dari utara-selatan sepanjang 32 km, sedangkan dari timur-barat terbentang sepanjang 35 km. Dalam perspektif burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. I ' u 0 pEAA0Ng rA$ ABU9ATEN$LEAN AUN 202f ..%. ---.. KETERANGAN . -0 -------4. -- --< -ECAATAN • Ca 0po - g -a - 0$U$UN OLEN Garre .uunrous 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-2 Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 padukuhan. Kapanewon dengan wilayah paling luas adalah Kapanewon Cangkringan (47,99 km 2 ), dan yang paling sempit adalah Kapanewon Berbah (22,99 km 2 ). Kapanewon dengan padukuhan terbanyak adalah Kapanewon Tempel (98 padukuhan), sedangkan Kapanewon dengan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Turi (54 padukuhan). Kapanewon dengan jumlah desa terbanyak adalah Kapanewon Tempel (8 kalurahan), sedangkan Kapanewon dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kapanewon Depok (3 kalurahan). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman Sumber: Sekretariat Daerah, 2021 2.1.2 Geografis Kabupaten Sleman secara umum terbagi menjadi dua wilayah dataran, dataran rendah landai dengan dominasi persawahan di bagian selatan, dan dataran tinggi tanah kering dengan dominasi perkebunan serta memiliki permukaan miring ke selatan dengan titik tertinggi di puncak Gunungapi Merapi di bagian utara. Wilayah ini dialiri oleh beberapa sungai besar berhulu di Gunungapi Merapi dan bermuara ke Pantai Selatan seperti Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak. Selain itu, No Kapanewon Banyaknya Luas (km 2 ) Kalurahan Padukuhan 1 Gamping 5 59 29,50 2 Godean 7 77 26,68 3 Moyudan 4 65 27,62 4 Minggir 5 68 27,27 5 Seyegan 5 67 26,63 6 Mlati 5 74 28,52 7 Depok 3 58 35,56 8 Berbah 4 58 22,99 9 Prambanan 6 68 41,35 10 Kalasan 4 80 35,84 11 Ngemplak 5 82 35,71 12 Ngaglik 6 87 38,52 13 Sleman 5 83 31,32 14 Tempel 8 98 32,49 15 Turi 4 54 43,09 16 Pakem 5 61 43,84 17 Cangkringan 5 73 47,99 Jumlah 86 1.212 574,93 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-3 wilayah Kabupaten Sleman dapat dibedakan menurut karakteristik sumber daya, jalur lintas jalan raya, serta pusat pertumbuhan. Berdasarkan karakteristik sumber daya, Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah yaitu:

a.Wilayah Utara/lereng Gunungapi Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak Gunungapi Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunungapi Merapi dan ekosistemnya.
b.Wilayah Timur, meliputi Kapanewon Prambanan, sebagian Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya, daerah lahan kering, serta sumber bahan batu putih.
c.Wilayah Tengah, yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Depok, dan Kapanewon Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
d.Wilayah Barat, meliputi Kapanewon Godean, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, gerabah dan genteng. Berdasarkan karakteristik jalur lintas antardaerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota-kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Tempel, dan Kapanewon Gamping. Selain itu, wilayah Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Kapanewon-kapanewon tersebut menjadi wilayah yang cepat berkembang dari pertanian menjadi industri, perdagangan, dan jasa. Pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:
a.Wilayah aglomerasi perkotaan (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang merupakan perkembangan Kota Yogyakarta. Wilayah perkotaan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping serta 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-4 sebagian wilayah Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Mlati, yang merupakan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).
b.Wilayah peri-urban/sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) yang merupakan kota kecamatan di Kapanewon Godean, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Ngaglik terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah Kapanewon sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
c.Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone) meliputi Kapanewon Tempel, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. 2.1.3 Topografi Keadaan tanah Kabupaten Sleman bagian selatan relatif datar, kecuali daerah perbukitan Kapanewon Prambanan bagian tenggara dan sebagian Kapanewon Gamping. Keadaan tanah wilayah bagian utara relatif miring dan wilayah sekitar lereng Gunungapi Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.900 meter di atas permukaan laut (m d.p.l). Wilayah dengan ketinggian di bawah 250 m dpl seluas 35.065,09 ha, atau 61% dari luas wilayah, terdapat di hampir semua kapanewon, kecuali Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian 250-500 m d.p.l seluas 13.877,65 ha atau 24,14% dari luas wilayah, terdapat di Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian 500- 1.500 m d.p.l seluas 8.045,71 ha atau 14,00% dari luas wilayah, terdapat di Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian 1.500-2.500 m d.p.l seluas 467,38 ha atau 0,81% dari luas wilayah, terdapat di Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian 2.500-2.900 m d.p.l seluas 26,17 ha atau 0,05% dari luas wilayah, juga hanya terdapat di Kapanewon Pakem dan Cangkringan. Untuk lebih lengkap, ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 2.2. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-5 Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman No Kapanewon Luas Per Jenis Ketinggian Total Luas (Ha)<250 mdpal 250-500 mdpal 500-1500 mdpal 1500-2500 mdpal 2500-2900 mdpal 1 Gamping 2.912,52 - - - - 2.912,52 2 Godean 2.677,35 - - - - 2.677,35 3 Moyudan 2.751,06 - - - - 2.751,06 4 Minggir 2.689,52 - - - - 2.689,52 5 Seyegan 2.656,42 - - - 2.656,42 6 Mlati 2.843,10 - - - - 2.843,10 7 Depok 3.215,95 - - - - 3.215,95 8 Berbah 2.506,49 - - - - 2.506,49 9 Prambanan 3.146,12 998,88 - - - 4.145,00 10 Kalasan 3.596,77 1,09 - - - 3.597,86 11 Ngemplak 1.507,82 2.156,26 - - - 3.664,08 12 Ngaglik 1.773,29 2.062,54 - - - 3.835,83 13 Sleman 1.562,89 1559,8 - - - 3.122,69 14 Tempel 1.225,79 1.962,28 91,41 - - 3.279,48 15 Turi - 1.806,34 2.238,64 - - 4.044,98 16 Pakem - 1.841,48 2.542,66 247,22 13,51 4.644,87 17 Cangkringan - 1.488,98 3173 220,16 12,66 4.894,80 Total Luas (Ha) 35.065,09 13.877,65 8.045,71 467,38 26,17 57.482,00 Sumber: Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2021 2.1.4 Geologi Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi oleh keberadaan Gunungapi Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik dengan lebih dari 90% luas wilayah, sedimen, dan batuan terobosan. Material vulkanik Gunungapi Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi Muda. Material vulkanik Merapi Muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu Formasi Sleman di wilayah bagian bawah, didominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa dan Formasi Yogyakarta di wilayah bagian atas didominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil. Formasi Sleman dan Formasi Yogyakarta ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang disebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selain formasi geologi tersebut diatas, di Kabupaten Sleman juga terdapat formasi batu gamping muda, yaitu Formasi Sentolo di Kapanewon Gamping dan Formasi Semilir di Kapanewon Prambanan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-6 Sumber: Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2021 Gambar 2. 2 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 Tabel 2. 3 Jenis Tanah di Kabupaten Sleman (ha) Tahun 2020 Sumber : Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2021 Berdasarkan karakteristiknya, sebagian wilayah Sleman Barat merupakan tanah grumusol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik, kandungan organik di dalamnya rendah karena berasal dari batuan kapur, sehingga No Kapanewon Jenis Tanah (ha) Jumlah Grumusol Kambisol Mediterania Regosol Litosol 1 Gamping 913 1.328 14 1.004 - 3.260 2 Godean 18 1.109 275 1.369 - 2.771 3 Moyudan 1.301 923 - 502 - 2.727 4 Minggir 336 - - 2.333 - 2.669 5 Seyegan - - - 2.654 - 2.654 6 Mlati - - - 2.825 - 2.825 7 Depok - - - 3.183 - 3.183 8 Berbah - 1.336 - 1.239 - 2.575 9 Prambanan - 114 - 1.203 2.709 4.025 10 Kalasan - - - 3.575 - 3.575 11 Ngemplak - - - 3.653 - 3.653 12 Ngaglik - - - 3.833 - 3.833 13 Sleman - - - 3.120 - 3.120 14 Tempel - - - 3.211 - 3.211 15 Turi - - - 4.020 - 4.020 16 Pakem - - - 4.579 - 4.579 17 Cangkringan - - - 4.803 - 4.803 JUMLAH 2.569 4.809 289 47.106 2.709 57.482 Le ' II - - KETIEltAN= t.e<- bu6 Des - es a4.-nee oow
1. 4.oh eAe ea a4A Su.a Jens nah o $4, \, - .. 6au 0Ga0t D ,, r ' £ to roe , ' � - ' -� -r--- i---- r--- 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-7 tidak cocok untuk tanaman. Namun sebagian besar wilayahnya justru merupakan wilayah pertanian. Berbeda dengan wilayah perkotaan di Sleman Tengah yang hampir seluruhnya merupakan tanah regosol yang cocok untuk tanaman padi, tebu, palawija, tembakau dan sayuran. Tanah litosol hanya berada di Kapanewon Prambanan. Tanah ini berasal dari proses pelapukan batuan yang belum sempurna. Jenis tanah Litosol ini cocok ditanami dengan rumput ternak, palawija dan tanaman keras. 2.1.5 Hidrologi Sumber daya air di Kabupaten Sleman meliputi air hujan, air permukaan, serta air tanah. Air permukaan merupakan air sungai yang bersumber dari mata air di lereng Gunung Merapi. Kabupaten Sleman dilalui oleh beberapa sungai, yaitu Kali Progo, Kali Krasak, Kali Sempor, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Winongo, Kali Gendol, Kali Bedog dan Kali Opak, yang merupakan Sub-DAS Progo dan Sub-DAS Opak. Untuk aliran yang ke arah barat bermuara di Kali Progo, sedangkan untuk aliran yang ke arah timur bermuara di Kali Opak. Sungai-sungai tersebut bersifat permanen meskipun mengalami penurunan debit air pada musim kemarau. Secara hidrologis, Kabupaten Sleman tidak pernah kekurangan air karena berkelimpahan air permukaan dan air tanah, ditambah dengan keberadaan Selokan Mataram yang melintang dari barat ke timur, mengalirkan air dari Kali Progo dan berakhir di Kali Opak. Untuk kondisi air tanah, kedalaman air tanah berkisar antara 7 m sampai dengan 25 m, namun banyak mengandung unsur besi (Fe) dan mangan (Mn). Air tanah merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Jalur mata air (springbelt) di Kabupaten Sleman ada 4 (empat), yaitu jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Jumlah mata air secara keseluruhan yang tersebar di Kabupaten Sleman berjumlah 182, namun hanya kisaran 150 mata air yang masih aktif. Mata air ini dimanfaatkan sebagai sumber air bersih maupun irigasi pertanian. Berdasarkan potensi hidrologi, bagian utara wilayah Sleman merupakan kawasan resapan air serta sebagian besar sangat cocok untuk budidaya pertanian baik pangan maupun hortikultura, termasuk budidaya perikanan darat. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-8 2.1.6 Klimatologi Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah. Pada tahun 2020, jumlah hari hujan terbanyak dalam satu bulan adalah 25 hari. Curah hujan ini realtif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di DIY. Kecepatan angin maksimum 10,29 m/detik. Rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan terendah 45%, sedangkan temperatur udara tertinggi 35,5°C dan terendah 17, °C. Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi ini membawa akibat pada variasi potensi hidrologi dan jenis tanaman yang mampu beradaptasi. Kondisi agroklimatic yang dijabarkan di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian. Di sisi lain, berdasarkan BMKG Stasiun Klimatologi Yogyakarta, wilayah Kabupaten Sleman paling berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem akibat dinamika atmosfer yang tidak stabil. Hal ini akan mengakibatkan curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, yang tentunya akan berdampak berdampak pada terjadinya longsor, banjir, banjir lahar dingin, banjir bandang dan bencana hidrometeorologi lainnya. 2.1.7 Penggunaan Lahan Berdasarkan penggunaan lahannya, wilayah Kabupaten Sleman dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung ditetapkan dalam rangka menjaga kelangsungan daerah yang berada di bawahnya. Kawasan lindung dapat diartikan sebagai kawasan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih, kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen, serta kawasan yang merupakan daerah resapan air. Dari kriteria tersebut dapat dimengerti mengapa hutan diperuntukan sebagai fungsi perlindungan ekosistem. Kawasan lindung ini meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air; kawasan perlindungan setempat yang mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam yang mencakup kawasan cagar alam, suaka margasatwa; kawasan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-9 pelestarian alam yang mencakup taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam; kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam yang mencakup antara lain kawasan rawan letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir; kawasan lindung lainnya mencakup taman buru, cagar biosfir, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa dan kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan budi daya adalah kawasan atau wilayah yang tidak termasuk sebagai kawasan lindung. Kemiringan lahan menjadi salah satu syarat kawasan tersebut memungkinkan untuk kegiatan budi daya. Kegiatan budi daya tersebut antara lain berupa pertanian lahan basah, pertanian lahan kering serta pertanian tanaman tahunan. Peruntukan permukiman juga dimungkinkan untuk dikembangkan pada kawasan budi daya di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, pengembangan permukiman harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam rencana tata ruang, sehingga harus memperhatikan antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak sempadan jalan dan sungai. Selain itu, wilayah sekitar Kapanewon Prambanan dan Berbah tidak dapat dibangun bangunan tinggi karena memperhatikan ketentuan keselamatan operasional penerbangan (KKOP). Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi ke dalam penggunaan hutan, pekarangan, sawah, semak, perkebunan dan ladang. Jenis penggunaan lahan pada data peta penggunaan lahan berbeda dengan jenis penggunaan lahan pada dokumen RTRW. Hal ini karena RTRW merupakan peta dengan skala kawasan dan digunakan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang, yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang sendiri adalah hasil perencanaan tata ruang. Sementara penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan. Sehingga tidak dapat disamakan fungsinya. Tabel 2. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (ha) No Penggunaan lahan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Hutan 1.742,23 1.742,23 1.742,23 1.742,23 1.742,23 2 Pekarangan 21.160,32 22.554,86 23.628,43 24.335,42 24.472,13 3 Sawah 20.854,22 19.110,04 18.764,78 18.645,98 18.595.75 4 Semak 1.392,03 1.725,02 1.323,30 1.212,99 1.182,53 5 Perkebunan 8.353,11 8.259,29 7.869,35 7.439,02 7.387,03 6 Ladang 5.722,32 5.090,56 4.153,91 4.106,36 4.102,32 Jumlah 57.482,00 58.482,00 57.482,00 57.482,00 57.482,00 Sumber : Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-10 Data di atas merupakan data hasil pengurangan alih fungsi lahan dari perijinan yang diajukan, sehingga akan ada koreksi terhadap penggunan lahan dengan menggunakan interpretasi citra terkini. Luas hutan selalu tetap setiap tahunnya. Pekarangan dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu bertambah, hanya luas pertambahannya semakin berkurang setiap tahunnya. Pada saat tahun 2017, lahan pekarangan bertambah 2,43%, dan pada tahun 2020 hanya bertambah 0,24%. Sawah, semak, ladang, dan perkebunan berkurang masing-masing 0,98%, 0,09%, 0,42% dan 0,70% per tahunnya. Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, terlihat bahwa alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan semakin berkurangnya luas lahan sawah, semak, ladang dan perkebunan dari tahun ke tahun, sementara tanah pekarangan makin meningkat. Pada tahun 2020, lahan di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh pekarangan sebesar 42,57% dan sawah di bawahnya, sebesar 32,35%. Berdasarkan peta pola ruang RTRW, penggunaan lahan pada akhir tahun rencana telah ditetapkan. Hanya saja, implementasi pengendalian pertanahan, khususnya dalam perizinan dan informasi pertanahan sulit ditegakkan, terutama karena belum adanya perda rencana rinci tata ruang. Selain itu, masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, akibat keterbatasan pengawasan pembangunan di tingkat lokal/lingkungan. Sumber : Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2021 Gambar 2. 3 Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020 Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman guna pengendalian alih fungsi lahan adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Selain menetapkan lahan pertanian berkelanjutan, program yang dilakukan adalah memperketat perizinan penggunaan lahan dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang. Dalam penetapan lahan berkelanjutan, terdapat jaminan insentif bagi petani guna mendorong petani tetap mempertahankan fungsi lahan 3,03% 42,57% 32,35% 2,06% 12,85% 7,14% Hutan Pekarangan Sawah Semak Perkebunan Ladang • • • • • • 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-11 pertaniannya. Sosialisasi rencana tata ruang kepada masyarakat juga menjadi bagian dari proses pengendalian itu sendiri. Dalam penetapan lahan berkelanjutan, terdapat jaminan insentif bagi petani guna mendorong petani tetap mempertahankan fungsi lahan pertaniannya. Selain itu, salah satu alternatif program yang dapat menjadi unggulan adalah pengembangan desa wisata. Dengan dibangunnya desa wisata, masyarakat dapat tetap mempertahankan wilayahnya, namun mampu menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Gambar 2.4, dapat dilihat bahwa pemanfaatan lahan pekarangan di wilayah perkotaan (Wilayah Tengah), lebih tinggi daripada wilayah lereng gunungapi bagian utara. Hal ini merupakan konsekuensi dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Pada wilayah perkotaan, jumlah dan kepadatan penduduk tinggi, sehingga kebutuhan ruang untuk permukiman dan berbagai aktivitas ekonomi lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Oleh karena itu, selain kebijakan penetapan Perda Pengendalian Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan (LP2B), diperlukan pula kebijakan pemerataan destinasi migrasi penduduk supaya migrasi masuk tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, melalui upaya pemerataan fasilitas pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, air bersih dan fasilitas umum lainnya ke Wilayah Barat, Wilayah Utara dan Wilayah Timur. Sumber : Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, diolah, 2020 Gambar 2. 4 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2019 u € At@ONA «or»rs, ,XXL," 14u4209 -·--LC . --. A ....Zr-- - Im -- • 0rsuu4 Ou 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-12 2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman Tahun 2021-2040 1 disebutkan bahwa potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain:
2. 1.Kawasan perkebunan rakyat dengan luas ±1.330 ha.
3. 2.Kawasan pertanian, meliputi kawasan pertanian tanaman pangan seluas ±24.642 ha; kawasan hortikultura; kawasan peruntukan perkebunan; kawasan peruntukan peternakan; dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 17.168 ha, tersebar di 16 kapanewon, kecuali Kapanewon Depok.
4. 3.Kawasan perikanan, meliputi budi daya perikanan darat tersebar di seluruh Kapanewon, termasuk minapolitan di Kapanewon Berbah Ngemplak.
5. 4.Kawasan pertambangan dan energi, berupa kawasan pertambangan mineral.
6. 5.Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 166 ha berada di Kapanewon Berbah, Kapanewon Gamping, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Sleman.
7. 6.Kawasan pariwisata, yang terdapat di:
a.pengembangan kawasan Turi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan agro di Kapanewon Turi;
b.pengembangan kawasan Pakem dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya meliputi Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Pakem, Kapanewon Ngemplak;
c.pengembangan kawasan Prambanan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan kuliner meliputi Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Berbah;
d.pengembangan kawasan Ngaglik dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis rekreatif dan kuliner meliputi Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman;
e.pengembangan kawasan Depok dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis Pendidikan, kuliner, dan olahraga meliputi Kapanewon Depok dan Kapanewon Ngemplak;
f.Pengembangan kawasan Minggir dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pertanian meliputi Kapanewon Minggir, Kapanewon Godean, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Seyegan; dan 1 Diambil dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-13
g.Pengembangan desa wisata dan/atau desa budaya.
1. 6.Kawasan permukiman, meliputi kawasan permukiman perdesaan (±16.501 ha) dan kawasan permukiman perkotaan (±9.822 ha), yang tersebar di 17 Kapanewon.
2. 7.Kawasan pertahanan dan keamanan, berupa:
a.Kawasan instalasi militer, yang terdiri dari Komplek Batalyon 403 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kapanewon Depok, Kompi Kavaleri dan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri 403 Demak Ijo di Kapanewon Gamping, Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Komplek Bandar Udara Adisutjipto di Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah, Skadron Pendidikan 105 Wara di Kapanewon Pakem, dan Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kapanewon Berbah;
b.Kawasan transportasi seluas ±408 ha.
1. 8.Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi. 2.1.9 Wilayah Rawan Bencana Alam Berdasarkan hasil kajian, potensi bencana di Kabupaten Sleman dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040 2 , adalah sebagai berikut:
2. 1.kawasan rawan bencana letusan Gunungapi Merapi, yang terdiri dari:
a.kawasan rawan bencana III, terdapat pada kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya, yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat, dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan tidak diperkenankan untuk hunian tetap;
b.kawasan rawan bencana II, terdapat pada kawasan yang terdampak awan panas, aliran lava dan lahar, dan lontaran material jatuhan dan lontaran batu pijar, dengan kewajiban mengungsi dalam hal terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sampai dinyatakan aman kembali; dan
c.kawasan rawan bencana I, terdapat pada kawasan yang berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan lontaran batu pijar, dan terlanda lahar yang terbawa air hujan dan membentuk aliran pekat mengalir ke daerah yang lebih rendah. 2 Diambil dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-14
1. 2.kawasan rawan bencana tanah longsor;
2. 3.kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
3. 4.kawasan rawan bencana kekeringan. Selain jenis bencana di atas, bencana yang sering melanda Kabupaten Sleman adalah bencana hidrometeorologi, seperti angin kencang atau angin puting beliung, petir serta banjir. Berdasarkan data historis, 81% bencana di Kabupaten Sleman termasuk bencana hidrometeorologi, semakin meningkat seiring puncak musim hujan. Hal tersebut akan bisa menimbulkan banjir dan tanah longsor di beberapa tempat. Cuaca ekstrem yang terjadi telah menjadi bagian dari prediksi el nino. Namun, kondisi tersebut tidak lantas mengurangi intensitas bencana hidrometeorologi, mengingat skala bencana hidrometeorologi harian, sedangankan el nino skalanya bulanan. Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman, terdapat zona prioritas penanggulangan bencana. Zona ini merupakan strategi teknis dalam angka memfokuskan program daerah dalam melakukan intervensi dengan menjamin efektivitas anggaran. Tujuh kegiatan penanggulangan bencana yang direncanakan adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan, penilaian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penangan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. BPBD Kabupaten Sleman telah membentuk Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur. Pusdalops telah diperkuat dengan prosedur operasi dan dilengkapi peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa kritis. Hal ini akan mengefektifkan fungsi penyelamatan dan pertolongan korban bencana pada masa tanggap darurat. Pada tahun 2020, kejadian bencana di Kabupaten Sleman didominasi oleh bencana angin kencang sebanyak 70 kejadian dan bencana tanah longsor sebanyak 56 kejadian. Pada tahun 2019, terjadi 78 kejadian bencana angin kencang dan 22 kejadian bencana tanah longsor. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, kedua jenis bencana tersebut relatif lebih sering terjadi, dibandingkan jenis bencana lainnya, seperti erupsi gunung api, gempa bumi, banjir, petir, dan kekeringan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-15 Pada tahun 2020, jumlah korban meninggal akibat bencana banjir sebanyak 10 jiwa,. Nilai kerugian akibat bencana sebesar Rp1.512.350.000,00 dengan kerugian paling besar akibat bencana tanah longsor sebesar Rp919.800.000,00 dan bencana angin kencang sebesar Rp478.200.000,00. Pada tahun 2019, terdapat 3 orang meninggal akibat bencana angin kencang dan petir. Nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp4.325.278.647,00 dengan kerugian paling besar akibat bencana tanah longsor sebesar Rp4.325.278.647,00 dan bencana angin kencang sebesar Rp1.150.200.000,00. Oleh karena itu, perlu upaya mitigasi bencana yang lebih baik untuk dapat meminimalkan korban jiwa maupun kerugian lain. Berdasarkan nilai kerugian 2 (dua) tahun di atas, terlihat bahwa Kabupaten Sleman telah mengalami peningkatan dalam mengurangi resiko bencana. Meskipun nilai Indeks Resiko Bencana antara tahun 2019 dan tahun 2020 belum ada penurunan. Tabel 2. 5 Perkembangan Data Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah daerah rawan bencana (desa) 86 86 86 86 86 2 Jumlah penanggulangan bencana (kejadian): 177 251 125 120 149 - erupsi - - - - - - gempa bumi - 1 - - 1 - banjir 7 7 11 6 18 - banjir lahar hujan 2 - - - 2 - tanah longsor 85 161 38 22 56 - angin kencang 74 80 64 78 70 - petir 9 1 11 13 2 - kekeringan - 1 1 1 - 3 Jumlah korban jiwa akibat bencana - 2 4 3 12 - erupsi - - - - - - gempa bumi - - - - - - banjir - - - - 10 - tanah longsor - - 3 - - - angin kencang - 2 1 2 2 - petir - - - 1 - - kekeringan - - - - - 4 Jumlah kerugian materiil akibat bencana (Rp) 1.991.097.500 1.685.152.000 1.584.825.000 4.325.278.647 1.512.350.000 - erupsi - - - - - - gempa bumi - 8.000.000 - - 500.000 - banjir 675.325.000 170.700.000 57.000.000 553.500.000 97.500.000 - banjir lahar hujan 60.000.000 - - - - - tanah longsor 786.400.000 769.027.000 970.125.000 2.611.178.647 919.800.000 - angin kencang 464.872.500 722.425.000 540.700.000 1.150.200.000 478.200.000 - petir 4.500.000 15.000.000 17.000.000 10.400.000 16.350.000 - kekeringan - - - - - 5 Jumlah dana penanggulangan/ penyaluran 65.450.000 379.924.500 181.300.000 317.280.000 369.810.500 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-16 Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengurangi risiko bencana baik jiwa maupun materi adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana melalui pendidikan pelatihan keterampilan. Hampir seluruh sekolah di daerah rawan bencana telah dilaksanakan sosialisasi dan eduasi kebencanaan. Namun belum seluruhnya mengarah pada 3 pilar sekolah aman bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) secara terstruktur. Sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana juga rutin dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja, belum sepenuhnya dilaksanakan gladi lapang. Jumlah lembaga tangguh bencana Kabupaten Sleman sebanyak 62 destana dari total 86 desa atau 72% dan 72 SPAB. Pada tahun 2020, gladi lapang dilaksanakan sebanyak 40 kali, sehingga jumlah akumulatif masyarakat yang terlatih mencapai 10.028 orang. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Sleman telah memasang early warning system (EWS) sebanyak 20 buah, antara lain berupa EWS awan panas, EWS banjir lahar dan EWS tanah longsor. Setiap tahun, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana selalu dianggarkan, seperti pembangunan/ pemeliharaan jalan evakuasi dan barak pengungsian. Namun akibat pandemi COVID-19, ada beberapa kegiatan yang mendatangkan massa tidak dapat dilaksanakan. Selain mitigasi di atas, hal yang tidak kalah penting dalam penanganan bencana adalah pemulihan pasca bencana. Tabel 2. 6 Kegiatan Penguatan Kapasitas Risiko Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah gladi lapang penanggulangan bencana 29 33 37 38 40 2 Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana (orang) 6.690 7.918 9.148 9.528 10.028 3 Jumlah masyarakat yang paham terhadap bencana (orang) 5.910 6.910 6.910 7.119 7.227 4 Desa tangguh bencana (desa) 24 34 45 55 62 5 Satuan pendidikan aman bencana (unit) 40 46 55 68 72 6 EWS yang berfungsi baik (unit) 20 20 20 20 20 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021 Selain bencana alam di atas, pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Kabupaten Sleman. Sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, kondisi kasus COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 27.895 jiwa dengan pasien sembuh sebanyak 20.733 jiwa dan pasien meninggal sebanyak 887 jiwa. Berdasar gejala, terdapat 21.876 kasus bergejala dan 6.019 kasus tidak bergejala. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-17 Hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID 19 dari level kabupaten sampai dengan padukuan. Penanganan utama COVID 19 yaitu dengan melakukan tes (testing), penelurusan kontak erat (tracing) dan perawatan pada pasien COVID-19 (treatment). Pemerintah Kabupaten Sleman menunjuk 25 Puskesmas sebagai garda terdepan fasilitas kesehatan pertama penanganan COVID 19, 13 RS rujukan antara dan 12 RS rujukan. Masyarakat yang tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah disediakan shelter Asrama Haji dan shelter Rusunawa Gemawang. Dengan adanya kasus COVID-19 yang semakin tinggi, maka Kabupaten Sleman menambah shelter di 3 (tiga) lokasi lain, yaitu Universitas Islam Indonesia (UII), asrama mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit Lapangan di Depok. Pembiayaan pasien COVID-19 yang tidak dapat dijamin oleh JKN, difasilitasi oleh Pemda Sleman melalui Jaring Pengaman Sosial. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku koordinator operasional Gugus Tugas Penanganan COVID-19 adalah mengelola fasilitas pelayanan kesehatan darurat COVID- 19 Bulan April-Desember 2020, dengan jumlah pasien 1.563 orang di Asrama Haji dan 221 orang di Rusunawa Gemawang, melakukan 245 kali pemakaman protokol COVID-19 serta dekontaminasi armada dan tenaga kesehatan. 2.1.10 Demografi Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang teregistrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebanyak 1.075.575 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sleman bertambah sebanyak 7.179 jiwa atau sebesar 0,67% menjadi 1.082.754 jiwa. Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Gambar 2. 5 Gambaran Perkembangan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (jiwa) 1.079.210 1.046.622 1.063.938 1.075.575 1.082.754 1.020.000 1.030.000 1.040.000 1.050.000 1.060.000 1.070.000 1.080.000 1.090.000 2016 2017 2018 2019 2020 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-18 Jumlah penduduk pada tahun 2017 turun drastis, meskipun pada tahun tersebut, jumlah migrasi menunjukkan banyak pendatang masuk ke wilayah Kabupaten Sleman, namun jumlah penduduk total mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut dilakukan proses konsolidasi data oleh Kemendagri untuk menghapus data ganda atau duplikasi data penduduk, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari data migrasi. Mulai pada tahun 2018 dan tahun selanjutnya, data sudah mulai konsisten. Perkembangan penduduk Sleman tahun 2016-2020 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.6. Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Gambar 2.6 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 (jiwa) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman, dalam dua tahun terakhir, tahun 2019 dan tahun 2020, sampai saat ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Pertambahan jumlah penduduk terjadi akibat jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematian serta penduduk yang masuk ke Kabupaten Sleman lebih banyak daripada penduduk yang keluar dari Kabupaten Sleman, seperti terlihat pada Tabel 2.7. Tabel 2. 7 Perkembangan Migrasi Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (jiwa) No Mutasi Penduduk Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Lahir 8.878 8.655 11.725 12.973 9.452 2 Mati 5.210 6.059 6.744 8.467 7.913 3 Datang 17.819 10.214 18.640 23.859 17.006 4 Pergi 12.305 6.452 11.967 19.383 9.982 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 542.510 521.483 527.116 532.880 536.977536.700 525.139 536.822 542.695 545.777 505.000 510.000 515.000 520.000 525.000 530.000 535.000 540.000 545.000 550.000 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-laki Perempuan • • 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-19 Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Sleman berdasarkan kapanewon pada tahun 2020 ditunjukkan dalam Tabel 2.8 berikut. Tabel 2. 8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2020 No Kapanewon Laki-Laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa) Luas wilayah (km) Kepadatan (jiwa/km) 1 Gamping 46.793 47.119 93.912 29,50 3.183 2 Godean 34.840 35.062 69.902 26,68 2.620 3 Moyudan 16.644 16.840 33.484 27,62 1.212 4 Minggir 15.858 16.654 32.512 27,27 1.192 5 Seyegan 25.295 25.698 50.993 26,63 1.915 6 Mlati 46.268 46.633 92.901 28,52 3.257 7 Depok 61.159 62.530 123.689 35,56 3.478 8 Berbah 27.511 27.987 55.498 22,99 2.414 9 Prambanan 26.718 27.283 54.001 41,35 1.306 10 Kalasan 41.359 41.969 83.328 35,84 2.325 11 Ngemplak 31.188 31.676 62.864 35,71 1.760 12 Ngaglik 48.813 49.712 98.525 38,52 2.558 13 Sleman 34.688 35.367 70.055 31,32 2.237 14 Tempel 26.961 27.380 54.341 32,49 1.673 15 Turi 18.669 18.681 37.350 43,09 867 16 Pakem 18.570 19.188 37.758 43,84 861 17 Cangkringan 15.643 15.998 31.641 47,99 659 Jumlah 536.977 545.777 1.082.754 574,93 1.883 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, Diolah, 2021 Sebagaimana diketahui, karakteristik perkembangan wilayah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang merupakan gambaran jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan juga menunjukkan persebaran penduduk pada setiap bagian wilayah di suatu daerah. Tingkat kepadatan penduduk kabupaten mencapai 1.883 jiwa/km 2 . Pada level kapanewon, tingkat kepadatan terendah mencapai 646 jiwa/km 2 terdapat di Kapanewon Cangkringan dan kepadatan tertinggi mencapai 3.846 jiwa/km 2 di Kapanewon Depok. Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2016- 2020 (%) 3,00 2,00 1,65 1,09 1,00 0,38 0,67 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 -1,00 -2,00 -3,00 -3,02 4,00 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-20 Berdasarkan Tabel 2.7, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan dengan angka rendah terjadi di wilayah Kapanewon yang berbatasan dengan Gunungapi Merapi, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah Kapanewon yang berada di kawasan perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya pusat-pusat pendidikan, perdagangan dan jasa serta kegiatan ekonomi lainnya di kawasan perkotaan tersebut sehingga menjadi tujuan utama migrasi masuk ke Kabupaten Sleman. Kepadatan penduduk yang heterogen ini harus disikapi dengan penerapan kebijakan pengembangan wilayah yang berbeda pula.pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,67%, mengalami penurunan dari tahun 2019, yang sebesar 1,09%. Salah satunya disebabkan oleh adanya proses konsolidasi data oleh Kemendagri, sehingga sudah tidak ada data ganda/duplikasi data penduduk. Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan 1.853 KK atau 2,94%, dari 366.360 KK pada tahun 2019, menjadi 368.213 KK pada tahun 2020. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 2,94 jiwa. Angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun
4. 2019.Perkembangan jumlah kepala keluarga dan rata-rata jumlah jiwa pada setiap keluarga dari tahun 2016 hingga tahun 2020, ditunjukkan dalam Gambar 2.8. Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Gambar 2. 8 Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga Tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman Komposisi penduduk laki-laki tahun 2020 usia 0-14 tahun bertambah menjadi sebesar 21,98% dari tahun 2019 sebesar 22,09%, sementara penduduk usia 15-64 meningkat menjadi 69,43 % dari tahun 2019 sebesar 68,71%, dan penduduk usia lansia (usia > 64 tahun) menurun menjadi 8,59% dari tahun 2019 sebesar 9,20%. 372.000 368.000 364.000 360.000 356.000 352.000 3,05 3,00 2,95 2,90 2,85 2,80 2,75 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kepala Keluarga - Rata-rata Jumlah Anggota dalam Keluarga (jiwa) 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-21 Tabel 2. 9 Penduduk Laki-laki Kabupaten Sleman menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2020 (jiwa) Kelompok Umur Tahun (jiwa) 2016 2017 2018 2019 2020 0-4 35.707 34.603 34.482 34.578 34.395 5-9 41.943 41.474 40.789 41.026 40.738 10-14 41.530 40.750 41.388 42.100 42.885 15-19 41.034 36.704 39.327 37.309 40.310 20-24 36.170 34.720 36.919 38.099 39.384 25-29 34.620 34.855 36.029 37.046 38.076 30-34 41.105 37.824 36.451 35.966 35.715 35-39 44.827 43.440 43.261 43.302 42.126 40-44 43.029 40.856 41.110 42.337 43.184 45-49 41.640 40.153 39.967 39.701 39.952 50-54 35.171 34.270 35.296 37.311 37.741 55-59 30.229 29.329 29.508 29.529 30.034 60-64 24.689 24.028 24.672 25.537 26.305 65+ 50.816 48.477 47.917 49.039 46.132 JUMLAH 542.510 521.483 527.116 532.880 536.977 Proporsi usia anak (0-14) (%) 21,97 22,40 22,13 22,09 21,98 Proporsi Usia 15-64 (%) 68,66 68,30 68,78 68,71 69,43 Proporsi Lansia (>64) (%) 9,37 9,30 9,09 9,20 8,59 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 Komposisi penduduk perempuan pada tahun 2020, usia 0-14 tahun sedikit menurun menjadi sebesar 20,50% dari tahun 2019 sebesar 20,55%, penduduk perempuan usia 15-59 meningkat menjadi 64,17% dari tahun 2019 sebesar 63,7% , sedangkan penduduk perempuan usia lansia naik menjadi 15,33% dari tahun 2019 sebesar 15,74%. Tabel 2. 10 Penduduk Perempuan Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2020 (jiwa) Kelompok Umur Tahun (jiwa) 2016 2017 2018 2019 2020 0-4 34.208 32.965 32.676 32.630 32.358 5-9 39.825 39.502 39.022 39.042 38.908 10-14 39.081 38.293 38.938 39.842 40.631 15-19 38.354 35.625 37.543 35.769 37.998 20-24 35.276 33.853 35.730 36.491 37.456 25-29 35.390 35.347 36.378 36.929 38.103 30-34 41.117 38.305 37.640 37.319 36.903 35-39 43.552 42.962 43.675 43.707 42.942 40-44 41.968 40.878 41.827 43.018 43.283 45-49 40.879 40.817 40.885 40.392 40.880 50-54 35.996 35.858 37.556 39.329 39.532 55-59 31.264 31.679 32.224 32.785 33.103 60-64 24.211 24.743 26.435 27.657 29.049 65+ 55.579 54.312 56.293 57.785 54.631 JUMLAH 536.700 525.139 536.822 542.695 545.777 Proporsi usia anak (0-14) (%) 21,08 21,09 20,61 20,55 20,50 Proporsi Usia 15-64 (%) 68,57 68,57 68,90 68,80 69,49 Proporsi Lansia (>64) (%) 10,36 10,34 10,49 10,65 10,01 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-22 Gambaran struktur penduduk di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat melalui piramida penduduk yakni Gambar 2.9 yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Sleman adalah piramida penduduk stasioner, dicirikan oleh komposisi penduduk usia tua (60+) lebih dari 10%, didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif serta anak-anak (kelompok umur 5-19 serta kelompok umur 30-49). Bentuk piramida stasioner dapat diartikan angka kelahiran mulai menurun terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah daripada kelompok umur muda di atasnya dan angka kematian juga menurun. Pada tahun 2020 penduduk usia tua mencapai 14,42%. Berdasarkan pola peningkatan jumlah penduduk usia lansia, pada 5-10 tahun mendatang jumlah lansia diprediksi akan terus bertambah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu merencanakan secara matang pelayanan kepada lansia terutama terkait dengan kesehatan dan fasilitas umum yang ramah lansia. Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Gambar 2. 9. Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020 (jiwa) Terkait banyaknya penduduk muda, sering dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediks akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN, 2014). Sementara itu, beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sleman sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50% dari total populasi. 80+ 75-79 70.74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 50.000 30.000 10.000 10.000 30.000 Perempuan s Lakilaki 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-23 Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Sleman yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2020, penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok umur 35-49 tahun, yaitu kelompok produktif yang umumnya merupakan keluarga muda dengan anak usia sekolah. Selain kelompok umur di atas, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman juga didominasi oleh kelompok umur 5-19 tahun, yaitu penduduk berusia sekolah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini perlu mendapatkan perhatian lebih besar sehingga diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan yang berkualitas pada masa yang akan datang. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, ada beberapa aspek pembangunan yang harus diperhatikan, yaitu aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta ketimpangan pendapatan. spek sosial dan seni budaya terlihat dalam indikator bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu melahirkan (AKI), balita gizi buruk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka kemiskinan, dan sebagainya. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam subbab-subbab berikut ini. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Nilai PDRB Sleman atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp45.833.487,6 juta. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 3,57% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp47.468.204,3 juta. Turunnya nilai PDRB ini merupakan dampak pandemi COVID-19. Hampir semua sektor usaha mengalami penurunan, terutama sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Meskipun ada beberapa sektor yang terdampak positif, sehingga meningkat lebih dari 15%. Sektor tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa pendidikan. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebesar Rp35.286.507,3 juta menjadi Rp33.906.373,8 juta pada tahun 2020. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-24 Tabel 2. 11.a PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (juta rupiah) Kate gori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.972.354,3 3.071.678,6 3.246.725,20 3.401.824,30 3.655.925,00 B Pertambangan dan Penggalian 152.783,8 153.789,8 168.302,30 181.376,90 172.647,90 C Industri Pengolahan 4.967.607,9 5.324.535,7 5.776.072,90 6.215.242,30 6.161.108,10 D Pengadaan Listrik dan Gas 38.678,7 47.254,0 50.235,10 54.689,90 53.673,70 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 17.998,6 19.099,0 20.232,22 22.002,19 22.289,60 F Konstruksi 3.961.585,0 4.379.154,3 5.161.187,77 5.967.725,33 5.035.656,10 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.894.590,8 3.160.936,4 3.433.151,50 3.694.961,13 3.581.912,40 H Transportasi dan Pergudangan 2.688.158,8 2.972.225,7 3.362.652,70 3.342.219,60 2.088.475,60 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.775.147,6 4.122.801,9 4.449.710,20 4.930.570,10 4.051.028,90 J Informasi dan Komunikasi 2.963.963,3 3.247.928,5 3.480.973,03 3.740.296,04 4.479.815,70 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.198.586,9 1.280.647,4 1.422.568,00 1.575.434,30 1.573.571,60 L Real Estate 2.936.364,4 3.149.558,2 3.382.571,67 3.703.143,81 3.847.681,40 M,N Jasa Perusahaan 616.791,5 668.865,1 724.570,92 797.827,16 704.439,60 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.524.427,4 2.786.354,1 2.985.695,56 3.157.205,65 3.201.881,40 P Jasa Pendidikan 3.516.897,4 3.791.740,9 4.108.553,88 4.500.265,20 4.873.846,30 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 868.689,9 947.867,0 1.016.163,55 1.115.209,56 1.404.639,90 R,S, T,U Jasa lainnya 838.216,8 923.426,9 989.677,36 1.068.210,78 924.894,30 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 33.826.505,4 36.932.843,2 43.779.043,70 47.468.204,30 45.833.487,60 Sumber : BPS, 2021 Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mengalami penurunan 3,91%. Distribusi persentase masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dapat disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2. 11. b. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%) Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.05 7.67 7.42 7,17 7,98 B Pertambangan dan Penggalian 0.41 0.38 0.38 0,38 0,38 C Industri Pengolahan 13.45 13.30 13.19 13,1 13,4 D Pengadaan Listrik dan Gas 0.10 0.12 0.11 0,12 0,12 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang 0.05 0.05 0.05 0,05 0,05 F Konstruksi 10.73 10.93 11.79 12,6 11 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7.84 7.89 7.84 7,78 7,82 H Transportasi dan Pergudangan 7.28 7.42 7.68 7,04 4,56 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-25 Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 I Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum 10.22 10.29 10.16 10,4 8,84 J Informasi dan Komunikasi 8.03 8.11 7.95 7,88 9,77 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3.25 3.20 3.25 3,32 3,43 L Real Estate 7.95 7.86 7.73 7,8 8,39 M,N Jasa Perusahaan 1.67 1.67 1.66 1,68 1,54 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6.84 6.96 6.82 6,65 6,99 P Jasa Pendidikan 9.52 9.47 9.38 9,48 10,6 Q Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 2.35 2.37 2.32 2,35 3,06 R,S,T,U Jasa lainnya 2.27 2.31 2.26 2,25 2,02 PDRB 100.00.00 100.00.00 100.00.00 100 100 Sumber: BPS, 2021 Adanya kebijakan social and physical distancing serta pembatasan perjalanan mengakibatkan usaha di sektor pariwisata, seperti perhotelan, jasa penerbangan, transportasi darat dan laut mengalami penurunan tajam, baik usaha skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Jasa hiburan juga mengalami penurunan. Akhirnya, muncul pesimisme terhadap masa depan pariwisata, terutama bagi daerah yang mengandalkan atau berencana mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan sektor pariwisata. Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi daerah menggunakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.10. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 (%) Selama periode 2016-2019, terdapat tren yang meningkat pada laju pertumbuhan PDRB. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terjun bebas pada angka - 3,91%, lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Pada gambar di atas, 5,22 5,34 6,42 6,48 -3,91 5,07 5,27 6,16 6,57 -2,69 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 -4 -2 0 2 4 6 2016 2017 2018 2019 2020 Sleman DIY Nasional - - - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-26 ditemukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama tahun 2016- 2019, selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2019, mega proyek pembangunan bandara Yogyakarta International Airport mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dan DIY. Harapannya, perekonomian Sleman akan tumbuh tinggi di sektor konstruksi dengan adanya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jogja-Solo, Jogja-Bawen dan Jogja-Kulon Progo. Untuk selengkapnya, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman serta kabupaten/kota lain di Provinsi DIY ditunjukkan pada Tabel 2.12. Tabel 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi ADHK di Provinsi DIY Tahun 2016-2020 (%) Wilayah 2016 2017 2018 2019* 2020** Kulon progo 4,76 5,97 10,83 13,49 -4,06 Bantul 5,05 5,10 5,47 5,53 -1,66 Gunung Kidul 4,88 5,01 5,16 5,34 -0,68 Sleman 5,22 5,34 6,42 6,48 -3,91 Yogyakarta 5,11 5,24 5,49 5,96 -2,42 DIY 5,07 5,27 6,16 6,57 -2,69 Indonesia 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 *) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber: BPS, 2021 Untuk pertumbuhan sektor-sektor PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.13. Berdasarkan pertumbuhan sektor-sektornya, sektor yang tumbuh paling tinggi pada tahun 2020 adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,02%), diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi (19,99%). Pertumbuhan ini terjadi karena selama pandemi COVID-19 terdapat perubahan perilaku kesadaran akan kesehatan di masyarakat sehingga berbagai produk terkait kesehatan seperti obat, hand sanitizer dan sebagainya meningkat. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak pada sektor pendidikan, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, terpaksa dilakukan secara daring (dalam jaringan). Hal ini menyebabkan kontribusi sektor informasi dan komunikasi naik, sedangkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh negatif sebesar 33,89%. Tabel 2. 13 Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020 Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,67 1,17 1,53 1,67 5,05 B Pertambangan dan Penggalian 0,43 0,2 8,93 5,78 -8,77 C Industri Pengolahan 4,47 5,72 5,6 5,96 -3,78 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-27 Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 D Pengadaan Listrik dan Gas 15,27 3,93 2,27 5,83 -1,26 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,40 3,26 4,93 8,34 0,51 F Konstruksi 4,77 7,05 13,11 12,42 -16,22 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,26 5,27 5,01 5,27 -5,12 H Transportasi dan Pergudangan 7,39 5,38 8,07 -1,62 -33,89 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,98 6,10 6,77 9,12 -18,08 J Informasi dan Komunikasi 8,19 6,37 6,17 7,89 19,99 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,04 2,82 7,17 8,72 -0,05 L Real Estat 5,52 5,02 5,1 5,96 1,36 M,N Jasa Perusahaan 3,55 5,81 5,52 7,03 -14,12 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,89 3,98 4,07 3,30 -2,02 P Jasa Pendidikan 3,98 5,72 6,00 6,82 5,52 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,47 6,04 6,07 6,93 20,02 R,S,T,U Jasa lainnya 5,24 5,58 4,85 5,83 -14,98 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,25 5,34 6,42 6,48 -3,91 Sumber: BPS, 2021 Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami tantangan di tahun 2020, mulai dari produksi hingga pemasaran terhambat proses distribusinya, akibat adanya kebijakan pergerakan di sejumlah wilayah. Meski demikian, kinerja pertanian tetap bertumbuh 5,05%. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib bertumbuh dengan tren menurun, bahkan pada tahun 2020 tumbuh sebesar -2,03%. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan memberikan andil yang cukup besar, distribusi/pangsa sebesar 13,44%, meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun sektor ini hanya mempunyai andil terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar - 0,48%, sebagai konsekuensi logis penurunan angka PDRB maupun penurunan sektor lapangan usaha secara riil akibat pandemi COVID-19. Yang termasuk dalam industri pengolahan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling), yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Industri pengolahan ini dapat berupa industri rumah tangga dengan pekerja kurang dari 4 (empat) orang, industri kecil, industri sedang, bahkan industri besar dengan pekerja lebih dari 100 orang. Dan pada tahun 2020, sektor industri pengolahan menyerap banyak tenaga kerja sebanyak 92.791 orang. Dua sektor lainnya yang mempunyai peran penting dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman adalah sektor konstruksi (10,99%) dan sektor jasa pendidikan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-28 (10,63%). Untuk perkembangan PDRB Kabupaten Sleman selama 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 14 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%) Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,79 8,32 7,42 7,17 7,98 B Pertambangan dan Penggalian 0,45 0,42 0,38 0,38 0,38 C Industri Pengolahan 14,69 14,42 13,19 13,09 13,44 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,13 0,11 0,12 0,12 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 F Konstruksi 11,71 11,86 11,79 12,57 10,99 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,56 8,56 7,84 7,78 7,82 H Transportasi dan Pergudangan 7,95 8,05 7,68 7,04 4,56 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 11,16 11,16 10,16 10,39 8,84 J Informasi dan Komunikasi 8,76 8,79 7,95 7,88 9,77 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,54 3,47 3,25 3,32 3,43 L Real Estate 8,68 8,53 7,73 7,80 8,39 M,N Jasa Perusahaan 1,82 1,81 1,66 1,68 1,54 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,46 7,54 6,82 6,65 6,99 P Jasa Pendidikan 10,40 10,27 9,38 9,48 10,63 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,57 2,57 2,32 2,35 3,06 R,S,T,U Jasa lainnya 2,48 2,50 2,26 2,25 2,02 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS, 2021 Semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin besar dampak yang harus diderita oleh masyarakat. Namun, adanya pemahaman yang lebih baik, sebagian aktivitas publik atau aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan. Usaha kecil dan mikro juga telah berjalan. Hal ini mengurangi ketakutan masyarakat untuk tidak berani keluar rumah. Meskipun, daya beli hingga kini belum pulih seperti sebelumnya karena masyarakat tidak memiliki uang ataupun berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Dengan adanya program vaksin secara meluas dan merata, pada tahun 2021 diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman akan menggeliat lagi dan tumbuh sebesar 2,11%. Kegiatan kepariwisataan akan kembali normal, sektor pendidikan juga akan kembali normal, serta proyek tol Solo-Jogja-Bawen mulai dikerjakan. 2.2.1.2 Laju Inflasi Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi antara lain seperti keseimbangan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Tingginya inflasi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-29 berpengaruh pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 11 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman dan Indonesia Tahun 2016 s.d 2020 (%) Dari Gambar 2.11 terlihat bahwa pada tahun 2020, tingkat inflasi Kabupaten Sleman merupakan inflasi tahunan terendah, mencapai 1,48%. Inflasi terendah terjadi pada April 2020, sebesar -0,19%. Namun sejatinya, inflasi tinggi menjadi ciri khas dari negara berkembang seperti Indonesia. Permintaan terus tumbuh sementara produksi dalam negeri belum bisa memenuhinya. Dorongan inflasi berasal dari tingginya permintaan (demand pull inflation). Namun kondisi yang terjadi sekarang bukan lah sesuatu yang diharapkan, juga bukan menunjukkan bahwa Indonesia telah keluar dari negara berkembang. Inflasi saat ini dimaknai dengan kelesuan ekonomi. Produksi terhambat karena penerapan protokol kesehatan. Pelaku usaha sulit menaikkan harga demi mempertahankan permintaan. Permintaan pun anjlok karena aktivitas masyarakat di luar rumah masih sangat terbatas Ini bukan ciri ekonomi yang sehat. Berdasarkan teori inflasi, inflasi dapat terjadi karena permintaan, bertambahnya uang yang beredar, kenaikan biaya produksi serta ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Mereka melaksanakan koordinasi secara periodik guna mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. 4,5 3,5 2,5 2 1.5 1,68 f------------------------------"'l--·1-;-•s- 1,40 2016 2017 2018 2019 2020 -t Nasional -Sleman -h DI¥ 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-30 Secara lebih rinci, pada tahun 2019, angka inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami angka terendah pada tahun terakhir. Sektor makanan dan sandang mengalami angka inflasi yang lebih tinggi dari sektor lainnya. Tabel 2. 15a Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%) No Kelompok Pengeluaran Tahun 2016 2017 2018 2019 1 Bahan Makanan 4,77 2,71 3,46 0,53 2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 3,84 2,79 2,51 3,83 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 1,64 5,63 2,01 1,99 4 Sandang 3,04 3,84 5,25 5,63 5 Kesehatan 4,17 2,76 1,21 3,74 6 Pendidikan, Rekreasi, &Olahraga 2,4 2,81 4,65 3,58 7 Transportasi dan Komunikasi dan Jasa Keuangan -2,06 6,72 2,43 0,01 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020 Pada tahun 2020, laju inflasi dihitung dan disajikan dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran (Tabel 2.15.b), dimana tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang inflasi dihitung dan disajikan ke dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan penggunaan classification of individu consumption according to purpose (COICOP) 2018 dari COICOP 1999. Tabel 2. 15b Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 (%) Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021 2.2.1.3 Indeks Gini Indeks gini (gini ratio) merupakan alat ukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antarpenduduk suatu wilayah. Indeks gini menggambarkan distribusi pendapatan No Kelompok Pengeluaran 2020 1 Makanan, Minuman dan Tembakau 1,90 2 Pakaian dan Alas Kaki 1,27 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar lainnya 0,81 4 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 1,04 5 Kesehatan 1,77 6 Transportasi -0,21 7 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan -0,21 8 Rekreasi, Olahraga dan Budaya 1,73 9 Pendidikan 1,90 10 Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 1,58 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 7,90 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-31 masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G<0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Selama tahun 2015-2019, indeks gini di Kabupaten Sleman berada pada ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu penyebabnya adalah adanya polarisasi kepemilikan aset produktif dan dualisme ekonomi. Polarisasi kepemilikan aset ini menjadikan penduduk yang kaya memiliki kecepatan untuk meningkatkan kekayaan yang lebih tinggi karena punya aset produktif, sedangkan yang miskin kecepatan untuk meningkatkan perekonomiannya jauh lebih rendah. Aset produktif adalah sektor-sektor yang menghasilkan tingkat upah atau pendapatan yang tinggi, seperti hotel, bisnis otomotif dan properti. Di lain pihak, budaya narima ing pandum memberikan dampak yang besar, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka cenderung memiliki sikap menerima apa yang ada, sehingga tidak agresif dalam berbisnis dan berekspansi. Pada tahun 2019, indeks gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,417 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,42, yang berarti bahwa distribusi pendapatan antarpenduduk bergeser ke tengah. Indeks gini Indonesia dan DIY juga mengalami penurunan menjadi 0,38 dan 0,42. Meskipun terjadi penurunan, DIY masih menjadi wilayah dengan kesenjangan tertinggi se-Indonesia. Perkembangan indeks gini dapat dilihat pada Gambar 2.12. Sumber: BPS, 2020 Gambar 2. 12 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 0,4 0,41 0,39 0,39 0,38 0,43 0,42 0,43 0,44 0,42 0,45 0,39 0,41 0,42 0,417 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 2015 2016 2017 2018 2019 Nasional DIY Sleman 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-32 Kesenjangan pendapatan juga dapat diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40% penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Sumber: BPS, 2020 Gambar 2. 13 Pemerataan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 Pada tahun 2019, seperti ditunjukkan Gambar 2.13, kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Sleman berada pada 15,51% dari total pendapatan penduduk, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan adanya keberhasilan dari program optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi lokal pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sleman. Untuk 40% pendapatan menengah juga mengalami peningkatan menjadi 36,92%. Kelompok 20% penduduk pendapatan tertinggi mengalami penurunan menjadi 47,58%. Pendapatan pada kelompok penduduk dengan pendapatan terendah dan menengah masih sangat kurang, dibandingkan dengan besaran pendapatan kelompok penduduk yang lain. Oleh karena itu, untuk menurunkan kesenjangan ini, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu terus berupaya memacu pertumbuhan dengan memperhatikan distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses modal dan kesempatan kerja dengan mendorong peningkatan sektor riil yang berorientasi kepada masyarakat menengah ke bawah, seperti UMKM, dengan dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. 15,01 15,51 15,05 15,24 15,51 34,13 39,8 39,3 36 36,92 50,86 44,69 45,65 48,76 47,58 0 10 20 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 40% Pendapatan Terendah 40% Pendapatan Menengah 20% Pendapatan Tertinggi- - - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-33 Namun demikian, terdapat faktor lain yang memicu terjadinya kesenjangan ini, yakni terjadinya migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah-atas ke Kabupaten Sleman. Migrasi masuk oleh kelompok ini akan mengakibatkan semakin besar akumulasi pendapatan yang terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Selain indeks gini, Kabupaten Sleman menggunakan koefisien variasi dalam mengukur ketimpangan wilayah. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa pusat perekonomian berada di wilayah tengah yang merupakan wilayah cepat tumbuh, yaitu Kapanewon Depok, Mlati, Godean, Gamping, Ngaglik, dan Ngemplak. Meskipun, pusat pertumbuhan terkonsentrasi hanya di 3 (tiga) Kapanewon, yaitu Kapanewon Depok, Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Mlati. Infrastruktur ekonomi tradisional tersebar merata di semua wilayah Sleman, namun demikian, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi modern, infrastruktur telekomunikasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan terkonsentrasi di Kapanewon Depok. Wilayah yang relatif tertinggal di Kabupaten Sleman terkonsentrasi di wilayah barat Sleman (Moyudan, Seyegan, Minggir) dan wilayah utara Sleman (Pakem, Turi, Cangkringan, dan Tempel). Berdasarkan SDM, pendidikan SD dan SMP masih cukup merata di Kabupaten Sleman, namun tingkat pendidikan tinggi masih terkonsentrasi pada pusat pertumbuhan. Dalam dimensi kesehatan, Kabupaten Sleman menghadapi dual burden, wilayah barat dan utara Sleman mengalami isu kesehatan ibu hamil (anemia) dan anak (gizi buruk dan stunting), sementara isu yang sama juga dialami oleh wilayah sub-urban dengan tingkat perekonomian yang relatif tinggi (Mlati dan Ngaglik). Kualitas SDM dan kesehatan ini saling berpengaruh. Saat masyarakat mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang luas, mereka juga akan memperhatikan derajat kesehatannya, terutama bagi kelompok rentan (ibu dan anak). Daerah yang mengalami pertumbuhan lambat terbukti memiliki tingkat stunting anak yang tinggi, ibu hamil dengan pemeriksaan anemia rendah dan tingkat anemia ibu hamil yang tinggi. Jika hal ini tidak diantisipasi, ketimpangan SDM akan memicu ketimpangan yang lebih lebar di Kabupaten Sleman pada masa mendatang. Disparitas dalam beberapa indikator ekonomi (keberadaan industri kecil, besar dan menengah) menunjukkan potensi dan spesialisasi ekonomi wilayah, namun ketimpangan menjadi tidak adil dan berbahaya jika disebabkan faktor-faktor di luar kendali masyarakat yang salah satunya diindikasikan oleh tingkat konflik sosial. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-34 2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari angka harapan hidup saat lahir (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 14 Perkembangan IPM Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 Perkembangan capaian IPM Kabupaten Sleman selama periode 2016-2020 menunjukkan peningkatan dengan kategori sangat tinggi (>80) menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta dan lebih tinggi dibandingkan IPM provinsi dan nasional, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.14. Di antara kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Sleman memiliki fenomena unik, yakni merupakan satu-satunya kabupaten yang berstatus “sangat tinggi”, bahkan menempati peringkat 5 terbesar dan mampu bersaing dengan wilayah kota. IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2019 tercatat sebesar 83,85, pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 83,84. Meskipun demikian, secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sleman cukup maju, dan cukup komprehensif pada semua dimensi pembangunan manusia, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. 86 83 80 77 74 71 68 65 . - 82,85 83,42 83,85 83,84 - 702 79,99 79,97 78,38 71,39 71,92 71,94 70,81 2016 2017 2018 2019 2020 t[PM Kabupaten Sleman t[PM DIY =he Indonesia 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-35 Tingginya level IPM Kabupaten Sleman dan perkembangannya yang semakin baik tidak terlepas dari perkembangan indikator penyusunnya. Dari tahun ke tahun, seluruh dimensi yang membentuk IPM mengalami peningkatan, dapat dilihat dalam Tabel 2.16. Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indikator penyusun IPM
5. 1.Angka harapan hidup (tahun) 74,6 74,63 74,69 74,77 74,81
6. 2.Harapan lama sekolah (tahun) 16,08 16,48 16,71 16,72 16,73
7. 3.Rata-rata lama sekolah (tahun) 10,64 10,65 10,66 10,67 10,91
8. 4.Pengeluaran per kapita riil setahun disesuaikan (ribu rupiah) 14.921 15.365 15.844 16.434 15.926 Indeks IPM
9. 1.Indeks kesehatan 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
10. 2.Indeks pendidikan 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83
11. 3.Indeks harapan lama sekolah 0,89 0,92 0,93 0,93 0,93
12. 4.Indeks rata-rata lama sekolah 0,71 0,71 0,71 0,71 0,73
13. 5.Indeks pengeluaran 0,82 0,83 0,84 0,85 0,84 IPM Kabupaten Sleman 82,15 82,85 83,42 83,85 83,84 IPM DIY 78,38 78,89 79,53 79,99 79,97 Indonesia 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 Sumber: BPS, 2021 Indeks kesehatan merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah direpresentasikan dengan angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan harapan hidup bayi yang baru lahir semakin besar. Tingginya angka harapan hidup tentu tidak lepas dari upaya pemerintah daerah yang konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dasar secara berjenjang, tenaga kesehatan, serta penolong persalinan. Di samping itu, upaya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, terjangkau, mudah, dan merata bagi semua penduduk juga terus ditingkatkan sampai wilayah yang terpencil. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya umur harapan hidup adalah pola hidup sehat masyarakat. Komponen rata rata lama sekolah (RLS) tahun 2020 di Kabupaten Sleman adalah 10,91 tahun. Hal ini relevan dengan distribusi penduduk Sleman menurut tingkat pendidikan, dimana sebagian besar penduduk Sleman (31,78%) berpendidikan SMA/sederajat. Harapan lama sekolah (HLS) juga menunjukkan kenaikan, sebesar 16,73 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-36 mereka hingga lulus D3. Ada perbedaan angka yang cukup besar antara RLS dan HLS. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan penduduk berusia tua yang hanya mengenyam pendidikan dasar atau bahkan belum mengenyam pendidikan sama sekali Dari sisi ekonomi, penduduk Kabupaten Sleman antara tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya beli penduduk Sleman semakin membaik dan tingkat kesejahteraan penduduk secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan D.I Yogyakarta maupun nasional. Namun pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 mengalami penurunan, berada pada angka Rp15.926.000,00. Pada tahun 2018, Bappeda DIY menyusun IPM Kapanewon di Kabupaten Sleman. IPM tertinggi diraih oleh Kapanewon Depok, dan terendah oleh Kapanewon Prambanan, seperti yang dicantumkan dalam Gambar 2.15. Sumber: Bappeda DIY 2019, BPS 2019 Gambar 2. 15 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2018 Pada Gambar 2.15 terlihat bahwa pada tahun 2018 IPM kapanewon tertinggi berturut- turut adalah IPM Kapanewon Depok mencapai IPM tertinggi (90,47), IPM Kapanewon Mlati (88,70) dan IPM Kapanewon Ngaglik (86,06). Sementara IPM Kapanewon terendah berturut-turut adalah Kapanewon Prambanan (77,01), Kapanewon Cangkringan (77,06), Kapanewon Tempel (78,34), Kapanewon Seyegan (79,25) dan Kapanewon Minggir (79,75). IPM tertinggi berada di wilayah Kapanewon urban sedangkan IPM rendah terjadi di wilayah Kapanewon rural. Untuk indeks pengeluaran, Kapanewon Depok mempunyai angka pengeluaran per kapita riil setahun tertinggi. Hal itu dimungkinkan karena di 90,47 86,70 86,06 84,48 84,27 82,76 81,77 81,42 81,14 80,57 80,47 80,39 79,75 79,25 78,34 77,06 77,01 70 75 80 85 90 95 Depok Mlati NgaglikKalasan NgemplakGamping Pakem Moyudan GodeanSlemanBerbah Turi MinggirSeyeganTempel Cangkringan Prambanan r r - - - - - r r r r r - - - - - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-37 wilayah urban terdapat konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomian, sehingga angka harapan hidup, rata-rata maupun harapan lama sekolah tinggi. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan fasilitas yang mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di kapanewon-kapanewon rural perlu mendapatkan prioritas agar IPM pada Kapanewon- Kapanewon itu semakin tinggi. Tabel 2. 17 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2018 No Kapanewon IPM Indikator Penyusun IPM Indeks IPM Angka harapan hidup (tahun) Harapan lama sekolah (tahun) Rata-rata lama sekolah (tahun) Pengeluaran per kapita riil setahun disesuaikan (ribu rupiah) Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Pengeluaran 1 Depok 90,47 77,27 18,00 12,38 20.506 88,11 91,27 92,08 2 Mlati 86,70 76,32 17,77 10,99 17.626 86,65 86,00 87,46 3 Ngaglik 86,06 75,77 16,62 11,63 17.642 85,80 84,91 87,48 4 Kalasan 84,48 76,56 16,70 11,14 15.214 87,01 83,52 82,96 5 Ngemplak 84,27 75,76 17,30 10,80 15.223 85,78 84,06 82,98 6 Gamping 82,76 74,89 16,18 10,79 15.196 84,45 80,93 82,92 7 Pakem 81,77 73,62 15,09 11,39 15.210 82,49 79,89 82,95 8 Moyudan 81,42 72,88 15,58 10,56 16.028 81,35 78,48 84,55 9 Godean 81,14 74,55 14,99 10,54 15.197 83,92 76,76 82,92 10 Sleman 80,57 73,71 14,72 10,64 15.190 82,64 76,34 82,91 11 Berbah 80,47 71,38 15,82 10,66 15.215 79,04 79,47 82,96 12 Turi 80,39 71,98 16,45 9,82 15.166 79,97 78,42 82,86 13 Minggir 79,75 70,01 15,29 11,11 15.204 76,93 79,49 82,94 14 Seyegan 79,25 74,51 14,54 9,36 15.188 83,86 71,60 82,91 15 Tempel 78,34 73,80 14,40 9,04 15.166 82,76 70,11 82,86 16 Cangkringan 77,06 73,88 13,66 8,59 15.199 82,89 66,56 82,93 17 Prambanan 77,01 70,46 15,12 8,70 15.178 77,63 70,99 82,89 Kabupaten Sleman 83,42 74,69 16,71 10,66 15.844 84,14 81,95 92,83 Sumber: Bappeda DIY, BPS DIY 2019 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kemiskinan. 2.2.2.1 Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka rata-rata lama sekolah, dan angka harapan lama sekolah.
14. 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator yang paling 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-38 sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Perkembangan APK pada pendidikan dasar di Kabupaten disajikan pada Gambar 2.16. Angka partisipasi kasar sekolah SD/MI dan SMP/MTs selama tahun tersebut menunjukkan angka di atas 100%. Angka partisipasi kasar bisa mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa jumlah murid pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI dan penduduk usia SMP/MTs. Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2021 Gambar 2. 16 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Hal tersebut dapat terjadi, antara lain karena adanya penduduk usia prasekolah SD sudah menjadi murid SD karena masih terdapat daya tampung sekolah; adanya penduduk usia di atas 12 tahun yang masih bersekolah jenjang SD/MI karena terlambat masuk SD/MI atau karena pernah tinggal kelas; serta adanya murid bukan penduduk Kabupaten Sleman yang bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, APK SD/MI dan APK SMP/MTs turun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh adanya regulasi pemerintah tentang zonasi sekolah bagi sekolah negeri baik jenjang SD, SMP maupun SMA, serta batasan usia masuk sekolah SD Negeri adalah 7 tahun. Tabel 2. 18 APK SD dan APK SMP Menurut Kapanewon Tahun 2019 No Kapanewon APK SD APK SMP L P Jumlah L P Jumlah 1 Gamping 102,38 95,96 96,05 97,07 95,01 96,06 2 Godean 95,83 98,03 96,45 92,4 108,64 100,27 3 Moyudan 100,63 96,75 96,06 151,4 156,14 153,68 4 Minggir 84,39 85,48 83,27 119,94 126,59 123,09 5 Seyegan 92,85 89,59 90,52 77,98 70,84 74,49 116,9 116,96 116,98 100,4 100,41 111,71 112,67 112,71 107,92 101,69 90 95 100 105 110 115 120 2016 2017 2018 2019 2020 APK SD (%) APK SMP/MTs (%) • • 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-39 No Kapanewon APK SD APK SMP L P Jumlah L P Jumlah 6 Mlati 94,87 94,22 94,18 100,19 97,08 98,69 7 Depok 115,14 114,7 113,16 107,05 100,96 104,09 8 Berbah 93,44 82,91 111,94 78,29 90,75 84,38 9 Prambanan 116,37 109,03 112,1 168,83 182,27 175,53 10 Kalasan 100,94 101,42 100,19 82,35 86,71 84,37 11 Ngemplak 94,29 90,53 92,31 96,4 96,2 96,31 12 Ngaglik 93,79 93,14 91,01 112,66 119,23 115,82 13 Sleman 118,92 115,78 116,77 125,17 122,68 123,96 14 Tempel 101,02 96,74 97,6 110,26 107,77 109,06 15 Turi 93,93 91,67 91,9 113,99 101,68 108,04 16 Pakem 108,4 104,82 104,71 179,02 167,3 173,15 17 Cangkringan 94,28 91,3 92,82 71,45 61,3 66,54 Kabupaten Sleman 101,37 98,83 100,04 107,38 108,5 107,92 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sleman, 2020 Meskipun pada tingkat kabupaten, APK SD tahun 2019 telah mencapai lebih dari 100%, namun berdasarkan Tabel 2.18, kapanewon yang mempunyai APK SD lebih tinggi dari APK SD Kabupaten Sleman hanya 6 (enam) kapanewon, sedangkan 11 (sebelas) kapanewon lainnya masih di bawah angka kabupaten. APK SD paling rendah terjadi di Kapanewon Minggir (83,27%). Hal ini berarti dari 100 orang usia 7- 12 tahun, yang sedang bersekolah SD sebanyak 83 orang, sedangnya 17 orang lainnya tidak bersekolah. Kondisi pada jenjang SMP, sedikit lebih baik. APK SMP Kabupaten Sleman mencapai 107,92%, yang berarti secara umum penduduk usia 13-15 tahun telah menyelesaikan sekolah lanjutan pertama. Kapanewon dengan APK SMP berada di bawah APK SMP kabupaten adalah Kapanewon Cangkringan (66,54%), Kapanewon Seyegan (74,49%), Kapanewon Kalasan (84,37%), Kapanewon Berbah (84,38), Kapanewon Gamping (96,06%), Kapanewon Ngemplak (96,31%) dan Kapanewon Mlati (98,69%). Kondisi di atas perlu mendapatkan perhatian. Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama merupakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan seharusnya telah terentaskan. Selain itu, menurut Bappenas, antara APK dan kemiskinan mempunyai hubungan korelasi. Suatu wilayah dengan penduduk miskin tinggi maka angka partisipasi kasarnya rendah.
15. 2.Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka perbandingan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dinyatakan dalam persen. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-40 tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2016-2020, angka partisipasi murni jenjang SD/MI masih diatas angka 100%. Angka itu menunjukkan bahwa kapasitas atau daya tampung sekolah SD di Kabupaten Sleman telah dapat mencukupi kebutuhan. Selain itu, angka tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI. Hal ini dapat terjadi karena terdapat anak luar daerah yang bersekolah di Kabupaten Sleman. Sumber: Dinas Pendidikan, 2021 Gambar 2. 17 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sleman tahun 2016 – 2020 Peraturan zonasi sekolah yang telah diberlakukan, memberikan dampak terhadap turunnya APM SD pada tahun 2020. Angka APM kurang dari 100%, berarti terdapat anak usia SD yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman atau ada anak usia SD yang tidak bersekolah. Anak usia SD yang tidak bersekolah bisa dimungkinkan karena: anak yang difabel, yang tidak bisa sekolah melalui sekolah formal; anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara home schooling, anak drop out sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut penyebab APM SD/MI belum mencapai 100%, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani gap yang ada. Pada jenjang SMP/MTs, selama kurun waktu tahun 2016-2020, APM SMP/MTs terdapat tren yang meningkat. Angka APM SMP/MTs tidak setinggi angka APM SD/MI dan belum mencapai 100% dikarenakan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman dan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang menempuh pendidikan menengah. 103,96 104,61 105,67 94,17 95,85 85,11 85,16 85,91 86,9 84,51 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 2019 2020 APM SD (%) APM SMP/MTs (%) • • 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-41
16. 3.Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah (RLS) atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 10,91 tahun, lebih tinggi dari RLS DIY yang sebesar 9,55 tahun.
17. 4.Harapan Lama Sekolah Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Sleman sebesar 16,73 tahun. HLS Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada HLS DIY yang mencapai 15,59. HLS Kabupaten Sleman tidak terjadi merata di semua kapanewon. Berdasarkan data Bappeda DIY tahun 2018, HLS tertinggi terdapat di Kapanewon Depok, mencapai 18 tahun, sedangkan HLS terendah terjadi di Kapanewon Cangkringan sebesar 13,66 tahun. Tabel 2. 19 Jumlah Sekolah per Jenjang Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2020 No Kapanewon Jumlah Padukuhan Jenjang Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK PT 1 Gamping 59 39 7 2 4 3 2 Godean 77 32 9 2 2 - 3 Moyudan 65 22 5 1 3 - 4 Minggir 68 24 4 1 1 1 5 Seyegan 67 29 4 1 4 - 6 Mlati 74 42 12 8 3 2 7 Depok 58 53 14 8 9 3 8 Berbah 58 24 6 1 3 1 9 Prambanan 68 29 9 5 2 - 10 Kalasan 80 36 7 3 3 1 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-42 No Kapanewon Jumlah Padukuhan Jenjang Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK PT 11 Ngemplak 82 27 6 3 2 1 12 Ngaglik 87 44 9 2 3 3 13 Sleman 83 40 10 4 4 - 14 Tempel 98 34 6 3 5 - 15 Turi 54 23 6 1 3 - 16 Pakem 61 28 8 5 4 - 17 Cangkringan 73 21 4 2 2 1 Jumlah 1.212 547 126 52 57 16 Sumber: BPS, 2021 Angka HLS ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, PDRB per kapita serta rasio fasilitas pendidikan per 10.000 penduduk. Hal yang menjadi perhatian adalah kurang meratanya fasilitas pendidikan di masing-masing kapanewon, dapat dilihat dalam Tabel 2.18. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai adalah langkah utama yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan angka HLS.
18. 5.Nilai Rata-rata Hasil Ujian Hasil ujian jenjang SD/MI pada tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 rata-rata hasil ujian SD/MI 210,50 (dengan rata-rata nilai UAN 70,35), turun menjadi 210,41 (dengan rata-rata nilai UAN 70,14) pada tahun 2019. Meskipun demikian, rata-rata hasil ujian SD/MI Kabupaten Sleman tahun 2019 ini menduduki peringkat 1 se-DIY, disusul oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 210,04. SD/MI di Kabupaten Sleman yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yang masuk 10 besar tingkat provinsi adalah SD Negeri Percobaan 3 (peringkat 2 se-DIY, SD Muhammadiyah Pakem (peringkat 3 se-DIY), SD Muhammadiyah Sleman (peringkat 4 se-DIY), SD Muhammadiyah Kadisoka (peringkat 5 se-DIY), TK dan SD Model Sleman (peringkat 6 se-DIY), dan SD IDEA Baru (peringkat 8 se-DIY). Sumber: Dinas Pendidikan, 2020 Gambar 2. 18 Rata-rata Nilai UAN SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2019 73,43 70,35 70,14 60,47 64,13 66,44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2017 2018 2019 SD/MI SMP/MTs • • 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-43 Rata-rata hasil ujian SMP adalah 265,76 (dengan rata-rata nilai UAN 66,44) pada tahun 2019. Pada tahun ajaran 2018/2019, nilai rata-rata ujian siswa SMP/MTs di Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua se-DIY. Data sekolah untuk jenjang SMP di Kabupaten Sleman yang masuk sepuluh besar DIY yaitu SMPN 4 Pakem (peringkat 2), SMPN 1 Godean (peringkat 4), SMPN 4 Depok (peringkat 6), dan SMPN 1 Sleman (peringkat 7). Namun, pada tahun 2020, tidak dilaksanakan ujian nasional seperti tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nilai raport digunakan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru melalui 4 (empat) jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi 2.2.2.2 Kesehatan Untuk mengetahui kemajuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sleman, analisis kinerja urusan kesehatan dilakukan pada beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:
19. 1.Angka Harapan Hidup Rata-rata angka harapan hidup dengan cara perhitungan baru tahun 2020 tercatat sebesar 74,81 tahun, meningkat dari tahun 2019 (74,77 tahun). Panjangnya usia seseorang di Kabupaten Sleman tidak hanya ditentukan oleh upaya-upaya peningkatan kesehatan, namun ada faktor eksternal yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan seseorang.
20. 2.Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) atau tingkat kematian bayi merupakan ukuran kematian yang mengacu pada jumlah bayi yang meninggal dari bayi yang lahir hidup. Definisi bayi lahir hidup adalah janin yang keluar dari rahim ibu dan menunjukkan tanda- tanda kehidupan meskipun hanya sekejab. Bayi didefinisikan sebagai penduduk yang berumur kurang dari satu tahun dan belum mencapai ulang tahun pertama. Pada tahun 2020, terdapat 57 kasus kematian bayi dari 12.871 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 4,43 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari angka tahun 2019, karena jumlah kasus kematian bayi lebih banyak, sedangkan jumlah kelahiran hidup lebih sedikit. Yang mempengaruhi AKB antara lain keterbatasan SDM dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan kehamilan dan persalinan sesuai standar pelayanan dan penanganan komplikasi dan kegawatdaruratan. Selain itu, adanya Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-44 bahwa bayi dan balita untuk tidak atau menunda mengakses fasilitas kesehatan selama tidak ada kegawatdaruratan berakibat pada turunnya frekuensi kunjungan. Pelayanan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama pandemi COVID-19 menggunakan pedoman dari Kementerian Kesehatan, meskipun tatalaksana ANC terpadu kurang diterapkan karena ibu hamil takut mengakses rumah sakit pada masa pandemi ini. Kabupaten Sleman juga mengeluarkan Pedoman Buku Manual Rujukan Maternal Neonatal, Surat Edaran Nomor: 444/5991 tanggal 14 Agustus 2020 tentang alur pelayanan rapid test COVID-19 pada ibu hamil dan tindak lanjutnya di kabupaten Sleman serta melakukan konsultasi pakar, yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 444/0472 tanggal 15 januari 2021 tentang pelayanan tes COVID -19 dan swab RT- PCR pada ibu hamil dan bayi baru lahir serta tindak lanjutnya di kabupaten Sleman. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman membuat sistem pencatatan pelaporan kohort bayi on line terpadu. Hal yang disyukuri, tidak ada kasus kematian bayi akibat COVID-19. Secara visual, perkembangan jumlah kasus kematian bayi dan besarnya angka kematian bayi ditampilkan pada Gambar 2.19. Kasus kematian bayi tersebut terdiri dari kematian neonatal (kematian bayi sebelum berumur satu bulan) dan kematian post neonatal (kematian bayi berumur setelah satu bulan tetapi kurang dari satu tahun). Kematian bayi disebabkan oleh asfiksia, berat badan lahir rendah (BBLR), berat badan lahir sangat rendah (BBLSR), kelainan konginetal, sepsis, pneumonia, kelainan saluran cerna, prematur, dan lain-lain. Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Gambar 2. 19 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 44 59 57 55 57 3,11 4,25 4,11 3,96 4,43 0 10 20 30 40 50 60 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kasus AKB - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-45 Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Sleman dan setiap Kapanewon relatif rendah, namun merujuk tujuan kesehatan SDGs adalah kesehatan bagi semua umur, maka kondisi ini perlu mendapatkan perhatian. Posisi di Kabupaten Sleman sudah mencapai hard rock atau angka kematian yang sangat kecil sehingga sulit untuk diturunkan, namun demikian upaya cakupan pelayanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan, sistem rujukan yang optimal serta kompetensi sumber daya manusia pelayanan neonatal dan bayi harus tetap dilakukan dalam upaya menekan angka kematian bayi.
21. 3.Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka kematian ibu melahirkan adalah jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 8 kasus dari 13.462 kelahiran hidup, dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 59,43 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya, hanya saja jumlah kelahiran hidup sebagai penyebut, turun menjadi 12.871 kelahiran hidup, dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 62,16 per 100.000 kelahiran hidup. Gambar 2. 20 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Hasil audit maternal perinatal menyatakan bahwa diagnosis penyebab kematian 8 (delapan) ibu di Kabupaten Sleman bukan akibat COVID-19. Namun adanya pandemi ini menyebabkan kurang optimalnya penanganan dan pelayanan ibu melahirkan sehingga terjadi keterlambatan diagnosis di pihak RS yang berakibat pada penundaan penanganan, keterlambatan mendeteksi faktor risiko baik oleh ibu 8 6 7 8 8 56,58 43,23 50,44 59,43 62,17 40 45 50 55 60 65 5 6 7 8 9 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kasus AKI - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-46 hamil, keluarga ataupun nakes serta kurangnya kesadaran ibu dan keluarga yang berakibat pada keterlambatan dalam mengakses rumah sakit. Meskipun angka kematian ibu di Kabupaten Sleman sudah sangat rendah, namun karena tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah zero accident maka upaya yang diperlukan adalah mempertahankan angka yang sudah rendah tersebut dan berupaya supaya mencapai titik nol.
22. 4.Status Gizi Masyarakat Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui status gizi masyarakat adalah dengan melihat angka prevalensi balita status gizi kurang, angka prevalensi balita status gizi buruk, dan angka stunting. Balita dengan status gizi buruk. Ketika tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya, anak akan mengalami masalah kekurangan gizi. Kurang gizi ditandai dengan badan yang kurus, karena berat badannya kurang untuk anak seusianya. Persentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,54% atau sebanyak 297 balita. Kasus balita dengan status gizi buruk pada tahun 2019 tersebar di 17 Kapanewon, dengan kasus paling banyak terjadi di wilayah Kapanewon Moyudan, Minggir, Ngemplak, Seyegan dan Gamping. Penyebab balita dengan gizi buruk antara lain kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk, imunisasi pada balita, pendidikan dan pengetahuan tentang gizi yang kurang, pola asuh balita yang buruk, masalah sosial, penelantaran anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kasus pernikahan dini, pergaulan bebas serta kehamilan yang tidak diinginkan. Akibat pandemi COVID-19, pemantauan pertumbuhan balita dan status gizi tidak dapat berjalan optimal sehingga yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah:
a.advokasi dan audensi kepada pemerintah Kapanewon maupun desa tentang permasalah gizi serta penanganan balita status gizi buruk;
b.sinkronisasi program desa dan Kapanewon dalam menyusun perencanaan program sesuai sesuai faktor risiko dalam mengatasi balita gizi buruk;
c.monitoring dan evaluasi dalam pemberian makanan tambahan agar sesuai dan tepat sasaran;
d.meningkatkan kapasitas petugas dan kader dalam pemantauan pertumbuhan;
e.mengoptimalkan Tim Penanggulangan gizi buruk di masing-masing puskesmas; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-47
f.monitoring dan evaluasi pelaksanaan posyandu sesuai dengan surat edaran pelaksanaan posyandu pada masa pandemi COVID-19;
g.menyusun SOP Tatalaksana Gizi Buruk di puskesmas; serta
h.meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral Balita stunting (pendek dan sangat pendek). Prevalensi balita stunting tahun 2020 sebesar 7,24% atau sebanyak 4.014 balita dari 55.479 balita di akhir tahun 2020. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor penyakit pada balita, pola asuh orang tua, asupan makanan kurang, ketahanan pangan keluarga kurang serta pengetahuan orang tua tentang gizi masih kurang. Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Gambar 2. 21 Hasil Pemantauan Status Gizi Buruk dan Gizi Kurang Berdasarkan BB/U pada Balita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Penelitian menyebutkan bahwa intervensi spesifik di bidang kesehatan dapat menyumbang dampak positif (perbaikan) sebesar 30%. Intervensi sensitif yang dilaksanakan oleh lintas sektoral menyumbang dampak perbaikan sebesar 70%. Intervensi spesifik (bidang kesehatan) dilaksanakan melalui: (1) Program Pandu Teman (Pelayanan Ante Natal Care Terpadu) menuju triple eliminasi melibatkan semua layanan); (2) Program Getar Thala (Gerakan Tanggulangi Anemia Remaja dan Thalasemia); (3) Program Pecah Ranting (Pencegahan Pada Rawan Stunting); (4) Program Gambang Stunting (Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi Stunting); serta (5) Program Tes HIV. Intervensi sensitif dilakukan dengan upaya meningkatkan peran lintas sektoral. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting, penanggulangan stunting antara lain dilakukan dengan: a) Pembentukan tim percepatan penanggulangan stunting tingkat 0,46 0,44 0,52 0,51 0,54 11,88 11,99 11 8,38 7,24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 2016 2017 2018 2019 2020 Gizi Buruk Stunting 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-48 kabupaten yang terdiri dari unsur perangkat daerah, akademisi, praktisi medis, dan lembaga kemasyarakatan; serta b) Pemerintah desa berkewajiban mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana desa untuk mendanai koordinasi kegiatan program percepatan penanggulangan stunting.
1. 5.Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 12.835 kasus dari 12.841 kasus. Pada tahun 2019, persalinan oleh tenaga kesehatan tidak mencapai target SPM, hanya 99,98%. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 99,95%. Penurunan capaian ini terjadi karena adanya 6 (enam) kasus yang tidak menjalankan persalinannya di fasilitas kesehatan, satu kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja yang sengaja menyembunyikan kehamilan dan persalinannya sehingga bersalin sendiri di dirumah kekasihnya, 3 (tiga) kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) karena masih mempunyai anak yang usianya kurang dari 2 tahun, dan lainnya merupakan kasus persalinan dalam perjalanan karena sulit mendapatkan rumah sakit untuk persalinan.
2. 6.Cakupan Penggunaan Air Bersih Seluruh penduduk di Kabupaten Sleman sudah dapat mengakses air minum/air bersih. Akses air minum/air minum ini baru memperhatikan keterjangkauan, kuantitas dan kontinuitas namun belum sepenuhnya memperhatikan kualitas air minum. Meskipun demikian, air bersih yang digunakan penduduk berasal dari sumber air minum yang terpelihara/terjaga (improved water source), seperti PDAM, SPAMDes, sumur terlindungi, mata air terlindungi serta penampungan air hujan.
3. 7.Cakupan Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2019 sebesar 90,49%. Penurunan jumlah peserta disebabkan oleh adanya kebijakan dari Kementerian Sosial untuk menonaktifkan kepesertaan PBI APBN, validasi data sehingga tidak terjadi kepesertaan ganda serta adanya kenaikan premi asuransi BPJS. Karena kepesertaan kurang dari 95%, Kabupaten Sleman dinyatakan tidak mencapai UHC (Universal Health Coverage). Kemudian, pada tahun 2020, peserta jaminan pemeliharaan kesehatan turun menjadi 88,74%. Untuk meningkatkan UHC, Dinas Kesehatan mendata pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), badan permusyawaratan desa (BPD), pengurus rukun warga (RW), pengurus rukun tetangga (RT) serta keluarga tentang kepemilikan jaminan kesehatan. Selain itu, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-49 melakukan pendataan terhadap kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja miskin dan rentan miskin terutama yang dirumahkan maupun mengalami pemutusan hubungan kerja. 2.2.2.3 Ketenagakerjaan Pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (human capital) adalah dua hal yang saling berkait. Kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, dan selanjutnya pembangunan ekonomi akan mampu membuka peluang kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Penduduk yang diperhitungkan dalam dunia kerja dan faktor produksi adalah penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan aktivitasnya, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang masih bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk penerima pendapatan. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja ini yang disebut sebagai pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dan partisipasi angkatan kerja merupakan sebagian indikator ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (labour supply) untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.20. Tabel 2. 20 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah penduduk (jiwa) 1.079.053 1.062.861 1.058.368 1.070.913 1.079.916 2 Penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih (jiwa) 852.884 841.227 830.851 842.358 871.640
a.Angkatan kerja (jiwa) 590.443 604.701 601.570 629.056 630.583 - Bekerja (jiwa) 556.083 569.750 566.891 605.822 589.028 - Penganggur (jiwa) 34.360 34.951 34.780 23.234 41.555
b.Bukan angkatan kerja (jiwa) 262.441 236.526 229.283 213.302 241.057 - Sekolah (jiwa) 153.306 142.177 129.316 116.194 138.431 - Mengurus rumah tangga (jiwa) 59.774 52.673 53.322 50.382 50.589 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-50 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 - Menerima pendapat-an lainnya (jiwa) 49.361 41.676 46.645 46.726 52.037 - Anak (jiwa) 226.169 221.634 227.515 228.555 208.276 3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 69,23 71,78 72,40 74,67 72,34 4 Rasio penduduk yang bekerja 94,18 94,22 94,23 96,31 93,41 5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 0,27 0,12 0,26 0,58 0,10 *Basis data penduduk semester I tahun 2020 Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021 Jumlah penduduk usia kerja setiap tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan itu angkatan kerja juga meningkat. TPAK Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 72,34%. Berdasarkan data tahun 2019, Kapanewon dengan TPAK paling rendah adalah Kapanewon Cangkringan (70,07%) dan Kapanewon Ngemplak (70,19%). Kapanewon dengan TPAK tertinggi adalah Kapanewon Kalasan (82,52%) dan Kapanewon Minggir (79,37%). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Namun ada pengecualian, seperti ketenagakerjaan di Kapanewon Minggir. Meskipun TPAK besar, namun masih banyak yang tidak terserap oleh dunia kerja. Hal ini dimungkinkan karena kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Rasio penduduk yang bekerja pun mengalami penurunan. Rasio penduduk yang bekerja adalah persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja mempunyai korelasi negatif dengan tingkat pengangguran, dimana jika rasio penduduk yang bekerja tinggi maka tingkat pengangguran terbuka rendah. Rasio penduduk yang bekerja ternyata tidak berbanding lurus dengan rasio kesempatan kerja. Pada tahun 2020, rasio kesempatan kerja turun, hingga mencapai 0,10. Berdasarkan hal tersebut, peluang seorang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan kecil, dimungkinkan karena jumlah kesempatan kerja tetap dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat, atau jumlah kesempatan kerja berkurang dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas tetap/meningkat. Penurunan kedua indikator di atas terjadi akibat banyaknya pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya. Pandemi COVID-19 banyak menyebabkan usaha mengalami kerugian bahkan gulung tikar, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan, yang ditengarai dengan banyak penduduk potensial yang memproduksi barang dan jasa. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-51 Distribusi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman tahun 2020 menunjukkan bahwa 93,41% angkatan kerja telah bekerja dan 5,09% menganggur atau mencari pekerjaan. Berdasarkan data tahun 2019, angka pengangguran yang masih tinggi terdapat di Kapanewon Seyegan (6,63%), Kapanewon Godean (5,20%), Kapanewon Ngaglik (4,84%), Kapanewon Berbah (4,31%), Kapanewon Cangkringan (3,99%) dan Kapanewon Minggir (3,91%). Perbandingan tingkat pengangguran terbuka selama lima tahun antara nasional, DIY dan Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2015, 2017-2020 (%) Berdasarkan Gambar 2.22, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta upaya perluasan dan pemerataan kesempatan kerja agar angka pengangguran semakin turun. Program tersebut diprioritaskan pada kapanewon- kapanewon dengan angka pengangguran tinggi. Tabel 2. 21 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2018–2020 (jiwa) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 90.644 71.081 85.213 2 Pertambangan dan Penggalian 8.912 6.330 5,175 3 Industri Pengolahan 93.585 104.806 92.791 4 Pengadaan Listrik dan Gas 4.098 1.928 867 5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 662 482 2.076 6 Konstruksi 49.038 31.339 38.160 7 Perdagangan Besar dan Eceran 115.864 144.067 161.810 8 Transportasi dan Pergudangan 25.976 33.842 30.451 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 76.433 72.841 65.425 Jumlah 465.212 466.716 481.968 Sumber: BPS, 2021 5,37 3,51 4,4 3,93 5,09 4,07 3,02 3,35 3,14 4,57 6,18 5,5 5,34 5,28 7,07 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 2015 2017 2018 2019 2020 Sleman DIY Nasional - - - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-52 Lapangan usaha sebagai sumber penyerapan tenaga kerja daerah tumbuh variatif sehingga kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja pun cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum, sebanyak 161.810 orang. Sektor primer sudah tidak begitu diminati, meskipun mengalami peningkatan. Pada saat pandemi COVID-19, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang tetap dapat bertumbuh. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.21 diatas. 2.2.2.4 Kemiskinan Terdapat dua sumber dalam memberikan gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Berdasarkan angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS, setelah beberapa tahun mengalami penurunan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,12%. Hal ini terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19. Banyak pekerja yang dirumahkan. Banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang tutup karena menurunnya permintaan. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan sosial tunai. Harapannya, mereka yang tergelincir ke bawah (garis kemiskinan) sudah mendapatkan bantuan, walaupun jika dilihat manfaatnya, belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Langkah yang harus diambil pemerintah adalah menggerakkan ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin secara grafis dapat dilihat pada Gambar 2.23. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) 8,5 8,13 --- 8,12 8,21 •t---------",--------------/----- 7,65 7,5 7,41 ,<------------------------� 2016 2017 2019 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-53 Posisi kemiskinan Kabupaten Sleman terhadap kabupaten/kota di Pemerintah Daerah DIY, dapat dilihat pada Tabel 2.22. Dibandingkan dengan kabupaten/kota se-DIY, persentase penduduk miskin Kabupaten Sleman sudah berada di bawah DIY maupun kabupaten lain. Di DIY, persentase penduduk miskin paling rendah adalah Kota Yogyakarta. Tabel 2. 22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020 Kabupatan/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Kulonprogo 20,3 20,03 18,3 17,39 18,01 Bantul 14,55 14,07 13,43 12,92 13,50 Gunungkidul 19,34 18,65 17,12 16,61 17,07 Sleman 8,21 8,13 7,65 7,41 8,12 Yogyakarta 7,7 7,64 6,98 6,84 7,27 DIY 13,34 13,02 12,13 11,7 12,28 Sumber: BPS, 2021 Dilihat dari laju penurunannya, penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sleman tergolong lambat, lebih lambat dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya. Hal ini dimungkinkan karena sudah mendekati kerak kemiskinan yang memang sulit untuk diturunkan lagi. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan kurang tepat sasaran sehingga belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara maksimal. Terlebih program penurunan kemiskinan ini merupakan program jangka menengah, sehingga program yang dijalankan tidak langsung terlihat hasilnya. Selain persentase penduduk miskin terhadap seluruh penduduk, indikator yang dikeluarkan oleh BPS terkait kemiskinan adalah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Garis kemiskinan merupakan garis batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran rata-rata kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Sleman selama tahun 2016-2020, mengalami pergeseran dengan tren yang semakin tinggi. Pada tahun 2020, garis kemiskinan sebesar Rp411.610,00. Sementara itu, garis kemiskinan DIY sebesar Rp463.479,00. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2018, P1 Kabupaten Sleman telah berada pada angka 0,96. Namun, pada tahun 2020, kembali meningkat menjadi 1,37. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-54 Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai 0,20. Pada tahun 2020, P2 meningkat menjadi 0,33. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah. Tabel 2. 23 Indikator Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Tahun Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Jumlah Penduduk Miskin P0 P1 P2 1 2016 334.406 96.630 8,21 1,36 0,34 2 2017 351.331 96.750 8,13 1,23 0,28 3 2018 370.127 92.040 7,65 0,98 0,20 4 2019 382.868 90.170 7,41 1,13 0,23 5 2020 411.610 99.780 8,12 1,37 0,33 Sumber: BPS, 2020 Sementara itu, data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman, setelah beberapa tahun mengalami penurunan, pada tahun 2020, persentase jumlah keluarga miskin tercatat sebesar 8,79%. Data keluarga miskin ini digunakan oleh Dinas Sosial dalam identifikasi kelompok target program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis data spesifik nama dan alamat sesuai dengan kartu keluarga dengan unit perhitungan adalah keluarga diwakili jumlah Kepala Keluarga (KK). Persentase keluarga miskin dilihat secara lebih jelas pada Gambar 2.24. Sumber: Dinas Sosial, 2021 Gambar 2. 24 Persentase Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) Berdasarkan data Dinas Sosial dalam Tabel 2.24, bahwa persentase keluarga miskin yang masih tinggi terdapat di Kapanewon Seyegan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Tempel, dan Kapanewon Turi. Lima kapanewon yang merupakan wilayah perdesaan tersebut harus menjadi lokus utama program kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh lintas perangkat daerah, agar penurunan angka 12 11 � 10 -« 8,77 8,79, ___,. 8.0 8 7 2016 2017 2018 2019 2020 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-55 kemiskinan signifikan, baik angka kemiskinan di wilayah tersebut maupun secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Salah satunya, program padat karya yang berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan diantaranya dengan memberikan pendapatan/upah bagi pekerja yang diambil dari warga sekitar dan hasil dari padat karya dapat lebih melancarkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Tabel 2. 24 Persentase Keluarga Miskin (KK) per Kapanewon Tahun 2016-2020 (%) No Kapanewon 2016 2017 2018 2019 2020 1 Gamping 7,68 7,85 7,64 7,44 8,16 2 Godean 11,67 10,71 10,21 9,67 10,35 3 Moyudan 13,66 10,97 10,44 9,74 10,45 4 Minggir 18,91 15,38 13,29 12,55 13,31 5 Seyegan 19 17,89 16,3 13,21 13,92 6 Mlati 9,6 8,81 8,38 7,89 8,55 7 Depok 3,22 3,17 3,11 2,88 3,56 8 Berbah 9,54 9,2 8,68 8,06 8,83 9 Prambanan 16,18 13,61 12,53 11,71 12,46 10 Kalasan 8,8 8,52 7,88 7,57 8,24 11 Ngemplak 7,61 7,06 6,61 6,25 7,01 12 Ngaglik 5,81 5,48 5,35 5,07 5,79 13 Sleman 14,37 11,34 9,91 8,78 9,53 14 Tempel 17,18 14,63 12,4 11,46 12,24 15 Turi 16,01 13,27 12,2 11,26 12,02 16 Pakem 7,46 6,74 6,44 6,1 6,97 17 Cangkringan 15,9 13,2 11,53 9,72 10,52 *basis data penduduk semester I tahun 2020 Sumber: Dinas Sosial, 2021 *basis data penduduk semester I tahun 2020 Sumber: Dinas Sosial, 2021 Gambar 2. 25 Ranking Keluarga Miskin (KK) Kapanewon Tahun 2020 13,92 13,31 12,46 12,24 12,02 10,52 10,45 10,35 9,53 8,83 8,55 8,24 8,16 7,01 6,97 5,79 3,56 0 2 4 6 8 10 12 14 16 SeyeganMinggir Prambanan Tempel Turi Cangkringan Moyudan GodeanSlemanBerbah Mlati Kalasan GampingNgemplak PakemNgaglikDepok 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-56 Sumber: Dinas Sosial, diolah, 2021 Gambar 2. 26 Peta Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman Tahun 2020 2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Analisis atas kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan olahraga: 2.2.3.1 Seni dan Budaya Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kapanewon dan 86 kalurahan, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Warisan budaya adalah benda/atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/ kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari merti desa/dusun, upacara adat, kelembagaan seni budaya, musium, situs, bangunan, struktur serta monumen. Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, objek -- 5e II • - - -- --- --- -- --.- --- - - - - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-57 pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, yang terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat Istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Berdasarkan data Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) tahun 2020, benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat menjadi 290 unit dari 800 unit, atau sebesar 36,25%, sedangkan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sebanyak 1 buah. Sumber sejarah yang direvitalisasi pada tahun 2020 hanya 1 (satu), melalui kegiatan cerdas cermat kesejarahan Pelestarian tak benda melalui upacara adat dan tradisi merti dusun/desa. Upacara adat yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Sleman antara lain Bersih Desa, Nyadran, Wiwit, Merti Kali, Pawiyatan Jawi (moco dan nulis jawa, pranoto coro), Bergodo. Merti desa, sering disebut juga bersih desa, yang hakikatnya adalah simbol rasa syukur masyarakat kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia yang diberikan. Tujuan dilaksanakannya upacara adat dan tradisi merti dusun/desa ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai kearifan lokal sebagai karakter jati diri yang mengedepankan toleransi, meningkatkan kegotongroyongan, dan memupuk rasa kebersamaan masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman. Selain merti dusun, upaya mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat adalah dengan membiasakan penggunaan bahasa Jawa dan pakaian adat Jawa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, bahasa Jawa digunakan setiap hari Kamis Pahing (setiap 35 hari sekali). Pengenalan dan implementasi budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari masih harus digalakkan karena penerapan nilai-nilai budaya Jawa akan membantu membentuk karakter budi luhur pada masyarakat Kabupaten Sleman yang sangat heterogen. Ketersediaan dana keistimewaan merupakan suatu peluang yang harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Sleman. 2.2.3.2 Olahraga Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Sebagaimana kata pepatah terkenal “men sana in corpore sano” yang artinya adalah “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-58 indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olahraga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2020 meningkat, menjadi 71,79%, yang disertai cakupan pelatih yang bersertifikasi sebesar 90,87%. Cakupan pembinaan atlet muda hanya mencapai 29,32% dan melahirkan atlet berprestasi sebanyak 1 atlet dari 30 prestasi olahraga. Pada tahun 2020 ada beberapa event tidak dapat dilaksanakan karena pandemi COVID-
1. 19.Event tersebut ada yang berjenjang sampai level nasional ataupun provinsi, sehingga hal ini menjadikan prestasi olahraga menurun. Perkembangan indikator olahraga secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 25 Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) 90,32 90,32 87,5 92,86 93,48 2 Persentase wirausaha muda (%) n.a. 11 15,63 16,5 16,96 3 Cakupan pembinaan olahraga (%) n.a. 65,71 64 69,23 71,79 4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%) n.a. 64,35 89,05 80,87 90,87 5 Cakupan pembinaan atlet muda (%) n.a. n.a. 91 69,98 29,32 6 Jumlah atlet berprestasi n.a. 68 7 8 1 7 Jumlah prestasi olahraga n.a. 177 53 75 30 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2020 Sebagai pendukung upaya pemerintah dalam pelayanan dan peningkatan bidang olahraga, ketersediaan fasilitas sarana prasarana pemuda dan olahraga di Kabupaten Sleman pada tahun 2020, antara lain:
a.Lapangan sepakbola sebanyak 142 unit;
b.Lapangan basket sebanyak 115 unit;
c.Lapangan bola voli sebanyak 451 unit;
d.Lapangan bulu tangkis sebanyak 263 unit, dan
e.Kolam renang sebanyak 29 unit. 2.3 Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangka Daerah Kabupaten Sleman. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-59 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib 2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.1.1.1 Pendidikan Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, sementara pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Sleman didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 26 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian Data Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A Pendidikan Sekolah 1 Taman Kanak-kanak a Jumlah Sekolah 559 559 564 571 574 - Negeri 5 5 5 5 5 - Swasta 554 554 559 566 569 b Jumlah Guru 2.265 2.212 2.203 2.721 2.215 - Negeri 49 46 44 48 41 - Swasta 2.216 2.166 2.159 2.673 2.174 c Jumlah Tenaga Non Guru 443 441 445 450 472 - Negeri 17 10 17 20 19 - Swasta 426 431 428 430 453 d Jumlah Siswa 31.635 31.277 30.879 31.078 28.849 - Negeri 559 618 613 612 572 - Swasta 31.076 30.659 30.266 30.466 28.277 2 Sekolah Dasar/MI a Jumlah Sekolah 534 540 545 548 547 - Negeri 379 376 376 376 376 - Swasta 155 164 169 172 171 b Jumlah Guru 6.093 6.181 6.259 6.420 5.624 - Negeri 3.980 3.841 3.748 3.969 3.553 - Swasta 2.113 2.340 2.511 2.451 2.071 c Jumlah Tenaga Non Guru 1.445 1.412 1.453 1.360 1.300 - Negeri 991 907 909 865 864 - Swasta 454 505 544 495 436 d Jumlah Siswa 94.614 96.448 98.128 97.558 97.852 - Negeri 63.782 62.981 62.731 61.156 59.892 - Swasta 30.832 33.467 35.397 36.402 37.960 3 SMP/MTS a Jumlah Sekolah 137 140 145 150 153I 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-60 No Uraian Data Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 - Negeri 65 64 64 64 64 - Swasta 72 76 81 86 89 b Jumlah Guru 3.382 3.366 3.492 3.725 3.316 - Negeri 1.825 1.764 1.777 1.945 1.728 - Swasta 1.557 1.602 1.715 1.780 1.558 c Jumlah Tenaga Non Guru 1.011 1.015 999 1.013 835 - Negeri 650 625 596 574 466 - Swasta 361 390 403 439 369 d Jumlah Siswa 45.434 46.338 46.767 49.228 47.698 - Negeri 28.232 28.357 28.433 28.765 28.838 - Swasta 17.202 17.981 18.334 20.463 18.860 4 Kondisi Bangunan Sekolah* a Jumlah Ruang SD* 3.828 3.912 3.998 4.112 4.192 - Baik 3.317 3.520 3.525 3.577 2.216 - Rusak Ringan 450 348 394 441 1.949 - Rusak Berat 61 44 79 94 3 b Jumlah Ruang SLTP* 1.544 1.583 1.580 2.092 1.267 - Baik 1.440 1.458 1.453 1.970 930 - Rusak Ringan 76 82 99 108 629 - Rusak Berat 28 43 28 14 10 B Pendidikan Luar Sekolah 1 Lembaga Pendidikan Kursus (unit) a Jumlah lembaga 117 61 60 62 56 b Jumlah tutor 358 378 234 183 112 c Jumlah warga belajar 3.344 3.857 2.802 2.281 1.171 2 Sanggar Kegiatan Belajar (unit) a Jumlah kegiatan 6 7 6 6 5 b Jumlah pamong belajar 10 11 10 10 10 3 Kelompok Belajar (unit) a Kejar Paket A fungsional - Jumlah tutor 100 25 25 25 17 - Jumlah kelompok 50 25 25 25 17 - Jumlah warga belajar 500 250 250 250 170 b Kejar Paket A Setara SD - Jumlah tutor 10 7 10 12 46 - Jumlah kelompok 2 3 13 12 15 - Jumlah warga belajar 17 13 120 473 555 c Kejar Paket B Setara SMP - Jumlah tutor 60 50 60 36 67 - Jumlah kelompok 8 8 14 22 18 - Jumlah warga belajar 200 341 559 503 650 d Kejar Paket C Setara SMA - Jumlah tutor 143 51 143 36 95 - Jumlah kelompok 8 9 18 22 19 Jumlah warga belajar 273 649 888 777 1.093 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-61 No Uraian Data Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 4 Play Group/Kelompok Bermain (unit) a Jumlah tutor 1.129 1.121 2.163 353 711 b Jumlah kelompok 245 251 243 82 220 c Jumlah warga belajar 6.935 7.265 9.763 2.718 4.925 5 TPA (unit) a Jumlah tutor 511 530 313 353 320 b Jumlah kelompok 90 98 78 82 83 c Jumlah warga belajar 2.622 3.091 2.842 2.718 2.160 6 Satuan PAUD Sejenis (unit) a Jumlah tutor 1.191 1.290 1.165 794 640 b Jumlah kelompok 296 304 278 211 209 c Jumlah warga belajar 10.517 19.954 20.523 6.295 4.032 C Hasil Pelayanan Publik 1 Angka Partisipasi Kasar (%) a SD 116,90 116,96 116,98 100,04 100,41 b SMP 111,71 112,67 112,71 107,92 101,69 2 Angka Partisipasi Murni (%) a SD 103,96 104,61 105,67 94,17 95,85 b SMP 85,11 85,16 85,91 86,90 84,51 3 Anak Putus Sekolah (jiwa) a SD 8 10 5 0 0 b SMP 8 11 3 7 0 4 Rasio Siswa: Sekolah a TK 56 55,95 53,41 54,43 49,65 b SD 177,59 178,61 180,05 178,03 178,89 c SMP 331,64 330,99 332,53 328,19 311,75 5 Rasio Siswa: Guru a TK 14 14 14 11 13 b SD 16 16 16 15 18 c SMP 13 14 14 13 15 6 Rasio Siswa: Kelas a SD 24 24,32 22,73 23,73 23,34 b SMP 30 29,31 29,73 23,53 30,40 7 Rata-rata Nilai Hasil Belajar a UAN SD 61,67 73,43 70,35 (210,50) 70,14 (210,41) n/a b UAN SMP 60,36 60,47 64,13 (256,50) 66,44 (256,76) n/a 8 Rata-rata Nilai Hasil Belajar Program Kesetaraan a UAN Paket A Setara SD - 55,79 35,14 50,37 n/a b UAN Paket B Setara SMP 33,41 52,33 51,89 47,86 n/a c UAN Paket C Setara SMA 46,69 46,11 50,54 - - 9 Rata-rata Kelulusan (%) a SD 99,47 97,88 97,23 100,00 100,00 b SMP 99,36 97,09 99,08 100,00 100,00 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-62 No Uraian Data Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 10 Persentase guru yang layak mengajar a TK 69,05 73,96 74,53 84,38 83,57 b SD 85,38 89,94 91,34 93,16 92,78 c SMP 87,53 91,30 93,56 94,39 92,60 Catatan : *Pada tahun 2020, berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, jumlah ruang kelas dihitung mendasarkan pada jumlah ruang kelas yang digunakan untuk pembelajaran, sementara pada tahun-tahun sebelumnya dihitung jumlah ruang kelas yang ada. Sumber: Dinas Pendidikan, 2021
1. 1.Fasilitas Pendidikan Selama lima tahun terakhir, jumlah sekolah negeri baik TK, SD maupun SMP, cenderung tetap dan sekolah swasta terdapat tren yang selalu meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah swasta, jumlah murid yang bersekolah di sekolah swasta juga bertambah. Tingkat pemenuhan atas kebutuhan sekolah di suatu wilayah dapat dilihat melalui rasio ketersediaan sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2016-2020, rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan SD/MI sebesar 55, sedangkan rasio ketersediaan sekolah menengah pertama sebesar 32. Untuk kondisi bangunan sekolah SD/MI, sampai tahun 2020, masih terdapat 3 bangunan rusak berat sedangkan untuk sekolah SMP/MTs masih terdapat 10 bangunan rusak berat. Peningkatan kondisi ataupun rehab bangunan sekolah seringkali dilaksanakan dengan anggaran dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus. Namun anggaran ini belum dapat memenuhi kebutuhan rehab yang ada. Sehingga perlu disusun skala prioritas, untuk menentukan sekolah yang akan ditingkatkan lebih dahulu. Sementara untuk tenaga guru yang menjadi kewenangan kabupaten, guru negeri terdapat tren yang menurun disebabkan jumlah guru negeri yang pensiun setiap tahunnya mencapai angka ratusan. Pada tahun 2021, terdapat tambahan guru negeri melalui seleksi CPNS pada tahun 2020. Jumlah guru swasta cenderung stabil, bahkan menunjukkan tren sedikit meningkat. Untuk tenaga non guru negeri juga terdapat tren yang menurun sedangkan untuk non guru swasta cenderung tetap. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-63 Rasio guru dan murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat seberapa cukup ketersediaan guru untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Kemudian dibandingkan dengan ukuran jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2020, rasio guru dan murid SD/MI sebesar 18,00. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa, sehingga rasio guru dan murid SD/MI di Kabupaten Sleman telah melampaui standar yang ditetapkan. Sementara untuk jenjang SMP/MTs rasio guru/murid pada tahun 2020 sebesar 15,00. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 1 (satu) orang guru SMP/MTs mengajar 32 siswa, karena itu rasio guru dan murid SMP/MTs di Kabupaten Sleman telah memenuhi standar. Perhitungan rasio itu tidak hanya terhadap guru-guru negeri (PNS) namun termasuk pula guru tidak tetap (GTT). Yang perlu menjadi perhatian adalah besaran gaji guru swasta masih di bawah upah minimum, padahal guru adalah jabatan profesional yang harus bertanggung jawab dengan keahlian di bidangnya untuk mendidik dan mengajar murid yang nantinya akan menjadi generasi muda dalam membangun nusa dan bangsa.
2. 2.Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah pada fasilitas pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD/MI pada dua tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 99,94%. APS jenjang SMP/MTs, juga mengalami penurunan, menjadi 99,58. Adapun nilai APS secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.27. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-64 Tabel 2. 27 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020 1 APS SD/MI (%) 115,13 116,03 117,11 100,90 99,94 2 APS SMP/MTs (%) 115,53 112,16 114,65 106,21 99,58 Sumber : Dinas Pendidikan, 2021 APS jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs berada di bawah angka 100, artinya bahwa ada penduduk usia sekolah yang belum tertampung di sekolah yang tersedia atau ada penduduk usia sekolah bersekolah di luar wilayah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019, APS menurun karena adanya regulasi zonasi pada sekolah negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah di wilayah Kabupaten Sleman diminati oleh penduduk luar wilayah. Harapannya, mereka memilih sekolah di Sleman karena kualitas di Sleman lebih baik dari sekolah di wilayahnya.
3. 3.Anak Putus Sekolah Putus sekolah adalah usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kasus putus sekolah jenjang SD ditunjukkan pada Gambar 2.27. Sumber: Dinas Pendidikan, 2021 Gambar 2. 27 Perkembangan Jumlah Kasus Putus Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Data tersebut merupakan data tahunan dari data pokok pendidikan, bukan data kumulatif. Berdasarkan data pokok pendidikan pada tahun 2020 tidak ada anak putus sekolah. Sementara, angka kumulatif putus sekolah dan tidak sekolah yang telah dikumpulkan melalui pendataan sebanyak 890 anak. Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena alasan anak putus sekolah sangat variatif dan spesifik kasus per kasus, tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi yang menjadi penyebab putus sekolah, antara lain yang 8 10 5 0 0 8 11 3 7 0 0 2 4 6 8 10 12 2016 2017 2018 2019 2020 SD SMP • • 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-65 bersangkutan merupakan anak berkebutuhan khusus, anak tidak ingin bersekolah, anak telah bekerja dan menikah, anak berhadapan dengan bantuan hukum, mengalami kekerasan, terkena dampak bencana, ada kendala akses transportasi, anak berada pada kondisi sosial dan pergaulan kurang mendukung serta anak tidak memiliki akta kelahiran. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah adalah dengan membentuk Tim Satgas Putus Sekolah sesuai Keputusan Bupati Sleman Nomor 39.2/Kep.KDA/A/2020 tentang Satuan Tugas Pendataan dan Penanganan Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah dan Tidak Sekolah serta menyediakan beasiswa retrieval. Tim Satgas Putus Sekolah bertugas untuk mencoba mengurai dan mencari penyebab permasalahan anak tidak dan putus sekolah serta mencari solusi atas penyebab dan keinginan anak tersebut. Kemudian, solusi ditangkap oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Beasiswa retrieval adalah beasiswa yang disiapkan untuk mencegah anak putus sekolah karena faktor ketidakmampuan menyediakan biaya sekolah. Pada waktu-waktu yang akan datang, diperlukan suatu kebijakan yang lebih komprehensif dalam penanganan anak putus sekolah supaya tidak menimbulkan permasalahan sosial yang lain. 2.3.1.1.2 Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata, mudah dan murah. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan disajikan sebagai berikut. Pada tahun 2020, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, terdapat 57 kasus kematian bayi dari 12.871 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 4,43 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal tercatat sebesar 3,19 pada tahun 2019 , dan mengalami peningkatan pada tahun 2020, menjadi sebesar 3,42. Angka kelangsungan hidup bayi mengalami fluktuasi, tercatat 995,57, dan merupakan angka terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Yang mempengaruhi AKB antara lain keterbatasan SDM dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan kehamilan dan persalinan sesuai standar pelayanan dan penanganan komplikasi dan kegawatdaruratan. Kasus kematian bayi tersebut terdiri dari kematian neonatal (kematian bayi sebelum berumur satu bulan) dan kematian post neonatal (kematian bayi berumur setelah satu bulan tetapi kurang dari satu tahun). Kematian bayi 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-66 disebabkan oleh asfiksia, berat badan lahir rendah (BBLR), berat badan lahir sangat rendah (BBLSR), kelainan konginetal, sepsis, pneumonia, kelainan saluran cerna, prematur, dan lain-lain. Hal ini menjadi penyebab utama angka kasus kematian balita. Selain hal tersebut di atas, pola dan gaya hidup negatif remaja sekarang yang berimplikasi pada meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menambah kasus kematian bayi. Hal ini ditengarai dengan ditemukannya beberapa kasus aborsi pada kehamilan yang tidak diinginkan dan kelahiran yang tidak terfasilitasi/aborsi. Penyelesaian kasus ini seharusnya melibatkan multisektor dan multipihak, karena kasus ini terjadi bukan semata-mata persoalan di bidang kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, kematian balita pada tahun 2020 sebanyak 63 kasus dari 12.871 kelahiran hidup. Sebenarnya, jumlah kasus kematian balita tahun 2019 sama dengan tahun 2020, namun karena jumlah kelahiran pada tahun 2020 lebih sedikit dibanding jumlah kelahiran tahun 2019, maka angka kematian balita tahun 2020 menjadi lebih tinggi. Adapun penyebab kematian balita antara lain adalah keterlambatan mendeteksi kelainan genetik dan tumbuh kembang balita, keterlambatan penanganan penyakit komplikasi balita, serta keterlambatan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan. Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 8 kasus. Hanya saja jumlah kelahiran hidup sebagai penyebut, turun menjadi 12.871 kelahiran hidup, dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 62,16 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh preeklampsia berat, sepsis, leptospirosis serta penyakit bawaan ibu, seperti jantung dan hipertensi. Beberapa hal di atas menjadi indikasi bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi dan dan ibu sejak remaja. Pemantauan kesehatan anak perempuan remaja, dilakukan dengan pemantauan pencegahan anemia pada remaja sebagai calon ibu dan sosialisasi gerakan masyarakat sehat (GERMAS). Untuk calon ibu atau ibu hamil kekurangan energi protein, pemenuhan nutrisi, khususnya protein, difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan memberikan asupan telur kaya protein. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak terus ditingkatkan. Pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan itu sendiri. Sampai tahun 2020, rasio posyandu per satuan balita adalah 27,61, meningkat dari 22,78 di tahun 2019. Adapun rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-67 tahun 2020 meningkat sebesar 0,20 dari 0,18 tahun 2019. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan tingkat satu per 16.000 penduduk adalah 2,01. Sedangkan rasio rumah sakit per satuan penduduk stagnan sebesar 0,03 sejak tahun 2016 dan rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk mencapai 2,70 pada tahun 2020. Jumlah fasilitas ini disertai dengan rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1,49 di tahun 2020, sementara di tahun 2019 tercatat sebesar 1,28. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 1,79 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,55. Pada tahun 2020, cakupan layanan penderita diare yang ditangani tercatat sebesar 19.989 kasus atau 68,6% dari target. Kasus penyakit diare lebih banyak disebabkan karena kurangnya hygiene sanitasi, perilaku masyarakat dalam mengelola makanan dan minuman, seperti jajanan makanan dan minuman yang kurang memperhatikan aspek kebersihan, serta belum optimalnya budaya cuci tangan pakai sabun (CTPS). Pada indikator prevalensi HIV/AIDS, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 113 kasus (0,01% dari total populasi). Karena itu, dilaksanakan survei pada masyarakat rawan (resiko tinggi) antara lain wanita pekerja seksual kosial, pekerja salon, dan panti pijat. Adapun gambaran kondisi kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut. Tabel 2. 28 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 3,11 4,25 4,11 3,96 4,43 2 Angka kelangsungan hidup bayi 996,89 995,79 995,89 995,91 995,57 3 Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 3,47 4,35 4,32 4,53 4,89 4 Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 2,40 3,49 2,59 3,19 3,42 5 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 56,58 43,23 50,44 59,43 62,17 6 Rasio posyandu per satuan balita 24,64 23,99 22,07 22,78 27,61 7 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,15 0,16 0,16 0,18 0,20 8 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 9 Rasio dokter per satuan penduduk 1,04 1,22 1,47 1,28 1,49 10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1,29 2,19 1,82 1,55 1,79 11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100% 99,99% 100% 99,99% 99.98% 13 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% 100% 100% 100% 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-68 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 15 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 97,29% 97,25% 95,38% 89,83% 79,35% 16 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 1,77 5,36 1,28 3,94 0 17 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 36,06% 35,88% 39,18% 47,81% 33,73% 18 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 33,49% 16,13% 30,88% 26,21% 37,91% 19 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 69,23 79,41 96 104.21 71,86 20 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 0,278 0,376 3,024 1,961 3.611 22 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 33,49% 16,13% 30,88% 26,21% 37,91% 23 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 87% 85,01% 86,59% 87,88% 87,21% 24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% 100% 100% 100% 100% 25 Penderita diare yang ditangani 63% 53,96% 59,19% 82,34% 69,13% 26 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0% 0% 0,01% 0,01% 0,01% 27 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100% 100% 100% 100% 28 Cakupan kunjungan bayi 93% 96,58% 91,33% 90,77% 74,76% 29 Cakupan puskesmas 147% 147,06% 147,06% 147,06% 147,06% 30 Cakupan pembantu puskesmas 80% 80,23% 81,40% 81,40% 81,40% 31 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95% 100% 100% 92,64% 97,91% 32 Cakupan pelayanan nifas 96% 96,3% 96,22% 96,53% 95,55% 33 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 34 Cakupan pelayanan anak balita 100% 97,63% 90,69% 99,99% 72,20% 35 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100% 100% 97,09% 98,46% 98,85% 36 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 99,74% 100% 99,93% 42,20% 37 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100% 100% 100% 100% 38 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 79% 100% 100% 100% 100% 39 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 40 Angka harapan hidup 74,63 74,63 74,69 74,77 74,81 41 Presentase balita gizi buruk 0,46% 0,48% 0,52% 0,51% 0,54% 42 Presentase balita gizi kurang 7,43% 7,12% 7,32% 7,66% 5,98% 43 Cakupan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-69 menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Upaya kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Sleman diharapkan semakin meningkat dengan didapatkannya sertifikat ISO dan akreditasi terhadap 25 puskesmas dan 2 RSUD. Pada tahun 2018, Sleman sudah mencapai universal health coverage (UHC). Dengan adanya kebijakan penon-aktifan jaminan kesehatan atas penerima biaya iuran BPJS Kesehatan dari APBN, pada bulan Agustus tahun 2019, Sleman tidak dapat mencapai UHC (95%), hanya mencapai 90,49%. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, banyak terjadi PHK sehingga para pekerja tersebut tidak bisa memenuhi premi BPJS Sleman. Hal ini berakibat pada turunnya angka UHC, menjadi 88,74%. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman untuk bisa mencapai UHC lagi, dengan cara meningkatkan kepesertaan BPJS secara mandiri. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sleman menambah cakupan kepesertaan BPJS menggunakan dana APBD Kabupaten. Sejak awal tahun 2020, seluruh wilayah di Indonesia terdampak pandemi virus COVID-
4. 19.Sampai dengan tanggal 27 Mei 2021, kondisi kasus COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 15.932 jiwa dengan pasien sembuh sebanyak 14.571 jiwa dan pasien meninggal sebanyak 469 jiwa. Pada bulan Januari 2021, fatality rate naik menjadi 2,05% dari bulan Desember 2020 yang sebesar 1,5%, akibat peningkatan kasus kematian. Recovery rate atau angka kesembuhan masih dibawah 80%. Tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi lebih dari 70%. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain dengan membentuk satgas dari level kabupaten sampai dengan padukuan, bahkan di setiap perangkat daerah serta melakukan refocusing anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19, pemenuhan APD tenaga kesehatan dan masyarakat dan pengadaan mobil PCR. Penanganan utama COVID 19 yaitu dengan melakukan tes (testing), penelurusan kontak erat (tracing) dengan RDT dan uji swab dan perawatan pada pasien COVID-19 (treatment). Pemerintah Kabupaten Sleman menunjuk 25 Puskesmas sebagai garda terdepan fasilitas kesehatan pertama penanganan COVID 19, 13 RS rujukan antara dan 12 RS rujukan. Masyarakat yang tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah disediakan shelter Asrama Haji, shelter Rusunawa Gemawang, Universitas Islam Indonesia (UII), asrama mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Rumah Sakit Lapangan di Depok serta shelter lainnya. Pembiayaan pasien COVID-19 yang tidak dapat dijamin oleh jaminan kesehatan nasional (JKN) juga difasilitasi oleh Pemerintah 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-70 Kabupaten Sleman melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS). Adapun sebaran kasus per kapanewon dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2. 29 Sebaran Pasien COVID-19 per Kapanewon (per 22 Juli 2021) No Kapanewon Konfirmasi (PCR) Sembuh (PCR) Meninggal Konfirmasi (PCR) Konfirmasi (Antigen) Sembuh (Antigen) Meninggal Konfirmasi (Antigen) Zona Covid 1 Gamping 2.633 1.600 118 104 - 17 Level 4 2 Godean 1.849 1.359 91 119 - 15 Level 2 3 Moyudan 621 466 23 56 1 8 Level 4 4 Minggir 615 419 26 15 - 6 Level 2 5 Seyegan 1.040 818 37 326 - 11 Level 3 6 Mlati 3.280 2.136 98 218 5 31 Level 4 7 Depok 5.601 4.388 182 1.785 7 39 Level 4 8 Berbah 1.297 903 62 55 - 23 Level 4 9 Prambanan 974 660 52 22 - 7 Level 4 10 Kalasan 2.160 1.645 105 320 5 19 Level 4 11 Ngemplak 2.100 1.576 60 251 6 14 Level 3 12 Ngaglik 3.395 2.191 107 197 - 19 Level 3 13 Sleman 2.001 1.133 72 57 - 19 Level 4 14 Tempel 1.505 1.109 57 576 14 20 Level 4 15 Turi 864 465 34 77 - 12 Level 4 16 Pakem 948 653 19 25 - 8 Level 2 17 Cangkringan 417 295 16 17 - 4 Level 3 Jumlah 31.300 21.816 1.159 4.220 38 272 Sumber: corona.slemankab.go.id Sampai dengan 18 Juli 2021, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, cakupan vaksinasi untuk penduduk yang sudah vaksin ke-1 sebanyak 291.375 (33,2%) dan vaksin ke-2 sebanyak 134.109 (15,3%). Meskipun pemerintah telah melakukan tindakan penanggulangan COVID-19, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain tentang keberlangsungan pengobatan pasien, kunjungan pasien penyakit tidak menular yang seharusnya berkunjung rutin tidak dapat dipenuhi, serta kinerja kesehatan sesuai SPM tidak terpenuhi karena adanya pembatasan kunjungan RS (tidak terpenuhinya kunjungan ibu hamil, pemantauan kesehatan pendidikan dasar, cakupan pelayanan lansia, ODGJ dan lain sebagainya). Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan layanan luring menurun akibat pandemi. Oleh karena itu, perlu menerapkan inovasi baru terkait palayanan kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk menekan peningkatan permasalahan kesehatan lain di luar COVID-19. Salah satu yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah layanan kesehatan menggunakan WAG. Untuk tambahan makanan ibu hamil, dilakukan oleh ibu-ibu kader posyandu. Inovasi lainnya adalah puskesmas melakukan beberapa layanan kesehatan melalui daring. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-71 2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya jalan, drainase, saluran irigasi penyediaan air minum dan rumah ibadah. Tabel 2. 30 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Panjang jalan (km)
a.Jalan nasional 61,66 61,66 61,66 61,66 61,66
b.Jalan propinsi 138,43 138,43 138,43 138,43 138,43
c.Jalan kabupaten 699,5 699,5 699,5 699,5 699,5
c.Jalan lingkungan/poros desa 2046,50 2046,50 2.046,50 2.046,50 2.046,50 2 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,523631 0,5325 0,5356 0,6678 0,65804
a.Kondisi jalan (km) - Baik 366,28 372,5 374,65 467,1 460,30 - Sedang 234,2 239,87 241,05 148,95 155,85 - Rusak ringan 68,7 70,22 59,7 38,35 38,20 - Rusak berat 30,32 16,91 24,1 45,1 45,15
b.Proporsi Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 0,5208 0,5325 0,5356 0,6678 0,6580
c.Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,000648 0,000648 0,000661 0,000580 0,000580
d.Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) 73,14 87,54 88,02 88,07 88,08 3 Persentase jalan kabupa-ten dengan trotoar atau saluran drainase (%) n.a n.a 28,42 29,98 31,73
a.Panjang drainase (km) n.a n.a 198,814 209,697 221,920 - Baik 92,048 135,294 185,658 - Sedang 53,939 21,576 12,246 - Rusak 52,827 52,827 24,016
b.Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) 6,14 9,63 46,30 64,52 83,66 3 Rasio jaringan irigasi 0,0339 0,0393 0,0480 0,0241 0,0241
a.Panjang saluran irigasi (km) 739,893 869,984 436,198 436,198
b.Kondisi saluran irigasi (km) - Baik 597,080 333,380 440,420 484,163 366,352 - Sedang 116,909 82,457 160,518 103,704 144,907 - Rusak ringan 20,714 181,643 269,046 213,663 34,256 - Rusak berat 5,190
c.Persentase irigasi kabupaten dlm kondisi baik (%) 63,79 67,54 63,48 72,94 74,52
d.Rasio jaringan irigasi 0,339 0,393 0,048 0,0241 0,0241 4 Persentase penduduk berakses air minum (%) 100 100 100 100 100 5 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan 26,63 29,52 31,79 34,82 35 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-72 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%) 6 Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk n.a n.a n.a 22,183 22,183 7 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%) 4,60 9,30 10,55 10,55 6,48 8 Jumlah bangunan ber IMB 122.733 124.795 128.175 133.617 140.557 9 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) n.a n.a n.a 43,78 % 10 Sertifikat Laik Fungsi 7 buah 6 buah 36 buah 280 buah 404 buah Sumber: DPUPKP, DPMPPT, 2021 Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Kondisi jalan baik adalah jalan dengan permukaan jalan yang ditambal kurang dari 10% dan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan minimal 40 km/jam. Panjang jalan kabupaten adalah 699,50 km dengan 320 ruas jalan. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2020 hanya 460,3 km (65,804%) yang kondisinya baik, 155,85 km kondisi sedang, 38,2 km kondisi rusak ringan, dan 45,15 km kondisi jalan rusak berat. Kondisi ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Hal disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID- 19, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kondisi jalan kabupaten kondisi mantap, pada tahun 2020 adalah 88,08%. Angka ini merupakan gabungan dari jalan kondisi baik dan sedang. Peningkatan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa menjadi lebih rendah. Salah satu yang dilakukan untuk memperkecil hambatan adalah mengurangi hambatan samping pada ruas jalan. Selain itu, kondisi jalan juga dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan. Indikator jalan lainnya adalah rasio panjang jalan per jumlah penduduk. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Penghitungan rasio dalam hal ini dilakukan sesuai porsi/kewenangan. Panjang jalan yang ada relatif tetap, sesuai SK jalan yang ditetapkan, sedangkan jumlah penduduk selalu bertambah. Hal ini mengakibatkan rasio panjang jalan mengalami tren menurun. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 0,00058. Rendahnya rasio panjang jalan per jumlah penduduk dapat menimbulkan persoalan lalu lintas pada 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-73 beberapa ruas, seperti kemacetan lalu lintas, sehingga selain peningkatan jaringan jalan juga diperlukan suatu manajemen rekayasa lalu lintas. Peningkatan kapasitas jalan dilakukan dengan upaya pelebaran jalan untuk lokasi yang masih memungkinkan dilakukan pelebaran. Tahun 2018, Dinas PUPKP menyusun dan mengusulkan kembali perubahan fungsi jalan (termasuk penambahan ruas) yang sampai saat ini masih dalam proses pengambilan keputusan tingkat DIY/kementerian. Upaya mengatasi rendahnya rasio jalan disesuaikan dengan porsi/kewenangan masing-masing. Jumlah jembatan di Kabupaten Sleman yang berada di ruas jalan kabupaten sebanyak 385 buah, dengan 135 jembatan kondisi baik, 162 jembatan kondisi sedang, 60 jembatan kondisi rusak ringan, 25 jembatan rusak berat, dan 3 jembatan runtuh. Konektivitas jalan kabupaten juga baik, semua ruas jalan kabupaten saling terhubung, bahkan mendukung akses jalan di atasnya (jalan provinsi, jalan nasional). Untuk meningkatkan kelancaran mobilitas serta distribusi barang dan jasa, perlu terus dilaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Peningkatan jalan yang dilaksanakan adalah peningkatan struktur/perkuatan jalan dan peningkatan kapasitas dengan menambah lebar jalan sesuai standar (badan jalan 5 m, rumija 9 m). Drainase merupakan pendukung prasarana jalan di Kabupaten Sleman, terutama di wilayah perkotaan. Drainase yang dihitung adalah drainase sepanjang jalan kabupaten. Pada tahun 2020, panjang drainase sebesar 221,920 km dengan 277 ruas drainase. Pada tahun 2020, DPUPKP Kabupaten Sleman membangun saluran drainase sepanjang 3.077,35 meter di 17 lokasi. Drainase berkondisi baik tercatat sebesar 185,658 km dan kondisi sedang sebesar 12,246 km. Drainase diperlukan untuk mencegah terjadinya genangan dan aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. DPUPKP Kabupaten Sleman melaksanakan pemeliharaan rutin saluran drainase dengan target 30.000 meter setiap tahunnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman merupakan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah membangun jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian tersebut. Meskipun luas lahan pertanian ini berkurang setiap tahunnya karena alih fungsi lahan. Daerah irigasi di Kabupaten Sleman berjumlah 875 unit. Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, telah divalidasi dan masuk dalam database DI mencapai 436,198 km. Kondisi saluran irigasi terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Persentase irigasi dalam kondisi baik diukur dengan melihat kondisi satu kesatuan DI dari hulu ke hilir, mulai dari bendung, saluran 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-74 pembawa, bangunan penunjang dan bangunan air lainnya. Jaringan irigasi dengan kondisi baik pada tahun 2020 tercatat sebesar 366,352 km. Mulai pada tahun 2017, terkait adanya perubahan kewenangan Daerah Irigasi terdapat perbedaan data antar pemangku kewenangan dimaksud. Sedangkan pada tahun 2021 baru dilaksanakan pendataaan Daerah Irigasi dan jaringan kewenangan kabupaten melalui e-Paksi (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi). Selain air untuk irigasi, yang menjadi kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau air minum. Seluruh penduduk tanpa terkecuali sudah dapat mengakses air minum. Meskipun akses air minum sudah mencapai 100%, namun capaian ini belum memperhitungkan kecukupan air minimal 60 liter per orang per hari untuk perdesaan dan minimal 120 liter per orang per hari untuk perkotaan serta belum memperhatikan kualitas air dan belum memperhatikan akses per rumah tangga (SR). Sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman memanfaatkan air tanah daripada air permukaan/sumur sebagai sumber air bersih. Adapun penduduk yang dilayani oleh jaringan air minum perpipaan yang disediakan oleh PUDAM, sampai tahun 2020, sebanyak 35%. Pada anggaran tahun 2021, Kabupaten Sleman melalui Dinas PUPKP dan PUDAM, akan membangun konstruksi jaringan air bersih di wilayah Prambanan bagian atas (daerah langka air) dalam rangka meningkatkan cakupan layanan SR PUDAM. Kabupaten Sleman saat ini memiliki 2 buah tempat pemakaman umum (TPU) Seyegan dan Madurejo, Prambanan. Daya tampung kedua TPU tersebut sampai saat ini adalah 26.768 lubang. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah 22,183%. Kondisi di kedua TPU tersebut sebagai berikut:
1. 1.TPU Seyegan dengan luas 5,1 Ha, luas efektif 3,6 Ha memiliki kapasitas kurang lebih 5.000 (maksimal 7.600) satuan ruang makam (SRM) dengan ukuran 2,25 x 1,25 m2. Saat ini terisi 650 jenazah umum, korban merapi 124 jenazah dan sudah dipesan 406 lubang. Rata-rata jenazah umum per tahun 120 (di luar Covid) Masih terdapat sisa kapasitas kurang lebih 3.700 SRM.
2. 2.TPU Prambanan, luas 7,1 Ha (luas efektif kurang lebih 6 Ha) kapasitas kurang lebih 5.000 s/d 9.600 SRM. Kapasitas maksimal 18.000 SRM ukuran 2,25 x 1,25 m2 (apabila belum dikurangi jalan dan space terbuka antar cluster). Jenazah umum sampai saat ini 227 jenazah. Jenazah korban Covid sampai saat ini sebanyak 180 jenazah. Masih terdapat sisa kapasitas lebih dari 4.500 SRM. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-75 Untuk indikator penanganan sampah di perkotaan secara keseluruhan menjadi tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan asumsi produksi sampah per orang per hari, sampah yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 702 ton per hari. Meskipun data yang didapatkan tidak seakurat asumsi. Ada beberapa penanganan sampah yang dilakukan, yaitu ditimbun/dibakar, dibuang ke pembuangan sampah (TPA), dan didaur ulang. Pada tahun 2020, sampah yang diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar dan Swasta sebanyak 1 234,34 m 3 /hari (33,38%) dan sampah yang dikurangi/dimanfaatkan (dibuat kompos dan didaur ulang) sebanyak 158,14 m 3 /hari (22,53%). Untuk wilayah perdesaan, sampah sering kali ditimbun atau dibakar, karena masih luasnya pekarangan. Dari total timbulan sampah, sampah yang tertangani sebesar 55,91%. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 89,02 %. Terlebih dengan diadakannya proper (program penilaian peringkat kinerja perusahaan) bagi perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman. Jumlah prasarana dan sarana persampahan yakni armada 37 unit, transfer depo sebanyak 17 unit, TPS3R 25 unit dan TPS sebanyak 34 unit. Jejaring pengelola sampah mandiri (JPSM) di Kabupaten Sleman sebanyak 232 kelompok. Sampai saat ini sampah masih merupakan masalah di Kabupaten Sleman karena belum semuanya mendapatkan penanganan yang baik, pelayanan persampahan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Di wilayah perkotaan sebagian sudah dilayani oleh swasta sementara di wilayah perdesaan masih ditangani sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penanganan sampah dari sumber (hulu) sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir). Penanganan di sumber dengan mengurangi produk sampah yang akan dikirim ke tempat pengolahan akhir dengan melakukan pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah. Penanganan sampah di hilir dengan memanfaatkan teknologi, seperti sanitary landfill serta teknologi pembakaran sampah. Dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran air dan tanah, Pemerintah Kabupaten Sleman mengelola air limbah domestik. Volume timbulan limbah sebesar 86.393,28 m 3 /hari. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat KK dengan akses aman sebesar 20,36%, KK dengan akses layak sebesar 76,50%, dan KK tanpa akses sebesar 3,14% atau 11.318 KK. Sampai dengan tahun 2020, sambungan rumah (SR) IPAL Sewon berjumlah 3.868 SR, SPALDS sebanyak 3.143 unit, SPALDT sebanyak 144 unit, IPAL kawasan 1 unit dengan 672 SR, dan IPLT 1 unit dengan daya tampung 25 m 2 . 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-76 Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039, Kabupaten Sleman mempunyai Cagar Alam Batu Gamping di Kapanewon Gamping dengan luas 0,06 ha dan Taman Nasional Gunung Merapi di Kapanewon Turi, Cangkringan, dan Pakem di Kabupaten Sleman, dengan luas 2.047,62 ha. Satuan ruang strategis kasultanan di Kabupaten Sleman, meliputi:
a.Masjid Pathok Nagoro. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan ekonomi skala masyarakat, wisata budaya dan sejarah, serta pendidikan dan pengembangan budaya. Membangun bangunan baru dengan arsitektur yang tidak selaras dengan arsitektur kawasan tersebut tidak diperbolehkan;
b.Gunungapi Merapi. Kegiatan yang diperbolehkan adalah budi daya hutan, budi daya pertanian, wisata alam, pendidikan dan penelitian serta budi daya permukiman dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dengan intensitas sedang sampai tinggi, penambangan terbuka ataupun kegiatan lain yang berpotensi merubah bentang alam serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; serta
c.Candi Prambanan - Candi Ijo. Kegiatan yang diijinkan adalah kegiatan wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, bangunan pendukung fungsi kawasan tersebut serta fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak. Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan serta berpotensi mengurangi luas kawasan tidak diperbolehkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, indikator suburusan penataan ruang adalah informasi penataan ruang, penyediaan RTH publik serta rasio bangunan ber-IMB dan SLF. Indikator pada informasi penataan ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang RTR wilayah kabupaten dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja tanpa dipungut biaya. Rasio perhitungannya didasarkan pada jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten Sleman pada akhir tahun pencapaian SPM dibagi dengan jumlah kumulatif peta analog/digital yang seharusnya tersedia. Setiap Kapanewon juga telah memiliki kajian akademik rencana detail tata ruang, meskipun belum ada satu pun yang ditetapkan dalam perda. Untuk pelaksanaan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-77 penataan ruang dapat mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang merupakan gabungan ketujuh belas rencana detail dan peraturan bupati. Pada tahun 2020 juga telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 3 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040. Informasi terkait penataan ruang yang dapat diakses melalui website http://simtaru.slemankab.go.id/. Oleh karena itu, perlu upaya percepatan penyusunan baik rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah rencana tata ruang guna mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dengan menetapkan target ketersediaan RTRW dan RRTR setiap tahunnya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang akan mempercepat proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Persetujuan substansi dibatasi selama 20 (dua puluh) hari setelah pembahasan lintas sektor. Sesuai dengan pasal 24 ayat (3), jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan. Penyediaan RTH publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, proporsi RTH pada wilayah perkotaan sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Sampai dengan tahun 2020, luasan RTH publik yang dikelola sebesar 885,70 ha atau 30,12% dari 2.940,2 ha, sedangkan luas RTH privat belum tersedia datanya. Keberadaan RTH ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Oleh karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Dengan pengelolaan yang baik, ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga akan terjamin. Perkembangan luasan RTH Publik Tahun 2017 -2020 tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2. 31 Luasan RTH Publik Tahun 2017-2020 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021 Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam No RTH 2017 2018 2019 2020 1 Luasan RTH Publik yang dikelola (ha) 658,47 883,60 885,01 885,70 2 Persentase Luasan RTH Publik yang dikelola (%) 22,40 30,05 30,10 30,12 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-78 pengurangan suhu pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah areal yang tertutup pohon sehingga kualitas lingkungan dapat meningkat baik secara lokal, regional maupun global. Indikator lainnya adalah rasio IMB yang dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan pada tahun tertentu dibanding dengan bangunan pada tahun tertentu. Total jumlah bangunan ber-IMB mulai tahun 1979 sampai tahun 2019 sebanyak 133.617 bangunan, dan bertambah 6.940 ijin pada tahun 2020. Rasio IMB pada tahun 2019 sebesar 43,78 % dengan asumsi banyaknya bangunan 305.172 unit. Data bangunan keseluruhan masih dalam proses pendataan. 2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100%. Pada tahun 2020, cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 99,86%. Sisanya merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2.146 rumah dari jumlah keseluruhan RTLH sebanyak 11.602 rumah. Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut. Upaya Penanganan RTLH Kabupaten Sleman didukung dengan menggunakan dana APBN (BSPS), APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), Corporate Social Rensponsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan peningkatan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau. Tabel 2. 32 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 99,61 98,51 99,15 99,68 99,86 2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) 93,34 89,28 90,99 99,68 99,37 3 Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%) 15,51 48,89 78,89 87,64 87,64 4 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%) n.a. 30,04 0,085 0,00025 0,0011 5 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%) 70,30 99,57 99,72 99,92 99,93 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2021 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau ini menghitung jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah layak huni 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-79 dan terjangkau dibagi jumlah rumah tangga MBR. Ada 2 (dua) jenis MBR, yaitu rumah tapak dan rumah vertikal. Kriteria untuk masyarakat yang tinggal di rumah tidak bertingkat (rumah tapak) adalah memiliki penghasilan dibawah Rp4.000.000,00 dengan catu listrik dibawah 1.300 KWH dan pada bangunan bertingkat/khusus berpenghasilan dibawah Rp7.000.000,00. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2020 tercatat 99,37%. Naik turunnya angka ini disebabkan oleh kondisi status kepemilikan rumah yang umumnya berupa sewa. Melalui sumber pendanaan APBN, DAK, APBD provinsi, APBD kabupaten dan dana TJSP, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan cakupannya. Di wilayah Kabupaten Sleman, keberadaan kawasan kumuh tidak terlalu mendominasi. Berdasarkan basis data SK Kumuh Tahun 2016, sampai dengan tahun 2020 kawasan kumuh yang tertangani sebesar 87,64%. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai. Untuk mengurangi kawasan kumuh, perlu terus dilakukan penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan. Dalam rangka percepatan penanganan kumuh, Kabupaten Sleman menyusun SK Bupati Sleman Nomor 93.3/Kep.KDH/A/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sleman, yang memuat lokasi perumahan dan permukiman kumuh seluas 96,61 ha di 17 lokasi. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana umum (PSU) pada tahun 2020 adalah 99,93%. PSU merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman serta fasilitas dan kelengkapan penunjang yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomiUntuk itu, penanganan dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. 2.3.1.1.5 Kententeraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga berkoordinasi dengan BIN, intel kodim, intel kejaksaan, dan intel polres melalui forum kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan memperkuat Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Hal ini karena masyarakat Sleman merupakan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-80 masyarakat multikultur, terlebih dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik, sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan. Agar iklim daerah kondusif, Pemerintah Kabupaten Sleman selalu melakukan pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Selain itu, komunitas intelejen dan setiap individu masyarakat harus membangun deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat. Hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah. Pada tahun 2020, ada 3 (tiga) orang Polisi Pamong Praja Terampil Penyelia, 4 (empat) orang Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana Lanjutan dan 28 (dua puuh delapan) orang Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana. Jumlah jaga warga mencapai 156 kelompok. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Sleman tercatat sebesar 1,12. Petugas linmas bertanggung jawab terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal/lingkungan. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 100% di tahun 2020 dapat diselesaikan secara efektif. Terkait klitih, Satpol PP telah mengefektifkan patroli wilayah (patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat) sehari 3 (tiga) kali selama 12 bulan atau 1.095 kali, operasi vandalisme dan operasi penanganan kerawaban, terutama untuk jam-jam rawan terjadinya aksi klitih dan di wilayah-wilayah yang rawan sering terjadinya aksi klitih. Cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tahun 2020 masih tetap pada angka 36,08%. Cakupan ini merupakan sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). Hal ini berdasarkan pada luas wilayah potensi kebakaran Kabupaten Sleman 554,35 km² dan wilayah manajemen kebakaran 5,6 km². Kabupaten Sleman telah membangun WMK wilayah barat di Kapanewon Godean. Untuk meningkatkan nilai WMK, telah diusulkan untuk membentuk WMK wilayah timur dan tengah di Kapanewon Depok. Meskipun demikian, kondisi ini telah diimbangi dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran. Pada tahun 2020, kejadian kebakaran yang dapat ditangani sesuai waktu sebesar 95%. Angka ini turun jika dibandingkan tahun 2019, sebesar 100%. Kondisi jalan dan traffic yang padat, serta penutupan beberapa ruas jalan utama menjadi faktor penghambat laju/kecepatan mobil damkar, sehingga menambah waktu tempuh menuju lokasi kebakaran. Padahal faktor tersebut merupakan faktor di luar kendali pemadam kebakaran. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-81 Selain kondisi jalan, pada beberapa lokasi kebakaran, akses jalan cukup sempit, sementara mobil pemadam kebakaran berukuran/berkapasitas besar, sehingga tidak bisa mendekat ke lokasi kebakaran. Faktor lainnya adalah kemampuan personil damkar yang terbatas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas personil damkar terkait pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya untuk personil yang berstatus sebagai tenaga non-PNS. Sementara itu, untuk indikator penegakan Perda, setiap tahunnya selalu mencapai 100%, dihitung dari jumlah laporan yang ditangani terhadap laporan pengaduan yang masuk. Tabel 2. 33 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 0,86 0,86 0,93 1,12 1,12 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) 100% 100% 100% 100% 100% 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 18,04% 36,08% 36,08% 36,08% 36,08% 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 84,61% 97,14% 78,79% 100% 95% 5 Persentase penegakan perda 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021 Untuk menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan program peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penambahan jumlah polisi pamong praja. 2.3.1.1.6 Sosial Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Menurut Kementerian Sosial RI, PMKS tercatat ada 26 jenis. Jenis PMKS komunitas adat terpencil tidak ada di Kabupaten Sleman, namun menambahkan jenis PMKS anak yang menjadi KTK atau diperlakukan salah dan keluarga bermasalah sosial psikologis. Untuk lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-82 Tabel 2. 34 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Jenis PMKS Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Anak dengan bantuan hukum - 87 41 26 - 2 Anak balita terlantar 366 260 142 144 141 3 Anak terlantar 3.655 3.283 2.784 2.756 2377 4 Anak jalanan 62 58 20 20 12 5 Anak dengan kedisabilitasan n/a 628 427 526 592 6 Anak yang menjadi KTK atau diperlakukan salah 5 8 9 207 4 7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus n/a n/a n/a n/a n/a 8 Lanjut usia terlantar 7.289 7.182 6.600 6.813 7.466 9 Penyandang disabilitas 6.098 6.041 6.079 6.446 6.891 10 Tuna susila 70 89 85 76 66 11 Gelandangan 58 65 60 64 26 12 Pengemis 24 34 33 33 23 13 Pemulung 84 106 104 105 90 14 Kelompok minoritas n/a n/a n/a n/a n/a 15 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan / BWBLP 21 31 20 16 12 16 Korban penyalahgunaan napza/KPN n/a 199 191 n/a 171 17 Korban tindak kekerasan 185 235 223 207 169 18 Pekerja migran bermasalah sosial n/a 104 94 125 103 19 Anak yang berhadapan dengan hukum n/a 87 41 26 - 20 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) n/a 915 1.046 1.175 n/a 21 Korban bencana alam n/a n/a 21 n/a 210 22 Korban bencana sosial n/a n/a n/a n/a 3.301 23 Keluarga bermasalah sosial psikologis 1.430 1.401 1.379 1.475 1.387 24 Fakir miskin 46.356 101.433 146.906 142.779 134.815 25 Korban Trafficking n/a n/a 1 n/a n/a 26 PRSE 2.705 2.499 2.435 2.435 2.652 27 Tuna susila 70 89 85 76 66 Sumber: Dinas Sosial, 2021 Dalam mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), diperlukan kerja sama dari semua pihak khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat, seperti KUBE PKH, KUBE reguler dan PRSE. Pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2020 sebesar 84,69%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif bagi warga rentan meningkat. Harapannya, bantuan tersebut dapat meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan dasar, meskipun program ini akan membuat mereka kurang produktif. Oleh karena itu, untuk memberdayakan mereka, pemerintah menyelenggarakan kegiatan padat karya. Selain mereka dapat memenuhi kebutuhannya, mereka juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan kerjanya. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-83 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 hanya sebesar 0,04%. Persentase ini sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah yang memang terbatas, diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, baik melalui JPS maupun bantuan sosial tunai. Data panti asuhan/panti jompo, dapat dilihat di Tabel 2.35. Tabel 2. 35 Data Panti yang Dibina di Kabupaten Sleman No Uraian Jumlah 1 Panti anak 32 2 Panti disabilitas 9 3 Rumah singgah 2 4 Panti rehabilitasi 6 5 Panti Jompo 1 6 LKS lansia 3 Sumber : Dinas Sosial, 2021 Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), lembaga kesejahteraan sosial (LKS), karang taruna, dan taruna siaga bencana (tagana) pekerja sosial. Pada tahun 2020, WKSBM menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 75,44%. Data prasarana dan sarana kesejahteraan sosial dapat dilihat dalam Tabel 2.36 di bawah. Tabel 2. 36 Data Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 No Uraian Jumlah 1 WKSBM 57 kelompok 2 PSM 531 orang 3 TKSK 17 orang 4 LK3 4 lembaga 5 Family care unit (FCU) 1 unit 6 LKS 91 lembaga 7 Karang taruna 86 kelompok 8 Tagana 126 orang 9 Pendamping PKH 185 orang 10 Pelopor perdamaian 13 orang 11 Pekerja sosial 6 orang 12 TPSD 86 orang Sumber: Dinas Sosial, 2021 Pembangunan bidang sosial ini cukup penting dimana manusia sebagai subjek pembangunan perlu mendapatkan perlindungan sosial. Perkembangan indikator urusan sosial secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.37. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-84 Tabel 2. 37 Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 78,58% 68,69% 41,47% 70,37% 84,69% 2 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5,08% 5,27% 3,65% 0,71% 0,04% 3 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 78,95% 85,71% 90% 100% 100% 4 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 100,00% 82,05% 86,05% 88,89% 75,44% 5 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 67,07% 44,48% 65,09% 80,64% 77,38% Sumber: Dinas Sosial, 2021 Pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, 82% tenaga kerja mengalami perubahan/penurunan pendapatan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka pengangguran (TPT), menjadi 5,09% dan angka kemiskinan, menjadi 8,12% pada tahun 2020. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2020 adalah penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) reguler sebesar Rp7.555.549.250,00, penyediaan bufferstok untuk shelter serta JPS penanganan COVID-19 sebesar Rp32.153.383.200,00, dalam bentuk jadup keluarga suspek, rawat inap/jalan bagi suspek dan asimptomatik serta bantuan sosial tunai COVID-19. 2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.1.2.1 Tenaga Kerja Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif untuk mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 semester I sebesar 80,7%, meningkat dibanding dengan tahun 2019 (78,66%), namun persentase angkatan kerja dan yang bekerja mengalami penurunan, yaitu berada pada angka 72,34% dan 93,41%. Hal ini dikarenakan, walapun ada peningkatan jumlah penduduk 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-85 usia kerja, namun mereka bukan termasuk angkatan kerja. Kondisi ini akan menambah beban bagi penduduk yang bekerja. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban tersebut adalah dengan memberikan bantuan tunai ke rumah tangga yang anggotanya hidup dalam kemiskinan, terutama bagi mereka yang lanjut usia atau mereka yang termasuk dalam kelompok usia kerja yang karena satu dan lain hal tidak dapat bekerja. Ini akan mengurangi tekanan dalam menciptakan lapangan kerja produktif. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 5,09%. Peningkatan ini terjadi karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Mereka diberhentikan dari tempat kerjanya ataupun usaha yang digelutinya gulung tikar karena turunnya permintaan. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Pada tahun 2020, rasio penduduk yang bekerja mencapai 93,41%. Pola persebaran tingkat pengangguran menurut kapanewon pada tahun 2019, secara spasial dapat dilihat dalam Gambar 2.28. Pada tahun 2019, Kapanewon Depok merupakan kapanewon dengan tingkat pengangguran terendah (<1,49%), sementara tertinggi terdapat di Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Godean, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Turi. Berdasarkan data ini dapat diasumsikan bahwa ketersediaan lapangan kerja di Kapanewon Depok cukup tinggi sementara di wilayah lainnya relatif lebih rendah, serta kapanewon dengan tingkat pengangguran terbuka tinggi, kualitas sumber daya manusianya masih rendah sehingga tidak terserap oleh pasar kerja. Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dan memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi, terutama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rasio kesempatan kerja pada tahun 2019 mulai meningkat, setelah mengalami penurunan pada tahun 2016. Namun akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 0,1. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja terhadap calon pekerja yang mencari pekerjaan. Jika melihat dari piramida penduduk, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas akan meningkat, namun ada kemungkinan pada tahun mendatang jumlah kesempatan kerja tetap, bahkan akan berkurang. Dalam hal ini, pemerintah harus mempersiapkan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-86 anak muda usia produktif menjadi wirausahawan, melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja, maupun perangkat daerah lain. Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, 2020 Gambar 2. 28 Distribusi Tingkat Pengangguran Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2019 Pada beberapa tahun terakhir tercermin adanya kecenderungan penurunan peran pekerja blue collar dan sedikit peningkatan pekerja manajerial (white collar). Pekerja manajerial merepresentasikan pekerja sektor formal, yang terdiri dari tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, dan lain sebagainya. Ini merupakan sinyal kemajuan perekonomian dan juga kemajuan pendidikan karena secara umum membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Agar proses bisnis yang melibatkan pengusaha dan karyawan berjalan seimbang, disusunlah aturan baku ketenagakerjaan. Hal ini untuk melindungi hak dan kewajiban masing- masing pihak sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sengketa pengusaha dan pekerja. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2016-2020 tersaji dalam Tabel 2.38. Tabel 2. 38 Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus) 30 32 30 25 39 2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%) 100 60,7 100 84 53,85 Legend Kabupaten Sleman Tingkat Pengangguran - 1.49% - 1.48-2.58% - 2.58-3.57% - 3.57 -4.23% - 4.23% - 4.99% PAKEM NGKRINGAN • • 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-87 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) 91,4 73,66 80,27 57,03 67,94 4 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%) 55,62 55,23 54,45 54,45 54,94 5 Besaran pemeriksaan perusahaan (%) * 41,97 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 Besaran pengujian peralatan di peru-sahaan* (%) 24,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) 55,82 61,2 52,31 75,03 66,13 8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) ** 100 71,43 0 0 0 Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021 Catatan: *) mulai tahun 2017 menjadi kewenangan provinsi **) tahun 2019 tidak menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan Terkait sektor tenaga kerja, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman bekerja di perdagangan, diikuti pada sektor industri pengolahan. Sektor primer masih menyerap banyak tenaga kerja namun trennya menurun dengan sangat tajam. Salah satu penyebabnya adalah adanya transformasi ekonomi atau transformasi struktural, yaitu peralihan tenaga kerja dari sektor berbasis sumber daya alam ke sektor yang menciptakan nilai tambah (added values), misalnya industri. Tetapi hal ini memicu terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk menjadikan pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah yang menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. 2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Proporsi perempuan di DPR kurang dari 30%. Hal ini membuktikan bahwa masih kurang antusiasnya perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik baik sebagai pengurus partai maupun anggota dewan maupun maju dalam pemilihan. Terkait dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga, dapat dilihat dari nilai IPG. Nilai IPG tahun 2020 sebesar 96,20, meningkat 0,16 dari tahun 2019. Artinya bahwa pembangunan gender semakin seimbang atau merata, meskipun di bawah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-88 indeks pemberdayaan gender (IDG) sebesar 80,40, jauh meningkat dibanding tahun
1. 2018.Komponen pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen cenderung stabil, sedangkan persentase tenaga profesional dan pendapatan perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio KDRT meningkat 0,07 atau sebanyak 408 laporan. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dibagi 1.000 rumah tangga. Dalam bingkai gender, KDRT merupakan kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama adalah perempuan dan anak-anak. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT mendorong masyarakat untuk melakukan aduan. Karena disinyalir, jumlah kasus yang tercatat hanya sebagian dari kejadian riil di lapangan. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.39. Tabel 2. 39 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah kursi diduduki perempuan di DPR (orang) 12 13 12 13 13 2 Proporsi kursi yang diduduki perem- puan di DPR (%) 24 26 24 26 26 3 Rasio KDRT (%) 0,14 0,08 0,08 0,04 0,07 4 Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%) 0,14 0,1 n.a. n.a n.a 5 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pena- nganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) 100 100 100 100 100 6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang menda-patkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata- laksana KtP/A dan PPT/PKT di RS (%) 100 100 100 100 100 7 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak kor- ban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) 100 100 100 100 100 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-89 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 8 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) 100 100 100 100 100 9 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang menda-patkan layanan bantuan hukum (%) 100 100 100 100 100 10 Cakupan layanan pemulangan bagi pe- rempuan dan anak korban kekerasan (%) 100 100 100 100 100 11 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) 100 100 100 100 100 12 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD 1,0396 0,99 0,9919 0,9802 0,9778 13 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 0,8511 0,9800 1,00 1,01 0,9959 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021 Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori mentor (terbaik). Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas komitmen dan peran para pimpinan baik kementerian maupun pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). APE menilai 7 (tujuh) komponen kunci, yang terdiri dari: komitmen (perda PUG); kebijakan (RPJMD, Renstra PD); kelembagaan (pokja PUG, focal point); sumber daya manusia dan anggaran (SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran responsif gender); alat analisis gender (gender analisis pathway (GAP) dan gender budgeting statement (GBS); data gender (data terpilah); serta partisipasi masyarakat. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendapatkan kategori nindya (kategori ketiga) untuk kabupaten layak anak (KLA). KLA ini merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Harapannya nanti di tahun kedepannya bisa mendapatkan kategori utama (terbaik). 2.3.1.2.3 Pangan Upaya yang dilakukan dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-90 Pada tahun 2019, ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman sebesar 142.031,84 ton, menurun dibanding tahun 2018, sebesar 149.214,2 ton. Hal ini sebagai akibat dari penurunan luas panen. Kecenderungan turun juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ketersediaan pangan yang berfluktuasi dapat disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Upaya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman terus dilakukan dan dilaksanakan secara partisipatif. Beberapa wilayah pertanian melalui fasilitasi dari pemerintah daerah telah mengadopsi teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman yang telah berhasil dikembangkan di daerah lain secara partisipatif. Upaya pengendalian lainnya dilakukan melalui perizinan pertanahan intensif terus dilakukan sehingga alih fungsi lahan pertanian secara ilegal sebagai salah satu faktor penurun produksi pertanian dapat ditekan. Selain ketersediaan pangan, indikator lainnya adalah ketersediaan energi per kapita, pada tahun 2019 tercatat sebesar 140%. Meskipun angka tersebut menunjukkan surplus energi, namun penyediaan sumber-sumber energi perlu tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, mengingat selama kurun waktu lima tahun, 2015-2019, ketersediaan energi sangat fluktuatif. Kondisi fluktuatif juga terjadi pada ketersediaan protein per kapita, pada tahun 2019 tercatat sebesar 156%. Perkembangan kondisi pangan Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.40. Tabel 2. 40 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 1 Ketersediaan pangan utama (ton) 161.831,8 159.668,1 149.441,3 149.214,2 142.031,84 2 Ketersediaan cadangan pangan (kg) 60.000 62.400 62.832 72.832 3 Ketersediaan energi per kapita (%) 157 164,9 136 140 140 4 Ketersediaan protein per kapita (%) 153 141,8 135 141 156 Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2020 Ketersediaan energi dan protein ini harus memenuhi standard angka kecukupan gizi (AKG) yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk ketersediaan energi sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Bahan pangan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) jenis, yaitu: padi-padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan serta minyak dan lemak. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-91 Skor pola pangan harapan Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar 89,11. Skor PHH yang tinggi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Kabupaten Sleman sudah bervariasi dan seimbang, mencakup konsumsi karbohidrat, protein, mineral, lemak dan lain-lain. Penguatan cadangan pangan Kabupaten Sleman tahun 2019 tercatat sebesar 72,83%. Cadangan pangan ini sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan, baik dari aspek fisik maupun ekonomi serta untuk mengantisipasi dan menanggulangi keadaan darurat, kekurangan pangan maupun keadaan tertentu yang ditetapkan oleh bupati. Sesuai dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2014, cadangan pangan di Kabupaten Sleman berupa beras. Tabel 2. 41 Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 1 Skor pola pangan harapan/PHH (%) 85,50 86,60 87,10 88,83 89,11 2 Penguatan cadangan pangan (%) 62,80 63,19 62,40 62,83 72,83 Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2020 Kondisi di Kabupaten Sleman terkait dengan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dapat dilihat pada Tabel 2.42 berikut. Tabel 2. 42 Hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 No Tahun Kalurahan Status Keterangan 1 2015 Kalurahan Glaga-harjo Kalurahan Wono-kerto Kalurahan Lum- bungrejo Waspada Waspada Waspada Aspek akses pangan dan akses pemanfaatan pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan 2 2016 Kalurahan Merdi- korejo Kalurahan Wono-kerto Kalurahan Glaga-harjo Waspada Waspada Waspada Aspek akses pangan, akses pemanfaatan pangan dan ketersediaan pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan Aspek ketersediaan, aspek akses pangan 3 2017 Kalurahan Kepu-harjo Kalurahan Wono-kerto Waspada Waspada Aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan Aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan 4 2018 Secara komposit tidak ada desa yang mengalami rawan ataupun waspada pangan. Namun dari aspek akses pangan ada 3 desa yang waspada sehingga ada upaya penanganan agar tidak menjadi rawan pangan. Adapun 3 desa tersebut adalah: Kalurahan Margoagung Seyegan, Kalurahan Margoluwih Seyegan, dan Kalurahan Wukirharjo Prambanan. 5 2019 Hasil analisis data SKPG tahun 2019 tidak terdapat desa yang dikategorikan desa potensi rawan pangan dan gizi. Namun terdapat 3 (tiga) desa yang masuk dalam kategori waspada pangan yakni Kalurahan Sidoagung, Kalurahan Sidoluhur dan Kalurahan Sumberadi. Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, 2020 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-92 2.3.1.2.4 Pertanahan Beberapa indikator bagi kinerja urusan pertanahan adalah jumlah sertifikat yang dikeluarkan, kasus pertanahan yang terdaftar dan difasilitasi, penyelesaian izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang. Pada indikator pertama, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jumlah sertifikat tanah pada tahun 2020 sebanyak 670.331 buah dengan tanah yang telah bersertifikat seluas 444.615.088 m 2 , dan 4.024 bidang yang belum bersertifkat dengan luas tanah 130.210.000 m 2 . Untuk tanah kasultanan dan tanah kas desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 43 Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Kalurahan Tahun 2020 di Kabupaten Sleman No Kapanewon Tanah Kasultanan Tanah Kas Desa Jumlah Bidang Luas (m 2 ) Telah Didaftarkan Jumlah Bidang Luas (m 2 ) Telah Bersertifikat 1 Gamping 268 415.791 140 1.330 2.766.226 974 2 Godean 258 305.396 276 985 3.183.697 813 3 Moyudan 89 79.002 21 649 2.727.184 480 4 Minggir 203 217.173 123 794 3.596.589 620 5 Seyegan 274 219.256 134 935 3.309.588 897 6 Mlati 264 418.575 145 1.226 3.579.520 1.044 7 Depok 43 291.477 60 1.685 4.260.540 455 8 Berbah 219 394.383 67 974 3.445.666 106 9 Prambanan 328 555.653 244 730 4.944.314 28 10 Kalasan 304 322.472 172 1.115 4.382.299 119 11 Ngemplak 196 301.375 128 1.481 4.628.698 187 12 Ngaglik 366 123.270 138 1.655 4.642.838 584 13 Sleman 341 566.704 149 1.463 4.439.733 301 14 Tempel 361 264.880 141 1.100 4.650.066 90 15 Turi 389 914.215 148 1.257 4.029.942 139 16 Pakem 337 943.345 220 917 3.727.357 55 17 Cangkringan 246 1.132.535 146 1.051 7.191.480 115 Jumlah 4.486 7.465.502 2452 19.347 69.505.739 7.007 Sumber: Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2021 Sampai dengan tahun 2020, terdapat 52 desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Desa dengan raperdes sudah direview oleh Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) Kabupaten Sleman dan Pemda DIY, namun belum ditetapkan menjadi perdes sebanyak 18 desa. Dan desa yang masih proses review sebanyak 16 desa. Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) Kabupaten Sleman pada tahun 2020 telah memfasilitasi penyelesaian 86 kasus permasalahan pertanahan, yang terdiri fasilitasi kegiatan tertib administrasi tanah desa 30 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-93 permasalahan, kegiatan penyelesaian konflik konflik pertanahan sebanyak 52 permasalahan, kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa sebanyak 4 permasalahan. Penyelesaian izin pemanfaatan ruang dibagi menjadi izin lokasi, izin pemanfaatan ruang dan izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT). Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan 5.755 buah IPPT non-usaha dengan luas 49.324 m2, 1.578 buah IPPT usaha dengan luas 203.191 m2 dan 11 buah izin prinsip dengan luas 596.881 m2. IPPT non-usaha merupakan izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non- pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/ perseorangan. Jumlah bangunan ber-IMB meningkat, pada tahun 2020 sebanyak 6.940 buah. Data perkembangan indikator urusan pertanahan di Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.44. Tabel 2. 44 Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase luas lahan bersertifikat n.a. 362.491.619 419.293.558 438.537.021 444.615.088 2 Jumlah sertifikat tanah (buah) 528.599 509.655 615.184 653.770 670.331 3 Jumlah kasus terdaftar 20 25 85 140 86 4 Jumlah kasus yang terfasilitasi 20 25 85 140 86 Persentase kasus yang terfasilitasi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 5 Penyelesaian izin prinsip/izin lokasi (buah) 6 11 21 16 11 6 Izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha (buah)* 358 394 1.008 1.027 1.578 7 Izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha (buah)** 348 421 2.229 5.489 5.755 8 Jumlah bangunan ber- IMB 3.104 2.062 3.380 5.442 6.940 Sumber: Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2021 Catatan : * Pada tahun 2015 s.d. 2017, indikator Izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha adalah indikator penyelesaian izin pemanfaatan tanah ** Pada tahun 2015 s.d. 2017, indikator izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha (buah) adalah indikator penyelesaian izin penggunaan pemanfaatan tanah 2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-94 keterbatasan yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Hasil kinerja upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Tabel 2. 45 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks kualitas air 42,00 29,00 41,33 46,33 41,33 2 Indeks kualitas udara 87,07 81,11 78,73 77,46 86,66 3 Indeks tutupan lahan 33,95 33,95 34,42 34,43 34,71 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 52,30 46,61 49,79 51,02 58,21 5 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%) n.a. 16,46 85,94 84,06 100 6 Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina 1 1 0 0 0 7 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (%) n.a. 100 100 92,31 100 8 Operasionalisasi TPST/SPA di kabu-paten (%) n.a. 72 67,76 n.a n.a 9 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (%) n.a. 100 85,79 88,64 89,02 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020 Berdasarkan Kemen LHK, ada 6 (enam) kategori IKLH yaitu kategori sangat baik (>80), kategori baik (70<IKLH≤80), kategori cukup (60<IKLH≤70), kategori kurang baik (50<IKLH≤60) dan kategori sangat kurang baik (40≤IKLH<60) serta kategori waspada (<40). Nilai IKLH Kabupaten Sleman selama 5 (ima) tahun terakhir cenderung berada dalam kategori sangat kurang baik pada tahun 2017 dan tahun 2018, sedangkan pada tahun 2016, 2019 dan 2020 dalam kategori kurang baik. IKA merupakan survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter di beberapa titik. Pengujian dilakukan pada 60 titik lokasi di 11 sungai. Indeks kualitas air (IKA) di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 adalah 41,33 dengan kategori kurang baik. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kadar BOD, COD, coliform total, deterjen dan minyak/lemak. IKA rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-95 didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi. Sementara kualitas udara menunjukkan peningkatan, menjadi 86,66 pada tahun 2020, dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara ambien di lokasi pengujian dan waktu tertentu lebih baik dari tahun sebelumnya. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain: asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah indutri, limbah rumah tangga dan lain-lain. Selama pandemi COVID- 19, masyarakat mengurangi pergerakan (beraktivitas keluar rumah), sehingga polusi dari asap kendaraan berkurang. Pada tahun 2020, penanganan masalah lingkungan sebanyak 24 kasus dan semua tertangani. Semakin sedikit kasus yang masuk diasumsikan semakin baik kualitas lingkungannya. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebanyak 82,35%, sedangkan usaha/ kegiatan yang mengajukan permohonan persetujuan SPPL sebanyak 1.355 berkas dan yang mengajukan pemeriksaan dan/ atau surat rekomendasi/ tidak rekomendasi UKL-UPL/ setara UKL-UPL sebanyak 134 berkas. 2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak asasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta nikah serta akta kematian. Cakupan pelayanan KK mencapai 100% untuk lima tahun terakhir. Cakupan penerbitan KTP elektronik pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Kabupaten Sleman menerapkan program percepatan percetakan KTP elektronik, ditambah dengan faktor masyarakat Sleman yang sangat dinamis. Cakupan penerbitan KTP elektronik pada tahun 2020 sebesar 99,98%. Capaian ini belum mencapai target nasional yang mencapai 100%, yang berarti masih ada sebagian masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Hal ini terjadi karena ada penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili di luar Kabupaten Sleman dan adanya penduduk dengan keterbatasan fisik yang perlu difasilitasi dengan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian pada tahun 2020 tercatat masing-masing sebesar 97,62% dan 100%. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran mengalami penurunan, bukan berarti menunjukkan kesadaran masyarakat akan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-96 administrasi kependudukan menurun, tetapi bisa dimungkinkan karena mereka mengurangi aktivitas di luar pada masa pandemi, sehingga dimungkinkan terjadi peningkatan permohonan pembuatan akta kelahiran. Secara umum cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan mengalami kenaikan, antara lain disebabkan adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan yang dipergunakan dalam pelayanan publik. Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan pelayanan aktif langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan jemput bola langsung ke penduduk, serta inovasi- inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Perkembangan indikator pelayanan administrasi kependudukan tahun 2016-2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.46. Tabel 2. 46 Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio penduduk ber-KTP (%) 94,88 97,76 98,63 99,68 99,98 2 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%) 100 100 100 100 100 3 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (%) 94,88 97,76 98,63 99,68 99,98 4 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%) 77,96 88,08 96,01 98,77 97,62 5 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%) 66,96 69,55 90,56 99,16 100 6 Cakupan Penerbitan Akta nikah (%) 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tetap berkomitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan dengan tatap muka tetap dilayani dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, ada pelayanan reguler melalui online (WA) dan aplikasi layanan pendaftaran akta secara online. Pemohon tinggal mengambil dokumen yang sudah jadi. Melalui perubahan APBD tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman menganggarkan pengadaan Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM). 2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kewenangan kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-97 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1, tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa. Pemerintah kabupaten perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima kalurahan dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan kalurahan dan kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan indikator pemberdayaan masyarakat dan desa secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.47. Tabel 2. 47 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) 100 100 100 100 100 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM (unit) 86 86 86 86 86 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (unit) 1.315 1315 1.315 1.315 1.309 4 Persentase PKK aktif (%) 80 80 100 100 100 5 Persentase posyandu aktif (%) n.a. 60 99.93 100 100 Pratama n.a. 3,47 4,44 2,47 2,47 Madya n.a. 11,98 14,90 14,48 14,48 Purnama n.a. 39,79 17,32 10,24 10,24 Mandiri n.a. 4,76 63,27 72,79 72,79 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2021 Keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa, seperti LPMD, PKK, karang taruna, RT dan RW dalam perencanaan desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa ini juga diharapkan berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh desa, tugas pembantuan dari kabupaten, provinsi maupun nasional baik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ataupun perangkat daerah lainnya. Seperti halnya peran aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan posyandu dalam pembangunan sesuai bidang tugas masing- masing. Selama ini pemanfaatan lembaga kemasyarakatan desa oleh perangkat daerah dalam mendukung program kegiatan masih sangat minim. Untuk mengukur perkembangan desa, Kabupaten Sleman menggunakan indeks desa membangun (IDM), yang dibangun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. IDM 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-98 merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, berdasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial. Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu: (1) Desa sangat tertinggal, (2) Desa tertinggal, (3) Desa berkembang,

(4)Desa maju dan (5) Desa mandiri. Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020, menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Peningkatan nilai indeks terjadi pada semua desa selama 2018-2020. Atas pencapaian tahun 2020 ini, Kabupaten Sleman berada pada peringkat 9 dari 434 kabupaten/kota di Indonesia. Sumber: Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 2020 Gambar 2. 29 Diagram Jumlah Desa di Kabupaten Sleman Menurut Status Kemandirian Tahun 2018-2020 Mencermati data IDM tahun 2020, diperoleh informasi bahwa kalurahan dengan kategori sebagai desa berkembang, tersebar di wilayah rural seperti Kapanewon Moyudan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Tempel, Kapanewon Prambanan. Adapun predikat desa mandiri ditemukan pada kalurahan di wilayah urban antara lain di Kapanewon Depok, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Gamping, 5 43 38 17 49 20 22 50 14 0 10 20 30 40 50 60 Mandiri Maju Berkembang 2018 2019 2020a D 8 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-99 Kapanewon Godean dan Kapanewon Ngaglik. Jika ditilik lebih dalam lagi, bahwa setiap desa mempunyai kekurangan nilai yang bersifat spesifik, berbeda antara satu kalurahan dengan kalurahan yang lain. Untuk meningkatkan perkembangan desa-desa di wilayah Kabupaten Sleman, diperlukan peranan pemerintah daerah dalam hal, antara lain: (1) peningkatan pelayanan dasar desa, (2) pengembangan ekonomi desa, (3) peningkatan kapasitas aparatur desa, (4) penataan desa (5) pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa juga ditingkatkan dan bisa dimulai dengan melakukan penyelarasan dokumen-dokumen perencanaan desa dengan kabupaten. Tabel 2. 48 Jumlah BUMDes di Kabupaten Sleman Tahun 2020 No Kategori Jumlah 1 Dasar 19 2 Tumbuh 31 3 Berkembang 4 4 Maju 1 Jumlah 55 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2021 Jumlah BUMDes yang telah terbentuk dapat dilihat pada Tabel 2.48. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dinas PMK Kabupaten Sleman juga telah mengembangkan SI BUMISADU, dalam rangka mendongkrak peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. Program ini diharapkan dapat memberikan informasi yang luas kepada para masyarakat dan pelaku usaha khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengadakan pemilihan lurah pada 20 Desember 2020, setelah sempat tertunda pada pertengahan tahun, akibat pandemi COVID-19. Pemilihan lurah ini dilakukan secara e-voting oleh 49 desa di 17 Kapanewon, dengan 1.102 TPS dan 157 calon lurah. Pemilihan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19. 2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-100 Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan program keluarga berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (total fertility rate/TFR). Pada tahun 2020, daru data SDG’s Kabupaten Sleman diperoleh bahwa angka TFR tercatat sebesar 1,90. Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2020 tercatat sebesar 83,33%. Adapun persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk baru sebesar 56,25%. Sebanyak 56,25% sektor juga menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Rasio akseptor KB cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio akseptor KB sebesar 77,94%. Kebijakan KB bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk hingga tercapainya keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk. Cakupan anggota BKB ber-KB dan cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun sebesar 0,1. Angka unmet need juga mengalami penurunan, menjadi 7,95. Unmet need dari sisi provider dapat diartikan sebagai lemahnya akses penduduk terhadap pelayanan kontrasepsi. Kondisi yang sangat kontradiktif dimana sarana dan prasarana sosial berkembang. Masyarakat memiliki banyak pilihan dalam penggunaan kontrasepsi sehingga tidak lagi harus tergantung pada pelayanan pemerintah. Kondisi ini dapat pula dilihat dari perspektif yang lain yaitu ketidakpuasan dengan alat atau jenis kontrasepsi dari pelayanan pemerintah hingga masyarakat harus memilih layanan swasta. Pertanyaannya kemudian adalah apakah harga pelayanan swasta mampu diakses oleh keluarga miskin. Angka unmet need salah satunya dapat digunakan untuk menjelaskan ketidakmampuan keluarga mengakses alat kontrasepsi yang diinginkan hingga pada akhirnya memilih tidak menggunakan meskipun tidak menginginkan anak lagi. Oleh karena itu, unmet need sebagai salah satu indikator kinerja lembaga kependudukan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan PUS. Perkembangan capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sleman tahun 2016 sampai 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 49 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Laju pertumbuhan penduduk 1,16 1,10 1,61 1,01 0, 67 2 Total fertility rate (TFR) 1,89 1,70 1,90 2 1,90 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-101 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 3 Persentase perangkat daerah (dinas/ badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%) 45,83 60,42 60,42 60,42 83,33 4 Persentase perangkat daerah (dinas/ badan yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%) 41,67 56,25 56,25 56,25 56,25 5 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 41,67 56,25 56,25 56,25 56,25 6 Rata-rata jumlah anak per keluarga n.a. 2,97 2,76 2,97 2,97 7 Rasio akseptor KB 79,22 75,23 76,51 76,59 77,94 8 Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun (%) 0,62 0,41 0,35 0,01 0,1 9 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%) 9 11,75 9,50 9,04 7,95 10 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%) 37,74 38,06 38,41 38,50 39,08 11 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%) 79,22 75,23 76,51 76,59 77,34 12 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) 80,84 80,93 89,7 87,98 88,55 13 Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB (%) 74,13 73,11 88,3 86 86,79 14 Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber- KB (%) 62,74 62,77 86,7 8,73 84,40 15 Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (%) 146,51 154,65 159,30 162,79 163,95 16 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%) 100 100 100 100 100 17 Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%) 87,97 86,34 88,26 87,18 85,35 18 Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 100 100 100 100 100 19 Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%) 22,9 22,9 32,82 32,82 93,2 20 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%) 100 100 100 100 100 21 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%) n.a. 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 2.3.1.2.9 Perhubungan Pada urusan perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kabupaten Sleman adalah ketersediaan angkutan umum massal. Pada saat angkutan umum tidak mencukupi maka akan mendorong penggunaan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan volume kendaraan di jalan selalu meningkat dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Seiring dengan jumlah armada angkutan umum yang menurun, jumlah arus penumpang di Kabupaten Sleman juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, jumlah penumpang 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-102 sebanyak 4.016.407 penumpang, namun pada tahun 2020, menjadi 62.563 penumpang. Jumlah penumpang ini juga disumbang oleh kebijakan pemerintah yang mengalihkan semua penerbangan besar ke Bandara Yogyakarta International Airport. Karena rendahnya permintaan, akhirnya minat untuk berusaha di bidang transportasi umum tidak begitu menarik lagi. Hal ini ditunjukkan dengan izin trayek yang semakin berkurang. Rasio izin trayek tercatat sebesar 0,00028. Ketidaktersediaan angkutan umum yang memadai, juga berimplikasi kepada rendahnya kinerja layanan angkutan darat dan rendahnya jumlah orang yang melalui terminal. Jumlah uji kir angkutan umum, pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.021 unit. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan, adanya pengurangan jumlah armada akibat pandemi COVID-19 atau masyarakat memang menunda untuk melakukan uji KIR. Beberapa tantangan urusan perhubungan adalah penyediaan angkutan umum massal yang memadai, peningkatan beban lalu lintas antarkota sebagai akibat telah beroperasinya Bandara YIA di Kabupaten Kulonprogo serta penyediaan lajur untuk pengendara sepeda dimana sepeda merupakan alat transportasi alternatif yang akhir- akhir ini semakin diminati masyarakat. Perkembangan capaian indikator urusan perhubungan tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.50. Tabel 2. 50 Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 4.016.407 368.271 495.000 406.394 62.563 2 Rasio izin trayek 0,03 0,002 0,00011 0,000093 0,00028 3 Jumlah uji kir angkutan umum 3.095 3.070 2.914 3.222 2.021 4 Jumlah bandara 1 1 1 1 1 5 Jumlah terminal bis 5 4 4 4 4 6 Persentase layanan angkutan darat (%) 3,16 7,13 14,8 6 27,58 7 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%) 91 91 90 91 - 8 Pemasangan rambu-rambu 300 160 200 n.a. 43 9 Jumlah orang melalui ban- dara/terminal per tahun 4.016.407 368.271 495.000 406.394 62.563 Sumber: Dinas Perhubungan, 2021 Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari, Dinas Perhubungan memasang LPJU. Pada tahun 2019, LPJU yang 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-103 telah dipasang berjumlah 26.828 buah atau 16,75% dengan jumlah KWh meter 178 kelompok. 2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan serta daerah pengembangan pemukiman/perumahan memiliki konsekuensi adanya pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kabupaten Sleman tumbuh menjadi perkotaan dan turut mengalami banyak tantangan dalam pembangunan. Smart city bagi Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menjadi suatu keharusan. Sleman smart regency merupakan perwujudan dari smart city di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman sebagai tujuan pendidikan dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan tumbuh menjadi perkotaan dengan berbagai tantangan pembangunan. Sleman Smart Regency merupakan perwujudan dari smart city di wilayah Kabupaten Sleman. Pembangunan smart regency tersebut meliputi 6 (enam) elemen, yaitu:

1.Smart governance, memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
2.Smart branding, memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
3.Smart economy, memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sector ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan pada era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society;
4.Smart living, memiliki sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien;
5.Smart society, memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik visik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan iteraktif dengan literacy digital yang tinggi; serta
6.Smart environment, memiliki sasaran untuk mewujudkan tata Kelola lingkungan hidup Kabupaten Sleman yang baik, bertanggungjawab dan berkelanjutan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-104 Dalam rangka mewujudkan smart city, Dinas Komunikasi dan Informatika membangun sarana prasarana untuk mewujudkan smart governance, seperti terlihat dalam perkembangan indikator komunikasi dan informatika tahun 2016 sampai dengan 2020, yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Tabel 2. 51 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan pengembangan & pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kapanewon (%) 100 100 100 100 100 2 Cakupan layanan telekomunikasi (%) 95 100 100 100 100 3 Menara telekomunikasi 413 499 518 518 518 4 Website domain 1 1 1 1 1 5 Sub domain 69 78 117 150 160 6 Sistem informasi managemen (SIM) n.a. 70 72 74 85 7 SIM terintegrasi n.a. 11 24 38 39 8 Infrastruktur jaringan WAN 229 260 274 277 297 9 Infrastruktur jaringan LAN 1.700 1.920 2.000 2.129 4.563 10 Jumlah server 58 70 72 72 72 11 Radio komunikasi (repeater/link) 7 7 7 7 7 12 Radio komunikasi (base stasiun/ RIG) 22 22 22 22 22 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021 Cakupan layanan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman, dengan 518 unit menara telekomunikasi, baik itu menara makrocell, menara microcell maupun menara combat. Alat komunikasi lain seperti radio repeater dan radio komunikasi juga digunakan untuk menambah kekuatan daya pancar. Meskipun demikian, masih ada wilayah di Kabupaten Sleman yang belum terkoneksi sinyal internet, baik sinyal 4G dari operator maupun wifi dari pemerintah. Hal ini dikarenakan biaya infrastruktur yang dibutuhkan tidak sebanding dengan potensi pengguna. Mayoritas blank spot ada di wilayah perbukitan wilayah barat dan selatan serta lereng Gunungapi Merapi, dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kabupaten Sleman juga memfasilitasi kantor pemerintahan, puskesmas, sekolah dan lokasi publik lainnya dalam melakukan komunikasi online melalui 745 titik VOIP dan 307 titik hotspot internet, yang didukung oleh ketersediaan bandwith internet sebesar 2.036 Mbps. Dengan adanya jaringan FO (sepanjang 133 km), AP dan infrastruktur komunikasi lainnya, kedepannya perangkat daerah serta kantor pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman dapat menggunakan dalam rangka mempermudah, memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaran fungsi pemerintahan dan layanan publik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tentu harus 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-105 dimulai dengan melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik. Meskipun, tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus menggunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. Guna memberikan pelayanan informasi yang luas kepada masyarakat, pada tahun 2019 di Kabupaten Sleman telah tersedia 1 website domain dengan 160 sub domain dan sistem informasi 85 buah. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government, seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan struktur penilaian:
1.Domain, area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2.Aspek, area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3.Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sleman yang tahun 2018 sebesar 3,13 dengan predikat baik dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,37 dengan predikat baik. Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019 Gambar 2. 30 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Kabupaten Sleman Tahun 2018 Layanan Publike Layanan Adpem TIK Kebiakan Layanan Kelembagaan Strategi dan Perencanaan Noma lnstansi Pemerintah Kabupaten Sleman K//o Daerah lndeksSPBE Prodikat SPBE Domain Kebijakan SPBE Kobijakan Tata Kolola SPBE Kobijakan Layanan SPBE Domain Tata Kelola Kolombagaan • Strategi don Perencanaan .. TIK Domain Layanan SPBE • Administrasi Pemorintahan • Polayanan Publik Kabupaten Yogyakarta 3.37 Baik 3.18 3.14 3.2 3.43 3.00 4.00 3.33 3.39 3.43 3.33 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek L7Asper see target L7 Asper see ides Kebsakan Tata Kelola 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-106 Nilai SPBE yang masih kurang terdapat pada aspek kebijakan tata kelola SPBE, karena belum adanya inovasi proses bisnis terintegrasi dan rencana induk SPBE instansi pemerintah. Pusat data masih dalam proses pembangunan, sedangkan integrasi sistem aplikasi sudah mulai dilaksanakan. Selain itu, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, whistle blowing system serta layanan public instansi pemerintah masih perlu terus ditingkatkan. 2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun demikian, jumlah koperasi di Kabupaten Sleman berkurang setiap tahunnya. Jumlah koperasi pada tahun 2020 tercatat sebanyak 407 unit. Jumlah koperasi aktif juga sebanyak 341 unit atau 83,78%. Jenis usaha koperasi yang ada di Kabupaten Sleman berupa koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Sebagaimana koperasi, usaha mikro dan usaha kecil juga mempunyai peran dalam perekonomian daerah baik dalam produksi dan distribusi barang dan jasa maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan penduduk. Jumlah usaha mikro pada tahun 2020 tercatat sebesar 67.414 unit atau 99,95%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan munculnya usaha mikro baru sebagai bentuk solusi bagi pekerja yang dirumahkan, dalam rangka untuk tetap mendapatkan penghasilan. Adapun jumlah UMKM sebanyak 68.382 unit, yang menunjukkan bahwa jumlah usaha menengah sebanyak 968 unit. Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.52. Tabel 2. 52 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah koperasi aktif (unit) 627 479 413 383 341 2 Jumlah koperasi (unit) 656 515 444 410 407 3 Persentase koperasi aktif (%) 95,58 96,12 93,01 93,41 83,78 4 Usaha mikro (unit) 23.275 26.226 35.682 40.887 67.414 5 Jumlah UMKM (unit) 27.139 31.220 36.653 41.852 68.382 6 Persentase usaha mikro dan kecil (%) 85,76 86,57 97,35 97,69 99,95 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021 Pada bahasan urusan tenaga kerja telah disebutkan, bahwa kondisi pandemi COVID-19 memberi dampak pada penutupan usaha dan penambahan pengangguran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bahwa sektor UMKM yang terdampak paling besar adalah UMKM eksportir, kerajinan dan pendukung pariwisata. UMKM 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-107 sektor pertanian terdampak paling kecil. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pendataan pedagang/usaha/toko terdampak. Untuk pemulihan ekonomi, dilakukan bimtek strategi pemasaran online, melakukan pendampingan strategi pemasaran online, bekerja sama dengan aplikasi gojek/grab dan marketplace, optimalisasi jaringan pemasaran antar-pengusaha ritel serta pengguliran penguatan modal dan penangguhan pembayaran kewajiban. Kabupaten Sleman pada 2 Oktober 2020 meluncurkan “BORONG BARENG” sebagai daya pantik untuk mendorong masyarakat menciptakan produk dengan daya saing tinggi Hal ini menjadi salah satu jawaban bagi UMKM untuk tetap bertahan, meningkatkan skala usahanya, bahkan memunculkan UMKM-UMKM yang baru dari masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. ‘BORONG’ berarti berbondong-bondong memanfaatkan produk-produk khas Sleman, sedangkan ‘BARENG’ bermakna bersama- sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produk lokal khas Sleman. 2.3.1.2.12 Penanaman Modal Penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif-tidaknya iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain kebijakan, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan dan adanya kesamaan persepsi antara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor. Hal tersebut tentu akan meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor terutama penanaman modal asing. Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 terus menunjukkan perkembangan, baik dari jumlah unit usahanya maupun nilai investasinya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa para pemilik modal yang siap berinvestasi di Kabupaten Sleman tidak begitu terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-108 Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.53. Tabel 2. 53 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah investor berskala nasional PMDN (unit) 60 77 88 119 219 PMA (unit) 66 70 80 100 107 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (juta rupiah) 3.370.881 3.893.334 5.584.260 6.475.060 6.983.255 PMA (US $) 233.587.774 35.336.556 193.830.919 209.380.604 211.403.604 3 Rasio daya serap tenaga kerja 174,103 167,257 161,307 123,973 89,089 4 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%) 6,69 15,49 43,43 15,95 7,85 5 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%) 596,32 0,75 (-17,64) 8,02 1,31 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2021 Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2020 berjumlah investasi PMA sebanyak 107 unit dengan nilai investasi US$211.403.604 dan investasi PMDN 219 unit dengan nilai investasi Rp6.983.255.000.000,00. Secara nominal jumlah investasi mengalami peningkatan, namun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan, hanya mencapai 89,089. Hal itu, perlu mendapat perhatian dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha. 2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu, peningkatan kapasitas pemuda selalu dilakukan sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Organisasi pemuda yang ada diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan terutama di tingkat desa dan Kapanewon. Pada tahun 2020, Kabupaten Sleman mempunyai 93,48% organisasi pemuda yang aktif, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya adalah program peningkatan peran serta kepemudaan. Wirausaha muda mempunyai arti penting dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2020, tercatat 16,96% wirausaha muda. Kebijakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan peran pemuda dan wirausaha muda dalam pembangunan ekonomi 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-109 adalah peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda melalui berbagai macam pelatihan untuk calon wirausaha muda dan wirausaha muda pemula. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan wahana bagi para muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri dalam bidang ekonomi kreatif, yakni dengan dibangunnya Sleman Creative Space. Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang sosial, kedepan perlu dirumuskan program-program yang mampu meningkatkan keterlibatan pemuda dan organisasi pemuda secara lebih luas lagi dan menumbuhkan wirausaha muda yang lebih banyak lagi. Upaya pemajuan bidang olahraga dilakukan dengan menjalankan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pada tahun 2020, cakupan pembinaan olahraga mencapai 71,79%. Cakupan pelatih yang bersertifikasi sebesar 90,87%. Semakin banyaknya pelatih bersertifikasi diharapkan nantinya dapat melatih dan membimbing para atlet untuk lebih berprestasi. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 29,32% dengan jumlah atlet berprestasi hanya sebanyak 1 dan prestasi olahraga sebanyak 30 cabang olahraga. Penurunan atlet dan prestasinya ini dimungkinkan karena pada masa pandemi, banyak event olahraga yang mengalami penundaan, baik level propinsi maupun level nasional. Selain itu, refocusing anggaran lebih diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Perkembangan indikator pemuda dan olahraga secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.54. Sebagai pendukung upaya pemerintah dalam pelayanan dan peningkatan dalam bidang olahraga, ketersediaan fasilitas sarana prasarana pemuda dan olahraga di Kabupaten Sleman pada tahun 2020, antara lain:

a.lapangan sepakbola sebanyak 142 unit;
b.lapangan basket sebanyak 115 unit;
c.lapangan bola voli sebanyak 451 unit;
d.lapangan bulu tangkis sebanyak 263 unit; dan
e.kolam renang sebanyak 29 unit. Tabel 2. 54 Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) 90,32 90,32 87,5 92,86 93,48 2 Persentase wirausaha muda (%) n.a. 11 15,63 16,5 16,96 3 Cakupan pembinaan olahraga (%) n.a. 65,71 64 69,23 71,79 4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%) n.a. 64,35 89,05 80,87 90,87 5 Cakupan pembinaan atlet muda (%) n.a. n.a. 91 69,98 29,32 6 Jumlah atlet berprestasi* n.a. 68 7 8 1 7 Jumlah prestasi olahraga n.a. 177 53 75 30 Catatan: *Jumlah atlit berprestasi pada tahun 2017 dihitung pada level internasional, nasional dan propinsi, sementara pada mulai tahun 2018 pada level internasional dan nasional Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-110 2.3.1.2.14 Statistik Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya. Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik. Pemerintah daerah selaku penyelenggara survei statistik sektoral, wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS serta menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Data dan informasi statistik ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan (tren) yang terjadi pada masa datang, menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan, memperkirakan antisipasi terhadap bencana, risiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Namun beberapa tahun terakhir ini, yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menyusun buku data dasar, seperti inflasi, ICOR, PDRB, nilai tukar petani, indeks ketimpangan wilayah, dan sebagainya, dengan menggandeng tenaga ahli baik dari BPS maupun perguruan tinggi. Dalam penyusunannya, Dinas Kominfo selalu berkoordinasi dengan BPS, menggunakan data dasar dari BPS dan data sektoral dari perangkat daerah terkait. Meskipun bukan kewenangannya, namun hal itu tetap dilakukan, karena pemerintah daerah membutuhkan data tersebut untuk menganalisis perencanaan pembangunan, sedangkan BPS sendiri tidak menyusun setiap tahun ataupun publikasi dilakukan terlambat. Perkembangan capaian indikator urusan statistik secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.55. Tabel 2. 55 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tersedianya buku profil daerah (Kabupaten Sleman Dalam Angka) Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya buku PDRB Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-111 2.3.1.2.15 Persandian Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengamanan informasi pada era digital sekarang ini perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan dan terkoneksinya sistem jaringan di Kabupaten Sleman, menjadikan informasi rentan terhadap potensi serangan siber. Insiden siber merupakan kejadian yang mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, web defacement dan gangguan akses terhadap layanan elektronik. Persiapan terhadap kejadian insiden siber akan memperkecil kerugian akibat pencurian informasi atau gangguan pada layanan dan insiden siber berkembang menjadi lebih luas. Pemulihan sistem dan data elektronik yang terdampak insiden perlu dilakukan sesegera mungkin sehingga organisasi dapat melanjutkan proses bisnis dan kegiatannya. Insiden siber di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 antara lain: 4 kejadian web defacement , 2 kejadian phising, 5 jenis malware, 18 web dalam kondisi rentan, serta lain-lain 1 kejadian. Pada tahun 2020, terdapat serangan cyber sebanyak 887.882 kali. Vulnarability assessment dan penetration testing dan dilaksanakan rata rata 24 kali dalam setahun. Vulnerability assessment ini merupakan kegiatan uji yang memiliki karakteristik yang berkaitan erat dengan penggunaan suatu automation vulnerability scanner. Namun hasil dari kegiatan pengujian ini tidak bisa dijadikan acuan dalam menentukan kerentanan aplikasi. Maka dari itu dibutuhkan pengujian lanjutan yaitu penetration test, dengan mensimulasikan serangan terhadap jaringan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Untuk capaian indikator urusan persandian dapat dilihat dalam Tabel 2.56. Tabel 2. 56 Perkembangan Indikator Urusan Persandian Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2019 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 1 Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya 100% 100% 100% 100% 2 Penanganan insiden dan permohonan layanan dengan waktu kerja layanan selama 24 jam dan akan direspon maksimal 30 menit setelah pelaporan n.a 90% 91% 92% 3 Pelaksanaan vulnerability assessment (penilaian kerentanan) dan penetration test terhadap subdomain yang di-hosting di server milik pemerintah Kabupaten Sleman n.a 65% 65% 70% Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-112 2.3.1.2.16 Kebudayaan Kebijakan yang diambil adalah peningkatan pelestarian terhadap cagar budaya melalui pengelolaan warisan budaya dan peningkatan pelestarian nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya melalui pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya. Adapun salah satu progam yang dilaksanakan pada tahun mendatang adalah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan menggunakan anggaran Dana Keistimewaan. Sampai dengan tahun 2020, pelaksanaan urusan kebudayaan didukung dengan dua sumber dana yaitu APBD Kabupaten Sleman dan dana keistimewaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Undang-Undang Keistimewaan. Pengembangan budaya ini juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. DIY memiliki 56 kalurahan budaya. Kalurahan budaya ini tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Kalurahan budaya ini harus mempunyai struktur organisasi/pengurus, memiliki program dan rencana kegiatan serta memiliki potensi budaya seperti adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016, yang termasuk dalam kalurahan budaya di Kabupaten Sleman adalah :
1. 1.Kalurahan Sendangmulyo di Kapanewon Minggir
2. 2.Kalurahan Sendangagung di Kapanewon Minggir,
3. 3.Kalurahan Margoagung di Kapanewon Seyegan
4. 4.Kalurahan Margodadi di Kapanewon Seyegan,
5. 5.Kalurahan Wedomartani di Kapanewon Ngemplak,
6. 6.Kalurahan Sinduharjo di Kapanewon Ngaglik,
7. 7.Kalurahan Pandowoharjo di Kapanewon Sleman
8. 8.Kalurahan Banyurejo di Kapanewon Tempel
9. 9.Kalurahan Bangunkerto di Kapanewon Turi
10. 10.Kalurahan Girikerto di Kapanewon Turi
11. 11.Kalurahan Wonokerto di Kapanewon Turi,
12. 12.Kalurahan Argomulyo di Kapanewon Cangkringan. 74 (Tujuh puluh empat) kalurahan lainnya masih menjadi kalurahan rintisan budaya. Harapannya agar semua kalurahan di Kabupaten Sleman menjadi kalurahan budaya yang akan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-113 Apabila kalurahan tersebut telah memiliki unsur adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, unsur bahasa, sastra dan aksara, serta unsur tata ruang dan arsitektur, maka kalurahan ini akan naik kelas menjadi kalurahan mandiri budaya. Lima kalurahan yang telah menjadi kalurahan mandiri budaya, yaitu Kalurahan Wedomartani, Kalurahan Margodadi, Kalurahan Pandowoharjo, Kalurahan Bangunkerto dan Kalurahan Girikerto. Kalurahan mandiri budaya nantinya akan mendapat anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan. Dana tersebut akan ditransfer melalui bantuan keuangan khusus (BKK) yang masuk ke dalam APB Kalurahan. Dana ini digunakan sesuai dengan potensi atau keinginan kalurahan untuk penguatan aspek tertentu. Capaian indikator urusan kebudayaan disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 57 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan) 23 24 28 288 393 2 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya 800 800 800 800 800 3 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 191 219 245 270 290 4 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) 23,87 27,37 30,625 33,75 36,25 5 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (unit) 1 1 2 1 1 Sumber: Kundha Kabudayan, 2021 Berdasarkan Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2017, obyek kebudayaan berupa nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda dan seni. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar (deep-rooted) dalam sendi kehidupan masyarakat. Yogyakarta memiliki nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat seperti gotong-royong, tolong-menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli terhadap sesama. Mulai lunturnya nilai-nilai kebudayaan di kalangan masyarakat karena masuknya pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur harus terus disuarakan untuk menangkal pengaruh eksternal-negatif, salah satunya dengan cara melestarikan, memajukan, dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan serta menginternalisasinya di masyarakat khususnya generasi muda. Untuk menjaga eksistensi bahasa, maka digelar apresiasi macapat level Kapanewon dan kabupaten serta kompetisi bahasa dan sastra berupa lomba sesorah, geguritan, 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-114 membaca ‘cerkak’, macapat, alih aksara, pranata cara, dan lain-lain. Pelestarian adat istiadat dan tradisi dilakukan antara lain dengan mengadakan dialog/sarasehan bagi penghayat, upacara adat, merti desa/merti bumi, sadranan/ruwahan dan kegiatan tradisi keagamaan. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, situs dan struktur, seperti gereja, panti, kantor pemerintah, hotel, wisma, makam, dan sebagainya. Pada tahun 2020, benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat menjadi 290 unit dari sebanyak 800 unit, atau sebesar 36,25%. Obyek kebudayaan seni meliputi seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film dan seni musik. Dengan menggunakan danais, Kabupaten Sleman festival kebudayaan Yogyakarta, gelar budaya Jogja, pembinaan dan pengembangan rintisan desa budaya dan kantong budaya dengan menampilkan berbagai jenis kesenian. 2.3.1.2.17 Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 640 orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Di lain pihak, rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun meningkat, menjadi 0,13380. Akibat pandemi COVID-19, layanan perpustakaan keliling juga tidak dilaksanakan, karena kebijakan sekolah dalam jaringan (daring). Koleksi judul buku yang tersedia pada tahun 2020 berkurang menjadi 32.568 judul buku. Buku-buku perpustakaan yang tersedia tersebar di beberapa perpustakaan yaitu 1 unit perpustakaan kabupaten, 86 unit perpustakaan desa, 446 unit perpustakaan sekolah dasar, 133 unit perpustakaan sekolah menengah pertama, 12 unit perpustakaan instansi dan 6 unit perpustakaan tempat ibadah. Dari total angka tersebut, baru 20 unit (perpustakaan sekolah dan desa) yang telah terakreditasi, sedangkan sisanya belum terakreditasi. Artinya bahwa hanya 3% perpustakaan di Kabupaten Sleman yang memadai. Sayangnya, jumlah variasi koleksi buku yang ada masih belum seimbang dengan layanan perpustakaan yang diberikan pada tahun 2019, yang terdiri dari layanan menetap, layanan keliling di 82 lokasi serta layanan silang layan di 42 lokasi. Pun demikian dengan tenaga perpustakaan, perpustakaan di Kabupaten Sleman sampai saat ini belum memiliki pustakawan, tenaga teknis yang memadai dan penilai yang memiliki 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-115 sertifikat. Secara lebih jelas, capaian indikator urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.58. Tabel 2. 58 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0,5698 0,5747 0,5767 0,57787 0,13380 2 Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 0,5612 0,6800 0,7115 0,7172 0,6408 3 Rasio perpustakaan per satuan penduduk 0,6650 0,6557 0,6556 0,7017 0,6936 4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun 1.677 1.717 1.797 1.808 640 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul) 36.949 36.943 33,791 35.773 32.568 6 Persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%) 50% 42,86% 75% 77,78 50,00 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 Pemerintah Kabupaten Sleman perlu terus melaksanakan upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat demi meningkatnya pengetahuan dan ilmu masyarakat serta melakukan inovasi untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat adalah penyediaan layanan pustaka digital guna mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan melalui dunia digital. Berdasarkan Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, indeks kegemaran membaca DIY tahun 2020 sebesar 65,73, sedangkan indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 18,00. 2.3.1.2.18 Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip. Pada tahun 2020, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sleman telah mengelola arsip secara baku. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian perangkat daerah dalam pengelolaan arsip semakin meningkat. Kedepan, sistem kearsipan akan menjadi bagian 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-116 yang tidak terpisahkan dari pengembangan e-government melalui peningkatan penyelamatan, pengamanan dan pemanfaatan arsip berbasis TIK. Jumlah arsiparis Kabupaten Sleman pada tahun 2019 hanya 21 orang, tidak sebanding dengan jumlah perangkat daerah. Nantinya perlu dihitung ulang tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja arsiparis untuk seluruh Kabupaten Sleman. Hal tersebut juga berimbas pada pelaksanaan pembinaan kearsipan untuk pengelola kearsipan baik untuk perangkat daerah ataupun desa. Jika dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah dan pemerintah desa, jumlah pembinaan yang dilaksanakan per tahun sangat kurang. Meskipun demikian, SDM pengelola arsip yang tersebar di semua perangkat daerah selalu bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2020 mencapai 327 orang. Tabel 2. 59 Capaian Indikator Kearsipan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020 No Indikator 2017 2018 2019 2020 1 a. Pelestarian arsip (kali) 3 4 4 2
b.- Arsip dinamis (berkas) 391.849 433.411 479.583 475.747 - Arsip vital (berkas) 17.854 17.861 17.861 17.662 - Arsip aktif (berkas) 206.627 229.586 255.095 228.499 - Arsip inaktif (berkas) 167.368 185.964 206.627 229.586
c.Arsip statis (berkas) 93 95 97 100
d.Arsip tekstual (boks) 2.042 2.066 2.076 2.088
e.Arsip audio (buah) 3 17 20 20
f.Arsip audiovisual (buah) 32 62 74 109
g.Arsip foto (lembar) 155 709 1.2451 1.685
h.Arsip peta /kartografi dan kearsitekturan (lembar) 373 665 988 1.017 2 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 75 79,17 81,25 100 3 Peningkatan SDM pengelola kearsipan (jiwa) 63 70 71 62 4 Jumlah SDM pengelola kearsipan (Jiwa) 189 221 188 327 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021 2.3.2 Urusan Pemerintahan Pilihan 2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman berasal dari produksi perikanan budi daya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budi daya berasal dari produksi di kolam, mina padi dan karamba. Produksi perikanan tangkap berasal dari perairan umum. Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman ini didominasi oleh ikan nila (merah dan hitam), ikan lele, ikan gurami, ikan mas, ikan grasscarp, ikan bawal, mujahir dan udang. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-117 Jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2020 mencapai 54.552.118 kg, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 67.850.000 kg, sedangkan pada tahun 2019 konsumsi ikan sebesar 40.765.363 kg, seperti tercantum dalam Gambar 2.31 di bawah ini. Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2021 Gambar 2. 31 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (kg) Pada tahun 2020, tingkat ketersediaan ikan (kg/kapita/tahun) sebesar 37,39 kg/kapita/tahun lebih tinggi dari tingkat konsumsi ikan sebesar 36,21 kg/kapita/tahun. Hal ini berarti bahwa produksi ikan di Kabupaten Sleman sudah mampu mencukupi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat Kabupaten Sleman, dan sisanya dipasarkan ke luar wilayah Sleman, antara lain ke kabupaten/kota di DIY, Klaten, Magelang, dan wilayah lainnya. Tabel 2. 60 Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Produksi Ikan (kg) 42.875.200 49.730.310 59.781.400 67.850.000 54.552.118 2 Kebutuhan Produksi Ikan (kg) 30.379.286 30.804.545 39.278.540 36.699.282 40.765.363 3 Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 25,65 28,81 32,55 32,55 36,21 4 Tingkat Ketersediaan ikan (kg/kapita/tahun) 32,11 32,95 33,99 36,71 37,39 Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2021 Permasalahannya adalah tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Sleman masih di bawah angka nasional, meskipun sudah lebih tinggi dari DIY. Pada tahun 2020, konsumsi ikan DIY rata-rata hanya berada pada angka 28 kg/kapita/tahun, sedangkan Kabupaten Sleman mencapai 36,21 kg/kapita/tahun dan untuk nasional berada pada angka 56,39 kg/kapita/tahun. Ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat lebih memilih konsumsi 42.875.200 49.730.310 59.781.400 67.850.000 54.552.118 30.379.286 30.804.545 39.278.540 36.699.282 40.765.363 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Produksi Ikan (kg) Kebutuhan Produksi Ikan (kg) I - - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-118 daging ayam daripada ikan. Selain alasan di atas, hal tersebut juga dikarenakan harga ikan jauh lebih mahal dibanding dengan daging ayam, terlebih jumlah permintaan dan harga ikan jauh lebih tinggi di luar daerah. 2.3.2.2 Pariwisata Potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman terdiri dari wisata alam meliputi wisata ekologi dan wisata petualangan, wisata budaya yang meliputi wisata warisan budaya dan sejarah serta wisata kota dan desa, wisata buatan meliputi wisata meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE) dan wisata olahraga. Desa wisata memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Desa wisata berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, potensi alam, seni budaya, dan keunikan kehidupan desa yang alami. Potensi obyek wisata pada tahun 2020, kategori desa wisata tercatat sebanyak 53 jenis, wisata museum sebanyak 8 jenis, wisata candi sebanyak 9 jenis, dan wisata kegiatan luar sebanyak 1 event, serta wisata alam sebanyak 8 jenis. Perkembangan potensi obyek wisata secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.61. Tabel 2. 61 Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Wisata Alam (jenis) 4 4 4 4 8 2 Wisata Candi 12 12 12 12 9 3 Wisata Museum 14 14 14 14 8 4 Kegiatan luar (event) 5 5 5 5 1 5 Kategori Desa Wisata 39 39 39 39 53 Sumber: Dinas Pariwisata, 2021 Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebanyak 4.250.119 orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 4.226.075 orang atau 99,43% dan wisatawan mancanegara sebanyak 24.044 orang atau 0,57%. Penurunan jumlah wisatawan ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Sleman perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan ODTW serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan length of stay wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-119 Tabel 2. 62 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah wisatawan (jiwa) - Wisnus - Wisman 5.323.685 5.075.315 248.370 7.276.695 7.038.207 238.488 8.531.738 8.224.033 307.705 10.378.118 10.145.104 233.014 4.250.119 4.226.075 24.044 Jumlah wisatawan (%) - Wisnus - Wisman 95,33 4,67 96,72 3,28 96,39 3,61 97,75 2,25 99,43 0,57 Kontribusi terhadap total PAD (%) 19,21 21,92 24,42 27,42 8,84 Kontribusi terhadap PDRB HB (%) 10,22 10,29 10,16 10,36 8,84 Sumber: Dinas Pariwisata, 2021, BPS, 2021 Berdasarkan klasifikasi destinasi, pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata alam tercatat sebanyak 1.726.167 orang, kunjungan wisata budaya sebanyak 1.134.075 orang, kunjungan ke wisata buatan 1.389.877 orang. Wisata budaya yang meliputi wisata warisan budaya dan sejarah serta wisata kota dan desa menjadi daya tarik paling besar untuk kegiatan pariwisata di Kabupaten Sleman, sehingga perlu terus dikembangkan melalui perencanaan yang menyeluruh. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang, perlu penyediaan amenitas yang memadai agar mampu meningkatkan waktu kunjungan wisata, harus ada fasilitas yang mendukung 5M dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Sleman perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Perbaikan kondisi ekonomi tidak akan terjadi selama masyarakat masih takut untuk berinteraksi dan keluar rumah, karena kontak kontak fisik adalah pilar utama dalam menjamin berputarnya roda perekonomian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan pandemi COVID-19 bersama semua stakeholders. Upaya bersama tersebut mulai membuahkan hasil, dengan munculnya vaksin untuk menekan laju penularan COVID-19. Paralel dengan strategi pengendalian pandemi, perlu mempersiapkan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-120 strategi, kebijakan dan pendekatan untuk memulihkan kembali ekonomi sekaligus mereformasi sistem kesehatan publik yang lebih tangguh. Penurunan jumlah wisatawan tersebut juga berimbas pada penurunan jumlah wisatawan mancanegara dengan tujuan Candi Borobudur, yang merupakan destinasi unggulan dalam paket wisata Yogyakarta. Selain itu, wisata tracking Gunungapi Merapi juga mengalami penurunan, terlebih karena belum ada pemisahan jalur antara jalur tracking dengan jalur jeep Merapi. Hal ini tentunya akan berimbas pada pendapatan daerah. Secara umum, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata sebelum terjadi pandemi selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, subsektor penyumbang terhadap PAD pariwisata terbanyak yaitu dari sektor pajak hotel dan pajak restoran yaitu masing-masing sebesar Rp46.250.100.467,00 dan Rp60.730.429.166.00, sedangkan subsektor terendah yaitu dari bagi hasil TWC Ratu Boko sebesar Rp312.106.633,00. Secara lebih jelas, PAD sektor pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.63. Tabel 2. 63 Data PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020 (Rp) No Jenis 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pajak Hotel 67.278.001.146,89 85.153.727.058,73 99.163.768.082,00 118.042.493.912,00 46.250.100.467,00 2 Pajak Restoran 51.190.737.213,24 69.627.369.310,00 92.048.500.298,00 113.760.839.942,00 60.730.429.166.00 3 Pajak Hiburan 13.503.081.110,38 17.310.424.630,56 20.594.485.463,00 22.144.029.761,00 8.375.071.998,00 4 Retribusi Pema- kaian Kekayaan Daerah (fasili- tas kaliurang, kaliadem dan tlogo putri) 89.134.100,00 114.878.300,00 99.511.800,00 141.468.325,00 0 5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga: 6.006.806.665,00 8.883.791.665,00 7.455.640.500,00 8.684.422.600,00 2.504.788.500,00 - DPKAD/BKAD 866.497.665,00 1.425.967.165,00 1.077.817.500,00 1.226.551.600,00 0 - DIPENDA 5.972.876.000,00 368.492.500,00 - Dinas Pariwisata 5.140.309.000,00 7.457.824.500,00 6.377.823.000,00 1.484.995.000,00 2.136.296.000,00 6 Lain-lain PAD: 640.464.357,50 972.250.384,00 1.071.813.404,00 931.441.903,00 312.109.633,00 - Bagi Hasil TWC Ratu Boko 640.464.357,50 955.950.384,00 958.447.704,00 897.747.263,00 312.106.633,00 - Bagi Hasil Parkir Musium Gunung Merapi 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - Bagi Hasil Taman Lampion 0,00 16.300.000,00 113.365.700,00 33.694.640,00 0 Penerimaan 138.708.224.593,01 182.062.441.348,29 220.728.918.822,00 263.704.696.443,00 118.172.499.764,00 Peningkatan 37,4% 31,3% 21,2% 19,47% -46,46% Sumber: BKAD, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-121 2.3.2.3 Pertanian Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari. Pada tahun 2020, cakupan bina kelompok tani adalah 100%, artinya seluruh petani terlayani oleh program pembinaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mengalami sedikit peningkatan dari 58,52 kuintal/ha menjadi 59,35 kuintal/ha pada tahun 2020. Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik. Guna mengatasi kecenderungan penurunan produktivitas ini telah diupayakan peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam tajarwo dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman. Selain program dan kegiatan tersebut di atas, kebijakan terkait stabilisasi harga komoditas pangan sangat diperlukan, agar pada saat panen besar petani tidak dirugikan dengan anjloknya harga komoditas pangan. Pada masa pandemi COVID-19, sektor pertanian semakin dituntut untuk dapat meningkatkan produksi pangan guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Peningkatan produksi pangan perlu dilakukan agar stok pangan terjaga dan tidak terjadi kelangkaan yang berimplikasi pada kenaikan harga, yang nantinya dapat mengakibatkan krisis pangan. Adapun perkembangan indikator pertanian tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.64. Tabel 2. 64 Indikator Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan bina kelompok tani (%) 195 195 100 100 100 2 Produktivitas padi/bahan pangan utama lokal (kuintal/ha) 61,58 57,15 53,37 58,52 59,35 3 Produksi sektor pertanian dan peternakan (ton) - padi sawah 322.418 289.070 246.539 242.707 245.291,80 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-122 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 - padi ladang 1.751 1.557 3.339 1.569 1.568,61 - jagung 22.574 47.060 31.558 35.502 37.473,80 - kedelai 88 22 211 51 21,00 - kacang tanah 4.389 4.209 4.516 4.084 4.453,88 - kacang hijau 0 0 0 1 4,48 - ubi kayu 12.806 11.596 8.631 9.468 8.060,11 - ubi jalar 2.071 1.569 1.728 141 1.619,71 - talas 1.388 1.388 1.156 871 947,14 - ganyong 148 148 129 85 128,85 - irut 571 571 569 522 422,15 - sayuran 1.131.810 407.481,00 394.667,63 256.600,23 301.742,75 - buah-buahan 1.764.605 1.275,66 262.302,93 235.305,43 855.960,67 - daging 22.300,88 18.751,73 13.330,79 24.721,93 13.251,04 - telur 16.951,86 16.887,70 16.309,91 16.390,28 12.707,30 - susu sapi (l) 3.639.830 3.373.962 3.819.360 3.829,94 4.982.849,75 4 Jumlah produksi komoditas perkebunan - Kelapa 73.952,63 67.267,44 67.492,97 6.270,18 62.641,67 - Cengkeh 98,58 305,92 303,05 - 0 - Kakao 140,44 668,14 705,69 12,00 115,04 - Mete 32,88 133,56 133,52 5,01 48,25 - Kopi Robusta 439,55 333,67 2.396,17 58,88 581,67 - Kopi Arabika 211,5 148,1 554,7 9,51 172,63 - Mendong 19.087,50 11.280,50 785,7 377,00 377,00 - Lada 22,5 162,48 172,93 1,04 12,57 - Kapuk randu 19,75 31,11 56,98 - 0 - Tembakau rakyat 956,7 806,95 1.373,00 301,29 301,29 - Panili 1,92 162,48 2,56 0,34 5,16 - Jarak pagar 15,85 95,53 31,71 2,65 19,83 - Tebu - 2.808.125,95 2.053.624,00 30.440,00 336.537,20 Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 2021 2.3.2.4 Kehutanan Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan taman hutan rakyat. Kabupaten Sleman tidak memiliki taman hutan rakyat. 2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Sleman meliputi pasir dan batu, andesit, breksi, batu apung, dan tanah liat. Bahan tambang ini dapat kita temui di sepanjang perairan sungai di kaki Gunung Merapi, yang dipasok dari aktivitas Gunung Merapi. Sementara batu gamping yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam tidak boleh ditambang. Seluruh padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau, terutama pada daerah 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-123 terpencil dan pemukiman baru. Penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya dan pemanfaatan energi biogas. Mulai tahun 2017 urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah panas bumi. Kabupaten Sleman tidak memiliki potensi panas bumi tersebut. 2.3.2.6 Perdagangan Pada tahun 2020, UPT Pelayanan Pasar mengelola 43 lokasi usaha perdagangan. Pasar kondisi baik tahun 2020 mencapai 86,05% atau sebanyak 37 pasar. Terkait sarana prasarana perdagangan tradisional, pasar dengan pengelolaan sampah baru terdapat di Pasar Cebongan dan Pasar Sleman. Pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan sebanyak 1.633 PKL. Jumlah usaha perdagangan cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2. 65 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pasar desa 41 41 41 41 41 2 Pasar lokal/kabupaten 41 42 35 37 37 3 Pasar hewan 1 1 2 2 2 4 Usaha perdagangan milik pemerintah kabupaten 6 6 6 5 Toko modern - minimarket cabang/waralaba nasional 201 203 203 209 219 - Toko modern lokal 137 137 184 187 212 - Pusat perbelanjaan 2 3 4 4 4 - Perkulakan/grosir 2 2 2 2 2 - Hypermarket 6 5 5 5 5 - Supermarket 11 11 12 14 14 - Department store 2 2 7 8 8 6 Usaha pergudangan 159 179 190 190 190 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Pada tahun 2020, persentase koefisien variasi harga antar waktu mencapai 2,70, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 1,97. Angka ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode satu tahun). Indikator lain yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kegiatan perdagangan di Kabupaten Sleman adalah ekspor. Adapun besaran nilai ekspor Kabupaten Sleman tahun 2020 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-124 tercatat sebesar US$55.796.578,44. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat meskipun dalam kondisi COVID-19. Komoditi ekspor unggulan tersebut, antara lain pakaian jadi tekstil (52,1%), sarung tangan kulit sintetis (12,4%), sarung tangan kulit (8,9%), mebel kayu (6,2%), perabotan medis (6,1%) serta produk tekstil lainnya. Selain ekspor, volume dan nilai impor cenderung meningkat. 2.3.2.7 Urusan Pilihan Perindustrian Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Jumlah industri kecil dan rumah tangga sebanyak 11.153 usaha dan industri menengah sebanyak 209 usaha. Jumlah industri yang menerapkan standarisasi pada tahun 2020 mencapai 100 IKM, sedangkan yang telah menerapkan teknologi industri sebanyak 65 IKM. Pada tahun 2020, nilai produksi industri sebesar Rp2.458.187.243.790,00. Kontribusi nilai produksi industri besar dan menengah sebesar 77,78%, dan sisanya merupakan nilai produksi industri kecil dan rumah tangga. Sektor industri ini berkontribusi sebesar 13,44% terhadap PDRB Kabupaten Sleman atas dasar harga berlaku. Angka ini meningkat dari tahun 2019, meskipun pertumbuhan nilai produksi industri mengalami kontraksi sebesar 34%. Hal tersebut karena pandemi COVID-19, sehingga banyak usaha yang gulung tikar. Mekipun terdapat 15% IKM yang meningkat kemampuannya dalam pengelolaan usaha. Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Gambar 2. 32 Nilai Produksi Industri Tahun 2020 di Kabupaten Sleman 3.407.567.027,00 3.507.317.102,00 3.614.290.273,62 3.725.429.699,52 2.458.187.243,79 758.002.805,75 779.194.505,75 802.959.938,18 827.650.956,27 546.117.142,75 2.649.564.221,25 2.728.122.596,25 2.811.330.335,44 2.897.778.743,25 1.912.070.101,04 0,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Produksi (000) Nilai Produksi Industri kecil dan rumah tangga Nilai produksi Industri besar dan menengah - - - .»· RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-125 Pendampingan dan pemberdayaan industri kecil merupakan prioritas pembangunan di tahun 2020 dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini yang semakin tinggi di Kabupaten Sleman. Adapun data perkembangan indikator perindustrian tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.66. Tabel 2. 66 Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kontribusi Sektor Industri PDRB HB (%) 13,45 13,30 13,19 13,12 13,44 2 Jumlah Usaha Industri 16.646 16.898 16.945 17.016 11.362 3 Pertumbuhan Industri (%) 1,60 1,50 0,28 0.42 -34 4 Jumlah industri kecil & rumah tangga (unit) 16.488 16.735 16.770 16.898 11.153 Sumber: BPS 2021, Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi 2021 2.3.2.8 Urusan Pilihan Transmigrasi Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pada tahun 2019, persentase jumlah calon transmigran yang dapat diberangkatkan dengan fasilitasi APBD sejumlah 100% atau 13 KK dari 13 KK pendaftar calon transmigran. Dari jumlah tersebut, 10 KK merupakan program sharing penempatan dengan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, sedangkan 3 KK merupakan penempatan berdasarkan kuota yang diterima dari pemerintah pusat. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dapat teratasi. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi, Pemerintah Kabupaten sleman tidak memberangkatkan transmigran pada tahun 2020. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-126 2.3.3 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.3.1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 2.3.3.1.1 Unsur Sekretariat Daerah Salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Tahun 2020, IKM Kabupaten Sleman tercatat sebesar 82,37 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan bukti nyata terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dan kualitas ini perlu untuk terus ditingkatkan. Pada tahun 2020, predikat akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Kabupaten Sleman mendapat nilai A dengan skor 81,42, turun dari skor tahun 2019 (81,99) . Penilaian ini dipengaruhi oleh perencanaan daerah yang dilakukan pada awal waktu dan sasaran pembangunan yang berorientasi hasil (outcome), refocusing program/kegiatan yang mendukung sasaran pembangunan, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal waktu, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih handal, pengelolaan data kinerja yang baik, serta pelaporan kinerja yang tepat waktu dan berkualitas. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik telah menerapkan e- government melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan aplikasi berbasis smartphone. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, yang mengalami penurunan adalah perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. Untuk indeks reformasi birokrasi, Kabupaten Sleman mendapatkan nilai 76,34 dengan kategori BB. Komponen penilaian yang mendapat nilai minimal adalah refom dan hasil antara area perubahan pada komponen pengungkit dan kinerja organisasi pada komponen hasil. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait hasil evaluasi dari instansi leading sector, yaitu kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, merit system dan ASN professional mendapat nilai kurang. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat perangkat daerah serta penetapan agen perubahan belum sepenuhnya berjalan optimal. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum diterapkan menyeluruh serta peta proses bisnis di beberapa perangkat daerah belum dievaluasi. Selain itu, berdasarkan survey integritas jabatan, 67% responden belum sepenuhnya memahami kinerja, ukuran dan kontribusi terhadap kinerja organisasi, sehingga Kabupaten Sleman mendapat indeks 3,27 dari skala 5. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-127 2.3.3.1.2 Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai perangkat daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD (Setwan). Pada tahun 2020, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2020 sebanyak 19 buah, dengan inisiatif DPRD sebanyak 4 buah, persetujuan bersama/berita acara 15 buah, keputusan DPRD sejumlah 26 buah dan keputusan pimpinan sejumlah 19 buah. Persentase penyelesaian program legislasi daerah (prolegda) 100%. Ada beberapa rekomendasi DPRD kepada eksekutif atas LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2020 adalah perlunya melaksanakan bimbingan teknik (bimtek) penyusunan RPJM Desa bagi kepala desa dan perangkat desa (49 desa) untuk mendorong program pembangunan desa yang populis, serta mendorong desa untuk menganggarkan DESTANA dalam rangka penanggulangan bencana. 2.3.3.2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.3.2.1 Unsur Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di suatu daerah. Perencanaan ini dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan harus konsisten antar-perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Hal ini dibuktikan dengan terakomodasinya 100% program yang ada di RPJMD dalam RKPD maupun APBD. Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pada 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-128 orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) dan Peraturan Kabupaten Sleman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2020-2040. 2.3.3.2.2 Unsur Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 10 tahun yang lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki. Tabel 2. 67 Indikator Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Hasil opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 2 Persentase SiLPA 13,76 11,8 15,4 14,35 14,43 3 Persentase SiLPA terhadap APBD 12,76 14,71 13,73 12,81 13,09 4 Jumlah program tidak dilaksanakan 5 0 0 0 0 5 Jumlah kegiatan tidak dilaksanakan 29 0 0 0 0 6 Persentase belanja pendidikan (%) 30,57 32,33 28,75 25,78 23,64 7 Persentase belanja kesehatan (%) 9,72 11,01 13,38 12,78 14,78 8 Persentase belanja langsung (%) 43,00 44,14 45,89 46,21 49,25 9 Persentase belanja tidak langsung (%) 57,00 55,86 54,11 53,79 50,75 10 Persentase belanja bagi hasil kabupaten/desa (%) 1,64 1,76 2,13 2,22 1,74 Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021 Pada tahun 2020, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sekitar 14,43% atau 13,09% terhadap realisasi APBD, dengan seluruh program terlaksana. Dari sudut regulasi, tidak ada yang dilanggar dengan tingginya SiLPA ini, dan memang dimungkinkan untuk menjadi sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran. Faktor penyebab SiLPA terjadi sejak proses penganggaran hingga pelaksanaan anggaran. Dari sisi penganggaran, SiLPA terjadi karena senggangan anggaran (budgetary slack) baik di sisi pendapatan maupun belanja. Dalam penyusunan target pendapatan, senggangan anggaran terjadi karena penetapan target PAD relatif moderat yang dimaksudkan untuk mengamankan kepastian sumber pendanaan belanja daerah atau agar mendapatkan penilaian kinerja yang baik karena realisasi PAD lebih besar dari targetnya. Sedangkan senggangan belanja terjadi karena penetapan pagu belanja daerah yang optimis untuk mengantisipasi adanya pemotongan anggaran. Dari segi pelaksanaan, sisa anggaran 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-129 terjadi karena tidak dapat direalisasikannya rencana belanja, yang disebabkan karena adanya efisensi anggaran, gagal lelang, sisa tender, putus kontrak pekerjaan, tidak dilaksanakannya paket kegiatan atau pekerjaan yang dibayarkan sesuai progres kemajuan fisik karena pekerjaan tidak selesai 100 persen ataupun adanya penundaan pembayaran (kurang bayar) karena diberikan kesempatan 50 hari kalender agar pekerjaan selesai. Dana APBD yang digunakan untuk kegiatan pendidikan tercatat sebesar 23,64%, lebih tinggi dari target nasional, sebesar 20%. Sementara belanja kesehatan, tahun 2020 tercatat sebesar 14,78%, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini karena anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19. Adapun besaran bagi hasil kabupaten dan desa pada tahun 2020 adalah 1,74%. 2.3.3.2.3 Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Secara kumulatif, aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 adalah 3,6%. Adapun pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2020 sebesar 81,85%. Masih rendahnya persentase ini, karena ASN merasa tidak mempunyai waktu untuk mengikuti pelatihan, akibat beban kerja yang berlebih, namun bisa juga karena merasa pendidikan dan pelatihan formal tidak begitu diperlukan dalam meniti jenjang karir ASN. Oleh karena itu, analisis beban kerja dan analisis jabatan perlu dilakukan secara rutin. Indikator kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.68. Tabel 2. 68 Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 15,14 18,99 10,04 16,73 13,51 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4 2 2,47 4,6 3,6 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 94 86 82,60 79,02 81,85 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 32 36 34 33 30 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 743 677 755 741 688 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 7.829 6.324 5.950 6.174 5.739 Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-130 Pada tahun 2020, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah sebanyak 30 jabatan. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami penurunan menjadi 688 jabatan. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu (JFT) turun menjadi 5.739 jabatan. Angka ini didominasi oleh JFT di lingkungan pendidikan (guru) dan JFT di lingkungan kesehatan (tenaga kesehatan). Jumlah JFT teknis lain yang termasuk dalam 222 jenis jabatan fungsional yang ditetapkan oleh KemenPANRB masih rendah, bahkan tidak diminati oleh ASN. Berdasarkan 5 Prioritas Kerja Nasional 2019-2024, untuk mewujudkan profesionalitas ASN dalam rangka percepatan sistem kerja, maka pemerintah mengamanatkan untuk melakukan penyederhaan birokrasi, yang salah satunya dengan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. Dengan peralihan tersebut akan menciptakan birokrasi yang dinamis, gesit, profesional, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat. Birokrasi yang dinamis mempercepat pengambilan keputusan melalui komunikasi yang fleksibel. Penyederhanaan birokrasi meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a.koheren, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;
b.kelayakan, indeks profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
c.akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
d.dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya; serta
e.multi-dimensional. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Ada 5 (lima) kriteria indeks profesionalitas, yaitu skor 91-100 dengan predikat “sangat tinggi”; skor 81-90 dengan predikat “tinggi”; skor 71-80 dengan predikat “sedang"; skor 61-70 dengan predikat "rendah"; serta skor dibawah 60 dengan predikat “sangat rendah”. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-131 Berdasarkan data yang ada, indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar 57,41 dengan predikat “sangat rendah”. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Sleman, antara lain:
a.banyaknya ASN yang dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah sehingga memberikan kontribusi dalam skor pendidikan yang rendah;
b.data ASN yang mengikuti diklat belum semuanya tercantum di SAPK; serta
c.belum meratanya peningkatan kompetensi di berbagai tingkatan atau jenis jabatan. Di lain pihak, pengukuran indeks profesionalitas ASN cenderung bias, seperti pada pengembangan kompetensi, antara pegawai dengan pelaksana, terutama golongan II ke bawah (pengemudi, petugas kebersihan, dll) mempunyai rumus yang sama. Hal ini cenderung akan menghasilkan angka yang kecil. Padahal indeks profesionalitas pegawai ini sebagai bahan penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN dan pengembangan ASN. 2.3.3.2.4 Unsur Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Terkait hal ini, Kabupaten Sleman mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman telah memiliki jurnal penelitian yang terbit sekali setahun dengan tema sains dan sosial kemasyarakatan. Selain mendorong penelitian dan pengembangan berbagai pihak, Kabupaten Sleman telah menerapkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah naik tajam, yakni sebesar 50,68%. Semua kebijakan inovasi telah diterapkan di daerah. Guna menerapkan pemanfaatan hasil kelitbangan, Kabupaten Sleman memiliki beberapa kebijakan terutama terhadap beberapa produk unggulan seperti pengembangan kerajinan bambu, perkebunan salak, peternakan kambing, dan padi. Inovasi terkait produk unggulan padi yang dihasilkan adalah pendaftaran merek branding beras Sleman, pembangunan rumah pengemasan untuk beras Sleman serta untuk peningkatan produksi padi dilakukan budidaya secara minapadi dan ugadi. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-132 Saat ini permintaan akan bambu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tingginya permintaan akan bahan baku bambu menyebabkan intensitas penebangan bambu menjadi meningkat pula. Namun, penebangan bambu ini tidak seimbang dengan penanamannya. Oleh karena itu, Sleman berinovasi membudidayakan bambu secara kultur jaringan, dan untuk menyalurkan bakat anak muda dibangunlah sekolah bambu. Inovasi yang dihasilkan terkait produk unggulan salak pondoh dan kambing PE adalah:
a.teknologi pengawetan salak buah segar untuk ekspor;
b.teknologi untuk grading buah salak pondoh;
c.aneka olahan produk salak pondoh;
d.teknologi kandang kambing PE yang dapat memisahkan antara kotoran cair dan kotoran padat;
e.teknologi pembuatan pupuk organik cair dan pupuk organik padat;
f.teknologi fermentasi dari daun salak dan delignifikasi daun salak untuk pakan kambing PE;
g.teknologi pengolahan pakan silase daun salak;
h.teknologi pengolahan mineral blok berbahan dasar pelepah daun salak pondoh;
i.inovasi teknologi pengolahan susu bubuk, es krim susu kambing, lotion dan sabun dari susu kambing; dan
j.inovasi kelembagaan kelompok tani ternak kambing PE. Tabel 2. 69 Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%) 6,25 10,41 10,41 10,41 50,68 2 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) 58,1 64,51 77,5 77,5 85 Sumber: Bappeda, 2021 Salah satu capaian dalam bidang dalam inovasi pelayanan publik adalah Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 kepada SMP Negeri 4 Pakem Sleman dengan “Gelang Si Cantik (Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi Melalui Membaca, Menulis, dan TIK). 2.3.4 Unsur Pengawasan Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020, jumlah temuan inspektorat 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-133 menurun tajam, menjadi 22 temuan dan jumlah temuan yang ditindaklanjuti sejumlah 18 temuan atau 81,82%. Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru meningkat, sejumlah 461 temuan, jumlah rekomendasi BPK sejumlah 902 rekomendasi dan rekomendasi BPK ini yang sudah ditindaklanjuti hanya 787 rekomendasi atau 87,25%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, BPK melaksanakan pemeriksaan lebih banyak dari tahun sebelumnya, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah, Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penetapan status tindak lanjut yang sesuai rekomendasi dan belum sesuai rekomendasi ditetapkan oleh BPK RI Jakarta, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 sebagian rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti belum keluar statusnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerahnya, khususnya pada pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah. Perkembangan indikator pengawasan selama kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada Tabel 2.70. Tabel 2. 70 Indikator Pengawasan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah obyek pemeriksaan 96 108 94 121 71 2 Jumlah temuan inspektorat 88 82 103 119 22 3 Jumlah temuan inspektorat yang ditindaklanjuti 71 57 85 94 18 4 Persentase tindak lanjut temuan 80,68 70 82,52 78,99 81,82 3 Jumlah temuan BPK 368 393 415 436 461 4 Jumlah rekomendasi BPK 688 759 818 848 902 5 Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK 608 684 807 778 787 6 Persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK 88,37 90,12 98,66 91,74 87,25 Sumber: Inspektorat, 2020 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Analisis kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pendekatan yang digunakan untuk 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-134 memperoleh gambaran tersebut adalah melalui produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, PDRB per kapita mengalami tren peningkatan, baik dilihat melalui harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010. Sementara pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi COVID-19. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 33 PDRB per kapita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Juta Rp) Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada Gambar 2.33 di atas. PDRB atas dasar berlaku tahun 2020 sebesar 37,18 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 27,51 juta rupiah. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di kabupaten sebesar Rp1.792.912,00, yang terbagi dalam kelompok komoditas makanan sebesar Rp670.355,00 (37%) dan komoditas bukan makanan sebesar Rp1.122.557,00 (63%). 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan nilai tukar (term of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan 45,00 40,00 28,92 36,28 37,18 - 33,5° -- 35,00 31,29 - 28,93 30,00 27,46 27,51 26,09 - 25,04 25,00 20,00 2016 2017 AtasDasar targa Konstan (luta Rp) 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-135 pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani. NTP Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 112,53. Meskipun nilainya turun dari tahun sebelumnya, petani masih memperoleh surplus dari proses produksi dibanding konsumsi yang dikeluarkan. Untuk meningkatkan angka NTP, secara terus menerus dilakukan penyusunan program sehingga dapat menekan biaya produksi pertanian. Pengendalian harga pasar melalui serangkaian kebijakan di bidang pertanian, juga diperlukan untuk mendorong produktivitas pertanian. Sampai saat ini, Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas potensial seperti beras Sleman, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi potong, pengembangan mina padi, pengembangan udang galah padi (ugadi), dan pengembangan salak pondoh serta turunannya. Diharapkan, program-program tersebut dapat berimplikasi pada semakin meningkatnya NTP. Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Perikanan, 2021 Gambar 2. 34 Perkembangan Nilai Tukar Petani (Gabungan) Kabupaten Sleman Tahun 2016–2020 2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2020 sebesar Rp45.833.487,6 juta. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun PDRB mengalami penurunan, ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling besar terjadi pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa informasi dan komunikasi. Akibat adanya pandemi COVID-19, dalam sektor kesehatan untuk pembelian alat kesehatan, seperti masker, hand sanitizer, vitamin, untuk pelaksanaan tes kesehatan terutama tracing yang dilakukan serta perawatan akibat virus itu sendiri. 108,06 107,05 119,02 116,8 112,53 105 107 109 111 113 115 117 119 121 2016 2017 2018 2019 2020 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-136 Selain itu, karena pandemi, banyak kegiatan yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) sehingga membutuhkan alat komunikasi beserta prasarananya. Pada tahun 2020, tiga sektor yang mempunyai peran paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan (13,44%), sektor konstruksi (10,99%) dan sektor pendidikan (10,63%). Sektor industri pengolahan sejak beberapa tahun yang lalu memang mengalami peningkatan. Jasa pendidikan naik, salah satunya disebabkan banyak orang tua yang mempercayakan anaknya untuk mengikuti bimbingan les untuk mengejar ketertinggalannya akibat pembelajaran daring. Selain itu, maraknya pembentukan lembaga pendidikan swasta, baik perguruan tinggi maupun sekolah dasar. Sektor pertanian cenderung naik pada tahun 2020 ini, yang artinya sektor tersebut tidak begitu terdampak pandemi COVID-19. Sektor akomodasi, makan dan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata. Perhatian pemerintah bagi pengembangan industri makanan dan minuman akan membawa dua manfaat, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa jumlah terbanyak dari industri makanan dan minuman ini adalah industri rumah tangga dan industri kecil. 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya: 2.4.2.1 Aksesibilitas Wilayah Perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan sistem jaringan. Aksesibilitas menjadi salah satu ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya, meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha. Dalam hal ini, yang paling penting adalah infrastuktur jaringan jalan serta fasilitas pendukungnya. Tersedianya prasarana jalan baik kualitas maupun kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah dijangkau. Apabila aksesibilitas di suatu daerah tinggi maka perkembangan wilayah akan mengalami kelancaran. Semakin baiknya sistem jaringan jalan dalam suatu 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-137 wilayah, semakin lancar pula distribusi baik barang, jasa maupun informaasi lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah tersebut. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Kondisi jalan baik adalah jalan dengan permukaan jalan yang ditambal kurang dari 10% dan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan minimal 40 km/jam. Panjang jalan kabupaten adalah 699,50 km dengan 320 ruas jalan. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2020 hanya 460,3 km (65,80%) yang kondisinya baik, 155,85 km kondisi sedang, 38,2 km kondisi rusak ringan, dan 45,15 km kondisi jalan rusak berat. Kondisi ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Hal disebabkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID- 19, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, dialihkan untuk penanganan COVID-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, fasilitas pendukung jalan berupa perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya adalah rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, serta alat pengawasan dan pengamanan jalan. Sebagian prasarana tersebut menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Pada tahun 2019, LPJU yang telah terpasang di sepanjang jalan kabupaten sebanyak 26.828 buah. Rambu lalu lintas berjumlah 1.873 unit dan APILL sebanyak 8 unit. Marka jalan kondisi baik seluas 10.694 m 2 atau 68,28% dan pagar pengaman jalan seluas 1.930 m 2 . Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040 3 , terdapat perencanaan jalan arteri primer Jogja Outer Ringroad, jalan tol Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta-Surakarta, Yogyakarta-Cilacap, park and ride, rest area serta jalur kereta api Parangtritis-Yogyakarta-Borobudur dan sarana prasarananya yang berupa stasiun penumpang, stasiun barang dan pengembangan TOD stasiun. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
1. 1.Pengembangan sistem dan jaringan transportasi
a.Pengembangan sistem dan jaringan transportasi darat 1) Pengembangan jaringan pelayanan LLAJ untuk angkutan massal berbasiskan jalan berupa jaringan utama bis berjalur khusus, jaringan angkutan bis besar 3 Diambil dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-138 dan jaringan angkutan pengumpan/feeder (direncanakan pada lokasi stasiun Jombor); 2) Sistem dan prasarana jalan, yang terdiri dari pengembangan jaringan jalan nasional (jalan arteri primer jalan strategis nasional) dan pengembangan jaringan jalan provinsi (jalan kolektor primer); 3) Pengembangan sistem fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) di pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal dan terminal angkutan umum; serta 4) Pengembangan sistem prasarana angkutan barang berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas untuk mendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor impor.
b.Pengembangan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian 1) Pengembangan jaringan dan layanan perekerataapian perkotaan yang melayani jalur timur-barat dan utara-selatan; 2) Stasiun kereta api kecil, meliputi stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandar udara Adisutjipto, stasiun Patukan sebagai stasiun penumpang dan stasiun Kalasan sebagai stasiun barang.
1. 2.Pengembangan outer ringroad khusus angkutan barang sebagai upaya memecah tumpukan kendaraan pada kawasan perkotaan Yogyakarta agar kendaraan angkutan bertonase besar tidak masuk perkotaan Yogyakarta sehingga dapat memperlancar jalur distribusi dan transportasi, dengan rute Sentolo-Minggir, Minggir-Tempel, Tempel-Prambanan dan Prambanan-Piyungan.
2. 3.Pembangunan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Solo. Pada tahun 2020 telah direncanakan pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jogja-Solo, Jogja Bawen dan Jogja-Kulon Progo, telah berada pada tahap pengadaan tanah. Jalan tol ini membentuk segitiga emas yang harapannya dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Yogyakarta, Solo dan Semarang. 2.4.2.2 Sarana Perekonomian Gambaran kegiatan perekonomian penduduk dapat dilihat dari perkembangan sarana perdagangan, sebagai aktivitas ekonomi masyarakat lokal sehari-hari. Pada tahun 2020, sarana perdagangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 544 jenis, yang terdiri dari 37 pasar kabupaten, 41 pasar desa, 2 pasar hewan, 6 usaha perdagangan pemerintah, 219 minimarket, 212 toko modern 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-139 lokal, 4 pusat perbelanjaan, 2 perkulakan/ grosir, 5 hypermarket, 14 supermarket dan 8 department store. Dukungan terhadap keberadaan sarana perdagangan ini sangat penting dan perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan perekonomian lokal sehingga aktivitas perdagangan semakin dinamis. Sarana pergudangan berjumlah sebanyak 190 buah. Koperasi merupakan sarana perekonomian masyarakat, selain sektor pemerintah (BUMN) dan sektor swasta, yang berprinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun hingga saat ini, kontribusi koperasi terhadap pendapatan nasional dan atau daerah masih jauh tertinggal. Jumlah koperasi berdasarkan jenisnya di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 2.71. Tabel 2. 71 Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Jenis Koperasi Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 KUD 17 17 17 17 17 2 Koperasi pondok pesantren 26 6 4 4 4 3 Koperasi kerajinan industri 5 4 0 1 1 4 Koperasi serba usaha (KSU) 172 117 83 92 90 5 BMT 81 69 63 36 36 6 Koperasi pasar 8 2 4 4 4 7 Koperasi simpan pinjam 68 61 86 67 67 8 Koperasi mahasiswa 10 10 8 8 8 9 Koperasi PKL 2 0 0 0 0 9 Koperasi angkutan darat 2 4 2 2 2 10 Koperasi pegawai karyawan, angkatan darat/udara, kepolisian 162 151 118 113 111 11 Koperasi wanita 11 7 9 9 9 12 Koperasi veteran, wredatama, pepabri 25 23 19 19 18 13 Koperasi wisata 0 0 0 1 1 14 Koperasi perikanan/peternakan 16 10 4 4 4 15 Koperasi lainnya 14 10 16 20 22 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021 Pada tahun 2020, koperasi di Kabupaten Sleman berjumlah 407 unit, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 341 unit. Jumlah anggota koperasi mencapai 226.850 orang. Nilai aset koperasi mencapai Rp1,2 triliun. Selain perdagangan, perekonomian Kabupaten Sleman juga diwarnai oleh kegiatan pariwisata serta pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menginap. Keberadaan hotel atau fasilitas penginapan lainnya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Sampai dengan tahun 2020, hotel/penginapan yang masih beroperasi 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-140 sebanyak 575 unit, turun dari tahun sebelumnya (704 unit). Hal ini terjadi akibat pandemi COVID-19, sehingga sektor pariwisata lesu dan dan berimbas pada akomodasi dan perhotelan. Perkembangan hotel/penginapan lainnya, kamar, dan tempat tidur secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 72 Hotel/Penginapan Lainnya, Kamar, dan Tempat Tidur di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 No Fasilitas Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Hotel/penginapan lainnya 389 624 624 704 575 2 Kamar 7.519 11.775 11.775 13.659 12.096 3 Tempat Tidur 10.895 21.142 21.142 25.010 20.012 Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2021 2.4.2.3 Jaringan Listrik Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dewasa ini dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Meskipun energi bukan menjadi kewenangan kabupaten, namun Kabupaten Sleman selalu berkoordinasi dengan Pemda DIY terkait elektrifikasi. Dalam RTRW DIY disebutkan bahwa distribusi energi listrik akan dilakukan dengan pembangunan gardu distribusi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri. 2.4.2.4 Ketersediaan Air Baku Sumber air baku yang digunakan Kabupaten Sleman adalah mata air, sumur dangkal, sumur dalam dan air permukaan dengan tingkat pemanfaatan yang sudah maksimal. Ketersediaan sumber air baku ini dapat terancam oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan peningkatan area tangkapan air. Guna menjamin ketersediaan air baku, di Kabupaten Sleman melakukan beberapa hal, antara lain:
3. 1.Melakukan penghijauan pada daerah tangkapan air di daerah hilir sekitar Gunungapi Merapi;
4. 2.Mengupayakan penambahan kapasitas sumber air dari Embung Kembangarum, Embung Argomulyo, Embung Tambakboyo, air permukaan Sungai Bedog dan Sungai Denggung dari Balai Besar SDA Wilayah Sungai Progo Opak Serayu;
5. 3.Pengembangan SPAM di kawasan regional Kartamantul dengan kapasitas rencana 700 liter/detik. Pengembangan SPAM ini telah dilaksanakan secara multi years. Ada 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-141 2 (dua) sistem yang terbangun dalam pengembangan SPAM Kartamantul, yaitu sistem SPAM Bantar dengan kapasitas rencana 400 liter/detik dan sistem SPAM Kebonagung dengan kapasitas 300 liter/detik;
6. 5.Pembangunan konstruksi jaringan air bersih di wilayah Prambanan bagian atas (daerah langka air) dalam rangka meningkatkan cakupan layanan SR oleh PUDAM; serta
7. 4.Mengusulkan pada pemerintah pusat melalui BBWSSO agar pembangunan long storage Karangtalun segera direalisasikan. 2.4.3 Fokus Iklim Berinventasi 2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban Secara umum, jumlah kriminalitas yang terjadi di DIY selama tahun 2019 sebanyak 3.431 kejadian dengan crime rate sebesar 16,50. Secara jumlah memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun risiko tindakan kriminalitas justru mengalami kenaikan. Crime rate ini mengukur perbandingan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk. Dibanding wilayah lain di Indonesia, DIY dan Kabupaten Sleman termasuk wilayah yang jarang terjadi konflik massal, baik antar-kelompok warga, warga antar-desa, warga dengan aparat keamanan maupun warga dengan aparat pemerintah. Angka kriminalitas di Kabupaten Sleman berada pada angka pada tahun 2020, menurun signifikan menjadi 0,81%. Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Sleman, 2021 Gambar 2.35 Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Sleman Tahun 2016–2020 (%) Upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengurangi angka kriminalitas dan tindakan klitih adalah sebagai berikut: 2 1,5 I 0,5 0 1,82 0,81 2016 2017 2018 2019 2020 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-142
a.Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengefektifkan patroli wilayah (Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) sehari 3 (tiga) shift selama 12 bulan atau 1.095 kali, terutama untuk jam-jam rawan terjadinya aksi klitih dan di wilayah- wilayah yang rawan sering terjadinya aksi klitih;
b.Melakukan operasi penanganan kerawanan khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadinya klitih dan mengantisipasi adanya upaya-upaya terjadinya klitih; serta
c.Melakukan operasi vandalisme/antisipasi tawuran pelajar terutama pada jam-jam sekolah atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat berkumpul pelajar baik secara mandiri atau bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Meskipun angka kriminalitas rendah, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu dilakukan upaya baik berupa preventif maupun kuratif terhadap kejadian kriminalitas. Kenakalan remaja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas di Kabupaten Sleman, mengingat perannya di wilayah DIY sebagai sentra pendidikan. Karena itu, selain mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan akademis dan non-akademis melalui lembaga-lembaga pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga berupaya menekan angka kriminalitas melalui program-program yang dapat meningkatkan keharmonisan mulai dari lingkungan keluarga. Hal ini terkait dengan peran pentingnya pendidikan anak mulai dari lingkungan keluarga sendiri sampai ke masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan fungsi linmas di tingkat desa, tidak hanya untuk kegiatan sosial, namun juga untuk kegiatan yang bersifat trantibum. Bersama dengan desa membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) dan membentuk regu keamanan lingkungan. Terkait pelanggaran perda dan perbup, hal ini masih sering terjadi di Kabupaten Sleman. Pelanggaran ini didominasi oleh pelanggaran perizinan tempat usaha, pertambangan pasir ilegal, prostitusi berkedok salon spa, reklame ilegal, pemondokan (kost) tidak berizin serta penjualan minuman keras tidak berizin. Satpol PP bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dan institusi vertikal, seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, TNI, BPOM, dan lain-lain telah melakukan upaya penertiban dan sosialisasi terkait pelanggaran tersebut. 2.4.3.2 Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaran Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) dan perangkat daerah lain, meliputi: 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-143
a.DPMPPT 1) Izin Prinsip; 2) Izin Lokasi; 3) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; 4) Rencana Tata Bangunan; 5) Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat; 6) Izin Reklame; 7) Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 8) Izin Usaha Industri; 9) Izin Perluasan Industri; 10) Surat Izin Usaha Perdagangan; 11) Tanda Daftar Perusahaan; 12) Tanda Daftar Gudang; 13) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; 14) Izin Usaha Toko Modern; 15) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; 16) Izin Prinsip Penanaman Modal; 17) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 18) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 19) Izin Usaha Penanaman Modal; 20) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 21) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger); 22) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 23) Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal; 24) Izin Pemondokan; 25) Izin Apotek; 26) Izin Optik; 27) Izin Toko Obat; 28) Izin Toko Alat Kesehatan; 29) Izin Laboratorium Klinik; 30) Izin Mendirikan Rumah Sakit; 31) Izin Mendirikan Klinik Pratama; 32) Izin Mendirikan Klinik Utama; 33) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; 34) Izin Usaha Peternakan; dan 35) Surat Izin Usaha Perikanan.
b.Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1) Izin Lingkungan; 2) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; 3) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kabupaten; 5) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah; dan 6) Izin Sambungan Rumah Air Limbah.
c.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1) Sertifikat Laik Fungsi; 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi; 3) Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan; 4) Izin Penutupan Saluran Drainase; 5) Izin Sempadan Saluran Irigasi.
d.Dinas Kesehatan 1) Izin Operasional Rumah Sakit; 2) Izin Operasional Klinik Pratama; 3) Izin Operasional Klinik Utama; 4) Izin Praktik Dokter Umum; 5) Izin Praktik Dokter Gigi; 6) Izin Praktik Dokter Spesialis; 7) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis; 8) Izin Bidan; 9) Izin Perawat; 10) Izin Perawat Gigi; 11) Izin Tenaga Kefarmasian; 12) Izin Fisioterapis; 13) Izin Radiografer; 14) Izin Refraksionis Optisien; 15) Izin Okupasi Terapis; dan 16) Izin Terapis Wicara.
e.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-144 1) Izin Dokter Hewan Praktik; 2) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan; 3) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing; 4) Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri; 5) Izin Dokter Hewan Praktik Bersama; 6) Izin Klinik Hewan; 7) Izin Rumah Sakit Hewan; 8) Izin Rumah Sakit Hewan Khusus; 9) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat; 10) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan.
f.Dinas Perhubungan 1) Izin Usaha Angkutan; 2) Izin Pengelolaan Perparkiran; dan 3) Izin Trayek.
g.Dinas Tenaga Kerja 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 2) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 3) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; dan 4) Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.
h.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Izin Kuliah Kerja Nyata.
i.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1) Izin Penelitian; dan 2) Izin Praktik Kerja Lapangan.
j.Dinas Pendidikan 1) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; dan 2) Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD dan SMP. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) pada tahun 2020 telah menerbitkan Izin Prinsip sebanyak 38 izin, Izin Lokasi sebanyak 11 izin, Keputusan IMB 6.940 surat, Surat Keputusan IPPT Non Usaha 5.755 surat, Surat Keputusan IPPT Usaha 1.578 surat, Surat Keputusan Izin Apotik, Optik dan Toko Obat sebanyak 56 surat, Surat Keputusan SIUP Minuman Beralkohol 3 surat, Surat Keputusan TDP 4 surat, Surat Keputusan TDUP 2 surat. 2.4.3.3 Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar-daerah maupun lintas sektor. Adanya iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-145 memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karena itu, memperbaiki iklim investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan suatu tugas yang penting bagi pemerintah daerah mengingat investasi pemerintah hanya merupakan bagian kecil dari total investasi. Dengan adanya investasi, akan didapatkan pertambahan output ataupun pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 dilihat dari jumlah unit usahanya terus menunjukkan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2020 meliputi investasi PMA sebanyak 107 unit dengan nilai investasi US$211.403.604 dan investasi PMDN 219 unit dengan nilai investasi Rp6.983.255 juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 89,089 dari tahun 2019 sebesar 123,973. Akibat pandemi COVID-19, terjadi penurunan nilai realisasi PMDN menjadi 7,85% pada tahun 2020. Rasio daya serap tenaga kerja juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, serta perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di wilayah Kabupaten Sleman. Angka ICOR Kabupaten Sleman tahun 2019 sebesar 5,69 yang berarti untuk memperoleh satu unit tambahan output diperlukan 5,69 unit tambahan investasi. Angka ICOR Kabupaten Sleman masih relatif tinggi yang menandakan proses produksi relatif kurang efisien. Angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4. Meskipun demikian, angka ini lebih baik dari tahun kemarin. Pada Mei 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP). Ada 13 instansi dengan 103 jenis pelayanan yang siap melayani masyarakat Sleman. Dalam pelayanannya, MPP memiliki tagline salimar, yaitu solusi, aman, lancar, inovatif, mudah, akuntabel, dan responsif. Adanya pusat pelayanan modern satu pintu ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi. Pandemi COVID-19 ini mendorong pemerintah untuk lebih kreatif inovatif dalam hal pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan, layanan publik dapat dilaksanakan secara online tetap dengan menerapkan SOP serta membuka layanan pada hari Sabtu 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-146 pukul 08.30-11.30 WIB sesuai dengan Keputusan Kepala DPMPPT Nomor 326 Tahun 2020. 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Gambaran sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio ketergantungan. Berdasarkan data tahun 2020, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 44,65, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (15-64 tahun dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 30,26, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 14,40. Bonus demografi ini merupakan peluang berupa tenaga kerja dalam jumlah banyak bagi Kabupaten Sleman di masa yang akan datang. Namun di sisi lain, pada tahun 2025 akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang semakin tinggi. Tabel 2. 73 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Tahun Penduduk Kelompok Umur Rasio Ketergantungan (%) 0-14 tahun 15-64 tahun ≥ 65 tahun Anak Lansia Total 2016 226.169 744.111 108.773 30,39 14,62 45,01 2017 221.565 733.578 107.718 30,20 14,68 44,89 2018 227.517 726.712 104.139 31,31 14,33 45,64 2019 229.218 739.533 106.824 30,99 14,44 45,44 2020 225.893 746.548 07.475 30,26 14,40 44,65 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021 Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha. Persentase penduduk bukan angkatan kerja cukup tinggi, sebanyak 27,66% dari penduduk usia kerja. Angka ini termasuk mereka yang berpendidikan sarjana, meskipun sebagian dari mereka merupakan penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan sejenisnya. Di sisi yang lain, banyaknya lanjut usia di Kabupaten Sleman menjadi kewajiban pula bagi pemerintah daerah menyediakan fasilitas ramah lansia misalnya pemberdayaan posyandu lansia dan rumah sakit lansia. Dari segi pendidikan, pada tahun 2020, penduduk di Kabupaten Sleman didominasi berpendidikan tingkat SMA/sederajat. Jumlah penduduk yang tidak sekolah pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 16,55%. Hal ini dikarenakan penduduk yang tidak bersekolah didominasi oleh penduduk usia lanjut, sehingga saat mereka meninggal berarti mengurangi angka penyebutnya. Penduduk berpendidikan diploma dan sarjana mengalami kenaikan yang signifikan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 II-147 Namun yang masih menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Sleman adalah angka pengangguran. Pada tahun 2019 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun secara jumlah masih besar, terutama untuk penduduk berpendidikan sarjana. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19. Pelatihan ketrampilan telah dilaksanakan namun masih belum belum menampakkkan hasil yang signifikan. Tabel 2. 74 Data Kependudukan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Sleman Tahun 2020 No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 1 Tidak/Belum Sekolah 87.691 91.547 179.238 16,55% 2 Belum Tamat SD/ Sederajat 52.658 54.445 107.103 9,89% 3 Tamat SD/Sederajat 59.400 73.146 132.546 12,24% 4 SLTP/Sederajat 72.380 72.121 144.501 13,35% 5 SLTA/Sederajat 183.110 164.516 347.626 32,11% 6 Diploma I/II 4.044 5.965 10.009 0,92% 7 Akademi/Diploma III/Sarmud 15.254 20.519 35.773 3,30% 8 Diploma IV/Strata I 52.950 56.849 109.799 10,14% 9 Strata II 7.973 6.022 13.995 1,29% 10 Strata III 1.517 647 2.164 0,20% Jumlah 534.527 536.977 1.082.754 100% Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Saat ini perkembangan bisnis online sangat pesat, khususnya e-commerce. Banyak yang memulai dengan perdagangan informal atau perdagangan sosial yang digerakkan oleh para pelaku bisnis kecil. Pelaku bisnis ini biasa memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram dan whatsApp untuk berjualan. Hal ini dimungkinkan, penduduk yang bergerak di bisnis ini tidak tercatat sebagai penduduk bekerja, karena mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-1 Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan – peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang mendasarkan kepada peraturan perundangan yang telah disebutkan di muka, secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan tersebut di atas. Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap peraturan-peraturan pengelolaan keuangan telah menuai hasil yang dibuktikan dengan capaian WTP Kabupaten Sleman atas pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2011. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016-2020) Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-2 tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sampai tahun 2020 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selalu menerapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu pelaksanaan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut, APBD meliputi aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-3 daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan, dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 tumbuh 1,50%, tahun 2017 tumbuh 12,30%, tahun 2018 tumbuh 3,72% dan tahun 2019 tumbuh 4,71%. Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah selama tahun 2015-2019 adalah 6,54%. Pada tahun 2020, pendapatan daerah turun secara signifikan sebesar (10,22%) sehingga rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2016-2020 hanya sebesar 2,34%. Grafik pertumbuhan pendapatan daerah ditampilkan pada Gambar 3.1. Sumber : Hasil Analisis, 2021 Gambar 3. 1 Grafik Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Tahun 2017 bisa dikatakan sebagai puncak pertumbuhan pendapatan daerah, karena selama kurun 2016-2020, pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendapatan daerah 1,5 12,3 3,72 4,71 -10,55 -15 -10 -5 0 5 10 15 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-4 paling tinggi dibanding tahun yang lain karena sumber-sumber pendapatan daerah semuanya mengalami peningkatan cukup besar. PAD naik sebesar 15,13%. Dana Perimbangan naik sebesar 2,29% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar 64,32%. Tahun 2018 dan 2019, sumber-sumber pendapatan daerah tetap mengalami kenaikan namun tidak lagi sebesar kenaikan pada tahun 2017. Tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja ekonomi, pendapatan daerah terkoreksi secara signifikan. Hal ini menyebabkan proyeksi dan target pendapatan daerah yang direncanakan tidak dapat tercapai. Pada tahun 2020 pendapatan daerah turun sebesar -10,55% dibandingkan tahun 2019. PAD turun - 18,91% karena sumber-sumber PAD mengalami hambatan kegiatan. Dana Perimbangan juga berkurang sebesar -7,25%. Lain-lain Pendapatan yang Sah turun sebesar 3,30%. Secara lengkap, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2015-2020, sebagaimana Tabel 3.1 berikut: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-5 Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN DAERAH 2.294.622.764.756,12 2.329.097.456.006,80 2.615.515.097.398,98 2.712.794.080.456,21 2.840.636.285.803,45 2.541.050.870.612,73 Pendapatan Asli Daerah 643.130.079.828,03 717.151.176.028,57 825.637.751.681,82 894.272.961.557,85 972.049.575.206,45 788.246.742.427,73 Pajak daerah 373.137.768.070,80 407.675.230.792,56 528.453.215.727,18 596.559.264.609,83 650.084.598.498,00 499.961.975.136,00 Retribusi daerah 45.052.207.026,81 43.217.124.390,15 48.706.088.818,85 47.760.996.920,00 57.632.637.863,00 40.971.519.904,00 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD) 34.330.598.540,50 42.031.674.753,95 36.292.784.407,97 34.654.443.121,29 36.733.513.628,55 47.565.772.690,28 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 190.609.506.189,92 224.227.146.091,91 212.185.662.727,82 215.298.256.906,73 227.598.825.216,90 199.747.474.697,45 Dana perimbangan 1.080.162.444.931,00 1.384.675.221.762,00 1.416.428.331.296,00 1.368.717.993.794,00 1.371.364.974.325,00 1.271.979.511.950,00 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 38.281.936.931,00 66.604.303.616,00 60.499.721.072,00 50.685.431.396,00 33.935.956.742,00 59.999.743.515,00 Dana alokasi umum 984.410.612.000,00 1.014.310.630.000,00 996.492.454.000,00 996.492.454.000,00 1.035.862.077.000,00 938.351.449.000,00 Dana alokasi khusus 29.421.080.000,00 240.745.571.146,00 278.580.346.224,00 321.540.108.398,00 301.566.940.583,00 273.628.319.435,00 Alokasi Dana Desa dari APBN 28.048.816.000,00 63.014.717.000,00 80.855.810.000,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 571.330.239.997,09 227.271.058.216,23 373.449.014.421,16 449.803.125.104,36 497.221.736.272,00 480.824.616.235,00 Pendapatan Hibah 5.132.097.396,00 8.947.518.750,00 8.712.131.733,00 82.204.905.633,00 80.359.600.000,00 135.660.122.645,00 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 198.089.393.601,09 205.041.339.466,23 214.366.369.383,86 234.123.774.471,36 243.660.619.272,00 223.286.778.345,00 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) 27.241.950.000,00 8.282.200.000,00 17.655.805.907,00 786.747.000,00 2.319.000.000,00 48.418.617.245,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 340.866.799.000,00 5.000.000.000,00 52.588.927.000,00 132.687.698.000,00 170.882.517.000,00 73.459.098.000,00 -- Dana Insentif Daerah - Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS) 80.125.780.397,30 Pendapatan dari Piutang PBB yang belum diserahterimakan JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.294.622.764.756,12 2.329.097.456.006,80 2.615.515.097.398,98 2.712.794.080.456,21 2.840.636.285.803,45 2.541.050.870.612,73 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 O. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-6 Peran Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2016-2019 (sebelum pandemi COVID-19) semakin meningkat, meskipun belum menjadi yang paling dominan dalam struktur pendapatan daerah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur pendapatan daerah masih berada di bawah Dana Perimbangan. Peran PAD dalam struktur Pendapatan daerah berturut-turut selama tahun 2016-2020 adalah 30,79%, 31,57%, 32,97%, 34,22% dan 31,02%. Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu 2016-2020 adalah 32,11%. Adanya trend kenaikan porsi PAD dalam pendapatan daerah menunjukkan adanya kemauan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 memberikan dampak kepada PAD Kabupaten Sleman yaitu berkurangnya PAD karena target pajak dan retribusi dari sumber-sumbernya tidak dapat dicapai. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 788.355.525.509,73 atau turun sebesar 18,89% dari realisasi PAD pada tahun 2019. Sementara itu jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Perubahan Kedua, perolehan PAD tahun 2020 terkoreksi sebesar Rp. 597.389.738.816,33 (19,03%). Selengkapnya PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah sebagai berikut: Tabel 3. 2 Proyeksi dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2020 Uraian Proyeksi 2020 Realisasi 2020 Pajak daerah 637.000.000.000 499.961.975.136 Retribusi daerah 57.410.250.000 40.971.519.904 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD) 48.579.263.688 47.565.772.690,28 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 199.984.540.589 199.747.474.697,45 TOTAL PAD 942.974.054.277 788.246.742.427,73 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 Jenis pajak yang memberi kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pandemi COVID-19 telah membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan hotel dan restoran, yang berdampak kepada berkurangnya perolehan pajak dari kedua sumber pajak tersebut. Trend peran Dana Perimbangan pada pendapatan daerah selama 2016-2020 adalah fluktuatif, berturut-turut adalah 47,07%, 59,45%, 54,15%, 50,45% dan 48,28% dan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-7 50,06%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 terjadi peningkatan signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yang menyebabkan pertumbuhan Dana Perimbangan meningkat menjadi 28,19% dan kontribusi terhadap pendapatan daerah pada tahun tersebut mencapai persentase tertinggi yaitu 59,45%. Namun mulai tahun 2017 kontribusinya menurun menjadi 54,15% dan menurun lagi di tahun 2018 menjadi 53,44% dan pada tahun 2019 peran dana perimbangan sebesar 48,28%. Angka itu kemudian sedikit meningkat pada tahun 2020 yang mana pada tahun 2020 kontribusi Dana Perimbangan adalah 50,06%. Rata-rata per tahun kontribusi dana perimbangan adalah 52,48%. Sejak tahun 2017 hingga 2019, terjadi trend yang menurun pada kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah meskipun secara absolut terjadi fluktuasi pada besarnya dana perimbangan yang diterima. Penerimaan Dana Perimbangan pada tahun 2020 berkurang dibandingkan tahun 2019. Unsur Dana Perimbangan yang penerimaannya lebih kecil dibandingkan tahun 2019 adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak penerimaan tahun 2020 sedikit naik dibanding tahun 2019. Berkurangnya jumlah dana transfer ini tidak terlepas dari kondisi keuangan nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Tabel 3. 3 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020 (Rupiah) Uraian 2019 2020 Dana perimbangan 1.371.364.974.325,00 1.271.979.511.950,00 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 33.935.956.742,00 59.999.743.515,00 Dana alokasi umum 1.035.862.077.000,00 938.351.449.000,00 Dana alokasi khusus 301.566.940.583,00 273.628.319.435,00 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 Rata-rata kontribusi per tahun selama 2015-2019 sumber pendapatan daerah yang berupa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah 16,60%. Adapun trend peran Lain-lain pendapatan daerah adalah fluktuatif namun cenderung menurun, ialah 22,59% pada tahun 2014, 24,90% pada tahun 2015, turun menjadi 9,76% pada tahun 2016, naik menjadi 14,28% pada tahun 2017, dan naik menjadi 16,58% di tahun 2018 dan naik lagi menjadi 17,50% pada tahun 2019 dan 18,92% pada tahun 2020. Grafik perkembangan kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2015 – 2020 ditampilkan pada Gambar 3.2. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-8 Sumber: Hasil Analisis, 2021 Gambar 3. 2 Grafik Perkembangan Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 (%) Berbicara tentang kemandirian keuangan daerah, maka kemandirian keuangan Kabupaten Sleman dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan yang diterima. Analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa pada periode 2016-2020, terdapat kecenderungan kemandirian daerah yang semakin meningkat. Perkembangan kemandirian daerah (Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan) pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.3. Sumber: Hasil analisis, 2021 Gambar 3.3. Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Pada tahun 2016-2019, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman selalu meningkat, seiring dengan meningkatnya PAD Kabupaten Sleman. Pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 memberi dampak kepada kinerja perekonomian, 28,03 30,79 31,57 32,97 34,22 31,02 47,07 59,45 54,15 50,45 48,28 50,06 24,90 9,76 14,28 16,58 17,50 18,92 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perkembangan Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 Pendapatan Asli Daerah Dana perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,52 0,58 0,65 0,71 0,62 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-9 kemandirian keuangan terdampak pula disebabkan PAD menurun dibandingkan tahun 2019 sehingga pada tahun ini kemandirian keuangan berada pada angka 0,62. Apabila dianalisa tentang desentralisasi fiskal, yakni dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, diperoleh hasil adanya trend yang semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016 derajat desentralisasi fiscal Kabupaten Sleman adalah 0,31. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,34. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi fiskal Kabupaten Sleman yang mana pada tahun 2020 desentralisasi fiscal menjadi 0,31 (lebih rendah dibandingkan tahun 2019).Kondisi ini mirip dengan kondisi pada tahun 2016. Selengkapnya dapat dicermati pada Gambar 3.4. Sumber: Hasil analisis, 2021 Gambar 3. 4 Perkembangan Tingkat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) 3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat ke daerah. Pada periode 2016-2019, tumbuh cukup baik, dengan rata-rata pertumbuhan 10,91%. Pada tahun 2016, PAD Kabupaten Sleman adalah Rp717.151.176.028,57 menjadi Rp972.049.575.206,45 pada tahun 2019 atau meningkat 35,54% namun demikian pada tahun 2020 PAD Kabupaten Sleman menurun jika dibandingkan PAD tahun 2019 sebagai dampak terjadinya pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Sleman adalah Rp788.246.742.427,73 dan karena terkoreksi secara 0,31 0,32 0,33 0,34 0,31 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-10 signifikan pada tahun 2020 (tumbuh sebesar – 18,91%) maka rata-rata pertumbuhan PAD selama tahun 2016-2020 hanya sebesar 4,95%. Komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan komponen Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016- 2020 disajikan pada Tabel 3.4. Tabel 3. 4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Rupiah) Tahun Jenis Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) Total Pendapatan Asli DaerahPajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 2016 407.675.230.792,56 43.217.124.390,15 42.031.674.753,95 224.227.146.091,91 717.151.176.028,57 2017 528.453.215.727,18 48.706.088.818,85 36.292.784.407,97 212.185.662.727,82 825.637.751.681,82 2018 596.559.264.609,83 47.760.996.920,00 34.654.443.121,29 215.298.256.906,73 894.272.961.557,85 2019 650.084.598.498,00 57.632.637.863,00 36.733.513.628,55 227.598.825.216,90 972.049.575.206,45 2020 499.961.975.136,00 40.971.519.904,00 47.565.772.690,28 199.747.474.697,45 788.246.742.427,73 Rata-rata Pertumbuhan PAD (%) 7,53 -0,31 7,95 1,44 4,95 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 Target Pendapatan Asli Daerah, di dalam APBD Kabupaten Sleman periode 2016-2020 diasumsikan selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang berbeda, dan realisasi atas penerimaan PAD selama periode tersebut selalu dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan antara target dan realisasi dalam hal laju pertumbuhan PAD. Selengkapnya angka target dan realisasi PAD selama periode 2015-2019 ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut ini. Tabel 3. 5 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Rupiah) Tahun Target (Rp) Pertumbuhan (%) Realisasi (Rp) Pertumb uhan (%) Rasio Efektivitas(% ) 2016 648.841.915.155,32 12,34 717.151.176.028,57 11,51 110,53 2017 718.151.492.310,00 10,68 825.637.751.681,82 15,13 114,97 2018 821.071.767.742,63 14,33 894.272.961.557,85 8,31 108,92 2019 903.278.920.723,56 10,01 972.049.575.206,45 8,70 107,61 2020 676.743.940.021,93 (25,08) 788.246.742.427,73 (18,91) 116,48 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-11 Dari Tabel 3.5. dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2016-2019 realisasi PAD selalu melampaui target, dengan rasio efektivitas berkisar antara 110,53% hingga 107,61%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda dan pada triwulan kedua perekonomian bergerak sangat lambat, Pemerintah Kabupaten Sleman merevisi target PAD. Triwulan IV perekonomian sudah mulai bergerak, pariwisata dan perdagangan menggeliat, memberi manfaat kepada PAD sehingga perolehan PAD dapat melampaui target yang ditetapkan, namun jumlahnya masih dibawah PAD pada tahun 2017-2019. 3.1.1.1.2. Dana Perimbangan Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah dana transfer ke daerah. Dana transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan yang dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah. Dana Perimbangan Daerah berperan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Setiap jenis dana perimbangan mempunyai peran masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasari oleh adanya kebijakan khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Pemanfaatan dana perimbangan diserahkan kepada daerah, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat secara efektif dan efisien menggunakan dana ini untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2015-2020, Dana Perimbangan rata-rata pertahun tumbuh sebesar 4,01% dengan trend yang menurun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dikarenakan dari tahun 2015 ke tahun 2016 DAU naik dari Rp984.410.612.000,- menjadi Rp1.014.310.630.000,- dan DAK naik dari Rp29.421.080.000 menjadi Rp240.745.571.146.- Meskipun selama periode 2015-2016 pendapatan DAU meningkat, namun pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan DAU sedikit turun dibandingkan tahun 2016. Dana Alokasi Khusus naik pesat pada tahun 2016, ketika pada tahun 2015 DAK yang diterima adalah sebesar Rp29.421.080.000,- menjadi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-12 Rp240.745.571.146,00 pada tahun 2016, naik menjadi Rp278.580.346.224,00 pada tahun 2017 dan kembali naik cukup signifikan menjadi Rp321.540.108.398,00 pada tahun 2018 tetapi pada tahun 2019 turun menjadi Rp301.566.940.583,00. Alokasi Dana Desa dari APBN yang dilaksanakan mulai 2015, mempunyai trend meningkat setiap tahunnya, yakni sebesar Rp28.048.816.000,00 pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp63.014.717.000,00, bertambah menjadi Rp80.855.810.000,00 pada tahun 2017 dan naik sedikit menjadi Rp81.187.698.000,00 pada tahun 2018. Mulai tahun 2018, Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berdiri sendiri sebagai bagian dari Dana Perimbangan karena sudah masuk ke dalam komponen DAU. 3.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah 6,36%. Komponen Pendapatan Hibah rata-rata tumbuh 196,37%, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota rata-rata tumbuh 2,6%, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pertumbuhannya 426,14%. Tabel 3. 6 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Yang Bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 227.271.058.216,23 373.449.014.421,16 449.803.125.104,36 497.221.736.272,00 480.824.616.235,00 Pendapatan Hibah 8.947.518.750,00 8.712.131.733,00 82.204.905.633,00 80.359.600.000,00 135.660.122.645,00 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 205.041.339.466,23 214.366.369.383,86 234.123.774.471,36 243.660.619.272,00 223.286.778.345,00 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) 8.282.200.000,00 17.655.805.907,00 786.747.000,00 2.319.000.000,00 48.418.617.245,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00 52.588.927.000,00 132.687.698.000,00 170.882.517.000,00 73.459.098.000,00 -- Dana Insentif Daerah - - Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS) 80.125.780.397,30 - Pertumbuhan -60,22 64,32 20,45 10,54 -3,30 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 3.1.1.1.4. Analisis Rasio Pendapatan Daerah Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengintepretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-13 membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi. A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan membandingkan Total PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Tabel 3. 7 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Kemandirian = PAD/Pendapatan Daerah 1 2 3 4 = (2/3) 2016 717.151.176.028,57 2.329.097.456.006,80 0,31 2017 825.637.751.681,82 2.615.515.097.398,98 0,32 2018 894.272.961.557,85 2.712.794.080.456,21 0,33 2019 972.049.575.206,45 2.840.636.285.803,45 0,34 2020 788.246.742.427,73 2.541.050.870.612,73 0,31 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 Tabel 3.7 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sleman menunjukan trend yang meningkat. Pada tahun 2020 rasio kemandirian lebih rendah daripada tahun 2019 dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Dana tidak mencapai target yang direncanakan karena terdampak Pandemi COVID-19. B. Rasio Desentralisasi Fiskal Dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam pengelolaan urusan rumah tangganya sendiri, yaitu dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di sisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. PAD hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-14 pengeluaran rutin dan pembangunan di samping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan lain-lain penerimaan yang sah. Mencermati struktur hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat Desentralisasi Fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi dalam perencanaan dan pembangunan di daerah terutama dalam hubungannya dengan tingkat kemandirian suatu daerah akan membawa konsekuensi terhadap posisi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan penyelenggaraaan pembangunan di daerah. Karena itu untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya terutama dalam hal keuangan daerah, dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal sebagai ukuran. Derajat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, rasio dana transfer pusat terhadap total penerimaan daerah, dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dengan melihat struktur realisasi penerimaan Kabupaten Sleman, maka dapat dianalisis besarnya derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sleman seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 3. 8 Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (%) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah 30,79 31,57 32,97 34,22 31,02 32,114 Rasio bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap total penerimaan daerah 2,86 2,31 1,87 1,19 2,36 2,118 Rasio dana transfer pusat terhadap total penerimaan daerah 59,45 54,15 50,45 48,28 69,98 56,462 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 Berdasarkan Tabel 3.8, bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Sleman rata-rata masih 32,114%, yang mengindikasikan bahwa besarnya PAD masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah. Ketergantungan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman terhadap pusat dapat RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-15 pula dilihat dari rasio dana transfer Pusat terhadap total penerimaan daerah. Tahun 2020 pada saat ekonomi daerah lesu karena pandemi COVID-19, ketergantungan kepada pusat meningkat disebabkan PAD menurun secara signifikan disbanding tahun 2019. Dilihat dari derajat desentralisasi perpajakan yang diukur dari rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak nilainya relatif rendah yaitu rata-rata hanya 2,118% kurun waktu tahun 2016 sampai 2020. Relatif rendahnya derajat desentralisasi perpajakan juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang produktif, baik jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung belum menjadi kewenangan pemerintah daerah secara administrasi. 3.1.1.2. Belanja Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin. Tabel 3.9 berikut menunjukkan besaran belanja yang terjadi selama tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-16 Tabel 3. 9 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuhan (%) Belanja Daerah 2.455.446.948.874,24 2.489.596.631.327,52 2.580.093.717.989,06 2.776.995.369.322,82 2.532.169.209.185,59 1,86 Belanja Tidak Langsung 1.380.996.251.480,47 1.299.646.259.688,98 1.290.867.655.413,00 1.400.760.682.415,83 1.312.733.724.175,51 0,40 Belanja Pegawai 1.097.707.839.367,23 950.142.604.624,18 925.330.430.469,00 955.311.451.153,34 918.406.370.293,51 2,10 Belanja Bunga 3.021.102.416,00 2.358.580.867,00 1.574.098.880,00 815.138.250,00 89.787.135,00 175,02 Belanja Subsidi - Belanja Hibah 40.024.505.000,00 47.965.959.800,00 52.751.833.680,00 75.869.738.900,00 122.109.390.061,00 22,64 Belanja Bantuan Sosial 29.383.789.000,00 34.694.686.100,00 29.112.937.900,00 29.342.042.220,00 53.395.042.950,00 12,13 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 43.485.614.551,00 48.747.897.642,00 61.204.231.336,00 69.147.719.976,00 50.698.247.953,00 12,13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerin- tahan Desa Dan Partai Politik 166.884.663.874,24 214.565.611.722,80 220.758.430.850,00 270.003.466.916,49 147.873.408.170,00 5,95 Belanja Tidak Terduga 488.737.272,00 1.170.918.933,00 135.692.298,00 271.125.000,00 20.161.477.613,00 6,67 Belanja Langsung 1.074.450.697.393,77 1.189.950.371.638,54 1.289.226.062.576,06 1.376.234.686.906,99 1.219.435.485.010,08 3,75 Belanja Pegawai 165.659.692.724,00 178.352.823.667,00 211.105.892.006,00 209.024.004.368,00 228.951.089.500,00 7,15 Belanja Barang Dan Jasa 564.788.678.438,44 630.970.493.075,82 666.807.766.001,50 715.679.321.681,52 629.417.627.418,50 8,24 Belanja Modal 344.002.326.231,33 380.627.054.895,72 411.312.404.568,56 451.531.360.857,47 361.066.768.091,58 (2,19) Jumlah Belanja 2.455.446.948.874,24 2.489.596.631.327,52 2.580.093.717.989,06 2.776.995.369.322,82 2.532.169.209.185,59 1,86 Surplus/(Defisit) (126.349.492.867,44) 125.918.466.071,46 132.700.362.467,15 63.640.916.480,63 8.881.661.427,14 12,43 Persentase surplus/(defisit) (5,42) 4,81 4,89 2,24 0,35 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-17 Pada Tabel 3.9 dapat dicermati bahwa realisasi belanja daerah selalu meningkat, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung. Rata- rata pertumbuhan Belanja Langsung tahun 2015-2019 adalah 11,78% sedangkan rata- rata pertumbuhan Belanja Langsung tahun 2016-2020 adalah 3,75. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung adalah sebesar pada tahun 2015-2019 adalah 5,38% sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung tahun 2016-2020 adalah 0,40. Pos Belanja Tidak Langsung, selama periode 2015-2019 meskipun terdapat trend menurun, masih lebih dari 50% keseluruhan Belanja Daerah. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Pos Belanja Pegawai menempati porsi terbesar Belanja Tidak Langsung dengan trend yang fluktuatif. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2020 meningkat secara signifikan dibanding tahun 2019 dikarenakan ada Pandemi COVID-19 dan dana sosial tersebut disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Pos Belanja Bunga selama tahun 2015-2019 berfluktuasi, tergantung keperluan masing-masing tahun. Pada tahun 2016-2018 belanja bunga cukup banyak dikarenakan pembayaran bunga atas pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD Sleman. Pada tahun 2020 belanja bunga sudah menurun dibanding periode sebelumnya karena sudah mendekati akhir penyelesaian pinjaman daerah. Belanja Hibah pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan hibah kepada KPU Kabupaten Sleman terkait dengan agenda PILKADA dan PILKADES secara serentak. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa mempunyai trend yang meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa tergantung kepada besaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pos Belanja Langsung, terdapat trend yang meningkat dari waktu ke waktu, dari Rp1.029.954.405.201,42 pada tahun 2015 meningkat menjadi 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-18 Rp1.376.234.686.906,99 pada tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan per tahun Belanja Langsung adalah 11,73%. Meskipun rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung cukup tinggi, namun pada tahun 2016-2019, pertumbuhan Belanja Langsung di bawah rata- rata yakni 4,32% pada tahun 2016, 10,75% pada tahun 2017, 8,34% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 6,75%. Hanya pada tahun 2015, Belanja Langsung yang tumbuhnya diatas pertumbuhan rata-rata tahunan, yakni sebesar 28,49%. Pada tahun 2020 Belanja Langsung menurun dari tahun sebelumnya karena kondisi keuangan daerah terdampak pandemi. Selain dilakukan re focusing anggaran, juga dilakukan rasionalisasi anggaran, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Realisasi atau penyerapan anggaran pada Belanja Daerah selama tahun 2015-2019 secara umum, telah baik yaitu di atas 80%, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Penyerapan yang rendah ada pada belanja tak terduga. Pada tahun 2020 Belanja Tak terduga naik secara fantastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Belanja ini digunakan untuk penanganan Covid-19 dan erupsi Gunungapi Merapi. Ke depan, tidak hanya penyerapan anggaran yang harus dioptimalkan, tetapi juga kualitas kinerja, baik output maupun outcome. Tabel 3. 10 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Belanja Tidak Langsung 0,85 0,94 0,87 0,89 0,91 0,84 Belanja Pegawai 0,85 0,94 0,85 0,87 0,89 0,91 Belanja Bunga 0,17 0,76 0,88 0,84 0,44 0,64 Belanja Subsidi Belanja Hibah 0,96 0,94 0,99 0,96 0,98 0,97 Belanja Bantuan Sosial 0,92 0,89 0,78 0,85 0,91 0,82 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 0,88 0,95 0,97 0,99 0,95 0,98 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pro- vinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik 0,96 1,00 0,99 0,99 1,00 0,57 Belanja Tidak Terduga 0,01 0,13 0,20 0,01 0,04 0,35 Belanja Langsung 0,83 0,91 0,88 0,89 0,87 0,91 Belanja Pegawai 0,93 0,95 0,96 0,96 0,94 0,93 Belanja Barang Dan Jasa 0,84 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 Belanja Modal 0,79 0,92 0,83 0,86 0,81 0,91 Jumlah Belanja 0,84 0,93 0,88 0,89 0,89 0,87 Sumber: Hasil Analisis, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-19 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:
a.Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b.Penyertaan modal kepada BUMD; dan
c.Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran. Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.11. Sumber Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Selama tahun 2016-2020 SiLPA berfluktuasi turun-naik Tahun 2016-2017 trend menurun, namun dari 2017 ke 2018 meningkat. SiLPA yang besar menunjukkan kurangnya kecermatan perhitungan dalam perencanaan pendapatan dan belanja. Diharapkan pada masa yang akan datang SiLPA akan semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan Modal dilakukan kepada BUMD Bank BPD DIY, Bank Sleman dan PDAM. Adapun pembayaran pokok hutang adalah pembayaran atas pokok hutang RSUD Sleman. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-20 Tabel 3. 11 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuhan (%) Penerimaan Pembiayaan Daerah 479.716.888.141,02 337.768.495.273,58 417.658.961.346,00 403.042.566.398,15 398.584.982.878,78 (2,92) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 478.521.631.855,02 337.768.495.273,58 417.658.961.346,00 403.042.566.398,15 398.584.982.878,78 (2,92) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah 1.195.256.286,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 479.716.888.141,02 337.768.495.273,58 417.658.961.346,00 403.042.566.398,15 398.584.982.878,78 (4,02) Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15.598.900.000,00 46.027.999.999,04 147.316.757.415,00 68.098.500.000,00 26.920.832.137,00 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal/Investasi Pemerin- tah Daerah 8.578.900.000,00 39.007.999.999,04 140.296.757.415,00 61.078.500.000,00 23.044.201.137,00 88,74 Pembayaran Pokok Utang 7.020.000.000,00 7.020.000.000,00 7.020.000.000,00 7.020.000.000,00 3.876.631.000,00 Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.598.900.000,00 46.027.999.999,04 147.316.757.415,00 68.098.500.000,00 26.920.832.137,00 57,67 Pembiayaan Netto 464.117.988.141,02 291.740.495.274,54 270.342.203.931,00 334.944.066.398,15 371.664.150.741,78 (3,82) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 337.768.495.273,58 417,658,961,346.00 403.042.566.398,15 398.584.982.878,78 380.545.812.168,92 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-21 3.1.2. Neraca Daerah Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian, Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Perkembangan neraca daerah, pada sisi aset, selama periode 2015-2019 terjadi penambahan dengan pertumbuhan yang variatif. Pertumbuhan asset rata-rata per tahun adalah 6,19%. Pertumbuhan di atas angka rata-rata tahunan terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yang mana pada tahun tersebut tumbuh sebesar 10,50% dan 7,75%. Komponen asset terdiri dari asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya. Pada asset lancar, terdapat kecenderungan menurun setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan asset lancar pada periode 2015-2019 adalah sebesar -0,5% per tahun. Pada tahun 2015 total aset lancar sebesar Rp617.917.900.208,32,- pada tahun 2016 berkurang/turun sebesar -25,39%, mencapai angka sebesar Rp461.049.193.359,08, kemudian pada tahun 2017 jumlah Aset Lancar meningkat RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-22 sebesar 16,43% menjadi Rp536.803.387.224,45 dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 7,87% menjadi Rp579.076.086.426,30; kemudian pada tahun 2019 turun sebesar -0,90% menjadi Rp573.862.905.840,52. Komponen investasi jangka panjang, pada periode yang sama, untuk sub komponen investasi jangka panjang non permanen cenderung stabil di mana rata-rata pertumbuhan per tahun hanya -0,40%. Sementara itu pada sub komponen investasi jangka panjang permanen terdapat pertumbuhan positif yang signifikan dengan rata- rata pertumbuhan per tahun 15,36%. Komponen asset tetap, selama 2015-2019 bertumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 6, 22%, kemudian, komponen asset lainnya juga bertumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 33,68%. Pertumbuhan aset yang positif memberikan indikasi, bahwa Kabupaten Sleman memiliki potensi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara efektif dan efesien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dengan rata-rata sebesar - 27,92%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Dari sisi kewajiban jangka pendek dengan berbagai pihak dalam kurun waktu 2015- 2019 mengalami fluktuasi. Sedangkan rata-rata pertumbuhannya adalah 3,64%. Pada tahun 2015 kewajiban dengan pihak ketiga masih sebesar Rp9.665.798.823,32; kemudian pada tahun 2016 meningkat 75,30% menjadi Rp16.944.612.683,94; pada tahun 2017 berkurang -33,4% menjadi Rp11.328.768.975,39 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 9,24% menjadi Rp12.376.336.408,91 namun pada tahun 2019 berkurang menjadi Rp7.817.933.047,79. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-23 Peningkatan kewajiban dengan pihak ketiga yang terjadi di tahun 2016 dan 2018 sebenarnya bukanlah merupakan suatu kejelekan dalam pengelolaan keuangan daerah, selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat memberikan multiplier efek pada peningkatan pendapatan masyarakat. Gerak dinamika ini tentunya akan memberikan dampak positif pada berkembangnya berbagai aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan tentunya dunia usaha dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 tahun mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,38% yang berarti bahwa modal Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan selalu meningkat. Sementara itu, secara keseluruhan perkembangan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan menggeliatnya berbagai aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Hal positif inilah yang mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha baik yang dilaksanakan oleh kelompok pengusaha menengah dan besar serta usaha-usaha masyarakat yang semakin bermunculan di wilayah Kabupaten Sleman. Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-24 untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek. Selama periode 2015- 2019, rata-rata tahunan rasio lancar adalah 51,74 dan rasio cepat adalah 47,58. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-25 Tabel 3. 12 Neraca Daerah Per 31 Desember Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 I ASET 3.950.817.248.484,86 4.106.625.138.726,42 4.537.884.982.107,18 4.889.673.225.382,27 5.059.678.892.687,95 A ASET LANCAR 461.049.193.359,08 536.803.387.224,45 579.076.086.426,30 573.862.905.840,52 582.256.064.794,03 1 Kas di Kas Daerah 273.276.330.962,99 364.928.677.654,90 348.012.081.723,35 352.826.708.460,18 337.371.252.921,64 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 8.424.878.922,00 135.413.344,73 16.508.175,00 0,00 12.634.272,00 3 Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Kas di Bendahara Penerimaan 20.514.400,00 327.580.909,00 91.673.127,00 74.639.847,00 12.767.653,00 5 Kas di BLUD 56.144.514.449,59 47.425.961.738,57 50.234.400.000,12 38.911.066.117,92 37.149.870.393,27 6 Kas Lainnya 7.515.489.890,89 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Setara Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Kas di BOS 0,00 4.876.792.506,80 4.774.937.861,68 6.774.693.453,68 5.999.296.929,01 9 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Piutang Pajak 139.919.994.097,77 155.618.998.348,60 169.745.688.244,33 168.496.401.356,60 189.550.952.950,98 11 Piutang Retribusi 9.227.661.611,00 6.766.731.180,50 6.532.821.660,50 7.275.365.610,50 7.923.319.370,50 12 Piutang Lain-Lain PAD yang sah 7.746.330.916,85 14.500.888.646,36 53.301.345.246,34 65.092.715.909,81 47.248.285.670,73 13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 0,00 937.563.635,00 0,00 0,00 0,00 14 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 1.424.619.650,00 3.553.213.398,03 0,00 5.110.319.191,00 8.411.956.163,00 15 Penyisihan Piutang (84.527.688.549) (104.090.014.937) (104.353.258.339,27) (115.305.593.699,50) (124.276.474.829,83) 16 Belanja Dibayar Dimuka 19.335.899,88 71.115.209,47 266.271.258,32 842.992.151,01 52.556.698,67 17 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-26 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 19 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Piutang Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Persediaan 41.857.211.106,98 41.750.465.589,54 50.453.617.468,93 43.763.597.442,32 72.799.646.601,06 B INVESTASI JANGKA PANJANG 382.932.613.919,82 431.134.673.441,17 584.863.489.137,38 641.218.616.323,84 670.586.074.210,96 1 Investasi Non Permanen 49.400.865.052,96 48.786.491.159,26 49.046.485.019,49 49.119.957.453,56 51.549.079.033,56
a.Pinjaman Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b.Investasi dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d.Dana Bergulir 54.815.595.678,00 54.816.698.978,00 54.816.389.010,00 54.821.623.978,00 57.771.325.115,00
e.Piutang Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f.Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih (5.414.730.625) (6.030.207.819) (5.769.903.990,51) (5.701.666.524,44) (6.222.246.081,44)
g.Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Investasi Permanen 333.531.748.866,86 382.348.182.281,91 535.817.004.117,89 592.098.658.870,28 619.036.995.177,40
a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 333.531.748.866,86 382.348.182.281,91 535.817.004.117,89 592.098.658.870,28 619.036.995.177,40
b.Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ASET TETAP 3.086.475.508.407,40 3.113.900.371.978,97 3.329.478.380.472,56 3.610.801.283.390,37 3.751.177.634.902,25 1 Tanah 835.173.516.329,00 781.440.729.745,00 805.077.424.026,26 884.548.891.569,26 929.782.398.949,26 2 Peralatan dan Mesin 619.976.890.577,99 671.238.697.377,21 737.044.961.567,79 895.521.795.002,04 1.005.732.446.993,91 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-27 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 3 Bangunan dan Gedung 1.101.606.697.677,86 1.232.062.050.319,26 1.278.118.037.059,01 1.352.689.478.288,12 1.491.940.205.648,19 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.278.983.567.498,26 1.415.417.667.976,64 1.569.093.721.371,83 1.675.160.074.572,77 1.720.949.354.669,65 5 Aset Tetap Lainnya 78.838.148.202,44 78.812.756.284,80 86.231.711.900,46 98.297.865.953,04 107.174.396.805,04 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 152.259.336.983,00 19.827.265.385,51 65.667.770.291,41 85.116.392.918,86 92.704.822.446,18 7 Akumulasi Penyusutan (980.362.648.861,15) (1.084.898.795.109,45) (1.211.755.245.744) (1.380.533.214.914) (1.597.105.990.609,98) D DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ASET LAINNYA 20.359.932.798,56 24.786.706.081,83 44.467.026.070,94 63.790.419.827,54 55.659.118.780,71 1 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tuntutan Ganti Rugi 370.336.250,00 370.336.250,00 370.336.250,00 370.336.250,00 370.336.250,00 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 272.874.000,00 272.874.000,00 272.874.000,00 272.874.000,00 272.874.000,00 4 Aset Tak Berwujud 9.973.359.626,00 14.588.755.536,00 18.427.538.179,66 21.260.671.213,66 23.712.141.713,66 5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (4.432.073.838) (4.370.164.891) (5.098.613.361) (7.363.058.034) (9.925.459.936,63) 6 Aset Lain-Lain 17.598.835.102,55 21.359.593.784,92 88.820.367.447,94 137.240.611.505,48 138.703.841.218,58 7 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (3.423.398.341,57) (7.434.688.598,09) (58.325.476.446) (87.991.015.108) (97.474.614.464,90) II KEWAJIBAN 34.861.243.683,94 22.225.399.975,39 16.252.967.408,91 7.817.933.047,79 5.071.641.479,08 A KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 16.944.612.683,94 11.328.768.975,39 12.376.336.408,91 7.817.933.047,79 5.071.641.479,08 1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 65.415.799,00 35.464.808,00 87.034.489,00 2.125.000,00 10.000,00 2 Utang Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 7.020.000.000,00 7.020.000.000,00 7.020.000.000,00 3.876.631.000,00 0,00 4 Pendapatan Diterima Dimuka 3.889.569.283,94 530.895.551,02 380.305.545,98 950.055.108,15 1.526.235.262,96 5 Utang Belanja 5.969.627.601,00 3.734.447.916,37 4.888.996.373,93 2.989.121.939,64 3.545.396.216,12 6 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 7.960.700,00 0,00 0,00 0,00 B KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 17.916.631.000,00 10.896.631.000,00 3.876.631.000,00 0,00 0,00 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-28 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan 17.916.631.000,00 10.896.631.000,00 3.876.631.000,00 0,00 0,00 2 Utang Dalam Negeri-Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Premium (Diskonto) Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III EKUITAS 3.915.956.004.800,92 4.084.399.738.751,03 4.521.632.014.698,27 4.881.855.292.334,48 5.054.607.251.208,87 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.950.817.248.484,86 4.106.625.138.726,42 4.537.884.982.107,18 4.889.673.225.382,27 5.059.678.892.687,95 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2020 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-29 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sleman diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber- sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Perimbangan selama periode 2015-2019 menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni rata-rata 51,88%. Pada tahun 2020 proporsi Dana Perimbangan mencapai 50,06% , lebih tinggi dibandingkan proporsi pada tahun 2019 yang sebesar 48,28%. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan, guna meningkatkan kemandirian daerah. Sumber-sumber pendapatan yang lainnya juga perlu ditingkatkan, untuk meningkatkan kemampuan keuangan guna pendanaan pembangunan. Terkait dengan hal itu, Kebijakan Umum pendapatan daerah dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-30 Untuk itu ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:
1. 1.Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. 2.Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. 3.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, SKPD penghasil.
4. 4.Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. 5.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. 6.Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. 7.Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. 8.Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Sleman, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (non value- added) harus diminimalisir. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-31 Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan netto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-32 Selama periode tahun 2015-2019, proporsi terhadap keseluruhan belanja Daerah, Belanja Tidak langsung masih diatas 50% meskipun terdapat trend yang menurun; dan sebaliknya, proporsi Belanja Langsung terdapat trend yang meningkat namun masih tetap di bawah 50%. Komponen-komponen dalam Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik. Dari beberapa komponen itu, Belanja Pegawai mengambil porsi terbesar dengan rata-rata proporsi per tahun selama 2015-2019 adalah 39,51% dari keseluruhan belanja daerah. Sementara itu, komponen lain dalam Belanja Tidak Langsung, hanyalah sedikit saja proporsinya. Belanja pegawai dalam Belanja Tidak Langsung cukup menyedot anggaran dikarenakan dalam Belanja Pegawai itu dibayarkan gaji ASN dan guru negeri. Belanja aparatur, selain dari pos Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung, juga berasal dari Belanja Langsung yang antara lain dari Pos Belanja honorarium PNS dan non PNS, Belanja uang Lembur, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja Premi asuransi Kesehatan, Belanja makanan dan minuman pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan. Selama tahun 2016-2020 rata-rata proporsi belanja aparatur masih tinggi yakni 55,95%. Selengkapnya perbandingan antara pemenuhan kebutuhan aparatur dengan belanja daerah disajikan pada Tabel 3.13. Tabel 3. 13 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Tahun Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Proporsi Belanja Aparatur thd Belanja Daerah (%) 2016 1.083.603.497.479,00 2.455.446.948.874,24 44,13 2017 1.494.630.193.087,86 2.489.596.631.327,52 60,04 2018 1.545.232.831.501,05 2.580.093.717.989,06 59,89 2019 1.598.845.539.102,79 2.776.995.369.322,82 57,57 2020 1.471.788.158.006,61 2.532.169.209.185,59 58,12 Rata-rata 55,95 Sumber: BKAD Kab Sleman, 2021 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-33 Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada pos Belanja Honorarium PNS telah ada trend yang menurun. Pada tahun 2015 sebesar Rp64.731.225.438,00 menjadi Rp31.786.472.575,00 pada tahun 2019. Belanja makan dan minum pegawai dan Belanja perjalanan dinas, selama 5 tahun terjadi penambahan yang signifikan, trend selalu meningkat. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama 2015-2019, masih berorientasi kepada aparatur, oleh karena itu pada masa yang akan datang, belanja daerah agar semakin difokuskan untuk belanja pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, dan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur supaya semakin ditekankan pada fungsi-fungsi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan. Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai melanda awal tahun 2020 yang kemudian berimbas kepada kemampuan keuangan daerah tahun 2020 dan yang seterusnya, memberikan pelajaran bahwa belanja dialokasikan kepada kepentingan masyarakat sedangkan belanja untuk aparatur dibatasi hanya pada hal-hal yang bersifat wajib mengikat, essensial serta mendesak. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebagai sumber utama Penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2015 dan 2016 selain bersumber dari dana SiLPA, penerimaan pembiayaan juga berasal dari penerimaan pinjaman daerah. Untuk tahun yang lainnya sumber penerimaan pembiayaan adalah SiLPA saja. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terutama adalah untuk pembayaran pokok hutang dan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Kondisi pembiayaan daerah terlihat pada Tabel 3.14. Adapun SiLPA, selain untuk pengeluaran pembiayaan, SiLPA dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran apabila belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-34 Tabel 3. 14 Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp.) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 2.294.622.764.756,12 2.329.097.456.006,80 2.615.515.097.398,98 2.712.794.080.456,21 2.840.636.285.803,45 2.541.050.870.612,73 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 2.328.751.919.925,33 2.455.446.948.874,24 2.489.596.631.327,52 2.580.093.717.989,06 2.776.995.369.322,82 2.532.169.209.185,59 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 17.835.252.500,00 15.598.900.000,00 46.027.999.999,04 147.316.757.415,00 68.098.500.000,00 26.920.832.137,00 Defisit riil = 1-(2+3) (51.964.407.669) (141.948.392.867) 79.890.466.072,42 (14.616.394.948) (4.457.583.519) (18.039.170.710,00) Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-35 Realisasi SiLPA tahun 2016-2020 tampak pada Tabel 3.15. Berfluktuasinya besaran SiLPA pada setiap tahunnya mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sleman ke depan untuk lebih cermat lagi dalam hal perencanaan anggaran. Tabel 3. 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 Tahun Jumlah SiLPA (Rp) 2016 337.768.495.273,58 2017 417,658,961,346.00 2018 403.042.566.398,15 2019 398.584.982.878,78 2020 380.545.812.168,92 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2021 Dari sisi pengeluaran pembiayaan, sebagian besar pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan sebagian kecil untuk pembayaran pokok utang. Pembiayaan untuk penyertaan modal kepada BUMD meskipun setiap tahunnya jumlahnya tidak sama, namun porsinya selalu lebih besar daripada porsi pembiayaan untuk pembayaran pokok hutang. 3.3 Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (Masa Pandemi COVID-19) Pandemi yang disebabkan virus Corona yang lebih dikenal dengan Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan bumi mulai Desember 2019 dan sampai saat ini belum mereda, telah mempengaruhi banyak aspek dalam pembangunan, termasuk keuangan daerah dari sisi pendapatan maupun belanja. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 melumpuhkan roda perekonomian pada triwulan II dan triwulan III tahun 2020 (April-September). Hal ini membawa dampak kepada penerimaan pendapatan daerah. Pada sisi belanja, karena adanya bencana kesehatan yang tidak diketahui sebelumnya, belanja daerah dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan adalah dalam hal pergeseran pemanfaatan dan jumlah/nilai belanja karena menyesuaikan pendapatan yang diperoleh. Pada sisi pembiayaan, diutamakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang. 3.3.1 Pendapatan Daerah Pada APBD Tahun 2020, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.852.716.641.968,55. Karena situasi pandemi, angka tersebut dikoreksi pada Perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Rp2.401.996.052.724,45 atau turun sebesar 15,80%. Pengurangan itu terjadi karena pengurangan pada tiga bagian utama 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-36 pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain serta Pendapatan Daerah Yang Sah. Hampir semua komponen pada ketiga bagian tersebut mengalami penurunan. Sumber Pendapatan Daerah yang tidak berkurang hanyalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 berkurang sebesar 36,12% dari APBD murni sebesar Rp944.481.898.316,49 menjadi Rp603.313.019.072,39. Hal ini terjadi karena pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan unsur pembentuk Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 49,26% untuk pajak daerah dan 33,39% untuk retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD) dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, turun sebesar 2,47% dan 4,19%. Pendapatan daerah dari Dana Perimbangan Daerah pada tahun 2020 turun sebesar Rp75.551.031.000 atau 5,28%. Penurunan ini berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp98.937.702.000,- namun naik pada penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp6.910.175.000,- (karena adanya komponen pajak penghasilan (PPh) orang pribadi) dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp16.476.496.000,-. DAK naik karena terjadi peralihan dana BOSNAS. Semula BOSNAS tidak masuk kelompok DAK, pada tahun ini BOSNAS masuk dalam DAK Non Fisik. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang sah turun 7,13%, semua unsurnya turun kecuali Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah naik karena adanya dana hibah dana BOS Reguler, kinerja dan afirmasi. Tabel 3. 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Uraian Anggaran 2020 (Sebelum Perubahan) Anggaran 2020 (Setelah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Persentase Perubahan Pendapatan Asli Daerah 944.481.898.316,49 603.313.019.072,39 (341.168.879.244) (36,12) Pajak daerah 641.100.000.000,00 325.324.587.500,00 (315.775.412.500) (49,26) Retribusi daerah 46.311.897.850,00 30.847.131.449,00 (15.464.766.401) (33,39) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD) 48.665.317.877,03 47.461.050.946,93 (1.204.266.930) (2,47) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 208.404.682.589,46 199.680.249.176,46 (8.724.433.413) (4,19) Dana perimbangan 1.431.579.787.000,00 1.356.028.756.000,00 (75.551.031.000) (5,28) Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 46.383.504.000,00 53.293.679.000,00 6.910.175.000 14,90 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-37 Uraian Anggaran 2020 (Sebelum Perubahan) Anggaran 2020 (Setelah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Persentase Perubahan Dana alokasi umum 1.046.068.391.000,00 947.130.689.000,00 (98.937.702.000) (9,46) Dana alokasi khusus 339.127.892.000,00 355.604.388.000,00 16.476.496.000 4,86 Alokasi Dana Desa dari APBN - - - - Lain-lain pendapatan daerah yang sah 476.654.956.652,06 442.654.277.652,06 (34.000.679.000) (7,13) Pendapatan Hibah 6.654.102.299,00 6.976.302.299,00 322.200.000 4,84 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 225.084.687.853,06 199.084.687.853,06 (26.000.000.000) (11,55) Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya 58.103.313.500,00 58.103.313.500,00 - - BKK Dana Keistimewaan 53.589.313.500,00 53.589.313.500,00 - - BKK lainnya 4.514.000.000,00 4.514.000.000,00 - - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 186.812.853.000,00 178.489.974.000,00 (8.322.879.000) (4,46) - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.812.853.000,00 178.489.974.000,00 (8.322.879.000) (4,46) Dana Insentif Daerah - - - - - Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS) - - - - Pendapatan dari Piutang PBB yang belum diserahterimakan - - - - Jumlah Pendapatan Daerah 2.852.716.641.968,55 2.401.996.052.724,45 (450.720.589.244) (15,80) Sumber : BKAD Kab Sleman, 2020 3.3.2 Belanja Daerah Pada APBD 2020, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.992.880.040.279,70, namun karena pendapatan daerah berkurang, Belanja Daerah pada APBD Perubahan 2020 dikoreksi menjadi sebesar Rp2.579.604.144.489,28 atau turun sebesar Rp413.275.895.790,- (13,81%). Semua mata anggaran pada Belanja Daerah berkurang, kecuali belanja bunga, belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Pegawai. Belanja bunga dikarenakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi maka tidak dikurangi. Belanja Bantuan Sosial meningkat 79,51% dalam rangka jaring pengaman dan recovery dari dampak pandemi yang dibagikan kepada penduduk terdampak COVID-19. Belanja Tidak Terduga naik signifikan, dari Rp4.472.279.000,00 menjadi Rp20.486.744.121,18, digunakan untuk penanganan kesehatan akibat COVID-19. Pada Belanja Langsung, Belanja Pegawai naik 10,07%. Kenaikan ini digunakan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan dan kompensasi (gaji ke 13) pegawai Non PNS, 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-38 yang belum tercover pada APBD 2020. Jenis-jenis belanja lainnya, pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dilakukan rasionalisasi karena keuangan daerah diprioritaskan kepada penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi daerah. Tabel 3. 17 Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Uraian Anggaran 2020 (Sebelum Perubahan) Anggaran 2020 (Setelah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Persentase Perubahan Belanja Tidak Langsung 1.518.902.216.253,70 1.432.281.331.732,88 (86.620.884.521) (5,70) Belanja Pegawai 1.053.146.652.523,70 983.486.642.881,70 (69.660.009.642) (6,61) Belanja Bunga 140.675.922,00 140.675.922,00 - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah 100.021.156.083,00 88.633.356.083,00 (11.387.800.000) (11,39) Belanja Bantuan Sosial 28.630.250.000,00 51.394.000.000,00 22.763.750.000 79,51 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupa- ten/Kota Dan Pemerinta- han Desa 69.626.769.425,00 36.540.769.425,00 (33.086.000.000) (47,52) Belanja Bantuan Keuang- an Kepada Provinsi/Ka- bupaten/Kota Pemerin- tahan Desa Dan Partai Politik 262.864.433.300,00 251.599.143.300,00 (11.265.290.000) (4,29) Belanja Tidak Terduga 4.472.279.000,00 20.486.744.121,18 16.014.465.121 358,08 Belanja Langsung 1.473.977.824.026,00 1.147.322.812.756,40 (326.655.011.270) (22,16) Belanja Pegawai 225.191.130.716,00 247.859.237.536,00 22.668.106.820 10,07 Belanja Barang Dan Jasa 774.556.464.599,00 569.269.568.548,68 (205.286.896.050) (26,50) Belanja Modal 474.230.228.711,00 330.194.006.671,72 (144.036.222.039) (30,37) Jumlah Belanja 2.992.880.040.279,70 2.579.604.144.489,28 (413.275.895.790) (13,81) Sumber : BKAD Kab Sleman, 2020 3.3.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SilPA). SilPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD dan efisiensi kegiatan tahun 2019. SilPA tahun 2020 meningkat 3,57% dari perhitungan awal (ketika APBD Tahun 2020 ditetapkan). SilPA digunakan untuk menutup defisit anggaran. Adapun pengeluaran Pembiayaan Daerah, karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, berkurang sangat signifikan (61,90%) dari rencana awal sebesar Rp49.546.631.000,- menjadi Rp18.876.631.000,-. Pengeluaran Pembiayaan daerah dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang dan untuk penyertaan modal/ investasi daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembiayaan Syariah 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-39 Sleman dan dana bergulir kepada kelompok masyarakat pada UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tabel 3. 18 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Uraian Anggaran 2020 (Sebelum Perubahan) Anggaran 2020 (Setelah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Persentase Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah 189.710.029.311,15 196.484.722.764,83 6.774.693.454 3,57 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 189.710.029.311,15 196.484.722.764,83 6.774.693.454 3,57 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 189.710.029.311,15 196.484.722.764,83 6.774.693.454 3,57 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 49.546.631.000,00 18.876.631.000,00 (30.670.000.000) (61,90) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 45.670.000.000,00 15.000.000.000,00 (30.670.000.000) (67,16) Pembayaran Pokok Utang 3.876.631.000,00 3.876.631.000,00 - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 49.546.631.000,00 18.876.631.000,00 (30.670.000.000) (61,90) Pembiayaan Netto 140.163.398.311,15 177.608.091.764,83 37.444.693.454 26,72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 140.163.398.311,15 177.608.091.764,83 37.444.693.453,68 - Sumber : BKAD Kab Sleman, 2020 3.4 Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak posistif dan daya ungkit yang siginifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sleman dalam jangka menengah. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk jangka menengah perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-40 besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1, bahwa Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah kabupaten Sleman mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain: a. Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut; b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah; c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Sleman;
d.Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh. Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk jangka menengah. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-41 3.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan jangka menengah di atas adalah: a. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan: 1. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
1. 3.Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB. 4. Terbentuknya sistem zona nilai tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bumi dan Bangunan. b. Dana Alokasi Umum cenderung meningkat setiap tahun dihitung dengan memperhatikan rata rata kenaikan per tahun. c. Dana transfer yang lain diasumsikan sama dengan anggaran tahun sebelumnya. Forecasting didasarkan pada realisasi pendapatan tahun 2020 yang terdampak Pandemi COVID-19 dan asumsi bahwa perekonomian akan semakin membaik seiring dilaksanakannya program vaksinasi secara luas kepada masyarakat. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 sebagai berikut: 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-42 Tabel 3. 19 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 No Uraian Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022 Proyeksi Tahun 2023 Proyeksi Tahun 2024 Proyeksi Tahun 2025 Proyeksi Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 PENDAPATAN DAERAH 1 Pendapatan Daerah 2.732.736.475.685,00 2.669.543.590.428,40 2.732.658.045.849,06 2.781.033.912.704,06 2,832,248,508,957.61 2,886,468,413,218.46 1.1 Pendapatan Asli Daerah 742.548.030.568,00 814.428.669.074,00 824.391.537.697,00 872.767.404.552,00 923,982,000,805.55 978,201,905,066.40 1.1.1 Pajak Daerah 475.663.037.868,00 531.800.000.000,00 533.340.000.000,00 571.210.000.000,00 611,768,973,075.34 655,207,850,733.80 1.1.2 Retribusi Daerah 42.762.502.900,00 39.649.624.050,00 39.979.995.590,00 41.911.188.450,00 43,935,665,609.00 46,057,933,069.79 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28.866.189.800,00 35.828.762.488,00 39.757.704.744,00 44.198.823.913,00 49,136,036,596.46 54,624,758,730.25 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 195.256.300.000,00 207.150.282.536,00 211.313.837.363,00 215.447.392.189,00 219,661,804,358.34 223,958,655,538.67 1.2 Pendapatan Transfer 1.983.534.342.818,00 1.848.460.819.055,40 1.901.612.405.853,06 1.901.612.405.853,06 1.901.612.405.853,06 1.901.612.405.853,06 1.2.1 Transfer Peme-rintah Pusat 1.532.784.261.425,00 1.449.340.156.202,40 1.449.430.547.000,00 1.449.430.547.000,00 1.449.430.547.000,00 1.449.430.547.000,00 I Dana Perimbangan; 1.385.242.516.425,00 1.301.798.411.202,40 1.301.888.802.000,00 1.301.888.802.000,00 1.301.888.802.000,00 1.301.888.802.000,00
2. 1.Dana Transfer Umum 1.002.467.303.000,00 1.002.467.303.000,00 1.002.467.303.000,00 1.002.467.303.000,00 1.002.467.303.000,00 1.002.467.303.000,00
a.Dana Bagi Hasil 45.865.307.000,00 45.865.307.000,00 45.865.307.000,00 45.865.307.000,00 45.865.307.000,00 45.865.307.000,00
b.Dana Alokasi Umum (DAU) 956.601.996.000,00 956.601.996.000,00 956.601.996.000,00 956.601.996.000,00 956.601.996.000,00 956.601.996.000,00
1. 2.Dana Transfer Khusus 382.775.213.425,00 299.331.108.202,40 299.421.499.000,00 299.421.499.000,00 299.421.499.000,00 299.421.499.000,00
a.DAK Fisik 64.676.904.000,00 64.586.513.202,00 64.676.904.000,00 64.676.904.000,00 64.676.904.000,00 64.676.904.000,00
b.DAK Non Fisik 318.098.309.425,00 234.744.595.000,00 234.744.595.000,00 234.744.595.000,00 234.744.595.000,00 234.744.595.000,00 II Dana Insentif Daerah 36.985.385.000,00 36.985.385.000,00 36.985.385.000,00 36.985.385.000,00 36.985.385.000,00 36.985.385.000,00 III Dana Otonomi Khusus IV Dana Keistimewaan V Dana Desa 110.556.360.000,00 110.556.360.000,00 110.556.360.000,00 110.556.360.000,00 110.556.360.000,00 110.556.360.000,00 1.2.2 Transfer Antar-Daerah 450.750.081.393,00 399.120.662.853,00 452.181.858.853,06 452.181.858.853,06 452.181.858.853,06 452.181.858.853,06 I Pendapatan Bagi Hasil 199.084.687.853,00 199.084.687.853,00 199.084.687.853,06 199.084.687.853,06 199.084.687.853,06 199.084.687.853,06 II Bantuan Keuangan 251.665.393.540,00 200.035.975.000,00 253.097.171.000,00 253.097.171.000,00 253.097.171.000,00 253.097.171.000,00 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-43 No Uraian Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022 Proyeksi Tahun 2023 Proyeksi Tahun 2024 Proyeksi Tahun 2025 Proyeksi Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1.Bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; 251.665.393.540,00 200.035.975.000,00 253.097.171.000,00 253.097.171.000,00 253.097.171.000,00 253.097.171.000,00
a.BKK Danais 248.583.171.000,00 196.625.975.000,00 248.583.171.000,00 248.583.171.000,00 248.583.171.000,00 248.583.171.000,00
b.BKK Lainnya 3.082.222.540,00 3.410.000.000,00 4.514.000.000,00 4.514.000.000,00 4.514.000.000,00 4.514.000.000,00
1. 2.Bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota 0 0 0 0 0 0 1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 I Hibah 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 6.654.102.299,00 II Dana darurat 0 0 0 0 0 0 III Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pendapatan Daerah 2.732.736.475.685,00 2.669.543.590.428,40 2.732.658.045.849,06 2.781.033.912.704,06 2,832,248,508,957.61 2,886,468,413,218.46 *Pendapatan Tahun 2022 diproyeksikan turun dari Tahun 2021 karena adanya penurunan pendapatan Dana Transfer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Belanja Operasional Kesehatan (BOK) RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-44 Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. 2) Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan seterusnya diasumsikan turun dari dana transfer tahun 2021 dikarenakan komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 dan seterusnya diperhitungkan mengacu pada PMK Nomor 17/PMK.07/2021 sebesar Rp299.331.108.202,40. Jumlah ini turun dari DAK 2021 karena PMK tersebut tidak memasukkan anggaran DAK Non Fisik Belanja Operasional Kesehatan (BOK). 3) Bantuan Keuangan yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan DIY tahun 2023 disamakan dengan penerimaan BKK Tahun 2021, namun belum memasukkan anggaran konstruksi Taman Budaya Sleman. Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dais. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, BKK Dais adalah bantuan Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme BKK APBD Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini. 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal. 3) Pendayagunaan aset daerah. 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya. 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-45 3.4.2 Proyeksi Belanja Daerah Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda- agenda pembangunan yang secara umum dapat dirincikan melalui: a. Mendanai belanja wajib dan mengikat; b. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Sleman dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan c. Mendanai hibah bansos dan bantuan keuangan yang diberikan jika belanja wajib dan mengikat dan belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sudah tercukupi. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam jangka menengah anggaran sebagaimana telah disajikan pada Tabel 3.16. diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama tahun-tahun ke depan. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut: a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai serta pengadaan pegawai PPPK. b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2021-2026; ; c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.20 di bawah ini. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-46 Tabel 3. 20 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 No Uraian Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Proyeksi Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Belanja Daerah 2.883.147.500.991 2.818.781.956.549,00 2,885,686,896,415.84 2,936,771,811,814.84 2,990,854,425,459.16 3,048,110,644,358.16 2.1 Belanja Operasi 2.109.654.448.538 2.057.725.962.481,00 2,243,787,065,285.84 2,279,093,089,975.84 2,321,524,619,549.16 2,340,780,838,448.16 I Belanja Pegawai 1.124.185.063.571 1.116.486.302.148,00 1,221,576,478,665.84 1,221,576,478,665.84 1,246,008,008,239.16 1,246,008,008,239.16 II Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0 III Belanja Hibah 42.234.178.500 121.284.977.570,00 65,978,623,333.00 70,978,623,333.00 75,978,623,333.00 80,978,623,333.00 IV Belanja Bantuan Sosial 34.606.400.000 31.475.700.000,00 38,938,600,000.00 41,938,600,000.00 44,938,600,000.00 47,938,600,000.00 V Belanja Barang dan Jasa 908.628.846.467 788.478.982.763,00 917,293,363,287.00 944,599,387,977.00 954,599,387,977.00 965,855,606,876.00 VI Belanja Subsidi 0 0,00 - - - - 2.2 Belanja Modal 457.599.582.234 433.067.794.312,00 357,716,616,638.00 366,740,376,651.00 375,740,376,651.00 408,740,376,651.00 2.3 Belanja Tidak Terduga 25.678.977.199 18.800.000.242,00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 2.4 Belanja Transfer 290.214.453.020 309.188.199.514,00 274,183,214,492.00 280,938,345,188.00 283,589,429,259.00 288,589,429,259.00 Jumlah Total Belanja Daerah 2.883.147.500.991 2.818.781.956.549,00 2,885,686,896,415.84 2,936,771,811,814.84 2,990,854,425,459.16 3,048,110,644,358.16 Proyeksi belanja daerah dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1) Belanja pegawai Tahun 2022 mengalami penurunan dari 2021 karena jumlah pegawai yang pensiun cukup banyak dan penghitungan kembali kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai secara lebih cermat oleh perangkat daerah. Tahun 2023 dan seterusnya diasumsikan meningkat. 2) Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 turun dari 2021 dengan belum adanya kebijakan transfer pemerintah pusat terkait DAK Non Fisik BOK. Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan asumsi DAK Non Fisik BOK masuk sejak awal anggaran. 3) Belanja Hibah Tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan dari Tahun 2021 karena adanya Hibah ke KONI dalam Rangka Sleman sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Daerah (Porda). Tahun 2023 mengalami penurunan kembali dengan sudah tidak dialokasikannya Hibah terkait Porda. 4) Belanja Modal Tahun 2023 dan seterusnya mengalami penurunan dari 2022 karena telah dikuranginya alokasi kebutuhan belanja modal pembangunan gedung pemerintah yang sudah dialokasikan di Tahun 2022, yaitu Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Pembangunan Gedung Kapanewon Moyudan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-47 3.4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk: 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu; 2) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal pada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.21 di bawah ini. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 III-48 Tabel 3. 21 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 No Uraian Proyeksi Tahun 2021 Proyeksi Tahun 2022 Proyeksi Tahun 2023 Proyeksi Tahun 2024 Proyeksi Tahun 2025 Proyeksi Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Pembiayaan Daerah 6.1 Penerimaan pembiayaan 155.411.025.306,00 164.238.366.120,60 261.407.850.566,78 256.907.899.110,78 238.992.916.501,55 217.242.231.139,70 6.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 155.411.025.306,00 164.238.366.120,60 261.407.850.566,78 256.907.899.110,78 238.992.916.501,55 217.242.231.139,70 6.1.2 Penerimaan pinjaman daerah 6.1.3 Penerimaan piutang daerah 6.2 Pengeluaran pembiayaan 5.000.000.000,00 15.000.000.000,00 108.379.000.000 101.170.000.000 80.387.000.000 55.600.000.000 6.2.1 Pembentukan dana cadangan 6.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 5.000.000.000,00 15.000.000.000,00 108.379.000.000 101.170.000.000 80.387.000.000 55.600.000.000 BPB DIY 5.000.000.000,00 15.000.000.000,00 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 55.600.000.000 Bank Sleman 20.000.000.000 20.000.000.000 - - PDAM 13.379.000.000 6.170.000.000 5.387.000.000 6.2.3 Pembayaran pokok utang Pembiayaan Netto 150.411.025.306,00 149.238.366.120,60 153.028.850.566,78 155.737.899.110,78 158.605.916.501,55 161.642.231.139,70 Sumber: BKAD dan Bappeda Kab. Sleman, 2021 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-1 Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam melakukan analisis isu strategis, dapat terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap kebijakan di berbagai level. Telaah kebijakan tersebut meliputi kebijakan di level internasional, nasional, provinsi dan kabupaten. 4.1 Telaah Kebijakan Internasional (SDGs) Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB. SDGs ini mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur sampai dengan tahun 2030. Penerapan SDGs di DIY telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 – 2022. Uraian 17 tujuan dari implementasi SDGs adalah sebagai berikut:
2. 1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
3. 2.Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
4. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
5. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
6. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
7. 6.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-2
8. 7.Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Sasaran dalam tujuan 7 ini tidak bisa dijabarkan lebih lanjut di Kabupaten Sleman karena kewenangan ada di tingkat provinsi;
9. 8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua;
10. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
11. 10.Mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara;
12. 11.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
13. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
14. 13.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
15. 14.Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran dalam tujuan ini tidak bisa dijabarkan lebih lanjut di Kabupaten Sleman karena kondisi geografis Kabupaten Sleman yang tidak memiliki laut;
16. 15.Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
17. 16.Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
18. 17.Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan capaian indikator SDGs pada tahun 2020, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
19. 1.Persentase penduduk miskin (8,12%) dan persentase Keluarga misikin (8,79%) pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (7,41% dan 8,08% secara berturut turut) akibat terjadinya pandemi COVID-19, sehingga diperlukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar perangkat daerah;
20. 2.Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan masih di angka 88,74% atau sebanyak 958.346 jiwa, selain akibat adanya kebijakan penonaktifan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-3 kepersertaan PBI APBN, akibat pandemi COVID-19, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terputusnya jaminan kesehatan oleh pemberi kerja;
21. 3.Angka kematian bayi 4.43 per 1.000 kelahiran hidup. Sepanjang tahun 2020, terjadi kematian bayi sebanyak 57 kasus dari 12.871 kelahiran hidup. Hal yang mempengaruhi AKB, antara lain P4K tidak berjalan secara optimal akibat pandemi, tatalaksana ANC terpadu kurang diterapkan karena bumil takut mengakses rumah sakit. Selain itu, ibu hamil kurang mendapatkan monitoring, baik dari masyarakat, keluarga dan puskesmas;
22. 4.Prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan menjadi 11,65%. Salah satu penyebabnya adalah cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama hanya mencapai 89,69%. Selain itu tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah masih perlu ditingkatkan dengan pendampingan. Program pemberian tablet tambah darah sejak dari remaja putri bisa menjadi alternatif pencegahan;
23. 5.Angka kematian ibu melahirkan juga mengalami peningkatan, sebesar 62,17 per 100.000 kelahiran hidup. Sepanjang tahun 2020, terjadi sebanyak 8 kasus dari 12.871 kelahiran hidup. Hasil audit maternal perinatal menyatakan bahwa adanya pandemi ini menyebabkan kurang optimalnya penanganan dan pelayanan ibu melahirkan sehingga terjadi keterlambatan diagnosis di pihak RS yang berakibat pada penundaan penanganan, keterlambatan mendeteksi faktor risiko baik oleh ibu hamil, keluarga ataupun nakes serta kurangnya kesadaran ibu dan keluarga yang berakibat pada keterlambatan dalam mengakses rumah sakit. Beberapa diagnosis penyebab kematian ibu di Kabupaten Sleman antara lain karena pre-eklamsi berat, sepsis, leptospirosis, diabetes melitus, jantung, infeksi (hospital pnemonia), tumor otak dan perdarahan;
24. 6.Penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 51 orang dan pelayanan bantuan hukum berjumlah 49 kasus. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta banyaknya tempat hiburan di wilayah Sleman menjadi bidikan pasar yang potensial oleh para pengedar narkoba bahkan jaringan internasional. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum bagi para pengedar narkoba dan miras sehingga memberikan efek jera; serta
25. 7.Koefisien gini berada pada angka 0,417, yang menunjukkan Kabupaten Sleman berada pada ketimpangan sedang, meskipun mengalami penurunan dari tahun 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-4 sebelumnya. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk memperkecil kesenjangan antara lain: penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pengembangan sarana produksi UMKM, peningkatan jejaring antar lembaga, pembinaan pedagang tradisional, pengembangan SDM pariwisata, pelatihan peningkatan kompetensi pencari kerja, penyelenggaraan jaring pengaman sosial, serta pembinaan terhadap petani, peternak, dan pembudidaya ikan. 4.2 Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:
26. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
27. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
28. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
29. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
30. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
31. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
32. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
33. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
34. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Selain Nawacita Kedua, ada arahan presiden yang harus dijadikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:
35. 1.Pembangunan SDM;
36. 2.Pembangunan Infrastruktur;
37. 3.Penyederhanaan Regulasi;
38. 4.Penyederhanaan Birokrasi; serta
39. 5.Transformasi Ekonomi. Untuk mewujudkan visi, terdapat juga 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:
40. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-5 Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
a.Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b.Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
1. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
a.Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b.Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
c.Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
d.Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
e.Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
1. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
a.Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b.Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c.Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d.Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e.Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f.Pengentasan kemiskinan; dan
g.Peningkatan produktivitas dan daya saing
1. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
a.Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
b.Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c.Moderasi beragama; dan
d.Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-6
1. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:
a.Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
b.Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
c.Pembangunan infrastruktur perkotaan;
d.Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
e.Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
1. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
a.Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b.Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
c.Pembangunan rendah karbon; serta
1. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
a.Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b.Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
c.Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d.Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
e.Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
f.Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan Target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN pada tahun 2024 untuk wilayah D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:
a.Laju pertumbuhan ekonomi 6,90%;
b.Tingkat kemiskinan 7,25%;
c.Tingkat pengangguran terbuka 1,90%; serta 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-7
d.Kebutuhan investasi Rp.68,01 triliun Kabupaten Sleman merupakan satu dari tiga kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta yang menjadi lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Sebagai lokasi prioritas, akan mencakup beberapa kegiatan prioritas, antara lain:
1. 1.Pengembangan sektor unggulan;
a.Pengembangan komoditas unggulan berupa tebu dan perikanan budi daya
b.Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
c.Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional
1. 2.Pengembangan kawasan strategis;
a.Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, antara lain Jalan Tol Yogya – Bawen dan Solo – Yogyakarta
b.Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata, dan revitalisasi Balai Latihan Kerja
1. 3.Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan;
a.Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
b.Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat
1. 4.Penataan kelembagaan dan keuangan daerah
a.Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten
b.Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-8
c.Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif
d.Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
e.Peningkatan riset dan inovasi daerah
f.Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
g.Peningkatan kualitas belanja daerah
h.Pengembangan dan penguatan peran kecamatan
i.Pengembangan kerja sama antardaerah dan
j.Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak
k.Penataan ruang dan lahan, dengan 1) Pemetaan rupabumi dan toponim dengan penyusunan data informasi geospasial dasar skala 1 : 5.000 2) Peta dasar pertanahan 40 buah 3) Penyusunan materi teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang 4) Pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR 5) Penyelenggaraan penataan hubungan hukum keagrariaan dengan sertifikasi hak atas tanah
l.Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan
m.Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon Selain kegiatan prioritas sebagai lokasi prioritas, D.I. Yogyakarta akan menjadi lokasi program kegiatan sebagai berikut:
a.Peningkatan pangsa pasar produk Indonesia dengan kerja sama pengembangan ekspor melalui kesepakatan kerja sama pengembangan ekspor pada industri 4.0 di 5 (lima) subsektor prioritas, seperti makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi;
b.Fasilitasi ekspor dengan fasilitasi penerbitan surat keterangan asal (SKA) dan skema perdagangan dan ketentuan asal barang ekspor Indonesia;
c.Pelatihan kewirausahaan dengan penumbuhan wirausaha muda pertanian dalam rangka regenerasi petani melalui penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani; serta 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-9
d.Pemanfaatan iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang fokus rencana induk riset nasional tahun 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan research power-house dengan membangun infrastruktur fasilitas laboratorium proses pangan tradisional berstandar current good manufacturing practices (c-GMP) dan memanfaatkan teknologi pengemasan makanan olahan. 4.3 Telaah Kebijakan Provinsi Visi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam RPJPD DIY 2005-2025 adalah:
1. 1.Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara;
2. 2.Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara;
3. 3.Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara;
4. 4.Lingkungan masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Adapun misi RPJPD DIY 2005-2025:
5. 1.Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
6. 2.Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
7. 3.Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
8. 4.Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan lokal, ilmupengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Dengan penekanan pada lima tahun keempat (2021-2025) adalah penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang diuraikan pada masing-masing misi. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, visi pembangunan DIY adalah “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi, tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam Tabel 4.1. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-10 Tabel 4. 1 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Tahun 2022 1 Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban 1.1. Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal- ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Angka IGI 6,2 1.1.1. Meningkatnya derajat kualitas SDM IPM 81,68 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,32 1.1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat Indeks Gini 0,3635 Persentase angka kemiskinan 7 1.1.3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan Persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi 12,04 1.1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi 5,34 IKLH 66,15 Kesesuaian pemanfaatan ruang 82,5 Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan 54,44 1.1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antarwilayah Indeks Williamson 0,4489 2 Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis 2.1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Indeks reformasi biro-krasi 76 (A) 2.1.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Opini BPK WTP Nilai akuntabilitas pe-merintah (AKIP) A 2.1.2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan Persentase capaian program urusan keisti-mewaan 86,96 2.1.3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan peman- faatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 21.877 Sumber: RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 Arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan RPJMD DIY adalah:
9. 1.PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2022 diharapkan sebesar Rp42.000.330,67 juta. Hal ini didukung dengan adanya rencana proyek-proyek besar seperti pembangunan Jalan Outer Ringroad (JORR), pengembangan Jalan Selokan Mataram, pembangunan stasiun interchange serta pengembangan jalan bebas hambatan. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sebesar Rp33.906.373,8 juta. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama tahun 2017-2022 diharapkan mencapai 5,75 persen; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-11
10. 2.IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2022 diharapkan mencapai 83,86. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Sleman mencapai 83,84. Dilihat dari komponen pembentuk IPM, rata-rata lama sekolah baru mencapai 10,91 tahun, artinya rata- rata penduduk di Kabupaten Sleman bersekolah sampai kelas 1 atau 2 pendidikan menengah. Harapan lama sekolah mencapai 16,73 tahun. Angka harapan hidup mencapai 74,81 tahun. Angka ini dipengaruhi oleh cakupan pelayanan kesehatan. Pengeluaran per kapita riil per hari mencapai Rp15.926 ribu; serta
11. 3.Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 diharapkan mencapai 5,67 persen. Pada tahun 2020, mencapai 8,12 persen. Hal yang paling efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin. Proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah DIY sampai dengan tahun 2022 yang berlokasi di Kabupaten Sleman adalah:
12. 1.Pembangunan jalan dan jembatan
a.Pembangunan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR);
b.Pengembangan Jalan Selokan Mataram;
1. 2.SPAM regional;
2. 3.Pembangunan stasiun interchange, pengembangan Stasiun Patukan; Sementara itu, proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah RI adalah pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Solo, Bawen-Yogyakarta dan Yogyakarta-Cilacap. 4.4 Telaah Kebijakan Kabupaten 4.4.1 Telaah RPJPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sleman adalah ”Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing”. Visi tersebut akan dicapai dengan menetapkan misi:
3. 1.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
4. 2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. 3.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; serta
6. 4.Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-12 Kondisi yang ingin diwujudkan dalam dua puluh tahun kedepan sebagai hasil pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
7. 1.Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah rata-rata mencapai 85,00. Pada tahun 2020, IKM mencapai 82,37. Ada beberapa hal yang menjadi unsur penilaian, diantaranya persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran, serta sarana prasarananya. Pemerintah Kabupaten Sleman selalu berusaha meningkatkan pelayanan agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat;
8. 2.Indeks pembangunan manusia meningkat dari peringkat 30 menjadi peringkat 10 besar nasional. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Sleman mencapai 83,84;
9. 3.Pendapatan per kapita meningkat dari US$600 per tahun menjadi US$2.500 per tahun. Pada tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku per kapita sebesar Rp.31.344.000,00 atau setara dengan US$2.222;
10. 4.Koefisien gini yang pada awal tahun RPJPD pada angka 0,15, diusahakan tetap pada posisi ketimpangan rendah. Pada tahun 2020, indeks gini Kabupaten Sleman pada angka 0,417. Indeks gini ini cenderung meningkat karena lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat lapisan bawah. Sementara masyarakat lapisan menengah ke atas, tumbuh lebih cepat tingkat pendapatannya; serta
11. 5.Indeks williamson yang pada awal tahun RPJPD berada pada angka 0,03, diusahakan tetap pada posisi pemerataan pembangunan yang sangat baik. Dasar perhitungan indeks williamson adalah pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Indeks williamson berdasarkan PDRB per kapita antarkecamatan pada tahun 2017 adalah 0,41. Angka tersebut menunjukkan bahwa kurang meratanya alokasi dan persebaran ekonomi karena kegiatan ekonomi masih terpusat (terkonsentrasi) hanya pada beberapa wilayah tertentu. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-13 4.4.2 Telaah RTRW Kabupaten Sleman 4.4.2.1 Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang Struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040 1 memberikan pedoman gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat terlihat pada Gambar 4.1. Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Sleman 2021-2040 Gambar 4. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman 1 Diambil dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021- 2040 8 /') -==-----weEEe -- - 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-14 A. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan
12. 1.Pengembangan Sistem Perkotaan Pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Sleman meliputi PKN, PKW, PKL dan PPK.
a.Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan konsep pengembangan berupa Multi Nucleous Compact Settlement Systems (MNCSS), yang terdiri atas: 1) Kapanewon Depok yang meliputi Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Condongcatur, dan Kalurahan Caturtunggal; 2) Sebagian Kapanewon Ngaglik yang meliputi sebagian Kalurahan Sariharjo, sebagian Kalurahan Sinduharjo, dan sebagian Kalurahan Minomartani; 3) Sebagian Kapanewon Mlati yang meliputi sebagian Kalurahan Sendangadi, Kalurahan Sinduadi; 4) Sebagian Kapanewon Godean yang meliputi sebagian Kalurahan Sidoarum; 5) Sebagian Kapanewon Gamping yang meliputi Kalurahan Trihanggo, Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Banyuraden, dan sebagian Kalurahan Ambarketawang; dan 6) Sebagian Kapanewon Ngemplak yang meliputi sebagian Kalurahan Wedomartani.
b.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan konsep pengembangan berupa kegiatan Meeting, Incentive, Conferencing, and Exhibiting (MICE), yang terdiri atas sebagian Kalurahan Tridadi, sebagian Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman, sebagian Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati.
c.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdiri atas: 1) PKL Prambanan yang meliputi sebagian Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan, sebagian Kalurahan Tirtomartani dan sebagian Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan; 2) PKL Godean yang meliputi sebagian Kalurahan Sidoagung dan sebagian Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean, sebagian Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan; 3) PKL Pakem yang meliputi sebagian Kalurahan Harjobinangun dan sebagian Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem, sebagian Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak; dan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-15 4) PKL Tempel yang meliputi sebagian Kalurahan Lumbungrejo, sebagian Kalurahan Margorejo, sebagian Kalurahan Mororejo Kapanewon Tempel.
d.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan pada PPK Turi, PPK Rejodani, PPK Besi, PPK Ngemplak, PPK Cangkringan, PPK Sumberrejo, PPK Cebongan, PPK Sendangrejo, PPK Sendangagung, PPK Moyudan, PPK Balecatur, PPK Berbah, dan PPK Bokoharjo; dan
e.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan di 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman dan menyebar di seluruh kecamatan. PPL berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pengembangan sistem perdesaan diwujudkan berdasarkan sistem pusat permukiman perdesaan dan fungsi permukiman perdesaan. B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana
1. 1.Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi
a.Sistem jaringan transportasi darat Arah kebijakan transportasi di Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4, yaitu transportasi penduduk, transportasi wisata, transportasi logistik, dan transportasi untuk keperluan evakuasi. Jaringan transportasi darat dikembangkan untuk memeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah/ mengurangi terjadinya kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan antara pusat pertumbuhan dengan hinterland. Secara umum pola jaringan jalan di wilayah Sleman relatif merata. Kebijakan transportasi untuk penduduk diwujudkan dalam pembangunan jalan bebas hambatan yang terdiri atas Jalan Bebas Hambatan Yogyakarta – Bawen, Yogyakarta – Surakarta, dan Yogyakarta – Cilacap. Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi logistik dan wisata yang didukung dengan pengembangan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR) utara dan selatan yang meliputi Sentolo – Minggir, Minggi – Tempel, dan Tempel - Prambanan. Selain mengembangkan jaringan jalan, terdapat rencana pengembangan transportasi publik, yaitu penambahan rute Trans Jogja yang melewati Jalan Wonorejo – Tambakan, Jalan Denggung – Wonorejo, Jalan Besi – Jangkang, Jalan Yogyakarta – Pulowatu, dan Jalan Tempel – Pakem. Hal tersebut 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-16 dilatarbelakangi oleh terbatasnya rute Trans Joga di Kabupaten Sleman sehingga penduduk masih menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama. Dalam rangka mendorong penggunaan Trans Jogja dan menekan penggunaan kendaraan pribadi, maka juga dibangun park and ride yang bersentuhan langsung dengan sistem layanan bus Trans Jogja di beberapa titik, yaitu Terminal Jombor, Terminal Condongcatur, Terminal Pakem, Denggung, UII, Koroulon, dan Rejodani. Sementara itu, pengembangan terminal penumpang mengikuti kondisi yang ada saat ini, yaitu yang berada di Kapanewon Mlati, Kapanewon Gamping, Kapanewon Depok, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Tempel, dan Kapanewon Pakem. Namun demikian, terdapat rencana pengembangan TOD di Terminal Jombor dan Terminal Pakem. Begitu juga dengan terminal barang dan jembatan timbang untuk transportasi logistik juga mengikuti kondisi yang ada saat ini, yaitu terminal barang di Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Sistem jaringan yang perlu menjadi perhatian dalam rencana sistem jaringan transportasi darat adalah pengembangan jalur pariwisata. Hal ini menjadi penting untuk mengakomodir konektivitas antar simpul pariwisata di Kabupaten Sleman. Obyek wisata di Kabupaten Sleman banyak tersebar di bagian utara, yaitu di Kawasan Kaliurang. Selain itu obyek wisata juga banyak tersebar di bagian timur berupa candi dan cagar budaya. Banyaknya wisatawan di Kabupaten Sleman perlu diakomodir pergerakannya dengan menyediakan jalur wisata. Moda transportasi yang direncanakan berupa shuttle bus yang tersedia di beberapa rest area, yaitu Stasiun Tempel, Terminal Prambanan, dan Terminal Pakem.
b.Sistem Jaringan Kereta Api Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api di Kabupaten Sleman berupa rencana reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur kereta api Parangtritis–Yogyakarta–Borobudur beserta pengembangan Stasiun Patukan dan Stasiun Tempel yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Selain Stasiun Patukan dan Stasiun Tempel, pengembangan konsep TOD juga direncanakan di Stasiun Maguwo 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-17 sebagai pendukung kegiatan Bandar Udara Adisutjipto. Jalur kereta api di Kabupaten Sleman berupa: 1) Jakarta-Yogyakarta-Surabaya, melewati wilayah Kabupaten Sleman pada Kapanewon Moyudan, Kapanewon Godean, Kapanewon Gamping, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Prambanan; 2) Parangtritis-Yogyakarta-Borobudur, melewati wilayah Kabupaten di Kapanewon Godean, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Tempel. 3) Jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan yang melayani jalur: timur–barat; dan utara–selatan. Pengembangan prasarana transportasi kereta api di Kabupaten Sleman terdiri dari: 1) stasiun jalur kereta api Jakarta-Yogyakarta-Surabaya, meliputi Stasiun Patukan di Kapanewon Gamping, Stasiun Maguwo di Kapanewon Depok, dan Stasiun Kalasan di Kapanewon Kalasan; dan 2) stasiun jalur kereta api Parangtritis-Yogyakarta-Borobudur, meliputi Stasiun Margorejo di Kapanewon Tempel dan Stasiun Sleman di Kapanewon Sleman.
c.Sistem jaringan transportasi udara Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Sleman berupa: 1) bandar udara Adisutjipto sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah; Mulai tahun 2020 kegiatan penerbangan air carrier secara penuh dipindahkan dari Bandar udara Adisutjipto ke Bandar Udara YIA di Kulon Progo. Oleh karena itu, Bandar udara Adisutjipto direncanakan sebagai bandara general aviation dan bandara khusus bagi kegiatan pendidikan Akademi Angkatan Udara; dan 2) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung dengan fungsi bandar udara militer dan bandar udara umum dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-18
1. 2.Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sleman terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sleman berupa pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menuju kabupaten cerdas; pengembangan jaringan kabel yang menjangkau PKN, PKW, PKL, PPK, dan PPL; pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata; dan pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi penyiaran televisi dan radio. Jaringan bergerak sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sleman berupa pengembangan jaringan nirkabel, terdiri dari pengembangan layanan berbasis internet untuk kepentingan pelayanan umum yang menjangkau PKN, PKW, PKL, PPK, dan PPL pengembangan menara telepon seluler bersama. Selain pengembangan kedua jaringan nirkabel tersebut, terdapat jaringan terrestrial (jaringan televisi, radio, dsb) yang perlu dipelihara demi keberlangsungan pelayanan kepada penduduk di Kabupaten Sleman. Jaringan televisi berupa TVRI Yogyakarta di Kapanewon Mlati, AdiTV di Kapanewon Ngemplak, RBTV di Kapanewon Depok, dan jaringan televisi lokal yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Sementara itu jaringan radio terdiri dari stasiun radio komersil dan amatir yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman.
2. 3.Pengembangan sistem jaringan sumber daya air Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten, meliputi: air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; sumber air berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman seluas 54.288,26 ha; prasarana sumber daya air, berupa sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan jaringan air baku. Sistem jaringan irigasi di Kabupaten Sleman, terdiri atas:
a.pengembangan jaringan Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat, meliputi: (1) lintas provinsi, berupa Daerah Irigasi (DI) Tuk Kuning seluas 149 ha; dan (2) lintas kabupaten/kota, berupa Daerah Irigasi (DI) Karangtalun (Van der Wijck dan Selokan Mataram) seluas 4.453 ha.
b.pengembangan jaringan Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi, meliputi 28 Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Gamping, Godean, Moyudan, seluas 1.215,23 ha; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-19
c.pengembangan jaringan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Sleman meliputi 877 Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman seluas 16.109 Ha. Pengembangan prasarana pengairan irigasi dilakukan dengan kegiatan:
a.pengembangan sistem irigasi meliputi irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan untuk melayani lahan persawahan di wilayah Kabupaten Sleman;
b.Peningkatan jaringan irigasi bagi daerah pengembangan pertanian lahan basah; dan
c.Koordinasi pemeliharaan pada jaringan irigasi primer Selokan Mataram dan Van der Wijk, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Sistem pengendalian banjir di Kabupaten Sleman berupa sistem pengendali banjir lahar dingin yang meliputi:
a.bangunan pengendali banjir lahar, berupa 1) sabo dam dan konsolidasi dam; 2) tanggul (guide channel); 3) bangunan sabo dam kombinasi intake di 9 lokasi; 4) bangunan sabo dam kombinasi jembatan di 4 lokasi; dan 5) kantong lahar (sand pocket) di Sungai Gendol.
b.bangunan pengendali banjir lahar berupa sabo dam meliputi: 1) pengendali banjir Sungai Krasak; 2) pengendali banjir Sungai Boyong sebanyak 56 sabo dam; 3) pengendali banjir Sungai Kuning sebanyak 16 sabo dam; 4) pengendali banjir Sungai Opak sebanyak 5 sabo dam; dan 5) pengendali banjir Sungai Gendol. Jaringan air baku di Kabupaten Sleman, terdiri atas:
a.air tanah, berupa pemanfaatan air melalui sumur dalam dan sumur dangkal.
b.mata air, terdiri dari 195 buah mata air di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sleman, berupa pengembangan prasarana pengairan mata air, meliputi: 1) pembangunan bak penampung mata air untuk penyediaan air bersih; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-20 2) pemeliharaan sumber mata air melalui kegiatan perlindungan sekitar mata air dan penghijauan pada daerah tangkapan air. 3) Pemberdayaan masyarakat pengelola mata air
c.embung, berupa peningkatan dan pengembangan embung sebanyak 45 buah embung. Eksisting embung di Kabupaten Sleman sebanyak 30 buah, terdapat rencana penambahan embung sebanyak 15 buah untuk 20 tahun kedepan. BBWSO juga kemungkinan menambah 1 embung pertahun. Peningkatan dan pengembangan embung di Kabupaten Sleman berupa kegiatan: 1) pembangunan embung baru pada daerah yang potensial untuk penyediaan air bersih dan irigasi; 2) operasi dan pemeliharaan embung yang ada melalui perlindungan dan penghijauan pada daerah tangkapan air dengan tujuan usia teknis embung lebih lama dan kualitas air terjaga. 3) pemberdayaan masyarakat pemakai embung. C. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Secara umum, sistem jaringan prasarana lainnya masih mampu melayani Kabupaten Sleman berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Sistem jaringan yang ada saat ini perlu dipelihara demi keberlangsungan pelayanan kepada penduduk di Kabupaten Sleman.
1. 1.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Sleman terpenuhi dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan terdiri dari:
a.unit air baku yang berada di mata air umbul wadon di Kecamatan Cangkringan; Sungai Progo yang melalui Kapanewon Minggir; Sungai Bedog yang melalui Kapanewon Gamping; dan unit-unit air baku lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
b.unit produksi yang terdiri dari: PDAM Sleman yang terdapat di Kapanewon Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Depok, Turi, Ngaglik, Sleman, Tempel, Mlati, Gamping, Godean; SPAM Regional Kebonagung di Kapanewon Minggir; SPAM Regional Sungai Bedog di Kapanewon Gamping; SPAMDes dan unit-unit produksi lain yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-21
c.unit distribusi yang berupa jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman; serta
d.unit pelayanan berupa sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di Kabupaten Sleman berupa penyediaan air melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.
1. 2.Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) di Kabupaten Sleman berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage). Sistem pembuangan air limbah rumah tangga terdiri dari sistem pengelolaan individual dan sistem pengelolaan komunal. Sistem pengelolaan individual berupa Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pengembangan prasarana pembuangan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik melalui penyediaan sarana angkut lumpur tinja menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Prambanan. Sistem pengelolaan komunal air limbah di Kabupaten Sleman terdiri dari:
a.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Perkotaan pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang berada di dalam KPY dan PKW. Sistem ini dilakukan dengan pembangunan jaringan air limbah terpusat di wilayah perkotaan yang terhubung dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Sewon.
b.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terdiri dari SPALD-T Skala Kawasan Permukiman dan SPALD-T Skala Permukiman dalam Kawasan Permukiman. SPALD-T Skala Kawasan Permukiman ini dilakukan dengan pembangunan instalasi pembuangan air limbah komunal pada kawasan permukiman di Kapanewon Berbah; Kapanewon Ngaglik; dan Kapanewon Gamping. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dalam Kawasan Permukiman dilakukan dengan pembangunan instalasi pembuangan air limbah komunal pada permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-22
1. 3.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Sleman, berupa penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sementara sebelum dibawa oleh transporter ke unit pengolahan limbah B3.
2. 4.Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Sistem jaringan persampahan wilayah di Kabupaten Sleman berupa pengelolaan prasarana pengolah sampah, meliputi pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) sebanyak 209 buah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman dan pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), di Kapanewon Gamping, Kapanewon Depok dan Kapanewon Prambanan.
3. 5.Sistem jaringan drainase di Kabupaten Sleman, meliputi:
a.sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang berada di dalam KPY;
b.sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk pada aliran Sungai Kuning, Sungai Tambakbayan, Sungai Gajahwong, Sungai Boyong/Code, Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
c.pembangunan sistem jaringan drainase berwawasan lingkungan untuk memanen air hujan;
d.mempertahankan fungsi sungai sebagai prasarana drainase alami;
e.pengembangan sistem drainase sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi: 1) karakteristik wilayah dengan permeabilitas tanah rendah dan kontur tanah datar dengan menggunakan kolam, embung, atau sungai di Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Godean, dan sebagian Kapanewon Gamping; 2) karakteristik wilayah dengan permeabilitas tanah rendah dan kontur tanah miring dengan menggunakan kolam atau sungai di sebagian Kapanewon Prambanan dan sebagian Kapanewon Gamping; 3) karakteristik wilayah dengan permeabilitas tanah tinggi dan kontur tanah datar dengan menggunakan resapan, kolam, embung, atau sungai di Kapanewon Kalasan, sebagian Kapanewon Ngemplak, sebagian Kapanewon Prambanan, Kapanewon Berbah, Kapanewon 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-23 Depok, Kapanewon Mlati, sebagian Kapanewon Gamping, Kapanewon Seyegan, sebagian Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Sleman; dan 4) karakteristik wilayah dengan permeabilitas tanah tinggi dan kontur tanah miring dengan menggunakan resapan, kolam, atau embung pada Kapanewon Pakem, Kapanewon Turi, Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Tempel, sebagian Kapanewon Ngaglik.
f.pengembangan drainase buatan di kawasan permukiman perkotaan dan wilayah yang tergenang.
1. 6.Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, meliputi:
a.pengembangan jalur evakuasi bencana pada zona aman terdapat di Desa terdekat dengan lokasi bencana pada lapangan sepak bola, fasilitas pendidikan, dan balai Desa.
b.jalur evakuasi bencana tanah longsor terdapat pada Kapanewon Gamping dan Kapanewon Prambanan.
c.jalur evakuasi bencana letusan Gunung Api Merapi terdapat pada: Kapanewon Tempel; Kapanewon Turi; Kapanewon Pakem; Kapanewon Cangkringan; dan Kapanewon Ngemplak.
d.jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin terdapat di Kapanewon Tempel; Kapanewon Pakem; Kapanewon Turi; Kapanewon Ngaglik; Kapanewon Mlati; Kapanewon Depok; Kapanewon Ngemplak; Kapanewon Cangkringan; Kapanewon Kalasan; Kapanewon Prambanan; dan Kapanewon Berbah.
e.pengembangan sistem mitigasi bencana di Kabupaten Sleman meliputi: 1) Pengembangan desa tahan bencana di seluruh desa di wilayah Kabupaten Sleman 2) Pengembangan early warning system di Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngaglik, dan Ngemplak. 3) tempat penampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara) di Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan; 4) tempat hunian tetap (huntap) di Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-24 5) barak pengungsi yang terdapat di Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, Sleman, Kalasan, Ngaglik, dan Ngemplak; dan 6) ruang terbuka.
f.jalur evakuasi bencana berupa pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju tempat evakuasi. 4.4.2.2 Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sleman terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2. Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Sleman 2021-2040 Gambar 4. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sleman A. Rencana Kawasan Peruntukan Lindung Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Sleman dalam hal ini meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, kawasan perlindungan setempat 7 -- ·- ---- -- ----- ----·- -- -- ---. ·---- =--=- ---- ------ - -- --- -- -- --- --- ---- - a -- ± t-=-=:.... -·- -- A --- a ------ 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-25 berupa kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk, kawasan konservasi berupa kawasan Taman Nasional Gunungapi Merapi dan Taman Wisata Alam, kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana letusan Gunungapi Merapi, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gempa bumi, dan kawasan rawan bencana kekeringan, serta kawasan cagar budaya. Rencana kawasan peruntukan lindung secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel 4. 2 Rencana Peruntukan Lindung No Fungsi Kawasan Luas (ha) Lokasi 1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan resapan air 24.205 Cangkringan, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 2 Kawasan perlindungan setempat Kawasan sempadan sungai 1.906 Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan Seyegan, Sleman, Tempel, Turi Kawasan sekitar danau atau waduk 46 Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Sleman, Turi 3 Kawasan konservasi Kawasan Taman Nasional 1.745 Cangkringan, Pakem, Turi Taman Wisata Alam 1 Gamping 4 Kawasan lindung geologi Kawasan cagar alam geologi 6 Berbah, Gamping, Prambanan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah Berbah, Cangkringan, Gamping, Kalasan, Mlati, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman 5 Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan Bencana Letusan Gunungapi Merapi KRB III 4.570 Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Turi KRB II 3.186 Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Turi KRB I 1.287 Berbah, Cangkringan, Depok, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Tempel Kawasan rawan bencana tanah longsor 821 Cangkringan, Gamping, Godean, Prambanan Kawasan rawan bencana gempa bumi 3.373 Berbah, Depok, Gamping, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Prambanan Kawasan rawan bencana kekeringan 1.977 Prambanan 6 Kawasan Cagar Budaya Kawasan situs Kraton Ambarketawang Berbah, Gamping Kawasan Candi Prambanan-Ratu Boko Prambanan Kawasan Candi Kalasan Kalasan Kawasan Candi Kedulan Kalasan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-26 B. Kawasan Peruntukan Budidaya Rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Sleman terdiri atas kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energy, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi. Rencana kawasan peruntukan budidaya secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4. 3 Rencana Peruntukan Budidaya No Fungsi Kawasan Luas (ha) Lokasi 1 Kawasan perkebunan rakyat 1.330 Cangkringan, Gamping, Pakem, Prambanan, Tempel, Turi 2 Kawasan pertanian Kawasan tanaman pangan 24.642 Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi Kawasan pertanian pangan berkelanjutan 17.168 Berbah, Cangkringan, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 3 Kawasan pertambangan dan energi Kawasan peruntukan pertambangan batuan Cangkringan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Tempel, Turi 4 Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan industri menengah 166 Berbah, Gamping, Kalasan, Sleman Kawasan pariwisata Kawasan wisata alam dan agro Turi Kawasan wisata alam Lereng Merapi Cangkringan, Pakem, Ngemplak Kawasan wisata budaya dan kuliner Prambanan, Kalasan, Berbah Kawasan wisata perkotaan berbasis rekreatif dan kuliner Ngalik, Mlati, Sleman Kawasan wisata perkotaan berbasis pendidikan, kuliner, dan olahraga Depok, Ngemplak Kawasan wisata pertanian Minggir, Godean, Moyudan, Seyegan Kawasan desa wisata/desa budaya Kabupaten Sleman 5 Kawasan permukiman Kawasan permukiman perkotaan 9.822 Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi Kawasan permukiman perdesaan 16.501 Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, Turi 6 Kawasan pertahanan dan keamanan Kawasan instalasi militer Berbah, Depok, Gamping, Pakem Kawasan transportasi 408 Berbah, Depok, Kalasan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-27 No Fungsi Kawasan Luas (ha) Lokasi 7 Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi Kawasan pendidikan tinggi di KPY Depok, Mlati Kawasan pendidikan tinggi di luar KPY Ngemplak, Gamping, Moyudan 4.4.2.3 Telaah Terhadap Rencana Strategis A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Kawasan strategis wilayah Kabupaten Sleman dari sudut kepentingan sosial budaya merupakan penerapan kawasan strategis nasional dan Provinsi DIY yang telah ditetapkan dan kemudian dideliniasi sesuai dengan wilayah Kabupaten Sleman. Kawasan strategis wilayah Kabupaten Sleman dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
1. 1.Kawasan Strategis Nasional meliputi kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kapanewon Prambanan;
2. 2.Kawasan Strategis Provinsi berupa Kawasan Strategis Kasultanan Candi PrambananCandi Ijo di Kapanewon Prambanan;
3. 3.Kawasan Strategis Provinsi berupa Kawasan Strategis Kasultanan Masjid Pathok Nagoro di Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Gamping;
4. 4.Kawasan Strategis Provinsi berupa kawasan Strategis Gunung Merapi di Kapanewon Turi, Pakem, dan Cangkringan; dan
5. 5.Kawasan Stategis Kabupaten Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan dengan tema pengembangan potensi wisata pendukung Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan. B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi Kawasan strategis wilayah Kabupaten Sleman dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan penerapan dari kawasan strategis Provinsi DIY yang telah ditetapkan dan kemudian dideliniasi sesuai dengan wilayah Kabupaten Sleman. Kawasan strategis Kabupaten Sleman dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
6. 1.Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Ada 6 (enam) kecamatan (Godean, Gamping, Mlati, Depok, Ngaglik, Ngemplak) di Kabupaten Sleman yang termasuk ke dalam area KPY dengan total luas 6.378,56 ha.
7. 2.Koridor Temon–Prambanan. Dalam koridor Temon–Prambanan, ada 8 kecamatan (Berbah, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Mlati, Ngaglik, 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-28 Prambanan) di Kabupaten Sleman dengan total luas 8,056.59 ha yang masuk ke area koridor tersebut.
8. 3.Koridor Tempel–Parangtritis. Ada 4 kecamatan (Gamping, Mlati, Sleman, Tempel) di Kabupaten Sleman dengan total luas 3,841.28 ha yang termasuk ke dalam koridor tersebut. C. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis wilayah Kabupaten Sleman dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sleman terdiri dari Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, dan Kawasan Strategis Kabupaten berupa kawasan resapan air. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan turunan dari kawasan strategis nasional yang meliputi 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Turi, Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Pakem dengan total luas 1.786,96 ha. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari kawasan perkotaan Yogyakarta, sepanjang koridor jalan nasional serta wilayah pertanian di wilayah Sleman bagian barat. Tabel 4. 4 Telaahan Rencana Kawasan Strategis No Rencana Strategis Rencana Pentahapan Pemanfaatan Rencana Strategis Sesuai RTRW Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program Lokasi Waktu Pelaksanaan PJM 1 PJM 2 PJM 3 PJM 4 1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Penyusunan kajian RTR KSP Sosial Budaya di Kawasan sekitar masjid pathok negara dan Kawasan Stategis Kasultanan Candi Prambanan - Candi Ijo, Kawasan Gunung Merapi; Penetapan RTR KSP Sosial Budaya di Kawasan sekitar masjid pathok negara dan Kawasan Stategis Kasultanan Candi Prambanan - Candi Ijo, Kawasan Gunung Merapi; dan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Sosial Budaya di Kawasan sekitar masjid pathok negara dan Kawasan Stategis Kasultanan Candi Prambanan - Candi Ijo, Kawasan Gunung Merapi. Prambanan, Gamping, Turi, Pakem, Cangkringan Ö Ö Ö Ö 2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi 1) Kawasan Perkotaan Yogyakarta; Program perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdiri atas penyusunan kajian RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta, penetapan RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan Peraturan Daerah dan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta. 2) Koridor Temon – Prambanan; Program perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi di Koridor Temon – Prambanan terdiri atas penyusunan kajian RTR Koridor Temon-Prambanan, penetapan RTR Koridor Temon-Prambanan dengan Godean, Gamping, Mlati, Depok, Ngaglik, Ngemplak Ö Ö Ö Ö 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-29 No Rencana Strategis Rencana Pentahapan Pemanfaatan Rencana Strategis Sesuai RTRW Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program Lokasi Waktu Pelaksanaan PJM 1 PJM 2 PJM 3 PJM 4 Peraturan Daerah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Koridor Temon-Prambanan. 3) Koridor Tempel – Parangtritis Program perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi di Koridor Tempel – Parangtritis terdiri atas penyusunan kajian RTR Koridor Tempel- Parangtritis, penetapan RTR Kawasan Koridor Tempel-Parangtritis dengan Peraturan Daerah dan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang RTR Kawasan Koridor Tempel-Parangtritis. 4) Fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah. Program perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi berupa fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah terdiri atas penguatan keamanan dan ketahanan pangan wilayah di Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Godean, Kecamatan Seyegan. Berbah, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Prambanan Gamping, Mlati, Sleman, Tempel 3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Program perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari: perwujudan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM); dan perwujudan Kawasan Resapan Air. Turi, Cangkringan, Pakem Ö Ö Ö Ö Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040 4.4.3 Telaah Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2045 Grand Design Kependudukan merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Pembangunan Kependudukan sendiri menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan. Karena posisinya yang strategis, pembangunan kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan utama pelaksanaan Grand Design Kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan Grand Design Kependudukan adalah untuk:
9. 1.Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
10. 2.mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
11. 3.Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-30
12. 4.Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; serta
13. 5.Mewujudkan administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka strategi yang dilaksanakan adalah melalui :
14. 1.Pengendalian kuantitas penduduk;
15. 2.Peningkatan kualitas penduduk;
16. 3.Pembangunan keluarga;
17. 4.Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; serta
18. 5.Penataan administrasi kependudukan. Pengendalian kuantitas dilakukan melalui pengaturan fertilitas. Pengaturan fertilitas dilakukan dengan program keluarga berencana melalui upaya pengaturan kelahiran, pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dengan penggunaan kontrasepsi. Pengaturan fertilitas ini juga sebagai upaya untuk pengaturan laju pertumbuhan penduduk. Pada aspek peningkatan kualitas dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas penduduk utamanya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan dilakukan melalui: a) penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup; b) peningkatan status gizi; dan c) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam bidang pendidikan dilakukan melalui: a) peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik; b) peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal; dan c) pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dalam bidang ekonomi dilakukan melalui: a) Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengganguran; dan b) pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan. Pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni diwujudkan melalui keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Upaya dan strategi yang dapat dilakukan, melalui: a) pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) pembangunan keluarga berdasarkan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-31 perkawinan yang sah; c) pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan d) pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Upaya pembangunan keluarga dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target indeks ketahanan keluarga yang diharapkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan adanya tren peningkatan pada jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang mendukung program Keluarga Berencana. Indeks ketahanan keluraga dihitung dengan menggunakan indikator ketahanan fisik ekonomi dan ketahanan sosial psikologis Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dapat didorong oleh pembangunan daerah yang berkeadilan. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas dilaksanakan melalui strategi dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk serta mengupayakan berkurangnya mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar. Potensi pengarahan mobilitas penduduk yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman adalah pada wilayah Kapanewon Minggir, Moyudan dan Prambanan. Hal ini didasarkan pada perhitungan kepadatan penduduk pada seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir dimana ketiga kapanewon tersebut memiliki tren tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan kapanewon lainnya dengan kondisi wilayah yang memadai. Administrasi kependudukan telah menjadi suatu bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Melihat capaian penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Sleman yang menunjukkan adanya tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Target dalam Grand Design Kependudukan tersebut dapat dicapai melalui serangkaian kebijakan umum terkait pembangunan database kependudukan, diantaranya: mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari decision support system (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-32 manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat. 4.4.4 Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal Pada tahun 2019, tiga sektor yang mempunyai peran paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan (13,12%), sektor konstruksi (12,57%), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (10,36%). Namun pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, sektor jasa pendidikan menempati urutan ketiga besar, menggantikan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 7,15% pada tahun 2019, dan sebesar 7,98% pada tahun 2020. Selama 5 tahun terakhir (2015-2019), peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB cenderung menurun. Pada sektor industri, industri yang ada di Kabupaten Sleman didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya sangat banyak. Industri kecil dan rumah tangga pada tahun 2020 sebanyak 11.153 usaha dan industri menengah sebanyak 209 usaha serta menyerap tenaga kerja sebanyak 92.791 orang. Persentase penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri menurut BPS sebesar 13,9% dari total jumlah penduduk yang bekerja. Angka ini lebih kecil disbanding tahun sebelumnya, karena selama pandemi, banyak usaha yang gulung tikar sehingga merumahkan pekerjanya. Perhatian pemerintah bagi pengembangan industri kecil akan membawa manfaat, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat bawah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertambangan, listrik air, gas, konstruksi bangunan dan lainnya mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini pun mempunyai tren meningkat. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini sebanyak 125.716 orang. Sektor perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum di Kabupaten Sleman berkembang seiring pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman sebagai tujuan pendidikan tinggi, aglomerasi Kota Yogyakarta dan tujuan wisata. Namun ternyata pertumbuhan sektor ini tidak diiringi oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini pun yang terbesar, sebanyak 227.235 orang. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-33 Berdasarkan analisis location quotient (LQ), yang termasuk dalam sektor basis dan unggulan adalah industri pengolahan, bangunan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, perumahan, jasa perusahaan serta jasa pendidikan. Berdasarkan analisis shift share, sektor yang berdaya saing tinggi di tingkat provinsi meliputi: sektor transportasi dan pergudangan; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor yang memiliki potensi untuk berkembang meliputi: sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Berdasarkan data di atas, sektor yang dikembangkan di Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri dan sektor perdagangan. Namun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang perlu dilakukan adalah akselerasi sektor-sektor pertanian dan pariwisata. Sektor pertanian dikembangkan sebagai potensi lokal, pada sisi konvensional adalah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan baik aspek kuantitatif maupun kualitatif, terutama karena cadangan pangan masih belum mencapai target, konsumsi keberagaman pangan masih rendah dan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi, mutu dan keamanan pangan masih kurang dan sebagai jaring pengaman permasalahan pengangguran dan kemiskinan karena berdasarkan data Sakernas BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai 12,8% penduduk yang bekerja. Berdasarkan data kemiskinan, kecamatan yang merupakan daerah pertanian mempunyai persentase keluarga miskin yang lebih besar. Secara daya saing ekonomi daerah, sektor pertanian perlu dikembangkan sebagai suatu industry, bukan lagi usaha subsisten, untuk mensuplai bahan-bahan (input) yang diperlukan oleh sektor lain, diantaranya sektor industri pengolahan makanan minuman dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena selama ini input dari industri pengolahan makanan minuman terutama kelompok industri mikro dan kecil serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih mendatangkan dari luar daerah. Apabila kebutuhan input sektor industri dan pariwisata dapat dipasok oleh petani lokal, ketahanan ekonomi daerah akan meningkat. Pengembangan sektor pertanian ini memerlukan strategi yang tepat. Sebagai suatu industri maka perlu dilakukan standarisasi kualitas dan kontinuitas produksi, hal ini tentu saja terkait dengan penyediaan input pertanian dan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-34 peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani. Melihat data statistik dimana tren jumlah pekerja sektor pertanian menurun yang disebabkan regenerasi pengelola pertanian tidak berlangsung dengan baik. Generasi muda tidak tertarik bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan sektor pertanian yang dapat menarik minat masyarakat usia muda untuk menekuni dunia pertanian. Selain sektor pertanian, dalam rangka meningkatkan pendapatan sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan adalah melalui pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah. Pada tahun 2020, jumlah UMKM sebanyak 68.382 unit, usaha menengah sebanyak 968 uni. UMKM ini bergerak dalam bidang, antara lain: perdagangan dan jasa; kuliner; fashion; otomotif; agrobisnis; teknologi informasi; dan pendidikan. Dalam sektor pariwisata, berdasarkan jumlah wisatawan, Kabupaten Sleman merupakan destinasi unggulan DIY. Wisatawan tersebut berkunjung bukan semata- mata untuk menikmati alam yang ada, melainkan juga untuk berinteraksi baik dengan masyarakat maupun adat dan budayanya. Oleh karena itu, arah pengembangan pariwisata harus diletakkan bagi pembangunan manusia dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap langkah dan tahapnya. Desa wisata menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kecenderungan pasar yang mulai bergeser, dari kondisi yang serba modern kepada kondisi skala kecil yang unik. Pengembangan desa wisata yang baik, dalam perspektif ekonomi daerah, dapat memeratakan pendapatan secara lebih luas, mulai dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut, masyarakat sekitar desa sampai dengan pemerintah yang menaungi desa wisata tersebut karena sekitar 40% pengeluaran wisatawan digunakan untuk belanja, baik kuliner, produk pertanian maupun produk kerajinan. Saat ini kerja sama antara pengelola desa wisata dengan para produsen hasil pertanian, kuliner dan produk kerajinan belum optimal, padahal masih dijumpai desa- desa wisata belum mempunyai dan belum bisa menyajikan cindera mata dan oleh- oleh yang menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, kerja sama antar pihak-pihak tersebut perlu terus ditingkatkan untuk terjalinnya keterkaitan ke depan dan ke belakang (foreward and backward linkage) antarsektor tersebut. Pengelolaan desa wisata dan penguatan kapasitas para pengelola desa wisata dan kelembagaan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan desa wisata mandiri yang berkelanjutan. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-35 Penanaman modal di Kabupaten Sleman selama tahun 2020 berjumlah investasi PMA sebanyak 107 unit dengan nilai investasi US$211.403.604 dan investasi PMDN 219 unit dengan nilai investasi Rp6.983.255.000.000,00. Investasi ini akan bisa menghasilkan produk barang dan jasa, lapangan kerja, serta nilai tambah ekonomi bagi daerah. Selain itu, juga bisa meningkatkan income per kapita masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih mengutamakan investasi padat karya daripada padat modal, supaya terbuka peluang kerja yang besar karena analisis data investasi menunjukkan adanya tren penurunan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 turun menjadi sebesar 89,089. Kemudahan proses perizinan dan waktu penyelesaian proses perizinan saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan sangat diperlukan untuk menarik minat masyarakat berinvestasi di Kabupaten Sleman. Tantangan penanaman modal di Sleman dengan beroperasinya bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo adalah menyusun strategi untuk pengembangan wilayah Sleman barat secara terintegrasi lintas sektor berbasis kawasan. Jika tidak direncanakan secara baik, maka akan terjadi pembangunan-pembangunan fisik yang sporadis yang kurang selaras dengan rencana tata ruang wilayah, berkurangnya luasan sawah secara cepat namun penduduk setempat tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang memadai. Tantangan yang lain adalah pesatnya perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Sleman harus menata wilayah timur sebagai jalur masuk ke Gunung Kidul agar bisa mendapat manfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah bagian timur. 4.4.5 Telaah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Sleman 2021-2024 SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Penguatan SIDa diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi pengelolaan inovasi dalam rangka eksistensi peningkatan ekonomi daerah. Roadmap penguatan SIDa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-36 Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut:
19. 1.Tekanan persaingan global yang terus meningkat;
20. 2.Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen; dan
21. 3.Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks. Strategi umum yang dilakukan untuk SIDa, adalah:
22. 1.Penguatan fungsi dan kinerja forum komunikasi dan lembaga inovasi Sleman;
23. 2.Penguatan sistem atau lembaga meso;
24. 3.Peningkatan pemanfaatan teknologi;
25. 4.Penerapan kajian LP2B dan land banking dalam kebijakan daerah;
26. 5.Kebijakan perlindungan konsumen untuk memperoleh produk asli Sleman yang berkualitas;
27. 6.Pembentukan showroom informasi dan pemasaran komoditas Sleman;
28. 7.Branding komoditas pertanian Sleman;
29. 8.Kebijakan toko waralaba dan penginapan serta pengelola pariwisata di wilayah Sleman bermitra dengan pengusaha pertanian di Sleman;
30. 9.Akselerasi pembentukan BUMDes, terutama usaha pertanian; serta
31. 10.Pengembangan desa wisata/agrowisata. Berdasarkan kajian SIDa, terdapat 4 (empat) jenis produk unggulan daerah (PUD), yaitu: padi, salak pondoh, kambing PE dan bambu. Produk unggulan tersebut dipilih sebagai langkah antisipasi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang selalu menurun. Salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian serta belum optimalnya penerapan inovasi di sektor pertanian. Harapannya, daya saing produk unggulan meningkat, sehingga dapat mensejahterakan petani mengingat penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan pada tahun 2020 sebanyak 85.213 jiwa. Strategi untuk pengembangan inovasi padi, adalah:
32. 1.Peningkatan produksi;
33. 2.Inisiasi konsolidasi lahan;
34. 3.Persiapan sarana prasarana penunjang produksi panen dan pasca panen, baik pada pra budi daya, budi daya, panen dan pasca panen;
35. 4.Insentif untuk generasi muda/karang taruna dalam pertanian;
36. 5.Penyuluhan dan pelatihan kelompok tani; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-37
37. 6.Pelatihan SDM penyuluh pertanian;
38. 7.Penggunaan teknologi modern untuk penyuluhan;
39. 8.Jaminan harga;
40. 9.Penguatan permodalan; serta
41. 10.Sertifikasi padi organik dan bibit lokal khusus. Strategi untuk pengembangan inovasi salak pondoh:
42. 1.Pengembangan sentra budi daya;
43. 2.Penerapan GAP/SOP;
44. 3.Fasilitasi sarana prasarana;
45. 4.Regenerasi tanaman salak pondoh;
46. 5.Peningkatan kapasitas produksi, mutu dan promosi olahan salak;
47. 6.Kebijakan bibit salak unggulan Sleman tidak keluar daerah;
48. 7.Penataan manajemen rantai pasok;
49. 8.Pengembangan kelembagaan usaha;
50. 9.Penyusunan sentra industri olahan salak pondoh;
51. 10.Optimalisasi fungsi sarana pemasaran; serta
52. 11.Peningkatan ekspor. Strategi untuk pengembangan inovasi kambing PE:
53. 1.Sertifikasi bibit ternak;
54. 2.Perbaikan teknis budi daya;
55. 3.Peningkatan sarana prasarana;
56. 4.Akselerasi penambahan populasi/pembibitan kambing PE;
57. 5.Integrasi dengan usaha perkebunan;
58. 6.Penyediaan lahan pakan ternak;
59. 7.Pengolahan pakan ternak;
60. 8.Pembuatan instalasi pengolahan pupuk organik;
61. 9.Kebijakan bibit kambing PE tidak keluar daerah;
62. 10.Penguatan dan integrasi kelembagaan serta permodalan kelompok;
63. 11.Pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil; serta
64. 12.Peningkatan akselerasi pemasaran produk. Strategi untuk pengembangan inovasi bambu:
65. 1.Pembuatan sentra budi daya dan pembibitan bambu (hutan bambu);
66. 2.Pengembangan sentra kerajinan bambu;
67. 3.Peningkatan kemitraan usaha; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-38
68. 4.Kerja sama dengan lembaga inovasi;
69. 5.Peningkatan pemasaran;
70. 6.Pengembangan pendidikan formal dan informal bidang; serta
71. 7.Penguatan kelembagaan task force/gugus kerja. Kondisi pandemi COVID-19 menuntut pemerintah untuk dapat melakukan inovasi salah satunya inovasi di sektor ekonomi. Diperlukan inovasi yang berfokus pada pemulihan ekonomi untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat, dinamika pasar yang turun karena terhentinya aktivitas masyarakat, banyaknya usaha yang merugi bahkan tutup yang mengakibatkan PHK dan perubahan prioritas belanja masyarakat juga berpengaruh besar pada perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sleman. Berdasarkan kondisi diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman menggelorakan/ menginisiasi gerakan “BORONG BARENG” sebagai daya pantik yang diharapkan bisa mendorong masyarakat membeli produk lokal Sleman dan diharapkan menjadi salah satu jawaban bagi UMKM untuk tetap bertahan, meningkatkan skala usahanya, bahkan memunculkan UMKM-UMKM yang baru dari masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. ‘BORONG’ berarti berbondong-bondong memanfaatkan produk-produk khas Sleman, sedangkan ‘BARENG’ bermakna bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produk lokal khas Sleman. Slogan “BORONG BARENG” bukan hanya ditujukan untuk masyarakat produsen, namun juga konsumen produk lokal. Keberadaan slogan “BORONG BARENG” sekaligus diharapkan memancing masyarakat Sleman untuk memborong produk mereka sendiri dan mendorong masyarakat lebih bangga terhadap produk lokal Sleman. Gerakan “BORONG BARENG” pertama kali diluncurkan pada 2 Oktober 2020, dan slogan “BORONG BARENG” telah didaftarkan HAKI pada 1 Oktober 2020 sebaga hak cipta milik Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemanfaatan slogan “BORONG BARENG” dapat digunakan dan dicantumkan antara lain pada:
a.Kemasan produk usaha mikro, kecil, menengah;
b.Materi pada pelaksanaan kegiatan yang mempromosikan produk usaha mikro, kecil, menengah Kabupaten Sleman; dan/atau
c.Materi promosi produk usaha mikro, kecil, menengah yang menggunakan sarana media cetak dan audio visual. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-39 Untuk mendukung gerakan “BORONG BARENG” Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan berbagai upaya dukungan terhadap UMKM dari berbagai sektor, yaitu melalui :
a.Kampanye Borong Bareng melalui program online/ daring
b.Kampanye Borong Bareng melalui program offline/ luring
c.Kampanye Borong Bareng melalui kebijakan 4.4.6 Telaah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat global. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah bersama yang harus ditangani bersama, yaitu melalui kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2015 komitmen bersama tersebut diperbaharui menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) dan menempatkan masalah penanggulangan kemiskinan pada urutan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati. Pemerintah Indonesia juga menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai hal yang strategis. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025 dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Dalam dokumen RPJM Nasional Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan penurunan kemiskinan. Strategi yang penting dalam mengurangi kemiskinan adalah:
1. 1.Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. 2.Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat
3. 3.Pengembangan dan keberlanjutan usaha masyarakat
4. 4.Sinergi kebijakan dan program Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi. Salah satunya adalah dengan menyusun panduan yang dapat dijadikan rujukan bersama, yaitu berupa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-40 Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Dalam Rencana Penanggulangan kemiskinan daerah terdapat 5 (lima) lokus prioritas berbasis kapanewon. Pemilihan 5 lokasi prioritas ini menggunakan indikator jumlah KK miskin, tingkat pengangguran, IPM, rata rata lama sekolah, usia harapan hidup, daya beli, jumlah gizi buruk, jumlah rumah tidak layak huni, jumlah kepemilikan jamban dan jumlah penyakit kronis. Lima kapanewon tersebut yaitu Seyegan, Tempel, Turi, Sleman dan Berbah. 4.5 Telaah Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial Berdasarkan analisis ketimpangan pendapatan DIY yang dikeluarkan oleh BPS DIY bekerja sama dengan Bappeda DIY, bahwa pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tata kehidupan sosial dan sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat turun sehingga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 2,69 persen. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sleman sebagai salah salah kabupaten dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 3,91%. Hal ini diakibatkan antara lain oleh lapangan usaha yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi seperti pariwisata dan konstruksi juga mengalami penurunan yang tajam akibat masih adanya pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat serta fokus prioritas penggunaan dana pembangunan pada upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Pada awal tahun 2021 telah dilakukan vaksinasi secara bertahap kepada pelayan publik dan masyarakat secara bertahap. Harapannya, masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, dan mulai terlihat adanya geliat ekonomi. Berdasarkan asumsi, maka pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan, yaitu tumbuh sebesar 2,11%. Dampak pandemi COVID-19 juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha dan ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka pengangguran (TPT), 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-41 menjadi 6,59% dan angka kemiskinan, menjadi 8,12% pada tahun 2020. Hampir seluruh sektor dan tatanan kehidupan masyarakat terdampak COVID-19. Oleh karena itu, perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Sleman pada periode kedepan untuk dapat keluar dari kondisi ini. Sama halnya dengan kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan juga terdampak pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring. Meskipun demikian, pembelajaran tatap muka di sekolah dinilai lebih efektif di dalam proses pendidikan. Beberapa kebijakan telah diterapkan untuk mendukung hal ini seperti vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan serta agenda pembelajaran tatap muka. Selanjutnya adalah persiapan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara bertahap. Hal ini diawali dengan mengisi formulir kesiapan belajar yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pengawas sekolah ditugaskan untuk selalu berkoordinasi dengan sekolah binaan masing-masing. Selain itu diperlukan juga pemenuhan prasarana dan sarana protokol kesehatan di sekolah dan pelatihan pembelajaran tatap muka yang disertai dengan pembuatan SOP pembelajaran tatap muka di sekolah melalui berbagai media agar lebih mudah difahami. Hal lain yang perlu dilakukan adalah penyesuaian kurikulum pada masa pembelajaran tatap muka terbatas. 4.6 Telaah Kebijakan Daerah Lain (Wilayah Perbatasan) Dalam rangka menyelaraskan pembangunan antardaerah, baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang berbatasan maka dilakukan analisis keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota yang berbatasan. Berikut telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman: 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-42 Tabel 4.5 Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lain No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan 1 Kota Yogyakarta 2017-2022 Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Ketahanan pangan masyarakat meningkat Lebih dari 50 persen, tanah di Kabupaten Sleman merupakan lahan pertanian. Dalam RPJP Kab. Sleman, arah kebijakan bidang telah mencakup peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman sumber daya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Ekonomi kerakyatan yang dimaksud dalam menurunkan ketimpangan, sama dengan amanat dari misi kedua yang tertuang dalam RPJP Kab. Sleman mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat, dan arah pembangunan ketiga mengenai pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, diutamakan bagi kecamaan/desa/kelurahan yang tertinggal dan kurang berkembang sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dapat dilakukan secara sinergi oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengembangan dan penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing produk di pasar regional dan perluasan pasar dan jaringan pemasaran atas produk lokal Pertumbuhan ekonomi meningkat Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman salah satunya melalui pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat multidisipliner dan partisipatoris untuk meningkatkan daya tarik objek wisata serta peningkataan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri dengan memanfaatkan kerja sama kepariwisataan regional secara optimal. Selain itu, juga pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan kepada aspek permodalan, sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemasaran berbasis pada sentra dan KSP/USP agar RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-43 No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan menjadi unit usaha yang tangguh dan lebih mampu agar lebih mampu berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Dalam bidang investasi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif yang berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja lokal. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya Kualitas pendidikan meningkat Unsur IPM adalah pendidikan. Untuk meningkatkan IPM, Kabupaten Sleman harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan Kota Yogyakarta, sehingga masyarakat Sleman lebih tertarik untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman Infrastruktur wilayah meningkat Permasalahan infrastruktur membutuhkan integrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya karena kabupaten tidak dapat berdiri sendiri dalam perencanaan pembangunan karena dalam berbagai hal, terutama infrastruktur, permasalahan yang terjadi di wilayah sebagai akibat dari interaksi kegiatan antarwilayah yang satu dengan yang lain 2 Kabupaten Bantul 2021-2026 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif Terwujudnya pemerataan pendapatan Kabupaten Bantul memiliki Kawasan Industri yang berlokasi di Kalurahan Srimulyo yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kabupaten Sleman. Kebijakan pengembangan kawasan industri ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan kawasan (ekonomi, sosial, budaya, transportasi, serta lingkungan hidup) yang responsif terhadap keberadaan kawasan industri. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan Terpenuhinya sarana dan prasarana publik Keberadaan TPA bersama di Kabupaten Bantul yang telah berada pada ambang kapasitas maksimumnya, mendorong kebijakan pengelolaan persampahan secara terpadu menuju pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-44 No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan pengelolaan risiko bencana Kabupaten Sleman perlu menyusun strategi untuk mengurangi beban TPA melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan menerapkan prinsip 3R. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul merupakan bagian hilir dari Daerah Aliran Sungai yang berhulu di Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Sleman dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memandang wilayah pengembangan sebagai satu kesatuan ekosistem lingkungan hidup yang terintegrasi. 3 Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia harapan hidup merupakan indikator IPM. UHH ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan. Arah kebijakan dalam RPJP Kab. Sleman adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kesehatan daerah, terutama dengan meningkatkan pemahaman dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan Mewujudkan pem- bangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas Meningkatnya pe- layanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah NYIA di Kab. Kulon Progo sudah mulai dioperasikan. Kabupaten Sleman harus dapat mengambil manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, meskipun hanya sebagai transit, karena rencana mode transportasi menuju dan dari bandara melalui kereta api dengan lokasi stasiun di wilayah Sleman. Dengan dioperasikan bandara, akan mempermudah akses dan distribusi barang serta jasa, sehingga pemerintah Kab. Sleman harus mempersiapkan masyarakat untuk dapat bersaing dengan membuka peluang usaha mandiri/aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-45 No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan 4 Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 Meningkatnya Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan Nilai Investasi Meningkat Kabupaten Gunungkidul memiliki kebijakan pengembangan pariwasata Nglanggeran yang terletak di Kapanewon Patuk. Kapanewon Patuk ini berbatasan dengan Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. Kebijakan ini dapat berdampak pada peningkatan arus lalu lintas serta pengembangan bidang transportasi, ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu di Kapanewon Prambanan juga kaya dengan destinasi wisata andalan misalnya Candi Prambanan, Ratu Boko, Tebing Breksi dan sekitarnya. Kabupaten Sleman harus dapat menangkap peluang ini untuk pengembangan infrastruktur di Prambanan sehingga pengembangan wisata di Nglanggeran Gunungkidul ini dapat meningkatkan kunjungan wisata di Prambanan dan potensi ekonomi Kabupaten Seman. 5 Kabupaten Magelang 2019-2024 Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman di wilayah lereng Merapi, memiliki potensi komoditas yang sama seperti salak dan sayur mayur. Guna meningkatkan hasil-hasil produksi, seyogyanya kedua wilayah kabupaten ini mengembangkan kerja sama baik dalam hal produksi maupun pemasaran hasil-hasil produksinya. Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman memandang penting wilayah Lereng Merapi sebagai salah satu penyedia sumber-sumber mata air. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan secara sinergis terhadap keberadaan sumber-sumber mata air serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup secara lebih luas. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-46 No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan 6 Kabupaten Klaten 2021-2026 Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah. Dalam pengembangan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kabupaten Sleman perlu berkoordinasi dengan Kabupaten Klaten dalam penyediaan insfrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesui dengan peruntukan tata ruang. Sementara itu pengelolaan kawasan lereng Gunung Merapi berorientasi pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014. Mengingat secara spasial objeknya adalah sama, maka dalam pengembangan potensi wisatanya perlu koordinasi antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan Selain itu rencana pembangunan exit toll Jogja-Solo di sekitar kawasan Prambanan juga akan menumbuhkan bangkitan dan tarikan lalu lintas. Kabupaten Sleman harus mempersiapkan infrastruktur, ekonomi dan perencanaan pembangunan yang dapat menunjang pembangunan pariwisata. Sumber: RPJMD dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota perbatasan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-47 4.7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Alur proses penyusunan KLHS RPJMD sebagai berikut:
5. 1.Pra pelingkupan
a.Identifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
b.Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
c.Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
d.Menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.
1. 2.Pelingkupan
a.Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan;
b.Penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu- isu ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurang- kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan;
c.Penyepakatan hasil penapisan.
1. 3.Baseline data; diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi.
2. 4.Pengkajian
a.Kajian keterkaitan, meliputi: 1) Keterkaitan antar wilayah; 2) Keterkaitan antar waktu; 3) Keterkaitan antar sektor; dan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-48 4) Keterkaitan antar pemangku kepentingan;
b.Kajian keseimbangan, meliputi: 1) Keseimbangan antar kepentingan ekonomi; 2) Keseimbangan sosial budaya; dan 3) Keseimbangan lingkungan hidup.
c.Kajian keadilan, meliputi: 1) Keadilan antar kelompok masyarakat 2) Keadilan antar generasi
1. 5.Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana program (KRP).
2. 6.Rekomendasi perbaikan. Berdasarkan penilaian dan kesepakatan Tim Penyusun KLHS RPJMD dan pemangku kepentingan, disepakati 7 (tujuh) prioritas utama isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasar urutan penilaian tertinggi. Deskripsi dari masing-masing isu utama di atas adalah sebagai berikut:
3. 1.Kerawanan Bencana Kerawanan bencana yang dimaksud di dalam isu ini adalah kerawan bencana, utamanya bencana Merapi dan potensi gempa bumi dari adanya Sesar Opak. Kedua bencana ini menjadi resiko kerawanan bencana terbesar. Selain kedua hal tersebut, terdapat juga resiko-resiko bencana yang tidak sepenuhnya terpetakan, seperti bencana angin puting beliung dan cuaca ekstrim yang semakin meningkat. Isu-isu bencana yang diakibatkan penurunan kualitas lingkungan seperti kekeringan juga masih menjadi masalah meskipun penanganan juga terus dilakukan. Isu bencana lain seperti bencana pandemi saat laporan ini ditulis juga menjadi salah satu komponen kerawanan meskipun memerlukan pendalaman lagi terkait karakteristik kebencanaannya (durasi, interval kejadian, sumber bencana, penanganan bencana).
4. 2.Dukungan Sarana Prasarana yang Belum Optimal Terdapat dua permasalahan yang menjadi masalah ketidakoptimalan dukungan sarana prasarana, yaitu permasalahan pengelolaan dan permasalahan pemerataan. Permasalahan pengelolaan berupa pelayanan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan juga substansi dukungan bagi sarana prasarana yang belum memadai. Contohnya adalah permasalahan penyediaan air PDAM pada jaringan-jaringan yang sudah ada serta permasalahan jaringan jalan yang belum sepenuhnya memiliki Level of Service yang sesuai. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-49 Permasalahan pemerataan terkait dengan cakupan sarana prasarana yang masih belum menjangkau seluruh wilayah. Permasalahan ini sebetulnya terkait juga dengan perencanaan tata ruang, terutama dalam aspek struktur ruang.
5. 3.Ketimpangan Kesejahteraan Ketimpangan kesejahteraan dimaknai dengan adanya indeks gini yang tinggi, baik yang diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan, migrasi penduduk yang tingkat kesejahteraan jauh lebih tinggi dari setempat, maupun dari adanya kegiatan remitansi (bekerja di luar wilayah tetapi mengirim pemasukan ke dalam wilayah).
6. 4.Penurunan Kualitas Lingkungan Penurunan kualitas lingkungan banyak ditinjau dari kualitas air dan udara yang cenderung menurun secara lokal, meskipun secara kabupaten, kualitas agregat meningkat dibandingkan tahun lalu. Selain kualitas air dan udara, kualitas lingkungan juga banyak dikaitkan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau, baik pasif maupun aktif.
7. 5.Alih Fungsi Lahan Alih fungsi lahan dideskripsikan sebagai seluruh jenis alih fungsi, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan tata ruang. Secara umum, alih fungsi kawasan sawah yang secara tata ruang ditetapkan sebagai kawasan permukiman juga akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Alih fungsi lahan juga dikaitkan dengan pembangunan pada sawah yang ditetapkan sebagai zona hijau. Alih fungsi lahan perlahan-lahan akan memberikan beban lebih lanjut bagi sarana dan prasarana.
8. 6.Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Berkualitas Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas dideskripsikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang secara agregat meningkat, tetapi tidak menjawab permasalahan- permasalahan ketimpangan, kemiskinan ataupun penguatan ekonomi lokal. Secara makro, pertumbuhan ekonomi di Sleman termasuk baik. Namun dari sisi mikro, kemampuan ekonomi kelas bawah—meskipun banyak yang dibina dan menjadi berkembang—masih banyak yang belum bisa mengangkat ekonomi kecil secara signifikan.
9. 7.Kerawanan Sosial Kerawanan sosial dapat dijabarkan sebagai kerawanan yang timbul akibat ketimpangan kesejahetaran. Kerawanan sosial seperti adanya kasus klitih, kecemburuan sosial, pergeseran budaya, serta kerawanan-kerawanan yang _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-50 terkait ketahanan keluarga umumnya muncul akibat adanya pergeseran nilai- nilai dalam kehidupan. Isu tambahan yang menjadi permasalahan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dan baru muncul ketika proses pembuatan KLHS RPJMD ini sedang dilaksanakan adalah isu pandemi COVID-19. Pandemi ini terjadi pasca pelaksanaan uji publik I namun sebelum pelaksanaan uji publik II sehingga teradapat proses yang terputus terkait posisi pandemi dan isu kebencanaan akibat wabah penyakit. Isu ini akan disikapi dengan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai salah satu parameter untuk pengujian ketercapaian indikator TPB dalam rangka menyusun skenario. Sesuai dengan karakteristik pandemi yang lebih tidak dapat diprediksi namun dampaknya juga tidak menerus, maka tantangan penanganan isu pandemi ini bersifat jangka pendek-menengah sehingga tidak dimasukkan dalam isu utama. Hal yang paling krusial dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD agar memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Pasal 23 Ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 Tahun 2017, analisis muatan KRP dikaji dengan paling sedikit 6 muatan dengan terlebih dahulu dilakukan mitigasi sebagai berikut: Tabel 4. 6 Rekomendasi Mitigasi No Muatan KRP Alternatif Penyempurnaan KRP Materi Perbaikan KRP 1 Program Pengembangan Perumahan
a.Pembuatan kajian lingkungan terkait lokasi yang diperuntukan untuk pengembangan perumahan layak huni Menurunkan angka kemiskinan serta penanganan terhadap kawasan kumuh
b.Manajemen lalulintas untuk menghindari kemacetan Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah
c.Pengolahan dan pengelolaan limbah padat atau cair Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS
d.Pengendalian perkembangan permukiman sesuai aturan tata ruang Pengendalian pemanfaatan ruang dan Regulasi RDTR
e.Pengembangan lingkungan permukiman yang nyaman Menyediakan ruang terbuka hijau 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a.Pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup
b.Pembangunan TPST3R dan pemanfaatan ulang sampah Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-51 No Muatan KRP Alternatif Penyempurnaan KRP Materi Perbaikan KRP 3 Program pembangunan prasarana dan sarana ekonomi
a.Penyediaan prasarana dan sarana berdasarkan rencana pengembangan wilayah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian
b.Pembangunan TPST3R dan pemanfaatan ulang sampah Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS
b.Peningkatan aksesibilitas UMKM Meningkatkan aksesibilitas UMKM
c.Peningkatan arus investasi untuk menggerakkan UMKM Meningkatkan investasi inklusif
d.Pengelolaan air bersih dan limbah prasarana ekonomi secara tepat guna Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 4 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
a.Peningkatan pembinaan dan pemantauan hasil produk industri Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
b.Pelibatan UMKM dalam indutri Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM
c.Pengelolaan dan pengolahan limbah padat atau cair oleh perusahaan Menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS Implikasi dari adanya potensi hambatan pencapaian target TPB akibat pandemi COVID-19 adalah perlunya upaya ekstra lebih besar dalam pencapaian target. Upaya ekstra ini dapat diterjemahkan dalam penyediaan anggaran yang lebih besar atau penyusunan program dan kegiatan yang lebih sistematis untuk menjawab kebutuhan pencapaian target TPB. Beberapa isu utama yang dapat terdampak langsung oleh adanya pandemi COVID-19 disajikan dalam tabel di bawah ini Tabel 4. 7 Perkiraan Dampak Pandemi terhadap Pencapaian Target Indikator TPB No Isu Utama Indikator TPB Keterangan Capaian Dampak COVID- 19 thd Pencapaian TPB 1 Kerawanan bencana Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 2 Kerawanan bencana Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 3 Ketimpangan kesejahteraan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 4 Ketimpangan kesejahteraan Koefisien Gini Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 5 Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas PDB per kapita Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-52 No Isu Utama Indikator TPB Keterangan Capaian Dampak COVID- 19 thd Pencapaian TPB 6 Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 7 Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 8 Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas Tingkat setengah pengangguran Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 9 Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 10 Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas Proporsi industri kecil dengan pinjangan atau kredit Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terhambat 11 Dukungan sarana dan prasarana belum optimal Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Relatif tidak terpengaruh 12 Dukungan sarana dan prasarana belum optimal Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Relatif tidak terpengaruh 13 Dukungan sarana dan prasarana belum optimal Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/Sederajat Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Relatif tidak terpengaruh 14 Dukungan sarana dan prasarana belum optimal Unmeet Need KB Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Relatif tidak terpengaruh 15 Ketimpangan kesejahteraan Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Relatif tidak terpengaruh 16 Penurunan kualitas lingkungan Persentase sampah perkotaan yang tertangani Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Relatif tidak terpengaruh 17 Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Relatif tidak terpengaruh 18 Dukungan sarana prasarana belum optimal Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terdukung 19 Ketimpangan kesejahteraan Proporsi individu yang memiliki telepon genggam Sudah dilaksanakan, belum mencapai target Terdukung Sumber: KLHS RPJMD 2021-2024 _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-53 Berdasarkan kajian terhadap 6 (enam) muatan, didapatkan informasi sebagai berikut:
a.Kabupaten Sleman masih memiliki daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang cukup secara kewilayahan, namun tidak sepenuhnya merata sehingga memerlukan perhatian dalam penentuan pusat-pusat pembangunan;
b.Kabupaten Sleman memiliki dampak risiko yang cukup besar dan cukup rutin terjadi yakni kerawanan bencana erupsi Gunung Merapi sehingga kerawanan ini perlu diadaptasikan dalam perikehidupan pembangunan;
c.Kabupaten Sleman memiliki jasa ekosistem yang cukup banyak dan cukup berdampak secara regional dan jasa ekosistem ini sebagian berada pada kondisi yang cukup baik sehingga sangat diarahkan untuk tidak membebani jasa ekosistem ini, jika perlu justru juga diarahkan untuk meningkatkan jasa ekosistem yang telah ada;
d.Kabupaten Sleman memiliki Sumber Daya Alam berupa pertambangan dan air bersih, dimana pertambangan memiliki potensi penambahan stok melalui erupsi Gunung Merapi dari waktu ke waktu namun memiliki resiko kerawanan sosial dalam proses pertambangannya, dan air bersih yang meskipun berhulu di lereng Gunung Merapi dan perlindungannya dilakukan oleh Kabupaten Sleman, tetap perlu diperhatikan pemanfaatannya untuk menjaga ketersediaan pada kawasan hilir yakni pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;
e.Indeks kapasitas adaptasi dan indeks keterpaparan dan sensitifitas terhadap perubahan iklim di Kabupaten Sleman mendekati nilai yang tinggi namun dari sisi kerentanan terhadap perubahan iklim berada pada kondisi yang agak rentan sehingga dalam pembangunan harus senantiasa memperhatikan resiko-resiko yang muncul dari perubahan iklim. Resiko-resiko perubahan iklim antara lain peningkatan presipitasi yang berakibat pada peningkatan resiko bencana hidro- meteorologis, peningkatan suhu rata-rata yang berakibat pada perubahan perilaku hewan dan tumbuhan (umumnya terkait pada pertanian) serta resiko penyakit akibat peningkatan suhu (heatstroke), dan peningkatan kejadian ekstrim dalam konteks hidro-meteorologis yang kemudian berakibat pada resiko bencana hidrometeorologis yang lebih besar. Pembangunan harus memperhatikan resiko-resiko ini sehingga dalam pembangunan, elemen-elemen yang terkait dengan dampak perubahan iklim perlu untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan resiko yang mungkin terjadi;
f.Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yang cukup besar di Kabupaten Sleman harus dipertahankan dan diakomodasi dengan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-54 memperhatikan lokasi-lokasi habitat alami keanekaragaman hayati dan mengakomodasi keberadaan habitat alami tersebut dalam pembangunan. 4.8 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah menjadi rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan, maka permasalahan pembangunan disajikan sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. 4.8.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan adalah:
a.Masih adanya anak putus sekolah Angka kumulatif putus sekolah diperoleh melalui pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Data Tahun 2020 menunjukkan adanya 890 anak putus sekolah dan tidak sekolah terdiri dari 677 anak laki-laki dan 213 anak perempuan. Anak putus sekolah meliputi jenjang SD sampai dengan SMA. Data Anak tidak sekolah dan putus sekolah sebanyak 890 anak adalah data yang bersifat akumulasi dari beberapa tahun s.d. tahun 2020. Penyebab anak yang putus sekolah bukan hanya karena persoalan ekonomi, namun juga disebabkan karena kondisi berkebutuhan khusus, kendala akses transportasi serta tidak adanya motivasi anak untuk melanjutkan sekolah. Anak kehilangan motivasi bersekolah ini disebabkan oleh perundungan (bullying), kekerasan, dan bekerja. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi dan mencari solusi anak putus sekolah antara lain dengan meningkatkan ketahanan keluarga, menyediakan beasiswa retrieval dan pembentukan Satuan Tugas Pendataan dan Penanganan Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah dan Tidak Sekolah. Pembentukan satgas anak putus sekolah berdasarkan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-55 Keputusan Bupati Sleman Nomor 39.2/Kep.KDA/A/2020 tentang Satuan Tugas Pendataan dan Penanganan Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah dan Tidak Sekolah. Untuk mempersiapan kebijakan, dilakukan pula pendataan anak tidak sekolah (termasuk dikarenakan putus sekolah). Hasil pendataan ini akan dipergunakan menentukan arah kebijakan atas masalah banyaknya anak tidak dan putus sekolah disesuaikan dengan kemampuan, minat dan penyebab anak tidak dan putus sekolah.
b.Masih adanya sarpras sekolah yang belum sesuai standar Menurut amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi bertujuan untuk peningkatan akses layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari penerapan PPDB sistem zonasi ini pemerintah daerah sudah harus selalu melakukan pemetaan terhadap sarana prasarana sekolah, distribusi guru, kuota dan jumlah lulusan setiap jenjang sekolah dan lainnya agar PPDB berbasis zonasi dapat mencapai pemerataan kualitas pendidikan. PPDB sistem zonasi ini mulai diterapkan Kabupaten Sleman sejak tahun ajaran 2018/2019. Terkait hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka diperlukan pemerataan sarana prasarana pendidikan yang sesuai standar agar membantu pelaksanaan proses belajar mengajar salah satunya adalah ruang belajar. Pada tahun 2020, untuk tingkat SD kondisi bangunan ruang belajar rusak ringan 46,5% atau 1.949 ruang kelas dan 3 ruang kelas rusak berat. Untuk jenjang SMP bangunan kondisi rusak ringan sebesar 49,6% atau 629 ruang kelas dan 10 ruang kelas kondisi rusak berat sebesar 0,67%. Meskipun persentase rusak berat kurang dari 2%, namun jumlah ruang kelas rusak berat merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus menjadi perhatian.
c.Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidik) berbasis TIK menjadi tidak terelakan lagi, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19. Konsep e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvesional ke dalam bentuk digital, baik secara substansi maupun sistemnya. Penerapan budaya new normal dalam bidang pendidikan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-56 sebagai reaksi atas pandemi COVID-19 menjadikan TIK sebagai salah satu komponen utama software penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Sleman terdapat sejumlah 119 SMP, seluruhnya telah memiliki labaratorium TIK. Pada tahun 2020 Pemda Sleman juga sudah memulai pemasangan internet gratis dengan sambungan fiber optik ke beberapa SMP Negeri secara bertahap. Sampai dengan tahun 2021, sudah terpasang di 13 SMP Negeri. Target pemasangan internet fiber optic di SMP Negeri ini akan terselesaikan pada tahun 2028. Sedangkan internet untuk jenjang SD akan diusulkan apabila sambungan internet ke seluruh padukuhan telah diselesaikan. Untuk saat ini seluruh SD mengupayakan internet berbayar dari anggaran BOS Reguler atau BOSDA. Selain mempersiapkan perangkatnya, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam belajar mengajar juga memerlukan kesiapan dan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK merupakan suatu hal yang perlu diprioritaskan.
d.Masih adanya kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik di bawah standar Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak lepas dari peran tenaga Pendidik/guru. Oleh karena itu, kompetensi dan kualifikasi guru menjadi sangat penting. Pada tahun 2020, berdasarkan data guru layak mengajar untuk PAUD formal (TK) sebesar 83,57%, untuk SD 92,78% dan untuk SMP sebesar 92,60%. Terlebih pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, ketrampilan IT guru sangat mendukung dalam proses pembelajaran dalam jaring (daring). Selain itu, sertifikasi mengajar berkorelasi positif dengan tunjangan profesi ataupun tunjangan lainnya. Dengan melihat tingkat kelayakan guru mengajar maka salah satu solusinya adalah memberi kesempatan guru untuk mengikuti pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan mengajar. Dalam rangka peningkatan kualitas guru di Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan telah dan akan melakukan pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP, uji kompetensi, penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan, pembinaan dan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-57 peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.
e.Masih adanya tenaga pendidik dengan pendapatan di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) Sampai dengan tahun 2020, terdapat guru PNS sebanyak 5.322 orang dan 5.803 guru tidak tetap (GTT). Guru tidak tetap digaji dengan sebagian dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang jumlahnya tidak memenuhi untuk hidup layak, padahal guru merupakan salah satu aset pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menjadi kendala bagi Pemerintah dalam rangka merekrut guru non-PNS. Konsekuensinya adalah Pemda harus mengefektifkan GTT dan PTT yang ada dengan memberikan kenaikan gaji GTT dan PTT. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, kepala desa akan mendukung penyelenggaraan PAUD. Keseriusan kepala desa membangun sumber daya manusia yang ada di desanya ditunjukkan dengan keberpihakan anggaran Dana Desa (DD) untuk lembaga PAUD.
f.Belum optimalnya penanaman nilai-nilai karakter Pancasila di institusi pendidikan Proses internalisasi nilai-nilai karakter Pancasila yang belum optimal mengakibatkan berkurangnya disiplin, tanggung jawab, saling menghargai dan menghormati perbedaan di lingkungan pendidikan.
g.Rendahnya kemampuan literasi siswa Membaca adalah awal proses pembelajaran literasi. Membaca tidak menjadi tujuan akhir, tetapi alat untuk tujuan belajar yang lebih besar, sehingga siswa mempunyai kemampuan penalaran dan pemecahan masalah dalam berbagai bidang. Hal ini akan meningkatkan daya saing siswa di masa yang akan datang, mempersiapkan siswa untuk memahami teknologi dan memilih serta memilah informasi berbasis digital akan membantu siswa untuk selalu berfikir kritis terhadap konten yang ditemui di media digital. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-58 menggunakan asesmen kompetensi minimum (AKM), yang terbagi atas soal literasi dan numerik. Untuk memudahkan mendapatkan informasi adalah dengan penggunaan teknologi. Selain mempersiapkan siswa untuk memahami teknologi, siswa akan dapat memilih serta memilah informasi berbasis digital serta membentuk siswa untuk selalu berfikir kritis terhadap konten yang ditemui di media digital. Selain itu, daya saing siswa di masa yang akan datang akan meningkat.
h.Masih terbatasnya layanan pendidikan yang inklusi Tidak semua sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Sleman sudah ramah untuk penyandang disabilitas karena keterbatasan SDM pengajar dan sarana prasarananya. Sampai saat ini, terdapat 33 sekolah dasar inklusi yang tersebar di 14 kecamatan. Selain itu, kuota PPDB untuk penyandang disabilitas masih kurang.
1. 2.Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:
a.Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi lansia dan penyandang cacat Sebanyak 25 puskesmas dan 2 RSUD di Kabupaten Sleman merupakan fasilitas kesehatan ramah lansia serta sudah terakrediatsi dan mendapat sertifikat ISO. Namun sampai saat ini belum semuanya merupakan puskesmas dengan fasilitas pelayanan strata IV, seperti pelayanan khusus (loket, poli obat, fisioterapi, psikologi, instalasi pengolah limbah yang sesuai standar dan lain-lain). Sarana prasarana kesehatan yang ramah lansia dan disabilitas juga belum tersedia secara menyeluruh. Namun demikian, pelayanan kepada lansia dan disabilitas menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. Maka, sekalipun dalam keterbatasan penyediaan fasilitas pelayanan, kinerja pelayanan bagi lansia semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) pada tahun 2020, menjadi 74,81 tahun.
b.Masih adanya penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, leptospirosis, ISPA, diare, dan sebagainya) _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-59 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tuberkulosis (TBC BTA) pada tahun 2020 mengalami peningkatan, menjadi 37,91% dan hampir semua penyakit menular menunjukkan peningkatan. Namun, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan, menjadi 87,21%. Selain penyakit menular pada umumnya, pada tahun 2020 terdapat wabah COVID-19 yang merupakan pandemi baru. Sampai saat ini jumlah penderita kasus itu masih terus bertambah. Sampai dengan 23 Mei 2021, jumlah yang terkonfirmasi positif sebanyak 15.610 orang, sembuh 14.316 orang dan meninggal 458 orang. Kasus terjadi paling banyak di Kapanewon Depok dengan jumlah kasus 3.028 dan meninggal 87 orang. Kasus paling sedikit di Kapanewon Cangkringan dengan jumlah kasus 227 dan meninggal 6 orang.
c.Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir Angka kematian ibu melahirkan sebesar 59,43 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebesar 4,43 per 1.000 kelahiran hidup. Hasil audit maternal perinatal menyatakan bahwa diagnosis penyebab kematian ibu di Kabupaten Sleman adalah karena pre-eklamsi berat, sepsis, laptosprosis, diabetes melitus, jantung, infeksi (hospital pnemonia), tumor otak dan perdarahan. Selain itu diperparah dengan P4K tidak berjalan secara optimal akibat pandemi, seperti belum adanya persiapan darah saat menjalani persalinan, tata laksana ANC terpadu kurang diterapkan karena bumil takut mengakses rumah sakit. Pola dan gaya hidup negatif remaja sekarang, juga berimplikasi pada meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, dengan ditemukannya beberapa kasus aborsi pada kehamilan yang tidak diinginkan. Penyelesaian kasus ini seharusnya melibatkan multisektor dan multipihak, karena kasus ini terjadi bukan semata-mata persoalan di bidang kesehatan.
d.Masih adanya balita gizi buruk dan kasus stunting Persentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,54% Penyebab balita dengan gizi buruk antara lain kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk, imunisasi pada balita, pendidikan dan pengetahuan tentang gizi yang kurang, pola asuh balita yang buruk, masalah sosial, penelantaran anak, kekerasan terhadap perempuan dan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-60 anak, meningkatnya kasus pernikahan dini, pergaulan bebas serta kehamilan yang tidak diinginkan. Prevalensi balita stunting tahun 2020 sebesar 7,24%. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor penyakit pada balita, pola asuh orang tua, asupan makanan kurang, ketahanan pangan keluarga kurang serta pengetahuan orang tua tentang gizi masih kurang. Upaya penurunan kasus stunting telah dan terus dilakukan secara terpadu lintas sektor, agar prevalensi bayi stunting dapat diturunkan secara signifikan. Pada kondisi pandemi COVID-19 upaya yang dilakukan pihak puskesmas antara lain terjun langsung ke masyarakat menyampaikan sosialisasi, pertemuan tatap muka langsung digantikan dengan melalui group di media sosial seperti Whatsapp, perpanjangan tangan puskesmas melalui kader dan pemantauan mandiri yang dilaporkan secara berjenjang. Mulai tahun 2021 telah dialokasikan bantuan tambahan makanan melalui skema Jaring Pengaman Sosial.
e.Meningkatnya penyakit degeneratif, penyakit tidak menular pada usia lansia Salah satu contoh penyakit tidak menular adalah penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Berdasarkan pola penyakit pasien rawat jalan di puskesmas, sebanyak 9.613 pasien usia 20-44 tahun berobat diabetes mellitus dan hipertensi primer sebanyak 21.366 pasien. Hipertensi primer meningkat dua kali lipat dari tahun 2019. Pada tahun 2019 penderita hipertensi primer 11.908 pasien. Penyebab utama penyakit ini adalah pola hidup yang tidak sehat, meskipun faktor usia juga memperburuk kondisi pasien.
f.Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) Pada tahun 2019, terdapat 360.753 rumah tangga (RT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 202.382 RT atau 56,10% yang telah menerapkan PHBS. Saat ini, dukungan dari masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap PHBS kurang maksimal. Perubahan yang dilakukan pun masih sebatas perubahan pengetahuan, belum sampai pada perubahan perilaku. Hal ini diperparah dengan konsumsi makanan siap saji yang menjadi alternatif bagi keluarga muda. Anak sekolah suka membeli jajanan di sekolah yang mungkin belum memenuhi standar kesehatan. Oleh karena _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-61 itu, sejak tahun 2018, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, LSM, maupun asosiasi pedagang mengidentifikasi pedagang asongan yang menjajakan makanan aman, sehat dan bergizi. Selain secara teknis, pelaksanaan tentang pola hidup bersih dan sehat akan lebih optimal apabila dibarengi dengan penyusunan dan penetapan regulasi terkait, seperti penyakit menular, kawasan tanpa rokok dan peredaran bahan tambahan makanan.
g.Jumlah peserta penjaminan kesehatan menurun Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebanyak 1.079.916 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 958.346 jiwa (88,74%) sudah memiliki jaminan kesehatan. Selain akibat adanya kebijakan penonaktifan kepersertaan PBI APBN, akibat pandemi COVID-19, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terputusnya jaminan kesehatan oleh pemberi kerja sehingga Kabupaten Sleman dinyatakan tidak lagi mencapai UHC (Universal Health Coverage).
h.Banyaknya kasus gangguan jiwa Sebanyak 2.292 jiwa penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (psikotik) di wilayah Kabupaten Sleman sudah mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif. Pada tahun 2020, capaian pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ di Kabupaten Sleman sebesar 86,04%. Kondisi pandemi mempengaruhi jumlah kunjungan ke Puskesmas, serta keterbatasan sumber daya manusia medis dan paramedis di puskesmas menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan Public Health Nursing (PHN)/kunjungan rumah. Kondisi pandemi memunculkan rasa stres dan kecemasan serta kekhawatiran menghadapi kehidupan dapat mengganggu kesehatan mental dan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa.
i.Masih tingginya penularan COVID-19 Sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, kasus COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 27.895 jiwa dengan pasien sembuh sebanyak 20.733 jiwa, bergejala sebanyak 21.876 jiwa dan meninggal sebanyak 887 jiwa. Sampai dengan 18 Juli 2021, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, cakupan vaksinasi untuk penduduk masih rendah, vaksinisasi ke-1 sebanyak 291.375 (33,2%) dan vaksinasi ke-2 sebanyak 134.109 (15,3%). _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-62 Selain itu, penegakan protokol kesehatan (prokes) sebagian warga masyarakat masih rendah. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pun juga belum optimal. Untuk meningkatkan ketaatan, kedisiplinan, kewaspadaan serta kekompakan dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penularan berbagai penyakit menular, Pemerintah Kabupaten Sleman sedang menyusun peraturan daerah tentang pengendalian penyakit menular. Harapannya, dengan adanya ancaman denda akan menciptakan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dan penyakit menular lainnya.
1. 3.Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:
a.Belum optimalnya fungsi embung Embung adalah prasarana yang menurut banyak penelitian hidrologi mempunyai nilai penting dalam menjaga muka air tanah. Pada saat ini sudah mulai dikembangkan fungsi lain dari embung sebagai tempat wisata. Di Kabupaten Sleman cukup banyak dibangun embung, baik pada kawasan lereng maupun dataran kaki Gunung Merapi. Banyaknya sedimen dan adanya kerusakan/kebocoran pada bangunan embung menyebabkan embung tidak dapat menampung air secara optimal. Permasalahan lain adalah akses masuk ke embung kurang memadai sehingga alat berat tidak dapat masuk padahal untuk ditangani secara manual sudah terlalu berat.
b.Persentase irigasi kondisi baik kurang dari 80% Kondisi saluran irigasi terdiri dari empat kategori antara lain baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat. Sedangkan persentase irigasi dalam kondisi baik melihat kondisi satu kesatuan DI dari hulu ke hilir, mulai dari bendung, saluran pembawa, bangunan penunjang dll. Pada tahun 2020, dari saluran sepanjang 436,198 km kondisi saluran irigasi baik yaitu sepanjang 336,38 km; kondisi sedang sepanjang 84,350 km; dan kondisi rusak ringan sepanjang 15,468 km. Sedangkan persentase irigasi dalam kondisi baik adalah 77,11%. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-63
c.Cakupan air bersih/air minum belum memenuhi SPM Sesuai standar SPM, bahwa air minum harus memenuhi kriteria 4K (kuantitas, kontinuitas, kualitas dan keterjangkauan). Akses air minum tahun 2020 mencapai 35%. Capaian ini merupakan capaian akses air bersih jaringan perpipaan (JP) dan capaian bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi, berdasarkan perhitungan kebutuhan air 60 liter per orang di wilayah perdesaan dan 120 liter per orang di wilayah perkotaan. Akses perpipaan dilayani oleh PUDAM, pamsimas dan pamdes sebesar 32,64%. Untuk target akhir RPJMN 2024 diharapkan akses layak 100% dan akses aman 100% tahun 2030 (sesuai target SDGs). Terkait air minum ini Pemerintah Kabupaten Sleman telah mempunyai Kebijakan Strategis Daerah Sistem Pengembangan Air Minum (Jakstrada SPAM) Nomor 36.1 Tahun 2018. Air minum di Kabupaten Sleman terdiri dari air minum perpipaan dan non perpipaan. Air minum perpipaan terdiri dari PUDAM dan Non-PUDAM (SPAMDes). Di Kabupaten Sleman kurang lebih ada 370 kelompok SPAMDes. Sejak tahun 2017, Kabupaten Sleman mengikuti Program Pamsimas III, dan sampai tahun 2020 sudah mencakup 57 desa. Namun, ada beberapa konflik pengelolaan dan pemanfaatan air antara para pihak, terutama mata air yang lokasinya berada di lahan pribadi dan dikuasai pribadi. Hal ini cukup menyulitkan dalam pengaturan pengelolaannya sehingga terjadi konflik antara pihak pemilik lokasi mata air dengan pihak pengguna mata ait tersebut.
d.Persentase proporsi panjang jalan dan jembatan baik belum 100% Meski konektivitas Jalan Kabupaten di Sleman cukup baik dikarenakan semua ruas jalan kabupaten saling terhubung, saat ini kondisi jalan di Kabupaten Sleman masih belum ideal. Dari total jalan kabupaten sepanjang 699,50 km, jalan dengan kondisi baik hanya 469,8 km atau 67,1%. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap yang diperhitungkan adalah jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Pada tahun 2020 sebesar 88,45%. Selain itu, panjang ruas jalan dan sebaran lokasi penanganan menyulitkan pemerataan pembangunan karena kendala pelaksanaan dan mobilisasi alat berat, dan dapat mengakibatkan inefisiensi penganggaran. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-64
e.Potensi genangan/banjir di beberapa titik kawasan permukiman maupun jalan Pengelolaan dan perencanaan sistem drainase, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya potensi genangan/banjir di beberapa titik kawasan permukiman maupun jalan, tetapi penanganan drainase masih cenderung parsial. Rencana pengelolaan saluran drainase lingkungan yaitu dengan memprioritaskan penyelesaian saluran air agar tidak terdapat lagi genangan, meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. Hal ini memiliki tujuan agar sistem saluran drainase di Kabupaten Sleman dapat berfungsi secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, panjang saluran drainase dalam kondisi rusak sepanjang 24,016 km yang menyebabkan terganggunya pembuangan aliran air
f.Tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB rendah, dimana kegiatan pembangunan sudah selesai baru melakukan proses perizinan. Sepanjang tahun 2020, pengajuan izin mendirikan bangunan sebanyak 6.940 izin.
g.Alih fungsi lahan Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman setiap tahunnya masih terjadi terutama alih fungsi dari lahan pertanian menjadi pekarangan. Salah satu pemicunya adalah tingginya minat investor yang lebih memilih lahan pada kawasan hijau. Pada tahun 2020 luas penggunaan lahan pekarangan seluas 24.472,13 Ha meningkat dari tahun 2019 seluas 24.335,42 Ha, peningkatannya seluas 136,71 Ha atau naik 0,24% dari luas total wilayah Kabupaten Sleman. Jenis luas penggunaan lahan sawah pada tahun 2020 seluas 18.595.75 Ha, angka ini mengalam penurunan seluas 118,8 Ha dari tahun 2019 atau turun 0,21% dari luas total wilayah Kabupaten Sleman. Pemerintah harus lebih memperhatikan proyek pembangunan yang nantinya akan berdampak pada alih fungsi lahan secara masif, seperti pengembangan Jogja Outer Ringroad dan pembangunan jalan tol yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan lindung resapan air dan kawasan strategis kabupaten ketahanan pangan. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-65 Luas penggunaan lahan pekarangan dan lahan sawah dihitung berdasarkan data penggunaan lahan terdahulu dengan data pada kondisi saat ini yang diolah dengan menggunakan interprestasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dan interprestasi citra pleiades tahun 2019. Tingginya alih fungsi lahan di pengaruhi oleh faktor :
1. 1.Kebutuhan permukiman, berdasar data susenas BPS tahun 2020 backlog penghunian perumahan masih 33.791 unit dan backlog kepemilikan masih 128.423 unit rumah.
2. 2.Tingginya minat investasi memicu besarnya alih fungsi lahan, investasi dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian daerah disisi lain setiap investasi membutuhkan ruang yang memicu konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian.
3. 3.Adanya proyek strategis nasional (pembangunan tol, jalur kereta api, fly over).
4. 4.Pengembangan wilayah prambanan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN Prambanan dan sekitarnya) berdasarkan Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2011.
h.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) masih memerlukan tindak lanjut Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Dari KSCT tersebut, dapat diidentifikasi potensi pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Sleman serta arahan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penataan infrastruktur. Termasuk bagian dari pengembangan KSCT ini adalah rencana pembangunan Jembatan Sombomerten, merupakan jalur alternatif pemecah arus jalan nasional, dan rencana jalan tol Yogyakarta- Solo. Berdasarkan perkiraan penghitungan biaya pembangunan jembatan Sombomerten cukup besar, dan sedang proses diusulkan ke Pemerintah Pusat.
i.Masih adanya pelanggaran sempadan sungai dan sempadan saluran Sempadan sungai dan saluran merupakan batas luar pengamanan yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai/saluran dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai/saluran. Jaraknya bisa berbeda di _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-66 tiap sungai/saluran, tergantung kedalaman, keberadaan tanggul, dan lokasi sungai/saluran. Seiring meningkatnya pembangunan dan menipisnya lahan terutama di area perkotaan, saat ini banyak pembangunan terjadi di area sempadan sungai dan sempadan saluran.
j.Masih terdapat Drainase dalam kondisi rusak Drainase dengan kondisi rusak berat di wilayah Sleman sepanjang 24,016 km atau setara dengan 10,82%. Sistem drainase yang membutuhkan penanganan lebih adalah sistem drainase di wilayah Sleman Tengah karena berdasarkan peta titik genangan dan drainase, Kategori Genangan Berat banyak berlokasi di wilayah Sleman Tengah. Perencanaan dan pengembangan sitem drainase di wilayah tengah sebagian besar termasuk dalam tipe drainase dalam permukiman.
1. 4.Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:
a.Rumah tidak layak huni (RTLH) masih banyak yang belum tertangani Jumlah RTLH yang belum tertangani sebanyak 2.146 rumah dari jumlah keseluruhan RTLH sebanyak 11.602 rumah. Permasalahan lain terkait dengan RTLH, penanganan RTLH dengan partisipasi/swadaya masyarakat hanya dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat miskin yang masih mampu berswadaya, sedangkan masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak memiliki kemampuan swadaya justru tidak tertangani. Strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas RTLH menjadi layak huni dan bedah rumah dengan sepenuhnya menggunakan anggaran negara (khusus masyarakat miskin yang tidak mampu berswadaya).
b.Penanganan kawasan kumuh belum tuntas, dan ada indikasi terjadinya kawasan rawan kumuh Persentase kawasan kumuh tertangani menurun namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan batas dan buffer dari deliniasi kawasan kumuh yang berpotensi menjadi kumuh. Disamping itu terdapat kawasan kumuh yang belum teridentifikasi dan belum mendapat penanganan. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi. Guna _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-67 menekan luasan dan mencegah kawasan yang berpotensi kumuh, upaya penataan permukiman seperti penyediaan rusunawa dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan. Dalam penanganan rumah tidak layak huni, Kabupaten Sleman tidak hanya melibatkan peran pemkab saja, namun juga melibatkan peran swasta (Bank BPD DIY) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Pada tahun 2020, telah dilakukan mapping baseline dan mengidentifikasi 70 lahan kumuh di 71 RT seluas 165,75ha.
c.Terbatasnya lahan untuk penyediaan permukiman MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Lokasi dengan harga tanah yang memungkinkan secara ekonomi untuk dibangun rumah murah umumnya merupakan lahan pertanian, atau tidak memiliki infrastruktur wilayah/akses yang baik. Penyediaan perumahan untuk MBR yang merupakan mandat dari pemerintah pusat mengharuskan Pemkab Sleman untuk menindaklanjuti pembangunannya. Namun hal ini terkendala oleh terbatasnya ketersediaan lahan dengan harga dan tata ruang yang sesuai mengingat terus berkembangnya kawasan perkotaan dan juga mempertimbangkan perlindungan kawasan pertanian.
d.Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik belum optimal Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sleman tahun 2020 sebesar 99,95%. Strategi yang dilakukan adalah pembangunan prasarana sarana dasar (PSD)/prasarana sarana umum (PSU) permukiman dengan meningkatkan peran masyarakat dan swasta, baik dalam pemenuhan prasarana sarananya maupun pengelolaannya.
e.Masih terbatasnya areal pemakaman. Luas makam yang dibutuhkan untuk satu jenazah adalah 3,84 m 2 . Meskipun kebutuhan makam juga dilayani oleh pemakaman umum di wilayah padukuhan masing-masing, namun penduduk di wilayah perkotaan lebih mengandalkan TPU yang seluas 13 ha. Yang harus diperhitungkan adalah laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir mencapai 1,43%. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-68
1. 5.Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah sebagai berikut:
a.Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Kejadian Kebakaran di Wilayah WMK, Respons Time masih bisa terpenuhi, tetapi di luar WMK radius 7,5 KM dari Posko Induk dan Godean tidak bisa terpenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit. Pada tahun 2019 tercatat 98 kejadian kebakaran yang bias memenuhi respons time ≤15 menit sebanyak 69 kejadian, sehingga diperlukan pembentukan posko WMK baru.
b.Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah masih rendah. Dari 37 peraturan daerah yang memuat sanksi, penegakan perda baru dilakukan terhadap 10 peraturan daerah atau 27,03%.
c.Banyak pemondokan/rumah kos yang tidak menaati peraturan perundang-undangan maupun peraturan lingkungan yang merupakan kesepakatan warga sekitar sehingga menimbulkan keresahan masyarakat (misalnya : kost campur, tidak memiliki ijin, melanggar Koefisien Dasar Bangunan dan sempadan).
d.Ketugasan dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum berjalan optimal PPNS sebagai pegawai penyidik belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung misalnya ruang kerja/ sekretariat khusus PPNS serta belum ada instrumen yang mendukung kesejahteraan PPNS.
e.Jumlah anggota Polisi Pamong Praja belum ideal, Sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman ada 251 orang, sedangkan jumlah polisi pamong praja yang sekarang orang terdiri dari 35 orang JFT Polisi Pamong Praja, 7 orang ASN bidang ketentraman dan ketertiban, 6 orang ASN bidang penegakan peraturan perundang-undangan. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-69
f.Rasio jumlah anggota linmas belum ideal Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan dalam lampiran bahwa 1 RT=1 Linmas, sehingga untuk Kabupaten Sleman dibutuhkan Linmas 7.414 personil, sedangkan jumlah yang ada saat ini, yaitu 8.317 orang, namun belum mewakili 1 RT 1 Linmas. Selain itu usia anggota Linmas relatif banyak yang berusia diatas 65 tahun (tidak sesuai Permendagri 26 Tahun 2020. Dari jumlah anggota Linmas 8.317 orang yang berusia 50 tahun (55%), sedangkan usia 65 tahun (23%).
g.Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum optimal. Jumlah sarpras walaupun sudah bertambah, namun dari sisi keamanan dan keselamatan masih perlu diperhatikan. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 83,72 (sedang). Untuk mengurangi indeks resiko bencana, perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik sarana prasarana maupun masyarakatnya. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana perlu direview menyesuaikan kondisi saat ini. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Sleman telah memasang early warning system (EWS) sebanyak 20 buah. EWS ini berfungsi sebagai peringatan dini bencana Gunungapi Merapi. Untuk rawan bencana yang lain, seperti banjir, longsor dan gempa belum tersedia.
h.Belum optimalnya kualitas kelembagaan tangguh bencana Sampai dengan tahun 2020, telah terbentuk desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana sebanyak 62 desa dan 72 satuan pendidikan aman bencana. Namun secara makro, kemampuan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana masih kurang, terutama kelompok masyarakat rentan.
1. 6.Urusan Pemerintah Bidang Sosial Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagai berikut:
a.Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan KK Miskin secara signifikan sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Persentase KK Miskin meningkat menjadi 8,79% atau sebanyak 32.888 KK dibandingan Tahun 2019 sebanyak 8.08% atau 29.161 ( naik sebanyak 3.727 KK). Pelambatan aktivitas ekonomi sangat berdampak pada _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-70 berubahnya status sebagian keluarga dan penduduk dari status rentan miskin menjadi status miskin
b.Masih ada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Akibat pandemi COVID-19, angka ini meningkat pada tahun 2020;
c.Data PMKS daerah belum bisa terintegrasi dengan data pusat. Hal ini dikarenakan data PMKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, yang sebanyak 26 jenis PMKS, selalu dinamis, dan terus meningkat;
d.Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar sebagaimana diamanatkan di SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, disebutkan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama, baik segi pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlakuan yang sama dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, dan sebagainya. Salah satunya layanan yang seharusnya disediakan adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan layanan homecare atau home visit bagi para penyandang disabilitas sehingga mengalami kesulitan jika akan datang ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya. Sampai dengan saat ini, belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan hasil penjangkauan dan penertiban dalam upaya koersif anak jalanan dan orang terlantar. 4.8.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut: _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-71
a.Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat Tingkat pengangguran mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19. Angka Sleman lebih tinggi di banding DIY, menurut BPS tahun 2020 tingkat pengangguran DIY sebesar 4,57%, sementara Sleman sebesar 5,09%, meskipun masih lebih rendah dari Nasional sebesar 7,07%.
b.Pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, walaupun kenyataannya tidak selalu lowongan kerja yang tersedia diminati oleh pencari kerja. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLTA mendominasi yang menyebabkan kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Di Kabupaten Sleman, jumlah penganggur tertinggi menurut pendidikan adalah lulusan SLTA sebanyak 18.084 orang, terutama penganggur dengan jenjang pendidikan SLTA kejuruan;
c.Penyelenggaraan pelatihan belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah instruktur pelatihan ketenagakerjaan (BLK) yang sesuai standar kompetensi dan perkembangan teknologi/industri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat;
d.Masih kurangnya ruang untuk penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Pasar kerja didorong menjadi inklusi, perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan.
1. 2.Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak adalah:
a.Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian responsif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang. Gender tidak hanya menyangkut masalah laki-laki dan perempuan, tetapi juga harus mengakomodir kelompok rentan;
b.Meningkatnya kerentanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non-fisik _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-72 dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai keluarga berkualitas dan tangguh. Ketahanan keluarga ini dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan maupun proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan. Menurunnya ketahanan keluarga atau meningkatnya kerentanan keluarga bisa mengakibatkan terjadinya kasus gangguan psikis dan kejiwaan, kekerasan dalam rumah tangga, anak putus sekolah, kejahatan jalanan, perceraian dan sebagainya. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, kerentanan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti budaya dan media sosial.
c.Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Setiap tahun, angka perceraian menunjukkan peningkatan. Begitupun dengan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak. Angka jumlah kasus kekerasan tersebut didapatkan dari instansi dan lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya puskesmas, kepolisian, KUA, serta kader PKDRT di setiap desa. Meskipun masih dimungkinkan adanya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan maupun kasus yang dilaporkan di luar wilayah Sleman, sehingga tidak terhitung sebagai data kasus di Sleman.
d.Fasilitas umum ramah anak belum optimal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, pemerintah kabupaten menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
1. 3.Urusan Pemerintah Bidang Pangan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah:
a.Ketersediaan pangan pokok semakin menurun akibat alih fungsi lahan pertanian dan penurunan produksi pertanian. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dikarenakan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat namun dalam keterkaitannya dengan penyediaan pangan dan keamanan cadangan pangan, ini menjadi masalah karena luas tanam menjadi berkurang, dan produksi pangan pun akan menurun, sedangkan kebutuhan pangan selalu bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sebagai upaya mempertahankan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-73 produksi pangan, telah ditetapkan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang masih perlu pengawalan dari sisi teknis pelaksanaan supaya tujuan dari ditetapkannya Perda itu dapat diwujudkan;
b.Belum terpenuhinya cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten Sleman masih kekurangan sebesar 256,17 ton;
c.Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan pola konsumsi belum memenuhi pola pangan harapan (beragam bergizi seimbang dan aman/B2SA). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Sleman belum mencapai 100%. Hai ini berarti bahwa masih kurangnya keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Kelompok pangan yang sudah memenuhi standar ideal adala padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula. Sedangkan kelompok makanan yang belum memenuhi standar ideal konsumsi pangan adalah kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah;
d.Masih terdapat desa yang berpotensi waspada pangan dari aspek ketersediaan pangan. Berdasarkan penghitungan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) pada tahun 2020, terdapat 22 desa yang perlu diwaspadai dari aspek ketersediaan pangan;
e.Masih ditemukannya bahan berbahaya pada makanan; serta
f.Belum optimalnya pengelolaan lembaga pangan masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).
1. 4.Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah sebagai berikut:
a.Administrasi pertanahan secara umum masih belum tertib. Tertib administrasi pertanahan dinilai masih kurang, hal ini tercermin dari masih banyaknya tanah tanah yang belum memiliki legalitas, dan alih fungsi lahan pertanian yang tidak berijin. Hal ini dapat pula sebab pemahaman tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-74 (PTSL) belum tersosialisasi secara optimal. Tidak tertibnya administrasi pertanahan menyebabkan maraknya kasus sengketa pertanahan. Menurut data BPN tahun 2019, dari luas Kabupaten Sleman sebesar 57.482 Ha, luas tanah yang bersertifikat masih sekitar 43.853,702 Ha dengan jumlah sertifikat sebanyak 664.382 buah;
b.Permasalahan tukar menukar di masa lampau antara tanah kas desa dengan tanah warga yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan;
c.Masih banyaknya konflik pertanahan. Konflik tanah terdiri dari 2 jenis yaitu tanah umum dan tanah desa. Tanah umum terjadi konflik berdasarkan penguasaan kepemilikan dan jual beli di bawah tangan. Kondisi yang harus diselesaikan berdasarkan konflik tersebut adalah pemerintah daerah memfasilitasi (mediasi sehingga terjadi kesepakatan melalui jalur non litigasi). Sementara konflik tanah desa terjadi karena proses tukar menukar lahan, proses pelepasan tanah dan batas tanah desa dengan tanah warga. Penyelesaiannya adalah mediasi sampai persoalan terselesaikan dan juga mediasi jika dibutuhkan untuk proses sertifikasi sampai dikeluarkan berita acara verifikasi untuk proses penyelesaian sengketa;
d.Belum seluruhnya pemanfaatan tanah kasultanan mendapatkan izin pemanfaatan dari Kraton; Data tahun 2019 menunjukkan dari jumlah 4.486 bidang tanah kasultanan di Kabupaten Sleman baru 3.453 bidang yang sudah bersertifikat sementara 1.015 bidang tanah SG tidak dapat didaftarkan karena berubah fungsi menjadi sungai, jalan, parit dan tanah desa sehingga dari 1.015 bidang hanya tinggal 150 bidang yang dapat diproses.
1. 5.Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
a.Masih belum optimalnya infrastruktur yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, seperti sarana prasarana persampahan, sarana prasarana air limbah, sarana prasarana limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Capaian pengurangan sampah tahun 2020 yaitu sebesar 27.504 ton/tahun atau sebesar 10,74%. Sedangkan capaian penangan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-75 sampah yaitu 85.534 ton/tahun atau sebesar 33,38%. Sementara sampah yang dikelola adalah sebesar 44,12%.
b.Belum optimalnya pengelolaan sampah. Permasalahan persampahan di Kabupaten Sleman, antara lain adalah peningkatan timbunan sampah, kelangkaan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pengolahan akhir, serta penggunaan teknologi pengelolaan sampah. Tingginya volume timbunan sampah dan pengelolaan secara umum belum memadai telah menimbulkan berbagai macam persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air tanah, air permukaan, dan udara. Pelayanan persampahan di Kabupaten Sleman masih belum optimal. Keadaan tersebut disebabkan oleh karena perkembangan penduduk, pemukiman, perkantoran dan kawasan perkotaan yang sangat pesat tanpa diimbangi tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai. Sebagai eksesnya masih sering ditemukan adanya pembuangan sampah secara ilegal;
c.Belum optimalnya pengelolaan limbah B3. Limbah B3 bersumber dari berbagai sektor baik dari industri, pertanian, pelayanan kesehatan, pariwisata bahkan sampai kegiatan rumah tangga tidak luput akan menghasilkan limbah B3. Perkembangan kegiatan industri, pelayanan kesehatan, pertanian, rumah tangga, pariwisata tersebut tentu akan dibarengi dengan peningkatan volume limbah B3. Limbah B3 sangat berisiko terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan masyarakat. Permasalahannya pengelolaan limbah B3 rumit dan mahal, sehingga bila disertai dengan rendahnya pemahaman masyarakat menjadikan isu pengelolaan limbah B3 bertambah serius setiap tahunnya;
d.Adanya degradasi lingkungan. Indeks kualitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mengalami penurunan, menjadi 41,33 dengan kategori kurang baik. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kadar BOD, COD, coliform total, deterjen dan minyak/lemak. IKA rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Sementara kualitas udara menunjukkan peningkatan, menjadi 86,66 pada tahun 2020, dengan kategori baik; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-76
e.Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau (RTH). Sampai dengan tahun 2020, luasan RTH publik yang dikelola sebesar 885,70 ha atau 30,12% dari 2.940,2 ha, sedangkan luas RTH privat belum tersedia datanya; serta
f.Belum optimalnya penyediaan data dan kinerja lingkungan hidup. Saat ini masih banyak data yang belum didapatkan karena keterbatasan tenaga dan biaya untuk survei terlebih beberapa data sulit ditemukan di lapangan.
1. 6.Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
a.Sarana dan prasarana layanan pendukung kependudukan dan pencatatan sipil perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru terkait layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mengutamakan pelayanan daring dan mandiri, sehingga diperlukan penyediaan prasarana dan sarana layanan yang lebih memadai. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan anjungan dukcapil mandiri (ADM) untuk pelayanan pencetakan administrasi kependudukan;
b.Belum tersedianya data kependudukan yang update, mutakhir dan terintegrasi, menyebabkan data tidak konsisten, tidak valid dan tidak akurat sehingga perlu pembersihan data kependudukan untuk menghasilkan data tunggal kependudukan. Konsolidasi data pada tahun 2017 oleh Kemendagri untuk menghapus data ganda. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk pada tahun tersebut turun drastis. Validasi data kependudukan ini masih perlu perhatian sehingga belum termanfaatkan untuk perumusan kebijakan kependudukan dan perencanaan pembangunan; serta
c.Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Sosialisasi, pendampingan, dan jemput bola dilakukan untuk meningkatkan cakupan dokumen kependudukan. Namun karena peristiwa kependudukan merupakan variabel dinamis, langkah yang dilakukan oleh dinas belum mampu mengimbangi percepatan perubahan data kependudukan. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-77
1. 7.Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:
a.Masih rendahnya jumlah Kalurahan dengan kategori Desa Mandiri Berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) baru 25,5% desa dari 86 desa berstatus Desa Mandiri.
b.Belum optimalnya peran BUMDesa dalam menggerakkan ekonomi Desa
1. 8.Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:
a.Belum optimalnya kepesertaan KB menurut mix kontrasepsi dan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
b.Belum optimalnya peran pria mengikuti KB MOP/vasektomi;
c.Upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) bagi remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dan generasi berencana belum optimal;
d.Masih banyaknya pernikahan dini sehingga fertilitasnya panjang; serta
e.Kurangnya jumlah SDM penyuluh keluarga berencana.
1. 9.Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:
a.Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan terhadap pertumbuhan kapasitas jalan. Saat ini panjang jalan kabupaten sebesar 699,5 km, dengan pertumbuhan rata-rata panjang jalan selama 5 tahun terakhir kurang dari 1% per tahun, sedangkan pertumbuhan kendaraan bermotor sekitar 2% – 15 % per tahun;
b.Belum tercukupinya fasilitas pengaman dan pengatur lalu lintas serta prasarana perhubungan lainnya. Berdasarkan survei kebutuhan lapangan, kebutuhan fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas sampai dengan tahun 2021 adalah rambu lalu lintas 4.680 titik, marka jalan 25.000 m 2 , cermin lalu lintas 4.000 unit, dan beberapa fasilitas lainya yang rata-rata masih kekurangan 25% - 80%. Penerangan jalan umum (PJU) pada ruas jalan juga masih kurang, dan PJU pedesaan saat ini belum mencakup seluruh desa di Kabupaten Sleman; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-78
c.Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah indikasi awal terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka tingginya angka pelanggaran lalu lintas akan mencerminkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas;
d.Tingginya jumlah kendaraan wajib uji yang tidak diuji. Jumlah kendaraan sesuai yang tercatat di SAMSAT Sleman selalu mengalami pertumbuhan rata-rata 13% per tahun, sedangkan kendaraan wajib uji yang datang uji sebanyak 11.230 unit setiap tahun atau 50%; serta
e.Rendahnya travel time (waktu tempuh) kendaraan, terutama di wilayah perkotaan. Waktu tempuh kendaraan pada wilayah perkotaan rata-rata pada jam sibuk sebesar 25 km/jam, kecepatan ini sangat rendah, sedang pada ruas-ruas tertentu kecepatan bisa sangat tinggi yaitu diatas 60 km/jam, perbedaan laju kecepatan ini mendorong pengendara untuk tidak hati-hati dan rawan tibul kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
1. 10.Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:
a.Literasi digital masyarakat masih rendah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sleman pada tahun 2019, terdapat hampir 50% responden menggunakan internet kurang dari 2 jam per hari, dan sebagian besar penggunaan untuk sosial media. Dan hanya 27% yang menggunakannya untuk membaca berita;
b.Adanya penurunan skor aspek Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE atau e-government, merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sleman yang tahun 2018 sebesar 3,13 dengan predikat baik dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,37 dengan predikat baik. Total indeks mengalami kenaikan, _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-79 namun aspek TIK menurun dari 3,67 menjadi 3,33. Aspek ini berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur TIK seperti pusat data, bandwith, sistem keamanan data dll. Ketersediaan infrastruktur perlu dioptimalkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
c.Belum semua aplikasi pemerintahan terintegrasi. Aplikasi pemerintah kabupaten yang belum dapat diintegrasikan dengan aplikasi pusat antara lain Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan Lapor SP4N dari Kemenpan RB
1. 11.Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:
a.Berkurangnya jumlah koperasi sebagai dampak reformasi koperasi. Pada tahun 2019, Kementerian Koperasi melanjutkan program reformasi koperasi dengan melakukan rehabilitasi koperasi, yaitu menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman. Jika sebuah koperasi tidak menjalankan usaha dan tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), maka koperasi tersebut terancam untuk dibubarkan. Selama dua tahun terakhir terdapat lebih dari 100 koperasi tidak aktif yang telah dibubarkan. Dari sisi jumlah, tentunya unit koperasi di Kabupaten Sleman berkurang, dan pembinaan serta pengawasan koperasi harus dilakukan dengan lebih intensif;
b.Pengelola koperasi banyak yang belum memiliki kompetensi yang tersertifikasi. Saat ini, rasio jumlah pengelola koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi baru sebanyak 10,3% dari total pengelola koperasi. Sertifikasi menjadi acuan dalam standar pelaksanaan pengelolaan koperasi, tanpa pengetahuan yang memadai untuk mengelola sebuah koperasi maka mimpi untuk mewujudkan koperasi yang profesional, efisien dan akuntabel masih sulit diwujudkan;
c.Pemanfaatan IT dalam mengelola usaha dan keuangan koperasi rendah. Literasi sumber daya manusia perkoperasian dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi baik untuk pengelolaan keuangan, pemasaran dan pelaporan masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan perkembangan koperasi belum bisa optimal; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-80
d.Minat masyarakat menjadi anggota koperasi rendah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM, sampai dengan tahun 2020, penduduk Sleman yang menjadi anggota koperasi baru mencapai 24% dari total penduduk Sleman. Image koperasi yang “tidak keren” dan berkutat pada usaha simpan pinjam menjadi barrier utama khususnya bagi generasi muda untuk bergabung ke usaha koperasi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah anggota tidak optimal;
e.Koperasi minim inovasi. Mayoritas usaha koperasi di dominasi oleh usaha simpan pinjam, hanya beberapa koperasi yang bergerak di sektor riil. Hal ini menyebabkan kreasi dan inovasi koperasi menjadi sangat rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kinerja koperasi yang ada, dan hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya koperasi yang vakum karena tidak dapat bersaing dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank lainnya yang saat ini semakin gencar untuk masuk ke semua level segmen pasar.
f.Pusat layanan usaha terpadu (PLUT) belum berfungsi optimal. PLUT idealnya menjadi tempat rujukan bagi semua jenis UKM lintas sektor untuk mendapatkan fasilitas pelatihan, konsultasi dan pendampingan. UKM dari berbagai sektor seperti dari sektor pertanian, pariwisata maupun usaha komunitas lainnya memerlukan kehadiran PLUT yang mampu melayani lintas sektor agar usaha mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik;
g.UKM minim inovasi dan literasi IT. Kecepatan perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan pelayanan yang kreatif dan memuaskan saat ini menjadi salah satu penentu keberhasilan dan keberlangsungan usaha UKM. UKM yang tidak mampu melakukan inovasi baik dari sisi produk maupun layanan, akan ditinggal oleh pelanggannya karena di era kemudahan informasi seperti sekarang, konsumen memiliki banyak pilihan yang dapat dilihat secara mudah di berbagai marketplace; serta
h.Kesadaran UKM dalam mengurus legalitas usaha & menerapkan standarisasi produksi rendah. Permasalahan klasik UKM terkait dengan penerapan standar mutu masih rendah. Pada saat UKM dihubungkan dengan distributor maupun pihak lain yang mampu untuk menjual/mengkonsumsi produk dalam jumlah besar, kendala utama UKM _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-81 selalu dari sisi kontinuitas dan kualitas produk yang tidak standar. Standarisasi produk UKM tidak hanya menyangkut peluang pemasaran, akan tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen dari sisi keamanan konsumsi/penggunaan.
1. 12.Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:
a.Keterbatasan lahan bagi investor. Permasalahan penanaman modal baik PMA maupun PMDN adalah sering terjadi ketidaksesuaian lokasi investasi, lahan yang diminati para investor tidak sesuai dengan status peruntukan pemanfaatan lahan. Pembangunan jalan tol yang melintasi sebagian wilayah Kalasan dan Ring Road Utara akan mulai dibangun pada tahun
1. 2021.Ada beberapa industri terdampak dan terpaksa pindah lokasi. Namun di wilayah Sleman, mendapatkan lokasi usaha bukanlah perkara mudah, dan dimungkinkan industri terdampak tersebut justru hengkang dari Sleman;
b.Belum optimalnya informasi proses perizinan/investasi;
c.Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan;
d.Belum semua pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; serta
e.Sistem online single submission (OSS) masih belum sempurna.
1. 13.Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:
a.Kurangnya infrastruktur dan fasilitas olahraga yang merupakan prasyarat dasar bagi pengembangan prestasi olahraga di daerah. Salah satu isu yang kerap mengemuka adalah kurangnya infrastruktur yang merupakan prasyarat dasar bagi pengembangan prestasi olahraga di daerah. Selain itu, fasilitasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada para atlet juga perlu ditingkatkan agar mereka semakin bersemangat dalam membawa nama harum daerah. Fasilitas dan infrastruktur bagi pengembangan olahraga harus ramah dengan penyandang disabilitas;
b.Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-82 Pemuda beserta dengan organisasi kepemudaan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah. Selain organisasi kepemudaan, organisasi pramuka juga ikut membentuk karakter pemuda, terutama sikap kemandirian;
c.Belum optimalnya peran serta/partisipasi pemuda dalam pembangunan. Karakter pemuda terdiri dari tiga aspek, yakni kompetensi, karakter, dan kompetisi. Kompetensi terkait kemampuan individu. Karakter mengarah pada kualitas individu. Kompetisi terkait dengan bagaimana mampu bersaing dan punya daya saing. Dengan tiga karakter tersebut, seharusnya pemuda mampu untuk mengisi pembangunan bahkan memberi warna pembangunan.
1. 14.Urusan Pemerintah Bidang Statistik Permasalahan yang ditemukan pada urusan pemerintah bidang statistik adalah:
a.Belum optimalnya integrasi data statistik sektoral. Hal tersebut disebabkan data sektoral tersebar di berbagai perangkat daerah, baik instansi di lingkungan pemerintah kabupaten maupun instansi vertikal di daerah dan belum semuanya terintegrasi dalam sebuah sistem serta ego sektoral yang selalu menjadi tembok pemisah;
b.Masih ditemukan data yang berbeda untuk satu jenis data tertentu karena perbedaan sumber data dan metode pengumpulan;
c.Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan belum optimal; serta
d.Belum diimplementasikannya satu data Kabupaten Sleman.
1. 15.Urusan Pemerintah Bidang Persandian Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah:
a.Belum tersedianya server khusus untuk persandian;
b.Belum optimalnya pemenuhan variabel keamanan informasi. Hal ini terkait dengan teknis persandian, kondisi di pemerintah daerah, baik pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi di luar fungsi sandi belum sepenuhnya teramankan;
c.Belum semua pejabat memanfaatkan fungsi sandi dan telekomunikasi, untuk pengiriman informasi yang harus diamankan; serta _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-83
d.Belum diterapkannya tandan tangan elektronik di semua perangkat daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, seluruh pimpinan pemerintahan diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan elektronik. Namun, sampai saat ini, penerapan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan menyeluruh di Kabupaten Sleman.
1. 16.Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:
a.Belum terfasilitasinya prasarana dan sarana secara menyeluruh, sehingga pagelaran seni budaya kurang optimal. Salah satu bentuk pelestarian keberlangsungan nilai luhur dan budaya lokal adalah upacara adat dan tradisi merti dusun/desa. Merti desa sering disebut juga bersih desa yang hakikatnya adalah simbol rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia yang diberikan-Nya. Namun pelaksanaan upacara adat dan tradisi tersebut memiliki kecenderungan pada nostalgia tanpa memahami nilai dan makna, di sisi lain tujuan dilaksanakannya upacara adat dan tradisi merti dusun/desa ini bukan hanya nostalgia tapi untuk mewariskan nilai-nilai kearifan lokal dan mengenalkan pada generasi muda bahwa penerapan nilai-nilai budaya Jawa akan membantu membentuk karakter budi luhur pada masyarakat Kabupaten Sleman yang sangat heterogen.
b.Lemahnya pengelolaan kegiatan adat, tradisi dan seni yang masih bersifat komunal sehingga belum mendatangkan manfaat ekonomi dan belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk aset promosi daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi ikon Kabupaten Sleman.
c.Kondisi Museum Gunungapi Merapi (MGM) yang tidak layak Aset dan pengelolaan MGM diserahterimakan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Sleman pada bulan November Tahun 2019. Kondisi sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian, terutama di bagian atap/plafon yang rusak berat dan dapat membahayakan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-84 pengunjung museum. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran perbaikan, namun dengan adanya Pandemi COVID-19, anggaran tersebut tidak dapat dipertahankan dari proses refocussing. Kebutuhan perbaikan MGM selanjutnya diusulkan melalui Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022, namun tidak dapat diakomodir oleh Pemerintah DIY, dan akan kembali diusulkan melalui Dana Keistimewaan Tahun 2023.
1. 17.Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:
a.Budaya dan minat baca masyarakat yang masih rendah, dan menganggap bahwa perpustakaan hanya sekedar tempat meminjam buku, padahal salah satu manfaat membaca adalah meningkatnya pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat. Menurut penilaian Worlds Most Literate Rangked, pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara yang dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa minat literasi di Indonesia masih sangat rendah.
b.Masih sedikitnya Perpustakaan yang sudah terakreditasi Sembilan komponen penilaian akreditasi perpustakaan, meliputi: layanan, kerjasama, pengorganisasian bahan perpustakaan, koleksi, sumber daya manusia, gedung/ruang dan sarana prasarana, anggaran, manajemen perpustakaan, serta perawatan koleksi perpustakaan. Jumlah perpustakaan terdiri dari 1 unit perpustakaan kabupaten, 86 unit perpustakaan desa, 446 unit perpustakaan sekolah dasar, 133 unit perpustakaan sekolah menengah pertama, 12 unit perpustakaan instansi dan 6 unit perpustakaan tempat ibadah. Dari total angka tersebut, baru 20 unit (perpustakaan sekolah dan desa) yang telah terakreditasi, sedangkan sisanya belum terakreditasi. Artinya bahwa hanya 3% perpustakaan di Kabupaten Sleman yang memadai.
c.Kerjasama antar perpustakaan belum optimal. Kerjasama perpustakaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan. Karena perpustakaan harus mampu menyediakan pelayanan kepada anak-anak, remaja dan kalangan dewasa, _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-85 dengan konsep totalitas dalam pelayanan, mencakup aspek edukatif, informasi pribadi, rekreasi, kepentingan pribadi, dan kebutuhan karir.
1. 18.Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagi berikut:
a.Sarana dan prasarana kearsipan daerah dan perangkat daerah belum memadai; Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Sleman mempunyai 2 (dua) depo arsip untuk penyimpanan arsip. Meskipun demikian, sarana prasarana kearsipan masih kurang memadai, terutama untuk unit pengelola arsip.
b.Pengelolaan arsip dinamis maupun statis belum dilakukan secara optimal, baik pada perangkat daerah, BUMD, pemerintah desa, ormas, orpol, sekolah maupun perseorangan; Pengelolaan kearsipan yang baik melalui penerapan sistem kearsipan pola baru (SKPB). Pada tahun 2019, perangkat daerah yang mengelola arsip dengan kategori baik sebanyak 39 PD dari total 48 PD.
c.Kualitas dan kuantitas SDM arsiparis dan pengelola arsip belum memadai Jumlah ideal arsiparis yang harus dimiliki pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 60 orang, namun sampai saat ini masih berjumlah 21 orang. Hal tersebut juga berimbas pada pelaksanaan pembinaan kearsipan untuk pengelola kearsipan baik untuk perangkat daerah ataupun desa. 4.8.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
1. 1.Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:
a.Masih kurang tersedianya benih ikan berkualitas. Produksi benih di DIY sebagian besar berasal dari Kabupaten Sleman, maka pengendalian jumlah dan kualitas benih di Sleman akan berdapak pada perbenihan di DIY;
b.Keterbatasan air, terutama di musim kemarau. Sumber air untuk budidaya ikan seringkali sama dengan air yang dignakan untuk irigasi budidaya tanaman, sehingga sering menyebabkan konflik dengan pembudidaya padi; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-86
c.Sempit ukuran kolam sehingga hitungan ekonomi tidak masuk;
d.Adanya serangan hama dan penyakit ikan;
e.Belum optimalnya diversifikasi usaha perikanan;
f.Akibat dari pemanasan global dimungkinkan terjadi anomali iklim dan perubahan kualitas lingkungan yang sulit diprediksi. Hal ini harus disosialisasikan dan diupayakan meminimalkan kemungkinan kerugian yang akan timbul dari perubahan alam tersebut;
g.Fluktuasi harga pasar;
h.Kualitas SDM dan kelembagaan petani yang masih perlu di tingkatkan, terutama dalam teknologi budidaya, agribisnis dan pemanfaatan teknologi informasi); serta
i.Tingginya harga pakan pabrikan. Biaya pakan dalam usaha perikanan menempati porsi tertinggi dalam struktur biayanya. Proporsi dalam struktur biaya ini semakin meningkat sejalan dengan peningkatan harga pakan pabrikan. Dengan semakin tinggi tingkat ketergantung petani terhadap pakan pabrikan menyebabkan biaya usaha semakin besar dan insentif pagi petani pekebun dan usaha perikanan semakin menurun.
1. 2.Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:
a.Pergeseran tren pasar wisatawan akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang berlangsung cukup lama menimbulkan perubahan preferensi wisatawan pada 5 (lima) aspek yaitu : atraksi, transportasi, preferensi produk, akomodasi, dan label kebersihan/kesehatan. 1) Aspek Atraksi Setelah pandemi, atraksi yang dipilih adalah atraksi pada destinasi wisata yang memastikan pemberlakuan jarak fisik (physical distancing) dan memperhatikan kapasitas destinasi. 2) Aspek Transportasi Konsumen akan sangat memperhatikan sanitasi, waktu transit yang pendek, penerbangan langsung, dan kenyamanan moda transportasi. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-87 3) Aspek preferensi produk wisata Sebelum pandemi pilihan produk adalah atraksi yang ramai dan viral di media sosial serta area perkotaan. Sementara pasca pandemi, wisatawan akan cenderung memilih udara segar, pegunungan, alam, serta aktivitas kesehatan dan luar ruang. 4) Aspek Akomodasi Sebelum pandemi, wisatawan akan memilih akomodasi yang ekonomis dan ramai, sementara pasca pandemi, wisatawan akan sangat mempertimbangkan aspek sanitasi dan keamanan. Tipe dari akomodasi yang diinginkan adalah model vila, resort, dan dekat bandar/terminal. 5) Aspek label kebersihan/kesehatan Sebelum pandemi, label ini tidak terlalu diperhatikan oleh wisatawan. Akan tetapi, setelah pandemi, label ini menjadi perhatian konsumen
b.Masih terbatasnya produk wisata yang ditawarkan dengan nilai tambah kreativitas, keragaman, dan inovasi untuk bisa menjadi produk yang luar biasa menarik bagi wisatawan;
b.Pengembangan event pariwisata belum sangat berhasil memunculkan event unik yang berskala internasional dan menjadi signature event dari Kabupaten Sleman;
c.Belum optimalnya kerjasama lintas daerah (di dalam DIY) maupun dengan Jawa Tengah, juga diperlukan untuk menawarkan produk dan pengalaman berkualitas secara integratif di destinasi prioritas joglosemar;
d.Belum optimalnya penerapan visitor management untuk meningkatkan pengalaman berwisata dan juga perlindungan kepada alam dan budaya masyarakat;
e.Belum adanya sistem penilaian kualitas daya tarik wisata yang sistematis;
f.Pengembangan destinasi belum secara kreatif memasukkan unsur creative tourism, yang berkenaan dengan pemaketan dan pemrograman yang kreatif (packaging and creative programming) dan terintegrasinya produk kreatif dengan kepariwisataan.
1. 3.Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut: _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-88
a.Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang masih tinggi. Alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi salah satu sebabnya dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Di sisi lain, upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum implementatif. Berdasarkan data lahan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Sleman menurun sebesar 3.515 ha selama 5 tahun terakhir
b.Kepemilikan lahan yang sempit sehingga skala ekonomi tidak terpenuhi. Dari segi economy of scale, petani skala kecil Kabupaten Sleman dengan posisi tawar yang lemah harus berhadapan dengan industri pangan skala besar yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi (capital and technology intensive).
c.Adanya penurunan produktivitas (levelling off) lahan dengan masa eksploitasi yang panjang. Penggunaan pupuk kimia khususnya urea dalam jangka waktu yang panjang dan dalam dosis yang berlebihan akan berakibat menurunnya kualitas struktur kandungan unsur hara tanah.
d.Serangan OPT yang masih tinggi. Serangan hama tikus, penggerek batang dan Bacterial Leaf Blight semakin meningkat. Perlu penanganan OPT secara bersama dalam satu manajemen kelompok tani dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan. Di masa yang akan datang dengan adanya perubahan iklim menjadikan pengendalian OPT sebagai langkah strategis untuk mempertahankan produktivitas tanaman pertanian.
e.Generasi muda kurang tertarik ke sektor pertanian. Saat ini generasi muda yang bermatapencaharian utama sebagai petani sangat sedikit sekali jumlahnya. Di sub sector tanaman pangan hanya ±5%, di sub sektor Peternakan ± 10%, dan yang paling besar di subsektor Hortikultura dan perkebunan ± 20%. Kurang minatnya generasi muda bekerja di sector pertanian utamanya subsektor tanaman pangan disebabkan kurangnya insentif dalam usahatani ini. Selain itu penguasaan lahan yang sempit dan tidak adanya akses terkait dengan lahan menyebabkan generasi muda enggan menekuni sector pertanian ini. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-89
1. 4.Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:
a.Informasi (ketersediaan dan sebaran) bahan pokok belum terpetakan dengan baik dan belum bersifat realtime serta belum terkoneksi dengan sistem informasi harga dan inflasi daerah. Pada masa-masa tertentu dimana permintaan meningkat secara signifikan dikarenakan adanya hari raya atau kondisi darurat, data ketersediaan dan sebaran bahan pokok menjadi sangat penting. Data ini menjadi dasar untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan produk di pasaran. Sampai saat ini belum ada pemetaan terkait supply chain produk, darimana asalnya, berapa supply dan harganya, bagaimana jalur distribusinya, berapa cadangan dan proyeksi produksinya. Kesemua data dan informasi diatas sangat dibutuhkan untuk dapat mengendalikan inflasi dan menghindari kelangkaan dan kenaikan harga produk dikarenakan permainan tengkulak atau keterbatasan supply.
b.Semakin berkurangnya omset toko tradisional karena kehadiran toko modern. Beberapa tahun ini terjadi fenomena dimana toko tradisional berubah secara fisik dan sistem, menyerupai toko modern. Hal ini tentu dilakukan apabila pemilik toko tradisional memiliki modal untuk merubah tokonya menjadi seperti toko modern. Lain halnya dengan mayoritas masyarakat pemilik toko tradisional yang tidak memiliki modal/biaya untuk menyulap tokonya. Berdasarkan hasil survei oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pendapatan toko tradisional semakin berkurang apabila jarak toko modern semakin dekat. Dari tahun ke tahun, selain toko tradisional pendapatannya menurun, kondisi fisik toko tradisionalnya pun semakin kurang menarik dan kurang layak. Hal ini menyebabkan jumlah pengunjung semakin berkurang dan beberapa toko tradisional memilih tutup dan beralih pekerjaan;
c.Regulasi pergudangan sudah tidak sesuai dengan sistem dan implementasi di lapangan. Peraturan daerah yang mengatur tentang tanda daftar gudang (TDG) di Kabupaten Sleman terakhir dikeluarkan pada tahun 2012 dan belum pernah diperbaharui lagi. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang TDG dalam sistem online single submission, _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-90 dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang. Sebagai dampak dari adanya perubahan sistem tersebut, maka data usaha pergudangan sejak tahun 2018 tidak dapat diupdate, dengan data terakhir 190 usaha pergudangan. Perda mengenai TDG di Kabupaten Sleman harus segera diperbaharui sesuai dengan amanat yang ada di kedua regulasi pusat tersebut, dan menyesuaikan dengan kondisi terkini dalam proses dan mekanisme pengajuan TDG;
d.Tertib ukur belum optimal. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki tekad untuk mewujudkan Kabupaten Tertib Ukur, hal ini diwujudkan dalam dukungan program tertib ukur melalui UPT Metrologi Legal dibawah ampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, cakupan dan SDM serta media sosialisasi dan edukasi masyarakat. Tidak hanya pasar tradisional, akan tetapi toko, supermarket, laundry dan bahkan gapoktan seharusnya termasuk menjadi salah satu sasaran untuk program tertib ukur;
e.Revitalisasi pasar rakyat belum optimal. Dari 43 pasar rakyat di Kabupaten Sleman, baru 21 unit pasar yang mampu direvitalisasi. Selebihnya atau kurang lebih 60% pasar belum tersentuh dan dalam kondisi yang sangat membutuhkan perhatian. Kondisi fisik pasar sangat mempengaruhi minat belanja konsumen, dengan kondisi pasar yang kumuh, becek dan rawan menjadikan pengunjung enggan untuk datang ke pasar tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya pandemi COVID-19, dimana faktor kebersihan, kenyamanan dan keamanan berbelanja menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pengunjung untuk berbelanja di suatu pasar rakyat;
f.Sampah pasar rakyat belum terpisah dan terpilah. Sampah pasar belum terpisah dalam arti bahwa sampah pasar tidak hanya berasal dari dalam pasar, tetapi juga dari masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Sering ditemui tumpukan sampah rumah tangga di depan tempat sampah pasar. Sampah tersebut merupakan 90% sampah organik dan 10% non-organik, meskipun dengan adanya tambahan sampah dari luar, kompisisi dapat berubah; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-91
g.Literasi pedagang pasar terhadap platform online digital masih sangat rendah. Pada era digitalisasi sekarang ini, layanan online dan digital sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, mulai dari aktifitas belanja/pesanan online sampai dengan pembayaran secara online/elektronik. Pandemi COVID-19 menambah laju transformasi dari hal-hal yang bersifat offline menjadi online. Begitu juga yang terjadi pada pasar rakyat. Banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja dan melakukan pembayaran secara online. Sayangnya dinamika dan kebutuhan ini secara umum belum dapat ditangkap oleh para pedagang pasar dikarenakan keterbatasan mereka dalam menggunakan gadget dan platform digital yang telah banyak tersedia. Sebagai ilustrasi, dari 43 pasar rakyat yang ada, baru 6 pasar yang menerapkan pembayaran retribusi online.
h.Kesadaran pedagang pasar untuk menjaga ketertiban dan keamanan berbelanja masih rendah. Ketertiban pedagang pasar menjadi penentu bagi kenyamanan dan keamanan berbelanja pengunjung di pasar rakyat. Penataan pasar yang selama ini dilakukan kurang efektif karena tanpa pengawasan ketat, banyak pedagang yang melanggar batas berjualan, tidak mematuhi protokol kesehatan, dan kurang memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Kesadaran dan peran serta paguyuban pedagang dan para pedagang pasar dalam menciptakan kondisi dan suasana pasar yang aman dan nyaman masih sangat perlu ditingkatkan;
i.Konsep dan desain revitalisasi pasar belum optimal dalam memuat unsur kearifan dan kebudayaan lokal. Permasalahan ini secara spesifik timbul karena konsep penataan/revitalisasi yang diadopsi mengacu pada konsep pusat perbelanjaan dengan membuat bangunan gedung dengan kios-kios bertingkat dan meninggalkan ciri khas dan unsur-unsur kearifan lokal dalam desainnya. Sebagai akibatnya, beberapa pasar yang telah direvitalisasi justru tidak berfungsi optimal dan tidak mampu menarik pengunjung seperti sebelumnya. Selain itu, salah satu permasalahan yang seringkali dialami dalam penataan dan revitalisasi pasar dengan menggunakan konsep ini adalah ketidaksesuaian antara kapasitas pasar untuk menampung jumlah pedagang dengan jumlah pedagang pasar yang ingin/akan menempati pasar tersebut. Sehingga, kedepan diperlukan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-92 konsep dan desain pasar rakyat yang lebih mencerminkan nilai-nilai kearifan dan budaya lokal agar menjadi salah satu ciri khas dan daya tarik bagi pengunjung dalam dan luar daerah.
1. 5.Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian adalah sebagai berikut:
a.Life-cycle IKM singkat. Berdasarkan observasi dan pendampingan, diketahui bahwa pada umumnya life-cycle IKM berkisar antara 1-2 tahun untuk masa pertumbuhan dan kemudian stagnan. Stagnansi ini terjadi karena lemahnya kemampuan IKM dalam mengelola usaha sebagai akibat dari keterbatasan IKM dari sisi SDM, modal, pemasaran dan inovasi. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Ketidakmampuan IKM dalam mengelola usahanya dengan baik berdampak pada penurunan omset karena turunnya permintaan yang disebabkan oleh kurangnya konsistensi dari sisi kuantitas dan kualitas. Banyak dari IKM tersebut yang kemudian beralih produk atau melakukan produksi sekedarnya saja. Kesadaran dan keinginan IKM untuk dapat “naik kelas” harus diiringi dengan peningkatan kapasitas baik dari sisi produksi, pemasaran, inovasi dan pelayanan, serta finansial;
b.Kemampuan membuat dan memanfaatkan konten/platform digital sangat terbatas. Era industri 4.0 industri seharusnya sudah memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam melakukan aktifitas produksi, distribusi dan pemasarannya. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya pandemi COVID-19 dimana banyak masyarakat yang kemudian beralih untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran dengan marketplace dan platform pembayaran online. Kondisi di lapangan, masih banyak IKM di Kabupaten Sleman yang belum familiar dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja produksi, distribusi dan pemasarannya. Konten digital dalam pembuatan desain, media promosi dan transaksi usaha sangat diperlukan dan akan semakin diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini merupakan pekerjaan besar mengingat lebih dari 98% industri di Kabupaten Sleman merupakan industri kecil dan berskala rumah tangga; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-93
c.Penurunan kapasitas dan kualitas produk sentra industry. Sampai saat ini, perkembangan sentra industri yang telah dikukuhkan belum seperti yang diharapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan kinerja sentra dikarenakan minimnya inovasi dan diversifikasi produk yang dihasilkan. Sentra genteng dan pasir semen contohnya, semakin terdesak dengan banyaknya produk serupa di pasaran yang varietas, kualitas dan harganya lebih menarik bagi konsumen.
d.Pertumbuhan nilai tambah industri dari tahun ke tahun semakin menurun. Dalam lima tahun, pertumbuhan nilai tambah industri bagi industri kecil maupun industri menengah dan besar mengalami tren penurunan yang cukup curam. Jika hal ini terus berlanjut, maka sangat mungkin terjadi penurunan produksi dan jumlah industri dikarenakan semakin minimnya margin yang diperoleh dari penjualan hasil produksi.
e.Banyaknya IKM pindah lokasi keluar Sleman. Dengan berkembangnya daerah sekitar Sleman dan DIY, adanya pembangunan tol yang menggusur lokasi perusahaan dan permasalahan perijinan serta birokrasi yang relatif panjang di Sleman menjadikan perusahaan mengambil alternatif untuk memindahkan lokasi pabrik/perusahaannya.
1. 6.Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:
a.Ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat dalam program transmigrasi, terutama dalam hal kuota penempatan calon transmigrasi;
b.Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran; serta
c.Masih adanya lahan usaha yang diberikan kepada transmigran yang belum memenuhi syarat clear and clean (2C) serta layak huni, layak usaha, dan layak berkembang (3L), yang berpotensi menimbulkan permasalahan/sengketa kepemilikan lahan. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-94 4.8.4 Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan
1. 1.Urusan Sekretariat Daerah Ada beberapa hal yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu predikat AKIP kabupaten, opini BPK terhadap LKD, persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan indeks kepuasan masyarakat. Pada tahun 2020, predikat akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Kabupaten Sleman mendapat nilai A dengan skor 81,72. Ada 5 aspek terkait penilaian AKIP, yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Untuk indeks reformasi birokrasi, Kabupaten Sleman mendapatkan nilai 76,34 dengan kategori BB. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, merit system dan ASN professional mendapat nilai kurang. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat perangkat daerah serta penetapan agen perubahan belum sepenuhnya berjalan optimal. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum diterapkan menyeluruh serta peta proses bisnis di beberapa perangkat daerah belum dievaluasi. Kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2020, indeks kepuasan masyarakat sebesar 82,37. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah adalah sebagai berikut:
a.Dinamika permasalahan masyarakat yang tinggi menyebabkan dinamika kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat. Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang mengampu kebijakan utama penyelenggaraaan pemerintahan dituntut untuk memberikan respon cepat atas dinamika permasalahan masyarakat. Peningkatan koordinasi untuk menghasilkan kebijakan yang cepat dan responsif ini masih menjadi tantangan tersendiri dimasa yang akan datang. Selain itu, perlunya _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-95 penyesuaian jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada panewu seiring dengan perkembangan tuntutan layanan masyarakat;
b.Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 75,84 (BB). Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman memahami tugas pokok dan fungsinya serta target indikator kinerjanya;
c.Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, SP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. Indikator yang lain adalah EKPPD, yang mencapai 3,4644. Selama ini indikator kinerja kunci dianggap bukan sebagai bagian dari kinerja perangkat daerah;
d.Belum optimalnya langkah kajian dalam proses perumusan rancangan kebijakan;
e.Masih terdapat ketidaktepatan waktu dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah; serta
f.Belum optimalnya perbaikan manajemen layanan publik berbasis reinventing government.
1. 2.Urusan Sekretariat DPRD Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD antara lain:
a.Peran Sekretariat DPRD dalam fasilitasi tugas fungsi DPRD melalui penyelesaian produk hukum daerah, penganggaran dan pengawasan, belum cukup berjalan optimal. Tingginya dinamika aktivitas DPRD, dinamika politik dan dinamika kebijakan Pemerintah Pusat yang berimbas ke daerah, serta ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap kinerja DPRD menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD;
b.Belum optimalnya fungsi fasilitasi legislasi terhadap peraturan daerah yang dihasilkan pada program legislasi daerah melalui pembahasan panitia khusus, sehingga target propemperda sering tidak tercapai. Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dan pembangunan yang _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-96 berkualitas di tingkat lokal, maka fungsi legislasi merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis;
c.Belum optimalnya raperda inisiatif DPRD sebagai tindak lanjut hasil reses. Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keberadaan panitia legislatif (panleg) dan supporting system, termasuk tenaga perancang perda; serta
d.Belum tersedianya layanan infomasi dan infrastruktur data base admin dalam layanan informasi melalui IT. 4.8.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. 1.Urusan Perencanaan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah sebagai berikut:
a.Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh sebagai basis data perencanaan pembangunan;
b.Belum optimalnya analisa usulan program, kegiatan dan subkegiatan dengan perangkat daerah sehingga masih terjadi ketidakselarasan sebagian output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran dan tujuan daerah;
c.Perencanaan program dan kegiatan belum menggunakan data/informasi yang akurat sebagai dasar penentuan kebutuhan dimasa datang;
1. 2.Urusan Keuangan Dalam beberapa tahun, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (LKD), Kabupaten Sleman mendapatkan WTP. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 mencapai 29,79%. Angka ini menurun dari tahun 2019, sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Proporsi pendapatan terbesar adalah pajak daerah dari sektor BPHTB dan PBB. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah sebagai berikut:
a.Sistem informasi pengelolaan keuangan belum bekerja optimal;
b.Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah belum berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu upaya lebih besar lagi agar penerapan kebijakan tersebut tidak menjadi kendala baik pada penyerapan anggaran dan pencapaian target pendapatan; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-97
c.Masih adanya kendala pengadministrasian barang milik daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi;
d.Kapasitas dan kapabilitas pegawai belum optimal. Implementasikan standar akuntansi pemerintahan yang sepenuhnya berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan dan aset memerlukan SDM yang handal;
e.Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal akibat tingginya biaya operasional dibanding potensi manfaat yang mestinya bisa diraih;
f.Turunnya pendapatan daerah. Dengan terbatasnya pendapatan daerah, efektifitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah menjadi isu utama yang harus diselesaikan; serta
g.Belanja modal harus diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepada masyarakat, bukan kepada belanja aparatur.
1. 3.Urusan Kepegawaian Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah:
a.Belum optimalnya pelaksanaan merit system;
b.Kualitas pelayanan ASN yang belum optimal, sehingga perlu didorong dengan peningkatan tata kelola (manajemen) ASN yang lebih profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c.Kuantitas dan kualifikasi pegawai belum sesuai dengan standar kualifikasi jabatan dan analisis beban kerja;
d.Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai; serta
e.Belum optimalnya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.
1. 4.Urusan Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan adalah masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat. Era industri 4.0 menuntut ASN sebagai human capital untuk memiliki integritas, jiwa nasionalisme, profesional, berwawasan internasional/global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki kemampuan melayani (hospitality) dan menjalin jejaring serta memiliki jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) dan inovatif. Kompetensi pegawai dapat ditingkatkan salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-98
2. 5.Urusan Penelitian dan Pengembangan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:
a.belum dijadikannya Agenda Riset Daerah sebagai pedoman dalam penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Sleman;
b.belum optimalnya implementasi hasil riset sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah atau yang ditindaklanjuti sebagai program dan kegiatan perangkat daerah;
c.hasil temuan inovasi alat teknologi tepat guna rawan plagiarisme/duplikasi;
d.belum memadainya alokasi anggaran untuk riset-riset terapan; serta
e.belum adanya mekanisme kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Sleman dan DIY.
1. 6.Urusan Pengelolaan Perbatasan Daerah Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan perbatasan daerah adalah sebagai berikut:
a.Data dasar penentuan batas daerah belum sinkron;
b.Sering terjadi pilar batas hilang dan/atau rusak, sehingga diperlukan peta geodetic yang dapat dijadikan arsip digital batas wilayah; serta
c.Belum semua batas desa ditetapkan menjadi peraturan bupati, padahal batas desa diperlukan sebagai syarat bagi desa untuk mencairkan dana desa. 4.8.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Urusan Inspektorat Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan inspektorat adalah sebagai berikut:
a.Belum ada unit kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK);
b.Review berkala atas cascading antara pemerintah kabupaten dan perangkat daerah belum optimal;
c.Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal;
d.Tuntutan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempertahankan opini WTP, peningkatan indeks reformasi birokrasi dan SAKIP; _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-99
e.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal 4.8.7 Unsur Kewilayahan Urusan Kecamatan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kecamatan adalah sebagai berikut:
a.Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan, akibat kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemberi layanan maupun pihak penerima layanan. Perlu ada perubahan pemahaman dan mindset pegawai sebagai pelayan masyarakat maupun masyarakat selaku penerima layanan;
b.Belum optimalnya koordinasi, baik dengan instansi vertikal maupun pemerintah kalurahan, terutama dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, peningkatan ketertiban administrasi kependudukan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan), berbagai perizinan untuk level kecamatan dan desa;
c.Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi yang cepat; serta
d.Belum lengkapnya ketersediaan standart operating prosedur (SOP) dan standar pelayanan kegiatan pada unit organisasi dalam rangka penyempurnaan layanan publik. 4.8.8 Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut:
a.Forum koordinasi antara pimpinan di wilayah Kabupaten Sleman dengan stakeholder belum optimal;
b.Belum optimalnya sistem integrasi data kesbangpol yang mampu mendukung pengambilan kebijakan, tata kelola pemerintahan belum berbasis teknologi informasi, sehingga perlu peningkatan tata kelola yang berbasis teknologi informasi, yang akan meningkatkan profesionalime aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
c.Adanya indikasi menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, adanya indikasi pergerakan kelompok radikal kanan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-100 atau kiri, kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bela negara dan cinta tanah air;
d.Adanya kejadian yang berpotensi memunculkan konflik SARA di masyarakat;
e.Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan kehidupan demokrasi dan pemahaman tentang HAM sehingga tingkat partisipasi politik tidak maksimal;
f.Adanya kasus penyalahgunaan napza dan miras di wilayah Kabupaten Sleman;
g.Pemantauan tentang aktivitas WNA belum terkoordinir dengan baik;
h.Adanya organisasi masyarakat (ormas) yang tidak terdaftar pada pemerintah dan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, berpotensi meresahkan masyarakat; serta
i.Masih kurangnya koordinasi dengan mitra pemerintah daerah (ormas/LSM, FKUB, FKDM, FKAP) dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dan menjaga situasi kondisi yang kondusif di Kabupaten Sleman. 4.9 Isu Strategis Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:
1. 1.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. 2.Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. 3.Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. 4.Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. 5.Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; serta
6. 6.Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Sleman berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan adalah sebagai berikut:
7. 1.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman tahun 2020 berada pada angka 75,83 (BB). Angka ini masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2020 mencapai 82,37. Walaupun sudah melampaui target, pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-101 cepat, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah belum optimalnya pelaksanaan standard operating procedure (SOP) yang telah disusun oleh perangkat daerah serta belum semua perangkat daerah mempunyai standar pelayanan (SP). Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, akan tetapi disisi lain penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa perlu dioptimalkan disesuaikan dengan perencanaan kabupaten agar proses pembangunan dapat lebih optimal dan akurat. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan lebih meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik di bidang pengelolaan SDM, keuangan, maupun pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, Pemerintah Kabupaten Sleman mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat yang menunjang jabatan serta memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Sleman harus terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi badan usaha milik daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien. Fungsi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan tidaklah hanya sebagai faktor pendukung manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan untuk membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dalam segala bidang. Untuk itu, dibutuhkan perubahan yang mendasar menyangkut proses kerja dan juga budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai customer sekaligus stakeholders dari pemerintahan. Selain itu, yang tidak boleh dikesampingkan adalah pendampingan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagaimanapun juga kinerja _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-102 pemerintah Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih baik jika didukung oleh pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa yang berjalan dengan baik.
8. 2.Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan indeks pembangunan manusia, yang dibangun melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Dimensi kesehatan diukur menggunakan angka harapan hidup (AHH). Pada tahun 2020, AHH mencapai 74,81 tahun. Pemerintah daerah selalu konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan, serta pemerataan dan keterjangkauan akses. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya umur harapan hidup adalah pola hidup sehat masyarakat. Namun masih ditemukan kasus balita stunting di Kabupaten. Prevalensi balita stunting tahun 2020 sebesar 7,24%. Persentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,54% atau sebanyak 297 balita. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena faktor penyakit pada balita, pola asuh orang tua, asupan makanan kurang, ketahanan pangan keluarga kurang serta kurangnya pengetahuan orang tua. Stunting pada anak dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik metabolisme tubuh, dan sistem imun. Sekilas, proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Kondisi pandemi COVID-19, dimana kerumunan masa sejauh mungkin dihindari, menyebabkan program pencegahan stunting, seperti kegiatan posyandu untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita, pemberian tablet tambah darah kepada siswi sekolah, pemeriksaan berkala ibu hamil, menjadi terhambat, sehingga dikhawatirkan pada tahun ini dan ke depan, jumlah kasus stunting akan bertambah. Oleh karena itu, akan dilakukan percepatan penanganan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi stunting mulai tahun 2021. Selain itu, sebagai upaya dari keterbatasan mobilitas dan menghindari kerumunan, karena pandemi COVID-19, pada tahun 2021 sudah mulai dilakukan kegiatan solusi diantaranya pemberian tablet tambah darah kepada siswi SMA/SMK, jika sebelum pandemi dilakukan di sekolah, maka karena pandemi, dilakukan oleh kader dusun, kader yang mengantarkan tablet tambah darah tersebut. Pelaksanaan kelas ibu hamil yang sbelum COVID-19 dilakukan dengan tatap _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-103 muka, digantikan dengan kelas virtual melalui media sosial (WA grup). Pemantauan tumbuh kembang balita yang dilakukan di posyandu, diganti dengan pemantauan mandiri oleh orangtua/keluarga balita dengan bimbingan dari puskesmas. Dimensi pendidikan diukur menggunakan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Pada tahun 2020, RLS mencapai 10,91 tahun dan HLS mencapai 16,73 tahun. Angka ini termasuk tinggi. Namun ironisnya, dengan HLS tinggi, masih ditemukan anak yang putus sekolah. Berdasarkan dapodik, pada tahun ajaran 2019/2020, tidak ditemukan anak putus sekolah. Sementara, angka kumulatif putus sekolah dan tidak sekolah yang telah dikumpulkan melalui pendataan yang dilakukan oleh pendamping program PKH pada akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 sebanyak 890 anak. Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena alasan anak putus sekolah sangat variatif dan spesifik kasus per kasus, tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi yang menjadi penyebab putus sekolah. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, keengganan anak untuk bersekolah, perundungan terhadap anak, kesulitan akses transportasi dan karena bekerja. Pemerintah Kabupaten sudah menyusun kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi usia sekolah, seperti penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan beasiswa pendidikan, namun demikian masih perlu dilaksanakan program dan kegiatan lainnya sebagai upaya penanganan anak putus sekolah.
9. 3.Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan kajian BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 tercatat sebesar -3,91%. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian daerah, hampir semua sektor usaha mengalami penurunan terutama sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Banyak dari kelompok masyarakat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa adanya alternatif, sehingga saat terjadi kendala menjadi sulit untuk keluar dari jurang keterpurukan. Melemahnya kondisi perekonomian ini dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa maupun di wilayah perdesaan yang didominasi oleh sektor basis. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-104 Selama ini, pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan belum menjadi fokus pembangunan ekonomi wilayah. Di sisi lain, pendekatan ini diyakini dapat membawa kemajuan desa dan masyarakat perdesaan, yang disertai dengan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, potensi-potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman juga belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pengembangan ekonomi lokal perdesaan, dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat serta memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatannya. Persoalan lainnya adalah belum tumbuhnya kolaborasi antar pelaku usaha. Para pelaku usaha berjalan sendiri-sendiri bahkan tidak jarang terjadi persaingan yang tidak sehat. Padahal aglomerasi usaha ataupun jaringan kerja antarpelaku usaha sejenis maupun tidak sejenis yang memiliki keterkaitan hulu-hilir akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, berupa ongkos produksi yang dapat ditekan, margin keuntungan yang semakin tinggi, konektivitas jaringan kerja ataupun manfaat lainnya. Pada saat diterpa pandemi COVID-19, sektor pertanian mampu bergeliat tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2020, disamping sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Meskipun demikian, pekerjaan sebagai petani tidak banyak diminati masyarakat, terutama bagi kalangan muda. Sebagian orang masih menganggap bahwa petani itu tidak dapat memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi pemerintah agar sektor pertanian dapat menjadi sektor unggulan.
10. 4.Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Indeks gini yang menjadi ukuran ketimpangan pendapatan, pada tahun 2019 sebesar 0,417, masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Faktor yang sulit dikendalikan yang disinyalir sebagai penyebab ketimpangan pendapatan, yakni adanya faktor migrasi masuk penduduk berpenghasilan menengah-atas serta laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan bawah yang tidak secepat laju peningkatan pendapatan masyarakat golongan menengah. Adanya pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro. Mereka kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,59%. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-105 Strategi yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah dengan melakukan percepatan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang tersedia di Kabupaten Sleman. Sementara itu migrasi masuk perlu diarahkan pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan Yogyakarta untuk mendongkrak timbulnya aktivitas ekonomi yang baru. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 8,12% dari total penduduk, meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah Keluarga Miskin mencapai 8,79% dari total Keluarga. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Guna mengurangi angka kemiskinan, implementasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas bidang. Dinas Kominfo melakukan pengolahan, updating dan analisis data penduduk miskin. Dinas Sosial sebagai leading sector penanggulangan kemiskinan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan serta memberikan layanan aduan masyarakat. Dinas Kesehatan memfasilitasi jaminan kesehatan. Dinas Pendidikan dengan menyediakan beasiswa pendidikan dasar bagi siswa miskin. Untuk stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, baik RTLH, jambanisasi dan layanan air bersih dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani adminitrasi kependudukan, berupa akta catatan sipil dan Kartu Tanda Penduduk. Pelatihan keterampilan, kewirausahaan, manajemen kelembagaan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja/Balai Latihan Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Ekonomi lokal yang berupa UMKM belum mampu mengakses pasar yang lebih luas kemungkinan dapat disebabkan karena para pelaku tidak mempunyai jaringan pemasaran, jaringan pengadaan bahan/input produksi atau jaringan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-106 guna meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dan kapasitas usaha, terkendala standar kualitas produk. Dengan kata lain mereka masih berjalan sendiri-sendiri.
11. 5.Masih Tingginya Angka Pengangguran Pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, 82% tenaga kerja mengalami perubahan/penurunan pendapatan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka pengangguran (TPT), menjadi 6,59% dan angka kemiskinan, menjadi 8,12% pada tahun 2020.
12. 6.Belum Optimalnya Pembinaan Ekonomi Kreatif Berbasis Sub Sektor Saat ini, ekonomi kreatif yang tumbuh di Kabupaten Sleman adalah film, animasi dan video, sedangkan 15 sub sektor lainnya belum begitu berkembang. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan wahana bagi para muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri dalam bidang ekonomi kreatif, yakni dengan dibangunnya Sleman Creative Space.
13. 7.Belum Optimalnya Implementasi Inovasi Dalam Pembangunan Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah naik tajam, yakni sebesar 50,68%. Semua kebijakan inovasi telah diterapkan di daerah. Hanya saja, belum semua inovasi tersebut ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya.
14. 8.Belum Optimalnya Ketahanan Sosial Masyarakat Ketahanan sosial masyarakat akan optimal jika ketahanan keluarga meningkat, ketahanan terhadap bencana meningkat dan kerukunan masyarakat meningkat. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, dapat menjadi penentu bagi tinggi rendahnya ketahanan sosial masyarakat, karena dalam keluargalah nilai-nilai yang baik mulai ditanamkan dan dipraktekkan. Jika setiap keluarga telah mempunyai ketahanan yang baik, dapat diharapkan masyarakat Kabupaten Sleman akan mempunyai ketahanan sosial yang baik pula. Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Dalam prosesnya, membangun ketahanan keluarga perlu memperhatikan manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan masalah yang timbul dalam keluarga. Keluarga juga perlu memperhatikan komunikasi yang terbangun baik antar anggota keluarga maupun ekologi keluarga yang lain, seperti lingkungan dan sosial. Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-107 kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran dan tindak kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan anak dalam suatu keluarga, merupakan salah satu indikator bahwa ketahanan keluarga itu tidak kokoh. Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan nilai indeks risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040, ada beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman, antara lain kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana kekeringan, kawasan rawan bencana gunung api, serta kawasan rawan gempa bumi sesar mayor. Masih banyak ditemui masyarakat tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana perlu terus ditingkatkan agar risiko bencana dapat diperkecil. Masyarakat Sleman merupakan masyarakat multikultur, terlebih dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik, sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.
15. 9.Belum Optimalnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah Berkelanjutan Berdasarkan tipologinya, Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 (empat) kawasan, yaitu Sleman bagian barat, Sleman bagian tengah, Sleman bagian timur, dan Sleman bagian utara, yang mempunyai karakteristik masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi masih terpusat (terkonsentrasi) hanya pada wilayah tertentu, yang tentunya diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah, seperti jalan, drainase, irigasi, air bersih, air limbah, persampahan, perumahan dan permukiman, prasarana perdagangan, gedung pemerintah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem drainase dibangun di wilayah perkotaan dan kawasan permukiman. Untuk wilayah perdesaan hanya dibangun di sepanjang sisi jalan, padahal kejadian genangan juga banyak terjadi di wilayah perdesaan akibat tidak berfungsi tanah sebagai resapan air dengan baik. Selain itu, tingginya alih fungsi _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-108 lahan, menyebabkan permukaan tertutup oleh bangunan, sehingga air hujan lebih banyak yang melimpas. Cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2020 mencapai 99,5%. Hal ini karena perhitungan cakupan bukan hanya memperhatikan kuantitas, namun juga keterjangkauan dan kontinuitas. Penggunaan air bersih meliputi pelayanan air bersih dari PDAM, SPAMDes, dan sumur terlindungi. Pada tahun 2020, Jumlah masyarakat yang mendapatkan air bersih dari sambungan perpipaan sebanyak 352.450 jiwa (70.490 SR) atau 32,64%. Pamdes dan pamsimas melayani 150.140 jiwa (30.028 SR). Volume timbulan limbah sebesar 86.393,28 m 3 /hari. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat KK dengan akses aman sebesar 20,36%, KK dengan akses layak sebesar 76,50%, dan masih ditemukan 3,14% atau 11.318 KK yang belum dapat mengakses jaringan limbah. Dari total timbulan sampah, sampah yang tertangani sebesar 55,91%. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2020, tercatat sebesar 88,64%. Persoalan sampah ini dapat teramati dari masih adanya fenomena tumpukan sampah, pembakaran sampah oleh masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas. Salah satu permasalahan di Kabupaten Sleman adalah minimnya trayek pedesaan sehingga mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Dampak yang terlihat adalah kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Kapasitas jalan sama namun jumlah kendaraan yang lewat semakin bertambah setiap tahunnya. Tentunya kapasitas jalan ini berbeda di wilayah perkotaan atau luar kota (perdesaan), tergantung dari tingkat jalan, luas kawasan terbangun, jumlah penduduk, karakteristik arus lalu lintas. Indeks kualitas air di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 adalah 41,33, dengan kriteria kurang baik. IKA rendah, salah satunya disebabkan oleh perilaku masyarakat dan industri dalam membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan lebih dahulu. Oleh karena itu, pengelolaan daerah aliran sungai, termasuk kualitas air didalamnya, harus dilakukan secara terpadu, meliputi bagian hulu, tengah dan hilir sungai tanpa terhambat oleh batas-batas administrasi. Sementara kualitas udara tercatat 86,66. Hal ini dimungkinkan karena selama _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-109 pandemi COVID-19, masyarakat mengurangi pergerakan (beraktivitas keluar rumah), sehingga polusi dari asap kendaraan berkurang. Indeks tutupan lahan termasuk dalam kriteria waspada. Sampai dengan tahun 2020, luasan RTH publik yang dikelola Kabupaten Sleman sebesar 885,70 ha atau 30,12% dari luasan yang seharusnya, 2.940,2 ha. Keberadaan RTH ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi serta membantu pengurangan suhu pemanasan global. Selain itu, keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Sleman untuk melaksanakan aktivitas sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, trasportasi, kesehatan, penelitian, dan sebagainya. Teknologi informasi pada masa sekarang menjadi kebutuhan perorangan. Pada saat ini infrastruktur TI belum tersedia secara merata di segenap wilayah Kabupaten Sleman sehingga belum semua masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Aktivitas pembangunan memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan dimaksud. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan lingkungan hidup, yang kalau tidak dilakukan pemanfaatan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnakan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan. Dalam hal perencanaan tata ruang, saat ini Kabupaten Sleman sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040, setelah dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Pengendalian pemanfaatan ruang hendaknya mengacu kepada Rencana Tata Ruang yang telah disusun agar penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IV-110
16. 10.Menurunnya Penerapan Nilai Budaya Yogyakarta Pelestarian warisan budaya adalah upaya perlindungan terhadap produk atau hasil budaya dari tradisi yang berbeda dan prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa yang terdiri dari segala bentuk seni, nilai-nllai tradisi dan budaya yang bersifat kebendaan. Pada tahun 2020, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 36,25%. Selain itu, belum semua desa di Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai desa budaya melalui Keputusan Gubernur DIY.
17. 11.Berkurangnya Sikap Saling Menghargai Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sleman merupakan wilayah perkotaan. Disadari atau tidak, semangat gotong-royong dan saling menghargai mulai ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Generasi muda sekarang sering berpikir dan bertindak global dibandingkan memikirkan dan berperilaku lokal seakan mengabaikan masyarakat lokal atau sekitar. Oleh karena itu, perlu penguatan kembali sikap saling menghargai dan kerukunan masyarakat.
18. 12.Masih Adanya Potensi Konflik Sara/Sosial Sebagai kota pelajar, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan masyarakat yang sangat beragam, baik agama, ras dan suku. Hampir dari seluruh wilayah di Indonesia dapat ditemukan disini. Oleh karena itu, banyak ditemukan kejadian yang berpotensi memunculkan konflik SARA di masyarakat. _ RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-1 Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah : “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong” Penjelasan dari visi tersebut adalah: Rumah Bersama : Rumah Bersama memiliki makna filosofis penting dimana Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya. Cerdas : Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-2 Sejahtera : Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik. Berdaya Saing : Masyarakat yang memilki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingann di masa datang. Menghargai Perbedaan : Masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda. Memiliki Jiwa Gotong Royong : Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolong- menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi Kabupaten Sleman tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi Kabupaten Sleman juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD DIY 2009-2025, dengan visinya Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 5. 1 Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman Visi Pembangunan DIY 2017-2022: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Visi Pembangunan Nasional 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Visi Pembangunan Sleman 2021-2026: “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memilki Jiwa Gotong Royong” ' ' 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-3 Visi Sleman sebagai Rumah Bersama yang cerdas, sejahtera dan berdaya saing selaras dengan visi pembangunan nasional yakni Indonesia maju, berdaulat dan mandiri. Visi masyarakat Sleman yang menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong selaras dengan visi pembangunan nasional Indonesia yang berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan kelima penjelasan dari visi Kabupaten Sleman selaras dengan visi pembangunan DIY kemuliaan martabat yang digambarkan dalam lima kemuliaan, yaitu kualitas hidup masyarakat, perekonomian, harmoni sosial, tata kelola pemerintahan dan integritas aparatur. Lebih jauh tentang makna Kabupaten cerdas, bahwa Kabupaten Sleman mewujudkannya melalui 6 (enam) elemen dan sub elemen sebagai berikut :
19. 1.Smart Governance Smart Governance yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas terdiri dari sub elemen :
a.Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
b.Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemerintah
c.Peningkatan Kinerja Efisiensi Kebijakan Publik
1. 2.Smart Branding Smart Branding yang didefinisikan sebagai meningkatkan daya saing daerah melalui penataan dan pemasaran potensi daerah terdiri dari sub elemen :
a.Membangun ekosistem pariwisata
b.Membangun daya saing usaha dan industri kreatif
c.Menata wajah kota
1. 3.Smart Economy Smart Economy di definisikan sebagai sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas, terdiri dari sub elemen :
a.Penataan industri primer, sekunder dan tersier
b.Peningkatan kesejahteraan masyarakat
c.Membangun ekosistem keuangan
1. 4.Smart Living Smart Living di definisikan sebagai dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup yang cerdas, terdiri dari sub elemen :
a.Harmonisasi lingkungan yang nyaman
b.Menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan
c.Membangun jaringan transportasi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-4
1. 5.Smart Society Smart Society didefinisikan sebagai wujud dari partisipasi masyarakat yang cerdas, terdiri dari sub elemen :
a.Membangun masyarakat yang cerdas
b.Membangun sistem edukasi
c.Menjamin keamanan dan keselamatan
1. 6.Smart Environment Smart Environment didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang cerdas, terdiri dari sub elemen :
a.Perlindungan lingkungan
b.Tata kelola sampah dan limbah 5.2 Misi Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah: Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-5 Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Misi 3 : Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide sebagai faktor utama dalam produksi. Misi 4 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan seperti perubahan lingkungan, sosial, politik, atau ekonomi. Misi 5 : Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi 6 : Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong. Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya masyarakat Sleman berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong royong. Misi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-6 Tabel 5. 1 Keselarasan antara Misi RPJMN (Nawacita Kedua) dengan RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman No Misi Pembangunan Nasional 2020-2024 (Nawacita Kedua) Misi Pembangunan DIY 2017-2022 Misi Pembangunan Sleman 2021-2026 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban Misi 5 : Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban Misi 4 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban Misi 6 : Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
1. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Selain itu misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2006-2025 dan oleh RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-7 karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut: Tabel 5. 2 Keselarasan Misi Pada RPJP Kabupaten Sleman 2006-2025 dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Misi RPJPD 2006 – 2025 Misi RPJMD 2021 - 2026 Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi 3 : Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi 4 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi 5 : Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis Misi 6 : Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong. 5.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-8 Tabel 5. 3 Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja penerapan RB tahun n-1. Kategori indeks RB sebagai berikut:
2. 1.AA: >90-100= istimewa
3. 2.A: >80-90= sangat baik
4. 3.BB: >70-80= baik
5. 4.B: >60-70= cukup baik
6. 5.CC: >50-60= cukup
7. 6.C: >30-50= buruk
8. 7.D: 0-30= sangat buruk Predikat RB indeks 75,83 76,34 76,67 76,92 77,08 77,16 77,21 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan UPT Jumlah nilai IKM semua OPD dan UPT/UPTD dibagi jumlah OPD dan UPT/UPTD indeks 82,37 82,00 82,05 82,09 82,32 82,48 82,56 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-9 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Indeks desa membangun kategori desa mandiri Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besaranya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri desa mandiri 22 27 32 37 42 47 52 Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Indeks pembangunan manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran Ikesehatan= Indeks kesehatan Ipendidikan= Indeks pendidikan Ipengeluaran= Indeks pengeluaran indeks 83,84 84,04 – 84,90 84,24 – 84,92 84,44 – 84,94 84,64 – 84,96 84,84 – 84,98 85,00 – 85,04 IPM = {/Iaaas hear heother RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-10 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indeks pembangunan olahraga Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Rerata dari indeks pembentuk IPO indeks NA 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,42 Misi 3 : Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun n-1 PDRB ADHK tahun n di kurangi PDRB ADHK tahun n-1 dibagi PDRB ADHK tahun n-1 dikali 100 % -3,91 2,11 – 5,88 3,71 – 5,90 4,22 – 5,92 4,67 – 5,94 5,02 - 5,96 5,31 – 5,98 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Indeks gini Indeks gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks gini berada antara 0 dan 1 Dimana: GR = Koefisien Gini fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fci = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1) indeks 0,42 0,43 0,429 0,428 0,427 0,426 0,425 n GR1-)M,(e,+ Fe,p t - i=] RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-11 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Menurunnya angka pengangguran Tingkat pengangguran terbuka Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100 % 6,59 5,99 5,95 5,90 5,80 5,75 5,70 Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Sub sektor ekonomi kreatif terdiri dari:
9. 1.arsitektur
10. 2.desain interior
11. 3.aplikasi dan game developer
12. 4.desain komunikasi visual
13. 5.desain produk
14. 6.fashion
15. 7.film, animasi dan video
16. 8.fotografi
17. 9.kriya
18. 10.kuliner
19. 11.musik
20. 12.penerbitan
21. 13.periklanan
22. 14.seni pertunjukan
23. 15.seni rupa
24. 16.televisi dan radio Pembinaan berupa fasilitasi pelatihan dan pendampingan sub sektor Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang mendapat pembinaan dibagi jumlah sub sector ekonomi kreatif dikali 100 % 17,65 29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-12 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah Persentase inovasi yang diimplementa- sikan Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terdata di pelaksana urusan penelitian dan pengembangan Jumlah inovasi yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh inovasi dikalikan 100 % NA 90 90 91 92 93 94 Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Terwujudnya ketahanan daerah Indeks ketahanan keluarga Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki:
25. 1.Keuletan
26. 2.Ketangguhan
27. 3.kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut:
28. 1.Angka 1= kurang
29. 2.Angka 2 = sedang
30. 3.Angka 3 = baik
31. 4.Angka 4 = sangat baik Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis indeks 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-13 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat
32. 1.Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur
33. 2.Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS)
34. 3.Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat % N/A 53,3 55,3 57,3 59,3 61,3 62,3 Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Indeks risiko bencana Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probalitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: >144= risiko tinggi 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah Hazard dikalikan dengan vulnerability dibagi capacity indeks 83,72 81,21 78,77 76,77 74,77 73,77 72,77 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-14 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Misi 5. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi Infrastruktur palayanan dasar terdiri dari:
35. 1.Sarpras irigasi kondisi baik
36. 2.Sarpras air minum terakses
37. 3.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari:
38. 1.Jalan kondisi mantab
39. 2.Jembatan kondisi baik
40. 3.Drainase kondisi baik
41. 4.Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) Dihitung berdasarkan cakupan pada masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar dan Rerata persentase jalan kondisi mantab, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya % NA 49,05 52,95 56,85 60,75 64,65 68,54 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) IKLH adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari:
42. 1.Indeks Kualitas Air (IKA)
43. 2.Indeks Kualitas Udara (IKU)
44. 3.Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kategori IKLH: Sangat Baik IKLH > 80 Baik 70 < IKLH ≤ 80 Cukup Baik 60 < IKLH ≤ 70 Kurang Baik 50 < IKLH ≤ 60 Sangat Kurang Baik 40 < IKLH ≤ 50 IKLH= (0,376xIKA)+(0,405xIKU) +(0,219xIKL) indeks 58,21 56,86 57,20 57,57 57,95 58,70 60,00 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-15 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan adalah kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan indeks NA 0,42 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100 % NA 70 75 80 85 90 95 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-16 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat Tingkat Literasi Masyarakat Literasi adalah bentuk cognitive skill memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Tingkat literasi dihitung dengan indicator:
45. 1.Persentse perpustakaan berstandar nasional
46. 2.Persentase pemanfaatan perpustakaan
47. 3.Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan
48. 4.Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan
49. 5.Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Dihitung berdasarkan rasio dan persentase 5 indikator pembentuk tingkat literasi masyarakat % NA 47,03 48,38 50,23 52,12 54,05 56,02 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-17 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong Meningkatnya pelestarian warisan budaya Persentase pelestarian warisan budaya Warisan budaya adalah benda/ atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/ kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari: A. Tak Benda
50. 1.Merti desa/ dusun
51. 2.Upacara adat
52. 3.Kelembagaan seni budaya Kelompok A terdiri dari 1.859 rincian B. Benda
53. 1.Situs
54. 2.bangunan
55. 3.Struktur
56. 4.Monumen Kelompok B terdiri dari 60 rincian C. Museum
57. 1.Museum Gunung Merapi Pelestarian kebudayaan adalah aktifitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang Persentase rata-rata warisan budaya tak benda, benda dan museum yang dilestarikan. % 36,25 45,71 45,71 45,71 45,71 45,71 45,71 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-18 Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Data Awal Target 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender Indeks pembangunan gender Indeks pembangunan gender adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikali 100 Indeks 96,2 96,2 96,2 96,21 96,22 96,23 96,24 Meniadakan konflik sosial Angka kejadian konflik sosial Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Angka kejadian konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun kejadia n 0 0 0 0 0 0 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-19 Tabel 5. 4 Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026 Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Indeks reformasi birokrasi Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Indeks pengelolaan keuangan daerah Indek pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. 6 dimensi penilaian terdiri dari:
58. 1.Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
59. 2.pengalokasin anggaran belanja dalam APBD, tranparansi pengelolaan keuangan daerah,
60. 3.penyerapan anggaran,
61. 4.kondisi keuangan daerah dan opini Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten Indeks NA B B B B B B B RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-20 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Indeks terdiri dari:
62. 1.A = Baik
63. 2.B = Perlu Perbaikan
64. 3.C = Sangat perlu perbaikan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Status kinerja penyelengga- raan pemerintahan daerah Status Kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai yang diperoleh Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan atau sebutan lainnya atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2 Nilai kinerja penyelenggar aan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri skor Sangat Tinggi (3,5140) Sangat Tinggi (3,5200) Sangat Tinggi (3,5300) Sangat Tinggi (4,2100) Sangat Tinggi (4,2150) Sangat Tinggi (4,2200) Sangat Tinggi (4,2250) Sangat Tinggi (4,2250) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB Predikat A (81,42) A (81,42) A (81,58) A (81,70) A (81,78) A (81,82) A (81,84) A (81,84) RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-21 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari:
65. 1.predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan
66. 2.predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik
67. 3.predikat B nilai absolute= >65-75 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-22 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 interpretasi= baik
68. 4.predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik
69. 5.predikat D nilai absolute= 0- 30 interpretasi= kurang Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Infrastruktur SPBE terdiri dari:
70. 1.Jaringan intra daerah
71. 2.Sistem penghubung layanan daerah
72. 3.Pusat data
73. 4.Pusat pemulihan data
74. 5.Sistem keamanan data dan informasi
75. 6.Pita lebar/ Bandwith
76. 7.Domain dan sub Domain situs pemerintah daerah Jumlah infrastruktur yang tersedia di bagi jumlah infrastruktur yang wajib tersedia dikali 100 % 70 75 80 85 85 90 95 95 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-23 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Indeks desa membang un kategori desa mandiri Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Indeks desa membangun kategori desa mandiri Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besaranya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori kalurahan mandiri desa mandiri 22 27 32 37 42 47 52 52 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-24 Tabel 5. 5 Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026 Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Indeks pembangun an manusia (IPM) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. R L S = 1 n ∑ i = 1 n x i RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i RLS=n1i=1∑nxi tahun 10,91 16,73 10,92 16,75 10,93 16,77 10,94 16,79 10,95 16,81 10,96 16,83 11,06 16,85 11,06 16,85 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka harapan hidup (AHH) Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur tahun 74,81 74,83 74,85 74,87 74,89 74,91 74,93 74,93 • HLS' =FK RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-25 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indeks pembangun an olahraga Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat Indeks pembangunan olahraga Indeks pembangunan olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Ia harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna. Diukur melalui 4 indikator : 1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga,

(2)sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam Rerata dari indeks pembentuk IPO indeks NA 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,42 0,42 - RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-26 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 kegiatan olahraga,
(3)pertisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan
(4)derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang meliputi organisasi pemuda kewilayahan, komunitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan yang telah terdata di Dinas Pemuda dan Olahraga. Jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah organisasi kepemudaan yang ada dikalikan 100 % 93,48 93,48 93,50 93,51 93,52 93,53 93,54 93,54 - RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-27 Tabel 5. 6 Keterkaitan Misi 3, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026 Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Defisini Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kesejahteraan petani Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib) NTP terdiri dari NTP komoditas tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan Rerata NTP atau gabungan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakandan perikanan pada tahun berkenaan Nilai 112,53 112,53 112,73 113,93 113,13 113,33 114,53 114,53 Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan Persentase pertumbuhan nilai produksi industri Nilai produksi adalah nilai dari produk yang dihasilkan oleh usaha industri Nilai produksi tahun n dikurangi nilai produksi tahun n-1 dibagi nilai produksi tahun n-1 dikali 100 % -3,40 2,0 2,10 2,30 2,40 2,50 2,60 2,60 Nilai ekspor Nilai ekspor adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman pada tahun n yang memiliki Surat Keterangan Asal dari DIY Nilai total seluruh ekspor komoditas pada tahun n US $ 43.000. 000 43.700. 000 47.148. 000 48.848. 000 50.548. 000 52.248. 000 53.947. 000 53.947. 000 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-28 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Defisini Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik Sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik adalah pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria terpelihara baik, aman dan terdapat pengelolaan sampah Jumlah pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikelola dengan baik dibagi jumlah seluruh pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikalikan 100 % NA 9,30 11,63 13,95 16,28 18,60 20,93 20,93 Terjaganya stabilitas harga Persentase koefisien variasi harga antar waktu Koefisien variasi harga antar waktu adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang di nayatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk mengamati variasi harga atau sebaran harga rata-rata selama satu tahun. 11 komoditas yang di pantau harganya:

1.Beras
2.Gula pasir
3.jagung
4.Kedelai Standar defiasi dibagi rata-rata harga per tahun dikali 100 % 2,70 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-29 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Defisini Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026
5.tepung terigu
6.minyak goreng
7.susu kental manis
8.daging ayam
9.daging sapi
10.ikan segar
11.telur Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata Rerata belanja wisatawan harian mancanegara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh- oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata US$ 425 425 450 500 525 550 575 575 Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, belanja oleh-oleh, dll) selama berada Rerata belanja wisatawan harian nusantara (belanja transportasi, belanja akomodasi, Rupiah 800.000 810.000 850.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.000.000 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-30 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Defisini Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 di destinasi pariwisata belanja oleh- oleh, dll) selama berada di destinasi pariwisata Meningkatnya nilai investasi Nilai investasi Realisasi investasi adalah nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman Jumlah nilai investasi pada tahun n Rp (milyar) 537 556 591 628 667 710 756 756 Menurunnya ketimpangan pendapatan Indeks gini Menurunnya kemiskinan Persentase penduduk miskin Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus % 8,12 6,87 - 7,83 6,85 - 7,58 6,83 - 7,33 6,81 - 7,13 6,79 - 6,98 6,77 - 6,83 6,77 - 6,83 Persentase keluarga miskin Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai peraturan Bupati Jumlah Keluarga miskin dibagi jumlah Keluarga dikalikan 100 % 8,79 8,50 8,25 8,00 7,80 7,65 7,50 7,50 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-31 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Defisini Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Berkembangnya usaha mikro, kecil, menegah dan koperasi Rasio pelaku usaha mikro Rasio pelaku usaha mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100 % 11,9 11 11 11 11 11 11 11 Rasio keanggotaan koperasi Rasio keanggotaan koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif Jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100 % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Menurunnya angka pengangguran Tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat kesempatan kerja (TKK) Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk Angkatan kerja untuk bekerja Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah Angkatan kerja dikalikan 100 % NA 94,01 94,05 94,10 94,20 94,25 94,30 94,30 Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kelompok usaha jasa pariwisata, kelompok pengelola desa wisata/ destinasi wisata, dan pelaku / komunitas ekonomi kreatif yang Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan peningkatan % 30,27 31,17 35,12 35,12 37,77 37,77 37,77 37,77 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-32 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Defisini Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 terdata di Dinas Pariwisata. - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata meliputi fasilitasi pelatihan dan pendampingan pada tahun n. - Peningkatan kapasitas SDM ekraf meliputi fasilitasi pada SDM ekraf yang berupa pemberian ruang untuk berkreasi bagi pelaku/ komunitas ekonomi kreatif pada aktivitas pariwisata. kapasitas pada tahun n di bagi jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di kali 100 Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif Ruang publik adalah Sleman Creative Space. Pemanfaatan sebagai ruang kreatif di destinasi wisata melalui peningkatan sarana prasarana pendukung ruang kreatif. Jumlah ruang public dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif pada tahun t dibagi jumlah ruang publik dan destinasi wisata keseluruhan yang dimanfaatkan % 12 13 17 20 23 27 30 30 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-33 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Defisini Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sebagai ruang kreatif kali 100 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah Persentase inovasi yang diimplementa sikan Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya Keputusan berupa keputusan perangkat daerah atau keputusan Bupati. Peraturan lainya dapat berupa peraturan Bupati atau peraturan daerah. Jumlah inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya dibagi jumlah inovasi dikali 100 % 58 58 58 59 60 61 62 62 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-34 Tabel 5. 7 Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026 Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definsi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Terwujudnya ketahanan daerah Indeks ketahanan keluarga Terwujudnya ketahanan keluarga Indeks ketahanan keluarga Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki:
1.keuletan
2.ketangguhan
3.kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut:
1.Angka 1= kurang
2.Angka 2 = sedang
3.Angka 3 = baik
4.Angka 4 = sangat baik Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis indeks 2,80 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-35 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definsi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat
1.Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/ menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur
2.Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat % N/A 53,30 55,30 57,30 59,30 61,30 62,30 62,30 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-36 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definsi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Indeks risiko bencana Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Indeks risiko bencana Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probalitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: >144= risiko tinggi 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah Hazard dikalikan dengan vulnerability dibagi capacity indeks 83,72 81,21 78,77 76,77 74,77 73,77 72,77 72,77 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-37 Tabel 5. 8 Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026 Misi 5: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar Infrastruktur palayanan dasar terdiri dari:
1.Sarpras irigasi kondisi baik
2.Sarpras air minum terakses
3.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar % NA 46,71 50,31 53,91 57,51 61,11 64,70 64,70 Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari:
1.Jalan kondisi mantab
2.Jembatan kondisi baik
3.Drainase kondisi baik
4.Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) (jumlah Rerata persentase jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya % NA 51,39 55,59 59,79 63,99 68,19 72,39 72,39 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-38 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya) Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air (IKA) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas air. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pada air sungai. Kategori IKA: Sangat baik IKA > 70 Baik 60 < IKA ≤70 Cukup baik 50 < IKA ≤60 Kurang Baik 40 < IKA ≤50 Sangat Kurang Baik 30 < IKA ≤ 40 Waspada ≤ 30 Metode untuk menentukan IKA digunakan metode Indeks Pencemaran Air Sungai (PIj)
1.PIj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j
2.Ci=konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) 3.Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j 4.M = maksimum, A = average (rata- rata) Nilai relative = !" #"$ !" = % ( !" #"$ )%&'&(%&'& ) + ( !" #"$ )*&+,"*-* ) 2 indeks 41,33 40,10 41,00 42,00 43,00 45,00 47,00 47,00 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-39 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas udara. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler. Parameter yang diukur SO2 dan NO2. Sangat Baik IKU > 90 Baik 70 < IKU ≤ 90 Cukup 50 < IKU ≤ 70 Kurang 30 ≤ IKU < 50 Sangat Kurang IKU < 30 IKU = 100 - {50/0,9 X (Ieu - 0,1)} Ieu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2 Indeks Udara IKLH = 100 – [50/0.9 X (leu – 0.1)] Indeks 86,60 86,66 86,66 86,66 86,66 86,66 88,00 88,00 Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas tutupan lahan (luas IKL=100-{84,3 - (LTL/LW - DKK) X 100) X 50/54,3 IKTL = 100 – [((84.3 – (TH x 100)) x 50/54,3] Indeks 34,71 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,54 30,54 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-40 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 hutan, luas ruang terbuka hijau dan luas taman. Sangat Baik IKL > 80 Baik 70 < IKL ≤ 80 Cukup Baik 60 <IKL≤70 Kurang Baik 50<IKL ≤60 Sangat kurang baik 40 < - ≤ 50 Waspada 30 < - ≤ 40 Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Indeks Kinerja LLAJ adalah komposit dari -ketersediaan sarpras -tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan -presentase lokasi parkir berizin -presentase terlaksana uji kendaraan -angka kecelakaan per kapasitas jalan Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan indeks NA 0,42 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,68 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-41 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat Tingkat literasi masyarakat Meningkatnya minat baca masyarakat Tingkat kegemaran membaca masyarakat Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu Nilai tingkat kegemaran membaca diperoleh dari survey tingkat kegemaran membaca di perpustakaan % NA 45 46 47 48 49 50 50 Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100 % 70 75 80 85 90 95 95 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-42 Tabel 5. 9 Keterkaitan Misi 6, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2021-2026 Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Meningkatnya pelestarian warisan budaya Persentase pelestarian warisan budaya Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Rincian Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang difasilitasi oleh OPD di Kabupaten Sleman. Menurut UU no 5 tahun 2017 objek pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, sehingga obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya ada 10 item sbb:
1.Tradisi lisan
2.Manuskrip
3.Adat Istiadat
4.Ritus
5.Pengetahuan Tradisional
6.Teknologi Tradisional
7.Seni
8.Bahasa Rincian objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang telah dilestarikan oleh kabupaten Sleman Rincian obyek NA 53 53 54 54 54 54 54 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-43 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026
9.Permainan Rakyat
10.Olahraga Tradisional Objek pemajuan kebudayaan selanjutnya dirinci menjadi total 54 rincian objek. Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender Indeks pembangunan gender Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani Kekerasan terhadap perampuan yang tertangani adalah kasus kekerasan yang di laporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak. Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang % 100 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-44 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Penanganan meliputi pendampingan pskologis, pengobatan, dan pendampingan hukum. dilaporkan dikali 100 Persentase anak korban kekerasan yang tertangani Kekerasan terhadap anak yang tertangani adalah kasus kekerasan yang di laporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak. Penanganan meliputi pendampingan pskologis, pengobatan, dan pendampingan hukum. Jumlah kekerasan terhadap anak yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 Meniadakan konflik sosial Angka kejadian konflik sosial Meniadakan konflik sosial Angka kejadian konflik sosial Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua Jumlah kejadian konflik Sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 Tahun di Kejadian 0 0 0 0 0 0 0 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-45 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Kondisi Awal Capaian Kondisi Akhir RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Sleman RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-46 Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga terdapat kesesuaian sebagaimana tabel berikut: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-47 Tabel 5. 10 Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan DIY dan Kabupaten Sleman Visi Misi Tujuan Sasaran DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan yang berkeadilan dan berkeadaban Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka tunggal ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Terwujudnya ketahanan daerah Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Meningkatkan derajat kualitas SDM Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Terwujudnya ketahanan keluarga Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Terwujudnya masyarakat tangguh bencana RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-48 Visi Misi Tujuan Sasaran DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Meningkatnya kesejahteraan petani Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Meningkatnya nilai investasi Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Menurunnya kemiskinan Berkembangnya usaha mikro, kecil, menegah dan koperasi Menurunnya angka pengangguran Meningkatnya kesempatan kerja Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif Meningkatnya pengembangan inovasi daerah Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-49 Visi Misi Tujuan Sasaran DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong Meningkatnya pelestarian warisan budaya Terpelihara dan berkembang nya kebudayaan Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meniadakan konflik sosial Meniadakan konflik sosial Misi 5: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-50 Visi Misi Tujuan Sasaran DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 V-51 Visi Misi Tujuan Sasaran DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman DIY Sleman Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-1 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sleman. Sebagai langkah optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut: Analisis Lingkungan Internal Tinjauan atau analisis internal kondisi Kabupaten Sleman dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi. Kekuatan (Strengths):
1.Sistem informasi manajemen pemerintahan yang telah terintegrasi
2.Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara yang cukup tinggi
3.Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman
4.Potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam
5.Keragaman budaya baik benda maupun tak benda di Kabupaten Sleman
6.Adanya peta jalan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi
7.Cukup tingginya potensi pendapatan daerah yang masih dapat diupayakan
8.Telah tersedianya produk hukum daerah yang cukup lengkap
9.Infrastruktur pendukung keterhubungan antar wilayah yang cukup baik 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-2
10.Sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai
11.Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian angka partisipasi sekolah
12.Tingkat keterdidikan tenaga kerja yang cukup
13.Tercukupinya rasio tenaga pendidik dan kependidikan
14.Kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana yang terus meningkat
15.Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan
16.Membaiknya indeks pembangunan gender
17.Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali Kelemahan (Weaknesses):
1.Angka PMKS yang cukup tinggi
2.Masih adanya permasalahan KDRT yang belum terlaporkan
3.Belum terselesaikannya RDTR sebagai produk hukum daerah
4.Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama
5.Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi
6.Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan investasi di daerah
7.Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan
8.Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
9.Masih banyaknya ketidaksesuaian antara penyediaan keterampilan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada
10.Masih adanya kawasan permukiman kumuh
11.Masih adanya anak putus sekolah
12.Belum optimalnya pelayanan publik yang tercermin dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
13.Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal
14.Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang
15.Cukup tingginya ketimpangan antar wilayah
16.Meningkatnya jumlah kematian dan kasus akibat penyakit menular
17.Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pertanian
18.Menurunnya skala ketahanan pangan dan kualitas lahan pertanian
19.Terbatasnya pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-3 Analisis Lingkungan Eksternal Analisis kondisi eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Sleman dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini akan melihat posisi Kabupaten Sleman baik dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional. Peluang (Opportunities):
1.Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
2.Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah
3.Meningkatnya kepedulian sektor swasta dalam mendukung rencana pembangunan daerah
4.Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan negara
5.Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara
6.Meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni
7.Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat
8.Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan publik
9.Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah
10.Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah
11.Banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang berkembang di wilayah Kabupaten Sleman
12.Tingginya permintaan dan potensi pasar terhadap produk pertanian Ancaman (Threats):
1.Urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal
2.Tidak terkendalinya harga tanah sehingga mengganggu potensi penyediaan lahan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-4
3.Ekspansi toko retail modern yang dapat mengancam keberlangsungan usaha masyarakat lokal
4.Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA dan kerawanan kejahatan
5.Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan akibat limbah industri, bertambahnya kendaraan, dan bencana alam
6.Potensi kerawanan sosial antar etnis dan suku yang semakin meningkat
7.Potensi kebencanaan di daerah yang cukup besar
8.Terhambatnya upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial
9.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keseluruhan analisis strategi terhadap unsur-unsur SWOT tersebut dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 6. 1 Strategi Antara Kekuatan (S) dan Peluang (O) Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi Kekuatan-Peluang (S-O) • Sistem informasi manajemen pemerintahan yang telah terintegrasi • Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara yang cukup tinggi • Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman • Potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam • Keragaman budaya baik benda maupun tak benda di Kabupaten Sleman • Adanya peta jalan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi • Cukup tingginya potensi pendapatan daerah yang masih dapat diupayakan • Telah tersedianya produk hukum daerah yang cukup lengkap • Infrastruktur pendukung keterhubungan antar wilayah yang cukup baik • Sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai • Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah • Tingkat keterdidikan tenaga kerja yang cukup • Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan • Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah • Meningkatnya kepedulian sektor swasta dalam mendukung rencana pembangunan daerah • Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan negara • Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara • Meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni • Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat • Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan publik • Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah § Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai § Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah yang mantap § Meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana § Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan dalam pencarian literatur bagi masyarakat umum dan pelajar § Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi daerah ke dalam sistem informasi terintegrasi § Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian laporan keuangan § Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat § Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi dalam pelayanan publik § Menguatkan kemandirian kalurahan baik secara administratif maupun keuangan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-5 Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi Kekuatan-Peluang (S-O) • Tercukupinya rasio tenaga pendidik dan kependidikan • Kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana yang terus meningkat • Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan • Membaiknya indeks pembangunan gender • Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali • Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah • Banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang berkembang di wilayah Kabupaten Sleman • Tingginya permintaan dan potensi pasar terhadap produk pertanian § Mengembangkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan § Peningkatan kemandirian dan kewirausahaan di tingkat ekonomi lokal melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah § Meningkatkan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik § Optimalisasi kualitas pendidikan dan kesehatan § Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keolahragaan § Memperkuat kerjasama pemerintah dan swasta khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur § Optimalisasi kinerja sektor dominan dengan fokus kepada ekonomi kreatif dan berkelanjutan § Menguatkan kemitraan antar daerah dan antar negara sehingga menumbuhkan peluang ekspor dan transaksi antar wilayah § Meningkatkan pemerataan dan pemenuhan standar pendidikan inklusif serta pengembangan pendidikan berkarakter § Optimalisasi dalam implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender dari tingkat desa § Penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak terlantar dan korban kekerasan § Penguatan kerja sama antar pemerintah, non lembaga, dan swasta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni § Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata Tabel 6. 2 Strategi Antara Kelemahan (W) dan Peluang (O) Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi Kelemahan-Peluang (W-O) • Angka PMKS yang cukup tinggi • Masih adanya permasalahan KDRT yang belum terlaporkan • Belum terselesaikannya RDTR sebagai produk hukum daerah • Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama • Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan • Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah § Meningkatkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan § Meningkatkan upaya pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin § Memperkuat komunikasi dan manajemen kelembagaan dalam forum antar umat beragama sehingga mampu meredam konflik yang terjadi 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-6 Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi Kelemahan-Peluang (W-O) • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi • Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan investasi di daerah • Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan • Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah • Masih banyaknya ketidaksesuaian antara penyediaan keterampilan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada • Masih adanya kawasan permukiman kumuh • Masih adanya anak putus sekolah • Belum optimalnya pelayanan publik yang tercermin dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani • Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal • Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang • Cukup tingginya ketimpangan antar wilayah • Meningkatnya jumlah kematian dan kasus akibat penyakit menular • Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pertanian • Menurunnya skala ketahanan pangan dan kualitas lahan pertanian • Terbatasnya pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan • Meningkatnya kepedulian sektor swasta dalam mendukung rencana pembangunan daerah • Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan negara • Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara • Meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni • Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat • Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan publik • Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah • Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah • Banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang berkembang di wilayah Kabupaten Sleman • Tingginya permintaan dan potensi pasar terhadap produk pertanian § Percepatan dalam penyediaan produk hukum yang mengatur tata wilayah dan permasalahan sosial di masyarakat § Mengoptimalkan upaya penataan ruang § Meningkatkan keterjangkauan, kecepatan, dan keterbukaan dalam investasi serta pemanfaatannya bagi masyarakat § Memperkuat komitmen dan transparansi layanan publik melalui kesepakatan bersama dalam pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani § Memfokuskan kembali penyediaan infrastruktur berkualitas dalam mendukung mitigasi bencana dan mengurangi potensi kerusakan lingkungan § Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan dasar dan ketersediaan layanan kesehatan secara merata § Optimalisasi tumbuhnya sektor- sektor ekonomi dengan pendekatan kreatif atau budaya di kawasan perbatasan daerah § Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan dan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih § Memperkuat inovasi, menjamin perlindungan, dan memperluas daya dukung sarana prasarana bagi pertanian berkelanjutan § Meningkatkan akses pendidikan terhadap anak usia wajib sekolah § Meningkatkan kualitas pendidikan § Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat § Mengoptimalkan ruang publik dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan § Optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam menumbuhkan petani milenial § Menguatkan dukungan prasarana dan sarana produksi pertanian dan kualitas sumberdaya petani § Menguatkan nilai produksi industri § Menguatkan nilai ekspor barang industri § Menjaga stabilitas harga barang 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-7 Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi Kelemahan-Peluang (W-O) § Menguatkan sarana distribusi perdagangan § Memperkuat sistem informasi penanaman modal § Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha § Meningkatkan pembinaan ekonomi kreatif § Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah Tabel 6. 3 Strategi Antara Kekuatan(S) dan Ancaman (T) Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T) • Sistem informasi manajemen pemerintahan yang telah terintegrasi • Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara yang cukup tinggi • Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman • Potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam • Keragaman budaya baik benda maupun tak benda di Kabupaten Sleman • Adanya peta jalan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi • Cukup tingginya potensi pendapatan daerah yang masih dapat diupayakan • Telah tersedianya produk hukum daerah yang cukup lengkap • Infrastruktur pendukung keterhubungan antar wilayah yang cukup baik • Sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai • Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah • Tingkat keterdidikan tenaga kerja yang cukup • Tercukupinya rasio tenaga pendidik dan kependidikan • Kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana yang terus meningkat • Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan • Membaiknya indeks pembangunan gender • Urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal • Tidak terkendalinya harga tanah sehingga mengganggu potensi penyediaan lahan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah • Ekspansi toko retail modern yang dapat mengancam keberlangsungan usaha masyarakat lokal • Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA dan kerawanan kejahatan • Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan akibat limbah industri, bertambahnya kendaraan, dan bencana alam • Potensi kerawanan sosial antar etnis dan suku yang semakin meningkat • Potensi kebencanaan di daerah yang cukup besar • Terhambatnya upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan § Peningkatan dan penyelarasan arah reformasi birokrasi didukung pembinaan terhadap ASN daerah § Internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan ketahanan desa mandiri berbudaya secara berkelanjutan § Peningkatan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang § Menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal, serta pendampingan dalam penciptaan mekanisme pemasaran digital § Meningkatkan ketahanan keluarga § Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak § Optimalisasi penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan standar pengelolaan ekonomi hijau § Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan miskin § Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban § Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana § Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga kemasyarakatan lainnya § Penguatan kualitas komunikasi pusat daerah, penyediaan fokus anggaran dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat, dan pengetatan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan § Memperkuat sinergitas terbukanya akses yang adil dan bertanggung 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-8 Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T) • Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali jawab bagi seluruh masyarakat yang dimulai dari tingkat Desa § Mendorong perkembangan IKM, UKM, dan koperasi § Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan budaya dan cagar budaya Tabel 6. 4 Strategi Antara Kelemahan (W) dan Ancaman (T) Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T) • Angka PMKS yang cukup tinggi • Masih adanya permasalahan KDRT yang belum terlaporkan • Belum terselesaikannya RDTR sebagai produk hukum daerah • Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi • Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan investasi di daerah • Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan • Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah • Masih banyaknya ketidaksesuaian antara penyediaan keterampilan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada • Masih adanya kawasan permukiman kumuh • Masih adanya anak putus sekolah • Belum optimalnya pelayanan publik yang tercermin dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani • Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal • Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang • Cukup tingginya ketimpangan antar wilayah • Meningkatnya jumlah kematian dan kasus akibat penyakit menular • Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pertanian • Urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal • Tidak terkendalinya harga tanah sehingga mengganggu potensi penyediaan lahan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah • Ekspansi toko retail modern yang dapat mengancam keberlangsungan usaha masyarakat lokal • Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA dan kerawanan kejahatan • Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan akibat limbah industri, bertambahnya kendaraan, dan bencana alam • Potensi kerawanan sosial antar etnis dan suku yang semakin meningkat • Potensi kebencanaan di daerah yang cukup besar • Terhambatnya upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan § Meningkatkan kualitas air dan udara § Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau § Penguatan kualitas dan integritas OPD dengan penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani § Penguatan keterlindungan warga, keamanan, serta ketertiban di dalam lingkungan masyarakat § Percepatan dalam upaya penyediaan produk hukum dan turunannya terkait pengelolaan ruang § Memperkuat perlindungan dan menyederhanakan alur investasi bagi pengembangan ekonomi lokal baik skala mikro, kecil, ataupun menengah § Menumbuhkan kembali nilai-nilai ketahanan di dalam masyarakat disertai semangat toleransi dan gotong royong § Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan sampah masyarakat § Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan keuangan dan aset-aset daerah § Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan § Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif § Menumbuhkan alternatif kerjasama dan tumbuhnya sumber-sumber pembiayaan baru melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta/badan usaha § Mempercepat penanggulangan kemiskinan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-9 Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T) • Menurunnya skala ketahanan pangan dan kualitas lahan pertanian • Terbatasnya pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan yang memiliki sinkronisasi dan konsistensi pada tiap tahunnya dan dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 6. 1 Indikasi Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 6 berdasarkan pendekatan urusan sebagai berikut : Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 1) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Kearsipan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pengelolaan Perbatasan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah, serta Unsur Kewilayahan Kecamatan. Strategi kesatu, meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian laporan keuangan dengan arah kebijakan penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Mengoptimalk an potensi daerah dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sleman Mempercepat kebangkitan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Sleman Meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan infrastruktur didukung SDM yang berkualitas Meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing daerah didukung SDM yang berkualitas Menguatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi didukung SDM yang berkualitas O. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-10 keuangan yang transparan dan berkualitas; Strategi kedua, meningkatkan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan arah kebijakan penguatan kolaborasi pentahelix atau multipihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya aparatur; Strategi ketiga, meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov dan penumbuhan inovasi pelayanan; serta Strategi keempat, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi dalam pelayanan publik dengan arah kebijakan peningkatan kualitas jaringan, penanganan perangkat lunak, dan infrastruktur pendukung teknologi. 2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Unsur Kewilayahan Kecamatan. Strategi, menguatkan kemandirian kalurahan baik secara administratif maupun keuangan dengan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat kalurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan kalurahan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa bagi pembangunan desa. Tabel 6. 5 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian laporan keuangan Penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan berkualitas Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik Penguatan kolaborasi pentahelix atau multipihak dalam penyelenggaraan pemerintahan Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya aparatur 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov dan penumbuhan inovasi pelayanan Meningkatnya kualitas infrastruktur Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Peningkatan kualitas jaringan, penanganan perangkat lunak, dan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-11 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik teknologi dalam pelayanan publik infrastruktur pendukung teknologi
2.Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Menguatkan kemandirian kalurahan baik secara administratif maupun keuangan Pemberdayaan masyarakat kalurahan Penguatan lembaga kemasyarakatan kalurahan Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa bagi pembangunan desa Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 1) Urusan Pendidikan. Strategi, meningkatkan kualitas pendidikan dengan arah kebijakan penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. 2) Urusan Kesehatan. Strategi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan penyediaan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 3) Urusan Pemuda dan Olahraga. Strategi pertama, meningkatkan peran serta masyarakat dalam keolahragaan dengan arah kebijakan peningkatan prestasi olahraga serta penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat. Strategi kedua, mengembangkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan arah kebijakan peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan. Tabel 6. 6 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatkan kualitas pendidikan Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan kualitas layanan pendidikan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Penyediaan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-12 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keolahragaan Peningkatan prestasi olahraga Penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Mengembangkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan 1) Urusan Pangan, Urusan Pertanian, dan Urusan Kelautan dan Perikanan. Strategi: menguatkan dukungan prasarana dan sarana produksi pertanian dan kualitas sumberdaya petani dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas petani; peningkatan kualitas produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian termasuk penyediaan cadangan pangan yang mencukupi; serta peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian. 2) Urusan Perindustrian dan Perdagangan. Strategi kesatu: menguatkan nilai produksi industri dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri; penguatan jejaring kelembagaan serta pemasaran hasil industri. Strategi kedua, menguatkan nilai ekspor barang industri dengan arah kebijakan peningkatan ekspor barang industri; Strategi ketiga, menguatkan sarana distribusi perdagangan dengan arah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana perdagangan tradisional; Strategi keempat, menjaga stabilitas harga barang dengan arah kebijakan perbaikan fungsi pasar; 3) Urusan Pariwisata. Strategi kesatu: mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dengan arah kebijakan penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal; sinergi dengan potensi unggulan sektor lain; serta promosi potensi unggulan daerah. Strategi kedua: meningkatkan pembinaan ekonomi kreatif dengan arah kebijakan penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah. 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-13 4) Urusan Penanaman Modal. Strategi: memperkuat sistem informasi penanaman modal dengan arah kebijakan penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal. 5) Urusan Sosial dan Urusan Transmigrasi. Strategi, mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan arah kebijakan pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin; pemberdayaan masyarakat miskin; serta sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (TJSP/CSR) dalam program pengentasan kemiskinan 6) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Strategi: mendorong perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan arah kebijakan peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM, dan koperasi; peningkatan perlindungan terhadap IKM, UKM, dan koperasi, dan pembinaan terhadap pelaku IKM, UKM, dan koperasi serta optimalisasi pemasaran produk daerah. 7) Urusan Tenaga Kerja. Strategi, memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dengan arah kebijakan peningkatan peluang kerja (kerjasama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja), peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan pengawasan dan hubungan industrial. 8) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan. Strategi, mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah dengan arah kebijakan penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah. Tabel 6. 7 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya kesejahteraan petani Menguatkan dukungan prasarana dan sarana produksi pertanian dan kualitas sumberdaya petani Peningkatan kapasitas petani Peningkatan kualitas produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian termasuk cadangan pangan yang mencukupi Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian Meningkatnya produksi sektor Menguatkan nilai produksi industri Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-14 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan industri dan perdagangan Penguatan jejaring kelembagaan serta pemasaran hasil industri Menguatkan nilai ekspor barang industri Peningkatan ekspor barang industri Menguatkan sarana distribusi perdagangan Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan tradisional Terjaganya stabilitas harga Menjaga stabilitas harga barang Perbaikan fungsi pasar Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal Sinergi dengan potensi unggulan sektor lain Promosi potensi unggulan daerah Meningkatnya nilai investasi Memperkuat sistem informasi penanaman modal Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal
2.Menurunnya ketimpangan pendapatan Menurunnya kemiskinan Mempercepat penanggulangan kemiskinan Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin Pemberdayaan masyarakat miskin Sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (TJSP/CSR) dalam program pengentasan kemiskinan Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi Mendorong perkembangan industri kecil menengah (IKM), usaha kecil menengah (UKM), dan koperasi Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM, dan koperasi Peningkatan perlindungan terhadap IKM, UKM, dan koperasi Pembinaan terhadap pelaku IKM, UKM, dan koperasi Optimalisasi pemasaran produk daerah
3.Menurunnya angka pengangguran Meningkatnya kesempatan kerja Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha Peningkatan peluang kerja (kerja sama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja) Peningkatan kualitas tenaga kerja Penguatan pengawasan dan hubungan industrial
4.Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif Meningkatkan pembinaan ekonomi kreatif Penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah 0 ~ • o RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-15 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
5.Meningkatnya pengembangan inovasi daerah Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana 1) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi, meningkatkan ketahanan keluarga dengan arah kebijakan peningkatan kualitas keluarga; pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; serta pengendalian penduduk. 2) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta Unsur Kewilayahan Kecamatan. Strategi, meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban dengan arah kebijakan optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. 3) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, serta Urusan Sosial. Strategi, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dengan arah kebijakan penguatan kapasitas masyarakat menuju desa mandiri tangguh bencana; serta pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif. Tabel 6. 8 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.Terwujudnya ketahanan daerah Terwujudnya ketahanan keluarga Meningkatkan ketahanan keluarga Peningkatan kualitas keluarga Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera Pengendalian penduduk Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban
2.Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana Penguatan kapasitas masyarakat menuju desa mandiri tangguh bencana Pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-16 Misi 5: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan. Strategi pertama: mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai dengan arah kebijakan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di wilayah Kabupaten Sleman. Strategi kedua: mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah yang mantap dengan arah kebijakan penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara merata di Kawasan Sleman Bagian Utara, Kawasan Sleman Bagian Barat, Kawasan Sleman Bagian Tengah dan Kawasan Sleman Bagian Timur. Strategi ketiga: mengoptimalkan upaya penataan ruang dengan arah kebijakan peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 2) Urusan Perhubungan. Strategi: meningkatkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan arah kebijakan pengujian kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; penyediaan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah 3) Urusan Lingkungan Hidup. Strategi pertama: meningkatkan kualitas air dan udara, dengan arah kebijakan pengendalian pencemaran air dan udara melalui penyediaan unit pengolahan air limbah, unit pengolahan sampah dan tempat pembuangan akhir; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Strategi kedua: meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan arah kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau. 4) Urusan Kearsipan, Urusan Perpustakaan serta Urusan Komunikasi dan informatika. Strategi pertama: meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana dengan arah kebijakan peningkatan akses informasi publik. Strategi kedua: mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan dalam pencarian literatur bagi masyarakat umum dan pelajar dengan arah kebijakan pemanfaatan sistem katalog perpustakaan, serta penguatan laman informasi kepustakaan. Tabel 6. 9 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-17 No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan wilayah Kabupaten Sleman Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah yang mantap Penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara merata di Kawasan Sleman Bagian Utara, Kawasan Sleman Bagian Barat, Kawasan Sleman Bagian Tengah dan Kawasan Sleman 1) Urusan Kebudayaan dan Urusan Sosial. Strategi: meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dengan arah kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Strategi pertama, meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap perempuan; Strategi kedua, meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap anak; 3) Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik. Strategi: memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan arah kebijakan penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, menghormati dan toleransi. Tabel 6. 10 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6 6.2 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah, Kabupaten Sleman telah No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.Meningkatnya pelestarian warisan budaya Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya 2 Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap perempuan Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap anak 3 Meniadakan konflik sosial Meniadakan konflik sosial Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga kemasyarakatan lainnya Penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati, menghargai dan toleransi 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-19 menetapkan Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman, sebagai upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah. Penetapan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Sleman diselenggarakan berdasarkan prinsip:
1.Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
2.Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dan hilir;
3.Keterpaduan program dan kegiatan sektoral di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
4.Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
5.Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengambangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
6.Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
7.Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk bahan jadi. Sedangkan tujuan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh adalah:
1.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
2.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
3.Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi; 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-20
4.Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan;
5.Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan wilayah. Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Sleman meliputi:
1.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan tema pengembangan infrastrukur perkotaan. Kebijakan pembangunan dan pengembanganan kawasan ini dilakukan dengan cara pembangunan aksesibilitas serta utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum. Delineasi kawasan ini adalah sebagai berikut:

a.Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok
b.Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok
c.Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok
d.Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping
e.Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping
f.Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping
g.Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping
h.Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean
i.Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan
j.Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati
k.Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati
l.Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik
m.Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik
n.Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik
o.Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak
1. 2.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Perekonomian di sepanjang koridor Tempel-Parangtritis dan koridor Temon-Prambanan dengan tema pengembangan infrastruktur perdagangan dan jasa. Kebijakan penmbangunan dan pengembangan kawasan ini dilakukan dengan cara pembangunan aksesibilitas serta utilitas, prasarana umu, dan fasilitas umum. Delineasi kawasan ini adalah sebagai berikut:
a.Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping
b.Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-21
c.Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan
d.Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan
e.Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan
f.Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman
g.Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman
h.Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman
i.Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman
j.Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah
k.Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah
l.Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah
m.Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel
n.Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel
1. 3.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat dengan tema pengembangan pariwisata berbasis pertanian. Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan ini dilakukan dengan cara pengembangan daya saing produk unggulan pertanian dan wisata berbasis pertanian yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, harmonisasi daya tarik produk unggulan dan wisata pertanian disesuaikan dengan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antar sektor dan akivitas yang menjadi penggerak produk unggulan dan wisata pertanian, dan pembagunan aksesibilitas serta utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum. Delineasi kawasan ini adalah sebagai berikut:
a.Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean
b.Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean
c.Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir
d.Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir
e.Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir
f.Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir
g.Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir
h.Kalurahan Sumbersari Kapanewon Moyudan
i.Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan
j.Kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan
k.Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan
1. 4.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan di Luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung. Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan ini dilakukan dengan cara mengembangkan daya saing produk unggulan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-22 tanaman pangan dan hortikultura yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, koordinasi kelembagaan antar sektor, dan aktivitas yang menjadi penggerak peningkatan potensi produk tanaman pangan dan hortikultura, dan pembangunan aksesibilitas serta utilitas, parasarana umum, dan fasilitas umum. Delineasi kawasan ini adalah sebagai berikut:
a.Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi
b.Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi
c.Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi
d.Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi
e.Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem
f.Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem
g.Kalurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem
h.Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem
i.Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem
j.Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan
k.Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan
l.Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan
m.Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan
n.Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel
o.Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel
p.Kalurahan Mororejo Kapanewon Tempel
1. 5.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan dengan tema pengembangan kawasan sentra perikanan. Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan ini dilakukan dengan cara mengembangan sentra perikanan yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, koordinasi kelembagaan antar sektor, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan potensi berbasis perikanan, dan pembangunan aksesibilitas serta utilitas, prsaranan umum, dan fasilitas umum. Delineasi kawasan ini adalah sebagai berikut:
a.Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak
b.Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak
c.Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak
d.Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak
1. 6.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh KSN Prambanan dengan tema pengembangan potensi wisata pendukung KSN Candi Prambanan. Kebijakan pembangunan dan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-23 pengembanganan kawasan ini dilakukan dengan cara mengembangkan daya saing wisata berbasis alam dan budaya yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, harmonisasi daya tarik wisata alam dan budaya disesuaikan dengan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antar sektor, dan aktivitas yang menjadi penggerak wisata alam dan budaya, dan pembangunan aksesibilitas serta utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum. Delineasi kawasan ini adalah sebagai berikut:
a.Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan
b.Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan
c.Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan
d.Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan
e.Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah
f.Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah
g.Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah
1. 7.Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol. Kebijakan pembangunan dan pengembanganan kawasan ini dilakukan dengan cara mengembangkan daya saing ekonomi daerah, pembangunan aksesibilitas serta pembangunan utilitas, prasarana umum dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar pintu tol. Delineasi kawasan ini adalah sebagai berikut:
a.Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan
b.Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan
c.Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan
d.Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping
e.Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping
f.Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel
g.Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel
h.Kalurahan Sumberrejo Kapanewon Tempel
i.Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan
j.Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Pembagian klaster Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 6.2 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-24 Sumber: Bappeda, diolah, 2021 Gambar 6. 2 Pembagian Klaster Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman 6.3 Program Pembangunan Daerah Visi Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan, dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”. Visi ini dilaksanakan dengan 6 (enam) misi untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program-program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut: Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Misi di atas didukung oleh program:
1. 1.Program pengelolaan pendapatan daerah
2. 2.Program pengelolaan keuangan daerah
3. 3.Program pengelolaan barang milik daerah
4. 4.Program penyelenggaraan pengawasan
5. 5.Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
6. 6.Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
7. 7.Program perekonomian dan pembangunan PERATURAN BPATISLE MA 0Mo 1AU IENIANG PEGEMB1GA KAWA4STRATEGIS CEPAT T!Mt t AMEN SL± MA IIAASA SIAM±GI TPAT TTMBUI AtPATT SLIMAN 0 .• foot. ea •. . 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-25
8. 8.Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
9. 9.Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
10. 10.Program kepegawaian daerah
11. 11.Program pengembangan sumber daya manusia
12. 12.Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
13. 13.Program pengelolaan perbatasan
14. 14.Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
15. 15.Program pendaftaran penduduk
16. 16.Program pencatatan sipil
17. 17.Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
18. 18.Program pengelolaan profil kependudukan
19. 19.Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd
20. 20.Program pengelolaan arsip
21. 21.Program perlindungan dan penyelamatan arsip
22. 22.Program perizinan penggunaan arsip
23. 23.Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
24. 24.Program aplikasi informatika
25. 25.Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
26. 26.Program peningkatan kerjasama desa
27. 27.Program administrasi pemerintahan desa
28. 28.Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
29. 29.Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
30. 30.Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau Misi di atas didukung oleh program:
31. 1.Program pengelolaan pendidikan
32. 2.Program pengembangan kurikulum
33. 3.Program pendidik dan tenaga kependidikan
34. 4.Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
35. 5.Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
36. 6.Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-26
37. 7.Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
38. 8.Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
39. 9.Program pengembangan daya saing keolahragaan
40. 10.Program pengembangan kapasitas kepramukaan Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan Misi di atas didukung oleh program:
41. 1.Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
42. 2.Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
43. 3.Program penanganan kerawanan pangan
44. 4.Program pengawasan keamanan pangan
45. 5.Program pengelolaan perikanan tangkap
46. 6.Program pengelolaan perikanan budidaya
47. 7.Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
48. 8.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
49. 9.Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
50. 10.Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
51. 11.Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
52. 12.Program penyuluhan pertanian
53. 13.Program perencanaan dan pembangunan industri
54. 14.Program pengendalian izin usaha industri
55. 15.Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
56. 16.Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
57. 17.Program pengembangan ekspor
58. 18.Program standardisasi dan perlindungan konsumen
59. 19.Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
60. 20.Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
61. 21.Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
62. 22.Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
63. 23.Program pemasaran pariwisata
64. 24.Program pengembangan iklim penanaman modal
65. 25.Program promosi penanaman modal
66. 26.Program pelayanan penanaman modal
67. 27.Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-27
68. 28.Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
69. 29.Program pemberdayaan sosial
70. 30.Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
71. 31.Program rehabilitasi sosial
72. 32.Program perlindungan dan jaminan sosial
73. 33.Program pembangunan kawasan transmigrasi
74. 34.Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
75. 35.Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
76. 36.Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi
77. 37.Program pendidikan dan latihan perkoperasian
78. 38.Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
79. 39.Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
80. 40.Program pengembangan UMKM
81. 41.Program perencanaan tenaga kerja
82. 42.Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja produktivitas tenaga kerja
83. 43.Program penempatan tenaga kerja
84. 44.Program hubungan industrial
85. 45.Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
86. 46.Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
87. 47.Program penelitian dan pengembangan daerah Misi 4 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Misi di atas didukung oleh Program:
88. 1.Program pengendalian penduduk
89. 2.Program pembinaan keluarga berencana (KB)
90. 3.Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
91. 4.Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
92. 5.Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
93. 6.Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
94. 7.Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-28
95. 8.Program penanggulangan bencana
96. 9.Program penanganan bencana Misi 5: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas. Misi diatas didukung oleh program:
97. 1.Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
98. 2.Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
99. 3.Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
100. 4.Program pengembangan perumahan
101. 5.Program kawasan permukiman
102. 6.Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
103. 7.Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
104. 8.Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
105. 9.Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
106. 10.Program penataan bangunan dan lingkungannya
107. 11.Program pengembangan permukiman
108. 12.Program penyelenggaraan jalan
109. 13.Program pengembangan jasa konstruksi
110. 14.Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
111. 15.Program perencanaan lingkungan hidup
112. 16.Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
113. 17.Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
114. 18.Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
115. 19.Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
116. 20.Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
117. 21.Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
118. 22.Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
119. 23.Program pengelolaan persampahan
120. 24.Program informasi dan komunikasi publik
121. 25.Program penyelenggaraan statistik sektoral
122. 26.Program pembinaan perpustakaan 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-29
123. 27.Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
124. 28.Program penataan bangunan gedung
125. 29.Program penyelenggaraan penataan ruang
126. 30.Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang
127. 31.Program penyelesaian sengketa tanah garapan
128. 32.Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
129. 33.Program pengelolaan izin membuka tanah
130. 34.Program penatagunaan tanah
131. 35.Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong Misi di atas didukung oleh program:
132. 1.Program pengelolaan permuseuman
133. 2.Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan****)
134. 3.Program pengelolaan taman makam pahlawan
135. 4.Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
136. 5.Program perlindungan perempuan
137. 6.Program peningkatan kualitas keluarga
138. 7.Program pengelolaan sistem data gender dan anak
139. 8.Program pemenuhan hak anak (PHA)
140. 9.Program perlindungan khusus anak
141. 10.Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
142. 11.Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
143. 12.Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
144. 13.Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
145. 14.Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial Adapun keterkaitan antara misi, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan beserta program dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: 0 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-30 Tabel 6. 11 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 1 RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)1 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Strategi: Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian laporan keuangan Arah Kebijakan: Penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan berkualitas Indeks pengelolaan keuangan daerah B B Program pengelolaan pendapatan daerah Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Program pengelolaan keuangan daerah Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Program pengelolaan barang milik daerah Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Program penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Inspektorat Daerah Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Inspektorat Inspektorat Daerah 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Strategi: Meningkatkan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik Arah Kebijakan:

1.Penguatan kolaborasi pentahelix atau multipihak dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2.Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; serta
3.Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya aparatur Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 3,5200 (Sangat Tinggi) 4,2250 (Sangat Tinggi) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat daerah Sekretariat Daerah Program perekonomian dan pembangunan Sekretariat daerah Sekretariat Daerah Program kepegawaian daerah Kepegawaian BKPP Program pengembangan sumber daya manusia Pendidikan dan Pelatihan BKPP RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-31 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat daerah Sekretariat Daerah Program pengelolaan perbatasan Pengelolaan perbatasan Sekretariat Daerah 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Strategi: Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov dan penumbuhan inovasi pelayanan Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) A (81,42) A (81,84) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota - Seluruh PD Program pendaftaran penduduk Kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program pencatatan sipil Kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program pengelolaan profil kependudukan Kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Program perlindungan dan penyelamatan arsip Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program pengelolaan arsip Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program perizinan penggunaan arsip Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Unsur kewilayahan kecamatan 17 kecamatan - ' . . el RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-32 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL
(2021)KONDISI AKHIR
(2026)4 Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik Strategi: Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi dalam pelayanan publik Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas jaringan, penanganan perangkat lunak, dan infrastruktur pendukung teknologi Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 75 (%) 95 (%) Program aplikasi informatika Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Strategi: Menguatkan kemandirian kalurahan baik secara administratif maupun keuangan Arah Kebijakan:

1.Pemberdayaan masyarakat kalurahan
2.Penguatan lembaga kemasyarakatan kalurahan
3.Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa bagi pembangunan desa Indeks desa membangun (IDM) kategori desa mandiri 27 52 Program peningkatan kerjasama desa Pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Program administrasi pemerintahan desa Pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat Pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Unsur kewilayahan kecamatan 17 kecamatan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Unsur kewilayahan kecamatan 17 kecamatan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-33 Tabel 6. 12 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 2 RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Strategi: Meningkatkan kualitas pendidikan Arah Kebijakan:

1.Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
2.Peningkatan kualitas layanan pendidikan Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah 10,92 16,75 (tahun) 11,06 16,85 (tahun) Program pengelolaan pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan Program pengembangan kurikulum Pendidikan Dinas Pendidikan Program pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dinas Pendidikan 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Strategi: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Arah Kebijakan:
1.Penyediaan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
2.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Angka harapan hidup (AHH) 74,83 (tahun) 74,93 (tahun) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Kesehatan Dinas Kesehatan Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan 3 Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat Strategi: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keolahragaan Indeks Pembangunan Olahraga 0,35 0,42 Program pengembangan daya saing keolahragaan Kepemudaan dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-34 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Arah Kebijakan:

1.Peningkatan prestasi olahraga
2.Penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat 4 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Strategi: Mengembangkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan Arah Kebijakan: Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif 93,48 (%) 93,54 (%) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Kepemudaan dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Program pengembangan kapasitas kepramukaan Kepemudaan dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-35 Tabel 6. 13 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 3 RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)1 Meningkatnya kesejahteraan petani Strategi: Menguatkan dukungan prasarana dan sarana produksi pertanian dan kualitas sumberdaya petani Arah Kebijakan:

1.Peningkatan kapasitas petani
2.Peningkatan kualitas produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian termasuk cadangan pangan yang mencukupi
3.Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian. Nilai tukar petani (NTP) 112,53 114,53 Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Program penanganan kerawanan pangan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Program pengawasan keamanan pangan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Program pengelolaan perikanan tangkap Kelautan dan perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Program pengelolaan perikanan budidaya Kelautan dan perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Program pengolahan dan pemasaran hasl perikanan Kelautan dan perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-36 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Program penyuluhan pertanian Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2 Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan Strategi:

1.Menguatkan nilai produksi industri
2.Menguatkan nilai ekspor barang industri
3.Menguatkan sarana distribusi perdagangan Arah Kebijakan:
1.Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri
2.Penguatan jejaring kelembagaan serta pemasaran hasil industri Persentase pertumbuhan nilai produksi industri; Nilai Ekspor; Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik 2,0 (%) 43.700.000 (US$) 9,30 (%) 2,60 (%) 53.947.000 (US$) 20,93 (%) Program perencanaan dan pembangunan industri Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program pengendalian izin usaha industri Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program perizinan dan pendaftaran perusahaan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program pengembangan ekspor Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program standardisasi dan perlindungan konsumen Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-37 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)

3.Peningkatan ekspor barang industri
4.Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan tradisional Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Terjaganya stabilitas harga Strategi: Menjaga stabilitas harga barang Arah Kebijakan: Perbaikan fungsi pasar Persentase koefisien variasi harga antar waktu < 5 (%) < 5 (%) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Strategi: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata Arah Kebijakan:
1.Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal
2.Sinergi dengan potensi unggulan sektor lain
3.Promosi potensi unggulan daerah Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pembelanjaan Wisatawan Nusantara 425,00 (US$) 810.000,00 (Rp) 575,00 (US$) 2.000.000,00 (Rp) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Pariwisata Dinas Pariwisata Program pemasaran pariwisata Pariwisata Dinas Pariwisata 5 Meningkatnya nilai investasi Strategi: Memperkuat sistem informasi penanaman modal Arah Kebijakan: Nilai investasi 556 (Milyar) 756 (Milyar) Program pengembangan iklim penanaman modal Penanaman modal Dinas PMPPT Program promosi penanaman modal Penanaman modal Dinas PMPPT Program pelayanan penanaman modal Penanaman modal Dinas PMPPT RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-38 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Penanaman modal Dinas PMPPT Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 6 Menurunnya kemiskinan Strategi: Mempercepat penanggulangan kemiskinan Arah Kebijakan:

1.Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
2.Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin
3.Pemberdayaan masyarakat miskin
4.Sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (CSR/TJSP) dalam program pengentasan kemiskinan Persentase penduduk miskin; Persentase keluarga miskin 6,87-7,83 8,50 (%) 6,77-6,83 7,50 (%) Program pemberdayaan sosial Sosial Dinas Sosial Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Sosial Dinas Sosial Program rehabilitasi sosial Sosial Dinas Sosial Program perlindungan dan jaminan sosial Sosial Dinas Sosial Program pembangunan kawasan transmigrasi Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-39 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)7 Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi Strategi: Mendorong perkembangan industri kecil menengah (IKM), usaha kecil menengah (UKM), dan koperasi Arah Kebijakan:

1.Peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM, dan koperasi
2.Peningkatan perlindungan terhadap IKM, UKM, dan koperasi
3.Pembinaan terhadap pelaku usaha IKM, UKM, dan koperasi
4.Optimalisasi pemasaran produk daerah Rasio pelaku usaha mikro Rasio Keanggotaan Koperasi 11 1,1 (%) 11 1,1 (%) Program pelayanan izin usaha simpan pinjam Koperasi, usaha kecil, dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi Koperasi, usaha kecil, dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi Koperasi, usaha kecil, dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Program pendidikan dan latihan perkoperasian Koperasi, usaha kecil, dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi Koperasi, usaha kecil, dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) Koperasi, usaha kecil, dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM Program pengembangan UMKM Koperasi, usaha kecil, dan menengah Dinas Koperasi dan UMKM 8 Meningkatnya kesempatan kerja Strategi: Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha Arah Kebijakan:
1.Peningkatan peluang kerja (kerjasama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja)
2.Peningkatan kualitas tenaga kerja Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 94,01 94,30 Program perencanaan tenaga kerja Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program penempatan tenaga kerja Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program hubungan industrial Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-40 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)

3.Penguatan pengawasan dan hubungan industrial 9 Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif Strategi: Meningkatkan pembinaan ekonomi kreatif Arah Kebijakan: Penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 31,17 37,77 Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Pariwisata Dinas Pariwisata Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif 13 30 Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Pariwisata Dinas pariwisata 10 Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah Strategi: Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah Arah Kebijakan: Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah Persentase inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya 58 62 Program penelitian dan pengembangan daerah Penelitian dan pengembangan Bappeda RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-41 Tabel 6. 14 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 4 RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)1 Terwujudnya ketahanan keluarga Strategi: Meningkatkan ketahanan keluarga Arah Kebijakan:

1.Peningkatan kualitas keluarga;
2.Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; serta
3.Pengendalian pertumbuhan penduduk Indeks Ketahanan Keluarga 2,80 3,30 Program pengendalian penduduk Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinas P3AP2KB Program pembinaan keluarga berencana (KB) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinas P3AP2KB Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinas P3AKP2B 2 Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Strategi: Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Arah Kebijakan: Optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat 53,30 62,30 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Unsur kewilayahan kecamatan 17 kecamatan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Unsur kewilayahan kecamatan 17 kecamatan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-42 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)3 Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Strategi: Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana Arah Kebijakan:

1.Penguatan kapasitas masyarakat menuju desa mandiri tangguh bencana
2.Pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif Indeks risiko bencana 81,21 72,77 Program penanggulangan bencana Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program penanganan bencana Sosial Dinas Sosial RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-43 Tabel 6. 15 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 5 RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)1 Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Strategi: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Arah Kebijakan: Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di wilayah Kabupaten Sleman Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar 46,71 64,70 Program pengelolaan sumber daya air (SDA) Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program pengembangan perumahan Perumahan dan kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program kawasan permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-44 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL
(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 2 Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Strategi: Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah yang mantap Arah Kebijakan: Penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara merata di Kawasan Sleman Bagian Utara, Kawasan Sleman Bagian Barat, Kawasan Sleman Bagian Tengah dan Kawasan Sleman Bagian Timur Cakupan pembangunan sarana dan prasarana wilayah kondisi mantap yang mendukung pengembangan ekonomi 51,39 72,39 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program penataan bangunan gedung Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program penataan bangunan dan lingkungannya Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program pengembangan permukiman Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program penyelenggaraan jalan Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program pengembangan jasa konstruksi Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman - ' . . el RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-45 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL
(2021)KONDISI AKHIR
(2026)3 Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan Strategi:

1.Meningkatkan kualitas air dan udara
2.Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Arah Kebijakan:
1.Pengendalian pencemaran air dan udara melalui penyediaan unit pengolahan air limbah, unit pengolahan sampah, dan tempat pembuangan akhir;
2.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3.Penyediaan ruang terbuka hijau Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan 40,10 86,66 30,52 47,00 88,00 30,54 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program pengelolaan persampahan Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3)dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program perencanaan lingkungan hidup Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-46 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Program penanganan pengaduan lingkungan hidup Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 4 Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Strategi: Meningkatkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Arah Kebijakan:

1.Pengujian kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas
2.Penyediaan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan 0,42 0,68 Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Perhubungan Dinas Perhubungan 5 Meningkatnya minat baca masyarakat Strategi:
1.Meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana
2.Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan dalam pencarian literatur bagi masyarakat umum dan pelajar Arah Kebijakan: Tingkat kegemaran membaca masyarakat 47,03 56,02 Program informasi dan komunikasi publik Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program penyelenggaraan statistik sektoral Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Program pembinaan perpustakaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ,- RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-47 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)

1.Peningkatan akses informasi publik;
2.Pemanfaatan sistem katalog perpustakaan; serta
3.Penguatan laman informasi kepustakaan 6 Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Strategi: Mengoptimalkan upaya penataan ruang Arah Kebijakan: Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 70 95 Program penyelenggaraan penataan ruang Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang****) Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Program penyelesaian sengketa tanah garapan Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Program pengelolaan izin membuka tanah Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-48 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Mandala Sarta Tata Sasana) Program penatagunaan tanah Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan****) Pekerjaan umum dan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) ,- RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-49 Tabel 6. 16 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 6 RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2026 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL
(2021)KONDISI AKHIR
(2026)1 Meningkatnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Strategi: Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Arah Kebijakan: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Jumlah pelestarian rincian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya 53 54 Program pengelolaan permuseuman Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Program pengelolaan taman makam pahlawan Sosial Dinas Sosial Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan****) Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Strategi:

1.Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan
2.Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak Arah Kebijakan:
1.Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap perempuan
2.Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani; Persentase anak korban kekerasan yang tertangani 100 100 100 100 Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program perlindungan perempuan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program peningkatan kualitas keluarga Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-50 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL

(2021)KONDISI AKHIR
(2026)kualitas perlindungan terhadap anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program pengelolaan sistem data gender dan anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program pemenuhan hak anak (pha) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program perlindungan khusus anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Meniadakan konflik sosial Strategi: Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga kemasyarakatan lainnya Arah Kebijakan: Angka kejadian konflik Sosial 0 0 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Unsur Pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Unsur Pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-51 NO SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH UTAMA KONDISI AWAL
(2021)KONDISI AKHIR
(2026)Penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati, menghargai dan toleransi Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Unsur Pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Unsur Pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial Unsur Pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai bentuk penterjemahan dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan janji politik kepada masyarakat, maka diperlukan penyelarasan program strategis Bupati dan Wakil Bupati dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 6.17 berikut. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-52 TABEL 6.17 PENYELARASAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH DENGAN PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REVOLUSI MENTAL (Penguatan dan pengembangan karakter) 1 Mengembangkan budaya birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 4.01.04.2.02.03 Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman SEKRETARIAT DAERAH RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-53 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 4.01.04.2.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 4.01.04.2.01.05 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Sleman SEKRETARIAT DAERAH 2 Pengembangan kegiatan pengembangan mental dan karakter melalui pendidikan formal dan informal. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 Memberi subsidi pada gerakan partisipasi warga (jaga warga, kerja bakti, relawan social, dll) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-54 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 4 Kemah Pemuda Berjiwa Pancasila PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-55 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2 SLEMAN BERIMAN (Penguatan kualitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan) 5 Insentif/ Apresiasi bagi petugas berdedikasi yang mengelola tempat beribadah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat SEKRETARIAT DAERAH 6 Bantuan peralatan dan perlengkapan rumah ibadah 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SEKRETARIAT DAERAH 7 Bantuan penyelenggaraan perayaan hari-hari besar keagamaan. 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial SEKRETARIAT DAERAH 3 KALURAHAN PRIMA (Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Kalurahan) 8 Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan BPD PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 9 Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-56 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 10 Menyelenggarakan lomba desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 11 Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan penyaluran Dana Desa. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-57 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 4 INTERNET GRATIS (Pelayanan informasi dan komunikasi publik) 12 Pengembangan pemanfaatan internet untuk pengembangan usaha rakyat PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM 13 Pemasangan hotspot internet gratis pada tiap padukuhan PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14 Literasi social media bagi masyarakat (cerdas bersosmed) PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-58 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5 SLEMAN SMART REGENCY (Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik) 15 Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan perizinan maupun non perizinan PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-59 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SELURUH KAPANEWON 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SELURUH KAPANEWON 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha SELURUH KAPANEWON 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan SELURUH KAPANEWON RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-60 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SELURUH KAPANEWON 16 Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17 Penguatan teknologi informasi untuk administrasi pemerintahan PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SELURUH PERANGKAT DAERAH RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-61 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 6 SLEMAN CERDAS (Peningkatan Pengelolaan Pendidikan ) 18 Memberikan bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN 19 Merehabilitasi fasilitas sekolah PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-62 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah DINAS PENDIDIKAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-63 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN 20 Pengembangan dan pembinaan karakter siswa PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa DINAS PENDIDIKAN 21 Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran online. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa DINAS PENDIDIKAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-64 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN 22 Pengembangan perpusatakaan digital. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-65 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-66 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 23 Meningkatkan kompetensi guru PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-67 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN 24 Pemberian apresiasi pada guru berdedikasi dan pengelola layanan pendidikan. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD DINAS PENDIDIKAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-68 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN 25 Memberikan beasiswa/ bantuan pada guru (PNS dan Non PNS). PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7 SLEMAN SEHAT (Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat) 26 Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, lansia PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DINAS KESEHATAN Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan ibu bersalin DINAS KESEHATAN Bantuan operasional kesehatan (BOK) kesehatan bayi baru lahir DINAS KESEHATAN Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan balita DINAS KESEHATAN Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan lansia DINAS KESEHATAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-69 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 27 Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas (PBI APBD) DINAS KESEHATAN 28 Insentif/ Apresiasi bagi kader kesehatan berdedikasi, kader social berdedikasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL 8 PUSKESMAS PRIMA 29 Perluasan akreditasi puskesmas PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-70 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 30 Penambahan sarana dan prasarana dan jaringan pelayanan serta akses pelayanan daring puskesmas PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas DINAS KESEHATAN Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan DINAS KESEHATAN 9 SLEMAN JUARA (Pengembangan prestasi, fasilitas olahraga, dan kepemudaan) 31 Pembinaan dan pengembangan olah raga masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-71 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 32 Mengembangkan kelas khusus olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 33 Apresiasi pada individu dan kelompok berprestasi dalam bidang olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 34 Mengembangkan daya saing kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-72 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10 SPORT CENTER KALURAHAN 35 Membangun dan mengembangkan sarana olah raga dan seni di setiap desa. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-73 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 36 Hibah/ pemberian peralatan olahraga. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 11 KOPERASI DAN UKM MAJU (Pengembangan Koperasi dan UMKM) 37 Fasilitasi akses Koperasi dan UKM terhadap subsidi pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS KOPERASI DAN UKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-74 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (UPT Penguatan modal) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 2.22.08.2.08.03 Pengembangan Industri Kreatif DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-75 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 38 Pendampingan Koperasi dan UKM untuk naik kelas. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi DINAS KOPERASI DAN UKM PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOPERASI DAN UKM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi DINAS KOPERASI DAN UKM RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-76 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS KOPERASI DAN UKM PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS KOPERASI DAN UKM PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 39 Membangun minat berusaha bagi generasi muda PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-77 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 40 Fasilitasi promosi produk daerah PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-78 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi DINAS KOPERASI DAN UKM 41 Pengembangan industri produk ekspor dan subtitusi impor. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12 PASAR GUMREGAH (Pengembangan Pasar Tradisional) 42 Merehabilitasi sarana dan prasarana pasar tradisional PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-79 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 43 Peningkatan kebersihan pasar tradisional PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 44 Pengembangan pasar online bagi pedagang pasar tradisional PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 45 Festival pasar rakyat, termasuk hadiah bagi pengunjung pasar tradisional PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-80 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 46 Penguatan Borong Bareng membeli produk lokal PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil SEKRETARIAT DAERAH 13 WISATA DAN DESA WISATA SLEMAN (Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif) 47 Mempercepat pemulihan pariwisata (promosi wisata aman covid) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA 48 Mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-81 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 2.22.08.2.08.02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya DINAS PARIWISATA 49 Mengembangkan desa wisata berbasis komunitas PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata DINAS PARIWISATA 50 Meningkatakan kapasitas SDM pariwisata, desa wisata dan ekonomi kreatif PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) DINAS PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif DINAS PARIWISATA 51 Fasilitas promosi pariwisata baik internasional, Nasional, dan Desa wisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-82 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri DINAS PARIWISATA 52 Penyediaan sarana pendukung protocol covid-19 pada destinasi wisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS PARIWISATA 14 TANI MAKMUR ( Peningkatan kesejahteraan petani) 53 Hibah/ pemberian sarana produksi pertanian (traktor dan jenis saprotan lain) untuk kelompok tani. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 54 Pelatihan dan pendampingan produktivitas pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-83 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 55 Pengembangan varietas tanaman lokal unggul PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 56 Peningkatan produktivitas tanaman, peternakan, perikanan berbasis kelompok. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-84 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 57 Pengembangan lumbung pangan desa PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 2.22.08.2.08.01 Pengembangan Lumbung Mataraman DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 58 Penyediaan sarana dan prasarana pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 59 Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas pertanian PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-85 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 60 Pengembangan beras sleman (termasuk sembada merah dan hitam) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 61 Pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 62 Meningkatkan nilai tambah produk pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 63 Penyediaan dana penguatan modal petani PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (UPT Penguatan modal) RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-86 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 15 TANI MILENIAL (Peningkatan minat generasi muda bertani) 64 Pelatihan dan pendampingan agroteknopreneur PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 65 Pengembangan minat bertani bagi generasi muda PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-87 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 66 Hibah/ pemberian sarana produksi pertanian (traktor dan jenis saprotan lain) untuk komunitas tani muda. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 67 Penyediaan modal usaha bagi tani muda. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-88 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (UPT Penguatan modal) 68 Pengembangan pasar digital bagi produk pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 16 MALL PELAYANAN PUBLIK (Peningkatan layanan penanaman modal dan perijinan) 69 Insentif dan kemudahaan bagi penanaman modal sektor usaha ramah lingkungan /industry hijau PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 70 Penguatan Mall Perijinan PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-89 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 71 Inovasi layanan penanaman modal PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 72 Fasilitasi kemitraan investasi. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 17 BANSOS SEMBADA (Perlindungan sosial dan jaminan sosial) 73 Membentuk kampung siaga bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana DINAS SOSIAL RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-90 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 74 Menguatkan kelembagaan Tim Penanggulanan Kemiskinan. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL 75 Memfasilitasi warga untuk akses bansos yang bersumber dari pemerintah (APBN, APBD) dan swasta (CSR). PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga DINAS SOSIAL 76 Memperkuat basis data kemiskinan dan penangan social menggunakan teknologi informasi. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga DINAS SOSIAL 77 Memperluas cakupan kartu miskin. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-91 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 18 SLEMAN INKLUSI (Pemberdayaan Disabilitas) 78 Pemberdayaan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat DINAS SOSIAL 79 Penanganan masalah sosial (anjal, gelandangan, pengemis, psikotik, lansia, anak terlantar, difabel, serta fakir miskin) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial DINAS SOSIAL 80 Memberikan bantuan sosial untuk lansia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang DINAS SOSIAL 81 Memastikan fasilitas publik yang ramah difabel. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-92 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 82 Pengembangan sekolah inklusi. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 19 SLEMAN PRODUKTIF (Pengelolaan tenaga kerja) 83 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui magang dan pelatihan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja DINAS TENAGA KERJA 84 Pembinaan lembaga pelatihan kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DINAS TENAGA KERJA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-93 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi DINAS TENAGA KERJA 20 CIPTA KERJA (Peningkatan Kesempatan Kerja) 85 Pengembangan informasi pasar kerja/job fair PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja DINAS TENAGA KERJA 86 Apresiasi pada perusahaan yang memperluas kesempatan kerja baru. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota DINAS TENAGA KERJA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-94 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 21 SLEMAN KREATIF (Pengembangan Ekonomi Kreatif) 87 Perluasan rumah kreatif pada tingkat kapanewon PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SELURUH KAPANEWON 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan SELURUH KAPANEWON 88 Pengembangan studio animasi (Animation Park). PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif DINAS PARIWISATA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-95 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 89 Fasilitasi akses industri kreatif terhadap subsidi pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (UPT Penguatan modal) 22 SLEMAN TANGGUH (Pengelolaan berbagai macam bencana dan ancaman) 90 Membangun tatanan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi segala macam bencana dengan membentuk desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana, PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 91 Membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 92 Menciptakan system pembiayaan yang responsif dan antisipatif terhadap terjadinya bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-96 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 93 Meningkatkan intensitas konsolidasi gugus tugas penanganan covid-19 hingga level padukuhan berbasis manajemen krisis. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SELURUH KAPANEWON PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SELURUH KAPANEWON RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-97 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 94 Memperluas sosialisasi pencegahan penularan covid-19. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-98 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana DINAS KESEHATAN 95 Pengembangan sistim informasi kebencanaan daerah PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 96 Memproduksi dan membagi secara gratis APD masker pada masyarakat Sleman dalam jumlah yang cukup. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi DINAS TENAGA KERJA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-99 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja DINAS TENAGA KERJA 97 Perlindungan pada para petugas medis dan keluarganya dari resiko tertular covid-19. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DINAS KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya DINAS KESEHATAN 98 Menambah sarana dan prasarana isolasi bagi pasien terinfeksi covid-19. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-100 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana DINAS KESEHATAN 99 Memberikan insentif / Apresiasi pada relawan kebencanaan tingkat desa. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 23 Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih dan air minum 101 Meningkatkan pengelolaan air bersih dan menyediakan air bersih perpipaan bagi masyarakat terutama di daerah langka air tanah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-101 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.03.02.2.01.47 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 102 Memfasilitasi perusahaan daerah untuk mengembangkan layanan di kawasan perkotaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 103 Pengembangan PAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - ' . . el RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-102 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 24 DUSUN ASRI (Pengembangan permukiman) 104 Menciptakan kondisi permukiman yang nyaman PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-103 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 105 Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar kawasan permukiman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 106 Penataan kawasan permukiman kumuh PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 107 Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bedah rumah gratis pada keluarga tidak mampu. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-104 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 25 DALAN ALUS (Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan) 108 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-105 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 26 SLEMAN LESTARI (Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup) 109 Monitoring dan pengawasan terhadap kualitas lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut DINAS LINGKUNGAN HIDUP 110 Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah cair yang baik. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-106 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman DINAS LINGKUNGAN HIDUP RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-107 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja DINAS LINGKUNGAN HIDUP RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-108 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sarana dan Prasarana IPLT DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT DINAS LINGKUNGAN HIDUP 111 Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 112 Penumbuhan bank sampah tiap desa. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SELURUH KAPANEWON 27 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 113 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan sosialisasi regulasi terkait KDRT kepada masyarakat PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-109 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 114 Implementasi keluarga sadar gender dan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-110 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 28 PEREMPUAN TANGGUH (Perlindungan dan peningkatan kualitas perempuan) 115 Insentif/ Apresiasi pada kader PKK berdedikasi. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 116 Kesehatan reproduksi PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-111 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-112 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 29 KELUARGA BERDAYA (Peningkatan kualitas keluarga) 117 Hibah/ pemberian peralatan budidaya pertanian lahan sempit. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 118 Hibah/ pemberian bibit tanaman buah dan sayuran, benih ikan, dan pupuk organik untuk kemandirian pangan keluarga. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 119 Meningkatkan peran keluarga dalam menghadapi berbagai ancaman & bencana PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-113 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 120 Pembinaan desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30 KOTA RAMAH ANAK (Perlindungan Anak dan Peningkatan sarana prasarana umum yang ramah anak) 121 Pencegahan kekerasan terhadap anak PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-114 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 122 Penanganan anak yang memerlukan perlindungan dan kebutuhan khusus 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 123 Penguatan keluarga dan area publik yang ramah anak. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 124 Mengembangkan minat seni, olahraga, dan kerampilan khusus bagi anak. 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-115 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 31 SLEMAN BERBUDAYA DAN JAGA KEISTIMEWAAN (Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan) 125 Membangun sarana seni di setiap desa PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2.22.08.2.06.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya DINAS KEBUDAYAAN 126 Mengembangkan sanggar seni setiap desa PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.2.09.03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni DINAS KEBUDAYAAN 127 Insentif/ Apresiasi bagi pelaku seni berprestasi dan individu/kelompok pelestari dan inovasi pengembang seni budaya local PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.2.09.05 Penghargaan Seniman dan Budayawan DINAS KEBUDAYAAN 128 Pelaksanaan festival dan gebyar seni budaya Sleman PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.2.09.02 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09.06 Festival Kebudayaan Yogyakarta DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09.07 Gelar Budaya Jogja DINAS KEBUDAYAAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-116 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.22.08.2.09.12 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni DINAS KEBUDAYAAN 129 Mendukung status istimewa DIY PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.2.09.04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09.09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09.10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09.16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi DINAS KEBUDAYAAN 130 Menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 2.22.08.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.01.02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.01.03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman DINAS KEBUDAYAAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VI-117 NO PROGRAM STRATEGIS DESKRIPSI IMPLEMENTASI KE DALAM PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU UTAMA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 2.22.08.2.09.08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 2.22.08.2.04.02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09.21 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunungapi Merapi DINAS KEBUDAYAAN 131 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan keistimewaan. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.2.09.09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi DINAS KEBUDAYAAN 2.22.08.2.09.10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat DINAS KEBUDAYAAN RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VII-1 Program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Propinsi, Dana Keistimewaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan yang disajikan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman dan yang diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan/rehabilitasi gedung negara yang yang direncanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1.Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)
2.Pembangunan Gedung Kantor Kapanewon Moyudan Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1, adapun indikasi rencana program disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut : RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VII-2 Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Sleman Uraian Proyeksi Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
1.Belanja Operasi 2.109.654.448.538 2.057.725.962.481,00 2,243,787,065,285.84 2,279,093,089,975.84 2,321,524,619,549.16 2,340,780,838,448.16

a.Belanja Pegawai 1.124.185.063.571 1.197.623.998.692 1,221,576,478,665.84 1,221,576,478,665.84 1,246,008,008,239.16 1,246,008,008,239.16
b.Belanja Barang dan Jasa 908.628.846.467 788.478.982.763,00 917,293,363,287.00 944,599,387,977.00 954,599,387,977.00 965,855,606,876.00
c.Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0
d.Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0
e.Belanja Hibah 42.234.178.500 121.284.977.570,00 65,978,623,333.00 70,978,623,333.00 75,978,623,333.00 80,978,623,333.00
f.Belanja Bantuan Sosial 34.606.400.000 31.475.700.000,00 38,938,600,000.00 41,938,600,000.00 44,938,600,000.00 47,938,600,000.00
1. 2.Belanja Modal 457.599.582.234 433.067.794.312,00 357,716,616,638.00 366,740,376,651.00 375,740,376,651.00 408,740,376,651.00
2. 3.Belanja Tidak Terduga 25.678.977.199 18.800.000.242,00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
3. 4.Belanja Transfer 290.214.453.020 270.938.345.188 274,183,214,492.00 280,938,345,188.00 283,589,429,259.00 288,589,429,259.00 Jumlah Belanja 2.883.147.500.991 2.818.781.956.549,00 2,885,686,896,415.84 2,936,771,811,814.84 2,990,854,425,459.16 3,048,110,644,358.16 * Belanja tahun 2022 diproyeksikan turun dari tahun 2021 dkarenakan adanya penurunan pendapatan Dana Transfer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Belanja Operasional Kesehatan (BOK) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.851.094.861.938 1.741.130.424.183 1.779.256.459.161 1.808.573.621.358 1.839.565.056.689 1.872.328.782.272 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 813.403.698.671 745.016.000.000 755.759.498.338 764.409.825.839 773.467.844.447 782.956.978.178 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 568.354.782.031 100 554.201.542.032 100 556.972.549.742 100 559.757.412.491 100 562.556.199.553 100 565.368.980.551 DINAS PENDIDIKAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A % 32,77 32,77 243.417.003.140 32,77 190.594.483.968 32,77 198.557.783.779 33,98 204.416.486.728 33,98 210.668.502.530 33,98 217.337.158.656 DINAS PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A % 69,53 69,53 69,53 69,53 69,53 69,53 69,53 Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A % 82,08 82,08 82,08 82,08 82,08 82,08 82,08 Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin % 93,72 93,89 94,06 94,23 94,23 94,40 94,40 Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik % 69,1 69,36 69,36 69,40 69,40 69,44 69,44 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal satuan pendidikan NA 25,00 215.512.500 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kineja guru dengan nilai minimal baik. % 98,90 98,90 1.416.401.000 98,90 219.974.000 98,90 229.164.816 99,00 235.926.619 99,00 243.142.363 99,00 250.838.970 DINAS PENDIDIKAN Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik. % 87,60 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 490.913.222.773 445.239.236.969 451.469.170.462 456.505.536.530 461.774.983.108 467.290.875.236 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 334.772.840.510 100 336.386.938.982 100 338.068.873.677 100 339.759.218.045 100 341.458.014.136 100 343.165.304.206 DINAS KESEHATAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman) % NA 93 94 95 96 97 100 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman) % NA 80 81 82 83 84 85 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman) % NA 62,5 65 67,5 70 72,5 75 Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) % NA 87,44 88,56 89,67 90,78 91,89 92,44 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60% % 76,54 81,58 149.601.737.003 82,75 103.865.914.717 83,58 108.205.575.560 84,42 111.398.320.325 85,25 114.805.403.923 86,08 118.439.538.836 DINAS KESEHATAN Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES) % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 88 89 90 91 93 94 95 Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) % 37,91 40 42,5 45 47 50 52 Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit % 100 100 100 100 100 100 100 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduuduk rasio 2,70 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai indeks 75 76 77 80 82 83 85 Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indek kepuasan Layanan Penunjang % 83 83,5 84 84,5 85 86 87 Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS % 54,5 55 55,5 68,5 81,5 94,5 94,5 Tabel 7.2 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan VII- 3VII- 3VII- 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 l 2 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan indeks 86,04 86,05 86,06 86,07 86,08 87 87,05 Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK indeks 72,35 79,45 80,50 81,05 81,60 82,15 82,70 Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan % 81,58 89,475 90 91 91,5 92 92,5 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar % 83,27 83,95 523.280.800 85,00 302.893.420 86,67 315.548.724 88,00 324.859.395 89,00 334.795.120 89,67 345.392.972 DINAS KESEHATAN Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin % 85 85 85 90 90 90 90 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat % 49,15 55 1.462.231.350 60 690.772.765 65 719.634.202 70 740.867.935 75 763.527.154 80 787.696.406 DINAS KESEHATAN Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat % 89,95 90 90 90 90 90 90 Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin % 78 80 83 87 91 93 95 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah % 66 66,2 4.553.133.110 66,4 3.992.717.085 66,8 4.159.538.299 67 4.282.270.830 67,1 4.413.242.775 67,2 4.552.942.816 DINAS KESEHATAN Persentase bayi ASI Eksklusif % 84,5 84,5 84,6 84,8 85 85,2 85,4 Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) % 85 85,2 85,4 85,6 85,8 86 86,5 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 449.622.499.329 461.144.464.525 479.497.872.376 493.034.165.078 507.471.433.831 522.863.081.816 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 24.977.539.674 100 24.845.248.900 100 24.969.475.145 100 25.094.322.520 100 25.219.794.133 100 25.345.893.103 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik % 70,8 71 46.977.699.650 71,2 60.582.676.142 71,4 63.113.903.717 71,6 64.976.160.672 71,8 66.963.436.698 72 69.083.146.702 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten % 19,33 20,15 26.152.181.500 20,95 24.447.798.650 21,75 25.469.261.319 22,55 26.220.764.653 23,35 27.022.718.730 24,15 27.878.115.795 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 61,49 98,32 10.323.287.750 98,73 12.488.596.767 99,14 13.010.387.525 99,55 13.394.275.753 99,96 13.803.935.585 100,00 14.240.895.541 DLH 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman % 64,53 65,5 11.604.546.000 66,5 19.814.518.839 67,5 20.642.396.702 68,5 21.251.477.183 69,5 21.901.447.121 70,5 22.594.731.678 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh % 49,25 55 977.725.000 60 16.497.744.552 65 17.187.043.021 70 17.694.168.845 75 18.235.339.594 80 18.812.574.480 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase kondisi gedung pemerintah baik % 86,07 87 8.722.841.475 88 54.179.804.325 89 56.443.511.105 90 58.155.947.579 91 59.839.195.974 92 61.781.875.757 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan % 58,14 60 1.338.447.670 62 491.807.593 64 512.355.991 66 527.473.714 68 543.606.336 70 560.814.052 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik (>80%) % 82,61 82,81 89.598.431.226 83,01 72.480.613.587 83,21 75.508.953.361 83,41 77.736.942.208 83,61 80.114.502.839 83,81 82.650.506.388 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten % 100 100 894.190.000 100 758.082.000 100 789.755.709 100 813.058.468 100 837.925.613 100 864.449.928 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan % NA 80 1.297.912.884 82 1.028.191.170 84 1.071.150.412 86 1.102.756.083 88 1.136.483.541 90 1.172.458.629 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan % NA 20 40 60 80 80 100 Persentase pemanfaatan ruang pada kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sesuai dengan rencana tata ruang % NA - 226.757.696.500 - 173.529.382.000 70 180.779.678.368 75 186.113.815.437 80 191.806.049.629 85 197.877.619.762 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) % NA 30 30 30 60 60 60 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG VII- 4VII- 4VII- 4 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35.214.079.775 28.548.226.676 29.741.010.871 30.618.557.672 31.555.016.906 32.553.882.679 Persentase perbaikan rumah akibat bencana % 100 100 4.061.682.175 100 3.792.626.040 100 3.951.087.175 100 4.067.669.087 100 4.192.077.503 100 4.324.776.616 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten % 100 100 100 100 100 100 100 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten % 0 16,66 26.257.687.000 33,33 14.854.910.000 49,99 15.475.568.581 66,66 15.932.195.149 83,32 16.419.476.471 100 16.939.230.686 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh % NA 7,79 0 15,59 0 23,38 3.094.306.534 31,17 3.185.608.031 38,96 3.283.038.880 46,76 3.386.962.613 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik % 0 75 4.894.710.600 77,5 9.900.690.636 80 6.704.330.825 82,5 6.902.150.734 85 7.113.250.906 87,5 7.338.418.995 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sertifikat 0 0 0 0 0 25 515.717.756 50 530.934.672 75 547.173.147 100 564.493.769 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 27.768.273.923 29.432.346.435 29.941.121.717 30.341.825.653 30.763.310.309 31.206.781.449 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 19.630.446.489 100 19.600.915.726 100 19.698.920.305 100 19.797.414.906 100 19.896.401.981 100 19.995.883.991 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan % 100 100 2.536.719.570 100 2.285.703.227 100 2.381.203.053 100 2.451.463.514 1 2.526.440.776 100 2.606.414.596 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas % 26 26 32 38 44 50 54 Persentase perda dan perkada yang ditegakkan % 34 34 34 34 34 34 34 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 4.824.053.364 100 6.845.604.782 100 7.131.623.570 100 7.342.051.301 100 7.566.605.698 100 7.806.124.614 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana % 100 80 80 80 80 80 80 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani % 95 95 777.054.500 95 700.122.700 95 729.374.790 95 750.895.932 95 773.861.854 95 798.358.248 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 34.173.087.467 31.750.149.578 32.847.785.398 33.663.710.585 34.532.468.089 35.457.182.913 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 5.925.041.526 100 6.224.049.901 100 6.255.170.151 100 6.286.446.001 100 6.317.878.231 100 6.349.467.622 DINAS SOSIAL Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif % 65 67 2.622.892.502 69 3.236.605.741 71 3.371.835.583 73 3.471.325.931 75 3.577.495.374 77 3.690.740.051 DINAS SOSIAL 01.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan % NA 0 0 0 0 100 350.000.000 100 355.000.000 100 360.000.000 100 365.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani % 100 100 11.480.226.993 100 18.379.291.783 100 18.797.203.885 100 19.357.166.777 100 19.955.057.377 100 20.593.125.183 DINAS SOSIAL Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial % 80 80 80 80 80 80 80 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN VII- 5VII- 5VII- 5 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 l 2 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan % 100 100 13.056.360.343 100 2.795.036.425 100 2.911.816.893 100 2.997.733.798 100 3.089.418.570 100 3.187.213.304 DINAS SOSIAL 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Jumlah kampung siaga yang terbentuk kampung 14 16 1.049.261.138 18 1.075.860.763 20 1.120.811.706 22 1.153.882.698 24 1.189.173.848 26 1.226.816.834 DINAS SOSIAL 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah % NA 56 39.304.965 100 39.304.965 100 40.947.181 100 42.155.380 100 43.444.689 100 44.819.919 DINAS SOSIAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 233.949.305.705 272.693.368.595 279.753.966.451 285.107.152.130 290.782.933.839 296.800.284.072 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 16.716.201.756 20.230.873.067 20.654.830.674 20.982.164.665 21.327.897.257 21.693.104.045 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10.642.126.756 100 11.454.604.319 100 11.511.877.341 100 11.569.436.727 100 11.627.283.911 100 11.685.420.330 DINAS TENAGA KERJA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan % 100 100 23.103.000 100 0 100 27.835.638 100 28.656.965 100 29.533.429 100 30.468.302 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan % 43,88 25 2.669.823.000 26 5.343.854.108 27 5.539.292.048 28 5.702.735.989 29 5.877.152.427 30 6.063.192.143 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten % 68,09 60,00 2.930.898.000 60,00 3.056.064.640 63,17 3.183.751.226 63,13 3.277.691.903 65,23 3.377.939.109 65,15 3.484.866.884 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak % 8,1 9,8 450.251.000 11,5 376.350.000 13,3 392.074.421 15 403.643.081 16,7 415.988.382 18,4 429.156.385 DINAS TENAGA KERJA 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.262.832.770 10.253.048.716 10.399.855.269 10.518.170.392 10.642.038.184 10.771.777.527 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 8.386.377.775 100 7.655.502.906 100 7.693.780.421 100 7.732.249.323 100 7.770.910.569 100 7.809.765.122 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase lembaga PUG yang aktif % 100 100 362.884.640 100 322.780.755 100 336.266.979 100 346.188.969 100 356.777.053 100 368.070.737 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/ pendampingan perlindungan perempuan lembaga 51 51 138.412.925 52 589.442.925 53 614.070.662 54 632.189.607 55 651.524.933 56 672.148.783 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan % 100 100 914.264.600 100 684.672.125 100 713.278.669 100 734.324.874 100 756.783.976 100 780.739.774 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan desa prima dan industri rumahan 21 dan 20 25 dan 21 26 dan 28 27 dan 31 28 dan 34 29 dan 37 30 dan 40 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan ketersediaan data gender dan anak % 38,56 40,00 129.495.800 42,00 50.914.800 44,00 53.042.090 46,00 54.607.166 48,00 56.277.309 50,00 58.058.752 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak % 100 100 240.330.880 100 810.650.555 100 844.520.651 100 869.439.319 100 896.030.855 100 924.394.477 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak % 46,67 46,67 91.066.150 53,33 139.084.650 53,33 144.895.798 53,33 149.171.135 53,33 153.733.489 60,00 158.599.882 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.213.898.750 3.456.995.750 3.601.433.789 3.707.698.728 3.821.097.561 3.942.053.401 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif unit 30 31 51.255.000 32 50.000.000 33 52.089.069 34 53.626.024 35 55.266.159 36 57.015.595 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN VII- 6VII- 6VII- 6 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan kelompok 2 2 944.146.750 3 3.311.995.750 4 3.450.375.490 4 3.552.183.259 5 3.660.825.699 5 3.776.708.175 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Peningkatan Jumah Toko MItra Tani unit 1 1 2 2 2 2 2 Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah ton 15 15 15 15 15 15 15 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan kalurahan 3 3 97.512.000 3 70.000.000 3 72.924.696 3 75.076.433 3 77.372.623 3 79.821.833 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan kelompok 3 3 120.985.000 3 25.000.000 3 26.044.534 3 26.813.012 3 27.633.080 3 28.507.798 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 12.752.364.875 9.934.656.512 10.115.833.446 10.257.690.156 10.407.084.629 10.564.455.253 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 6.852.028.171 100 6.359.378.334 100 6.391.175.226 100 6.423.131.102 100 6.455.246.757 100 6.487.522.991 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi % NA 87 112.337.478 88 53.964.678 89 56.219.397 90 57.878.222 90 59.648.410 90 61.536.565 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah % NA 5,5 89.500.500 11,1 76.738.750 16,7 79.945.001 22,3 82.303.881 30,6 84.821.120 33,3 87.506.110 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa % NA 90 176.705.218 91 148.247.633 92 154.441.623 93 158.998.622 94 163.861.546 95 169.048.540 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman % NA 95 698.489.718 95 549.152.117 95 572.096.448 95 588.976.890 95 606.990.568 95 626.204.695 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan % NA 100 100 100 100 100 100 Persentase unit produkdi yang aktif melaksanpelakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman % NA 15 30 45 60 75 90 Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan % NA 90 4.823.303.790 91 2.747.175.000 92 2.861.955.752 93 2.946.401.440 94 3.036.516.227 95 3.132.636.351 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah % NA 11,6 22,1 32,6 43,0 53,5 64,0 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 46.374.350.109 45.842.647.991 47.235.369.146 48.279.144.435 49.388.555.092 50.567.474.574 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 14.511.323.924 100 14.209.576.049 100 14.280.623.929 100 14.352.027.049 100 14.423.787.184 100 14.495.906.120 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun % 100 100 101.085.200 100 382.720.000 100 398.710.568 100 410.475.037 100 423.029.290 100 436.420.171 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan % 87 100 568.082.000 100 854.216.490 100 889.906.830 100 916.164.677 100 944.185.294 100 974.073.231 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Presentase luas RTH yang tersedia % 7,034 7,034 17.357.805.700 7,034 15.091.981.899 7,034 15.722.545.670 7,035 16.186.459.615 7,036 16.681.517.538 7,037 17.209.566.595 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Prosentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten % 52,60 53,00 12.250.000 53,50 12.250.000 54,00 12.761.822 54,50 13.138.376 55,00 13.540.209 55,50 13.968.821 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten % NA 20 387.116.000 20,10 405.921.000 20,20 422.880.938 20,30 435.358.584 20,40 448.673.894 20,50 462.876.548 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan % 100 100 561.361.000 100 862.057.090 100 898.075.021 100 924.573.881 100 952.851.690 100 983.013.961 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT Prosentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup % 75,00 75,00 133.030.000 75,00 309.438.500 75,00 322.367.266 75,00 331.879.127 75,00 342.029.549 75,00 352.856.405 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani % 100,00 100,00 57.750.000 100,00 33.000.000 100,00 34.378.785 100,00 35.393.176 100,00 36.475.665 100,00 37.630.293 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengurangan sampah % 22,53 22,53 12.684.546.285 22,54 13.681.486.963 22,55 14.253.118.315 22,57 14.673.674.914 22,58 15.122.464.779 22,60 15.601.162.430 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan sampah % 33,58 33,58 33,86 34,16 34,45 34,75 35,04 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN****) 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH VII- 7VII- 7VII- 7 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.569.988.898 11.372.361.559 11.477.465.546 11.568.338.086 11.662.170.019 11.759.123.139 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 9.899.709.426 100 10.060.768.994 100 10.111.072.839 100 10.161.628.203 100 10.212.436.344 100 10.263.498.526 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan dokumen KK % 100 100 1.547.763.850 100 384.953.005 100 401.036.871 100 412.869.980 100 425.497.483 100 438.966.494 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan dokumen KTP-el % 99,81 99,82 99,83 99,84 99,85 99,86 99,87 Cakupan dokumen KIA % 56,46 60 65 70 75 80 85 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan dokumen akta kelahiran % 100 100 383.561.772 100 274.527.210 100 285.997.335 100 294.436.054 100 303.441.291 100 313.046.645 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan dokumen akta kematian % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta perkawinan % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta perceraian % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta pengakuan anak % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta pengesahan anak % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan % 100 100 100 100 100 100 100 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Cakupan ketersediaan data SIAK % 87,39 88,5 644.197.375 89 557.355.875 89,5 580.642.970 90 597.775.589 90,5 616.058.372 91 635.559.538 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan ketersediaan profil kependudukan % 100 100 94.756.475 100 94.756.475 100 98.715.531 100 101.628.260 100 104.736.529 100 108.051.936 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 24.476.829.117 15.913.084.719 16.311.007.774 16.613.536.925 16.934.109.808 17.273.786.699 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 7.321.652.300 100 7.257.681.747 100 7.293.970.156 100 7.330.440.007 100 7.367.092.207 100 7.403.927.668 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa % NA 0 0 0 0 25,58 450.000.000 34,88 455.000.000 46,51 460.000.000 56,98 465.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Jumlah BUMDesa dengan kategori maju BUMDes 1 2 13.610.497.267 3 5.048.165.622 4 4.809.084.928 5 4.959.260.997 6 5.119.854.516 8 5.291.483.346 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Persentase kalurahan berkinerja baik % 50 60 62 64 66 68 70 Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi % 50 52 54 56 58 60 62 Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik % 50 51 3.544.679.550 54 3.607.237.350 56 3.757.952.690 59 3.868.835.921 62 3.987.163.086 64 4.113.375.686 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar % 57 60 63 65 68 70 72 Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif % 50 52 54 56 58 60 62 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.703.186.120 5.849.436.120 6.093.833.610 6.273.640.014 6.465.517.377 6.670.181.632 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun tahun 24,00 23,00 70.691.938 23,10 62.241.938 23,20 64.842.492 23,30 66.755.753 23,40 68.797.457 23,50 70.975.223 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR) % 77,34 76,70 4.493.961.602 76,80 4.761.161.602 76,90 4.960.089.485 77,00 5.106.443.309 77,10 5.262.622.318 77,20 5.429.209.245 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 39,08 38,10 39,12 39,15 39,17 39,20 39,22 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) % 7,95 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA VII- 8VII- 8VII- 8 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 � Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana % 80 80 1.138.532.580 82 1.026.032.580 84 1.068.901.633 86 1.100.440.951 88 1.134.097.602 90 1.169.997.164 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 17.104.520.378 30.727.999.996 31.594.043.021 32.246.496.828 32.939.205.254 33.674.540.308 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10.543.261.128 100 11.359.419.998 100 11.416.217.098 100 11.473.298.183 100 11.530.664.674 100 11.588.317.998 DINAS PERHUBUNGAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ketersediaan sarpras perhubungan % NA 25 6.561.259.250 31 19.368.579.998 41 20.177.825.923 51 20.773.198.645 57 21.408.540.580 65 22.086.222.310 DINAS PERHUBUNGAN Rasio konektivitas kabupaten/kota Rasio NA 50 50 50 50 50 50 Accident Rate kejadian per 10.000 kendaraan 2.182 2.316 2.202 2.293 2.270 2.247 2.225 2.202 Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan % 4,49 10 21 30 42 53 66 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota Rasio 0,47 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 Persentase lokasi parkir yang berizin % 78,14 78,2 78,25 78,5 78,75 79 79,25 Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala % 45,81 53 53,5 54 56 58 60 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17.155.912.892 19.118.534.142 19.451.572.691 19.713.643.289 19.989.353.891 20.279.496.210 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10.787.049.967 100 12.662.933.417 100 12.726.248.084 100 12.789.879.325 100 12.853.828.721 100 12.918.097.865 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase aduan masyarakat terlayani % 80 100 931.059.200 100 1.900.426.000 100 1.979.828.413 100 2.038.245.799 100 2.100.584.924 100 2.167.078.388 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten % NA 70 75 80 85 90 95 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 49 50 5.437.803.725 50 4.555.174.725 58 4.745.496.193 62 4.885.518.166 70 5.034.940.246 75 5.194.319.958 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase padukuhan yang telah terhubung dengan jaringan internet % 0 44,14 92,33 100 100 100 100 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9.263.966.360 11.221.257.713 11.491.458.359 11.697.519.943 11.915.728.932 12.146.798.421 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 5.543.442.811 100 5.400.530.465 100 5.427.533.117 100 5.454.670.783 100 5.481.944.137 100 5.509.353.858 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin % 11,2 15,41 29.400.000 19,61 29.400.000 23,81 30.628.372 28,01 31.532.102 32,21 32.496.502 36,41 33.525.170 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang aktif % 83,78 76,21 33.520.500 76,5 34.071.800 76,78 35.495.367 77,05 36.542.703 77,31 37.660.351 77,57 38.852.479 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP koperasi sehat % 24,00 14,00 119.070.500 14,75 112.470.700 15,50 117.169.881 16,25 120.627.129 17,00 124.316.473 17,75 128.251.678 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat % 15,90 19,10 743.647.655 22,31 813.544.665 25,51 847.535.681 28,71 872.543.312 31,91 899.229.782 35,11 927.694.665 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06 PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase peningkatan volume usaha koperasi % -23,46 1,70 771.491.600 1,70 477.019.172 1,70 496.949.689 1,70 511.612.830 1,70 527.260.352 1,70 543.950.640 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin pelaku usaha 1.000 1000 1.512.997.994 500 3.519.109.964 500 3.666.143.221 500 3.774.317.495 500 3.889.753.842 500 4.012.882.979 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha usaha mikro 10 10 510.395.300 10 835.110.947 10 870.003.032 10 895.673.591 10 923.067.494 10 952.286.953 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 13.339.662.145 12.457.167.060 12.601.370.255 12.721.236.481 12.845.955.691 12.975.801.758 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10.679.177.095 100 10.230.024.725 100 10.281.174.849 100 10.332.580.723 100 10.384.243.626 100 10.436.164.845 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA VII- 9VII- 9VII- 9 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 l I� Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti % NA 85 434.931.250 85 208.942.183 87 217.672.075 87 224.094.770 88 230.948.640 88 238.259.258 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor baru izin 1410 900 160.834.200 925 168.875.910 950 177.319.706 975 186.185.691 1000 195.494.975 1025 205.269.724 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM UMKM NA 150 25.880.500 160 27.174.525 170 28.533.251 180 29.959.914 190 31.457.910 200 33.030.805 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani % NA 100 941.074.600 100 1.001.547.770 100 1.043.393.814 100 1.074.180.491 100 1.107.033.974 100 1.142.076.843 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman % NA 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan % NA 100 100 100 100 100 100 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan % NA 90 611.947.800 90 492.603.302 91 513.184.946 92 528.327.128 93 544.485.852 93 561.721.409 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Persentase peningkatan investasi di Kabupaten % NA 3,54 6,03 6,04 6,05 6,07 6,10 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase izin yang terselesaikan % NA 93,00 155.271.400 94,00 171.706.580 94,25 178.880.717 95,00 184.158.823 95,25 189.791.264 96,00 195.799.057 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.844.659.543 37.698.710.141 39.057.344.938 40.064.834.345 41.138.122.133 42.281.102.788 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 5.740.366.470 100 5.885.293.364 100 5.914.719.831 100 5.944.293.430 100 5.974.014.897 100 6.003.884.972 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 93,48 93,48 1.463.739.562 93,50 2.162.251.645 93,51 2.252.593.494 93,52 2.319.059.164 93,53 2.389.986.880 93,54 2.465.641.287 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 16,96 17 18 20 22 24 26 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi % 27,92 28 6.060.338.784 28 28.744.605.260 29 29.945.594.422 30 30.829.177.725 30 31.772.078.708 30 32.777.815.516 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi % NA 75 75 75 75 75 75 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) % NA 2 580.214.727 3 906.559.872 4 944.437.191 5 972.304.026 6 1.002.041.647 7 1.033.761.013 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 193.196.500 203.626.325 212.134.113 218.393.403 225.072.899 232.197.522 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 193.196.500 100 203.626.325 100 212.134.113 100 218.393.403 100 225.072.899 100 232.197.522 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 164.918.000 168.589.880 175.633.797 180.816.098 186.346.304 192.245.047 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah % NA 75 164.918.000 80 168.589.880 85 175.633.797 90 180.816.098 93 186.346.304 97 192.245.047 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 24.115.645.836 29.027.207.248 29.973.683.197 30.679.766.880 31.430.991.481 32.230.024.438 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 7.400.381.283 100 7.240.640.286 100 7.276.843.487 100 7.313.227.705 100 7.349.793.843 100 7.386.542.813 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi % NA 76 1.597.410.003 77 1.757.151.000 78 1.830.567.187 79 1.884.580.427 80 1.942.219.744 81 2.003.700.200 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi sumber sejarah 1 3 15.117.854.550 3 20.029.415.962 3 20.866.272.523 3 21.481.958.748 3 22.138.977.894 3 22.839.781.425 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan karya NA 3 3 3 3 3 3 Rasio kunjungan museum dibanding ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) lain Rasio 0,0372 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 VII- 10VII- 10VII- 10 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 l 2. Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan % NA 34,42 34,42 34,42 34,42 34,42 34,42 Pengelolaan taman budaya taman budaya 0 0 0 1 1 1 1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi event 2 2 2 2 2 2 2 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8.392.185.856 8.903.755.856 8.980.586.081 9.047.916.597 9.117.261.575 9.188.729.542 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 7.728.011.156 100 8.025.282.851 100 8.065.409.265 100 8.105.736.312 100 8.146.264.993 100 8.186.996.318 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan % 4,41 5,17 663.549.700 5,91 876.473.005 6,65 913.093.253 7,39 940.035.245 8,12 968.785.936 8,86 999.452.600 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan % 0 23,25 23,25 25,58 27,9 30,23 32,55 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio 0,025 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk Rasio 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat % 0 17,37 17,71 18,07 18,43 18,80 19,17 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat kali 9 0 6 8 10 10 10 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya naskah kuno 0 0 625.000 0 2.000.000 1 2.083.563 1 2.145.041 1 2.210.646 1 2.280.624 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 304.985.800 313.415.800 326.510.743 336.144.863 346.425.751 357.391.767 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku % 91,67 91,67 298.711.400 91,67 208.295.450 93,75 216.998.321 93,75 223.401.135 93,75 230.233.791 95,83 237.521.781 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional % 75,29 75,57 75,58 75,63 75,74 75,89 76,09 Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi % 52,08 79,92 100 100 100 100 100 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 83,33 83,33 6.274.400 100 103.120.350 100 107.428.860 100 110.598.687 100 113.981.314 100 117.589.363 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota % 0 0 6.274.400 100 2.000.000 100 2.083.563 100 2.145.041 100 2.210.646 100 2.280.624 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 106.242.508.518 110.473.923.360 112.536.839.755 114.148.004.338 115.845.661.629 117.634.846.821 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.903.814.340 3.422.936.625 3.565.951.627 3.671.169.619 3.783.451.221 3.903.215.376 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum kg 2000 2000 161.565.750 2000 160.000.000 2000 166.685.020 2000 171.603.276 2000 176.851.710 2000 182.449.904 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi % -19 0,3 1.611.761.173 0,3 2.612.454.500 0,3 2.721.606.444 0,3 2.801.910.945 0,3 2.887.606.535 0,3 2.979.012.962 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.25.05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi produk 3 2 130.487.417 2 650.482.125 2 677.660.163 2 697.655.399 3 718.992.976 3 741.752.510 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 16.600.607.461 19.654.348.473 20.164.629.309 20.551.430.659 20.961.560.063 21.396.389.580 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 8.591.810.644 100 8.452.780.230 100 8.495.044.131 100 8.537.519.352 100 8.580.206.949 100 8.623.107.983 DINAS PARIWISATA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Lama tinggal wisatawan (LOS) - Wisatawan mancanegara - Wisatawan nusantara hari 1,50 1,25 1,25 1,05 3.333.956.100 1,3 1,1 3.527.404.098 1,45 1,15 3.674.783.895 1,6 1,2 3.783.213.123 1,75 1,25 3.898.921.541 1,9 1,3 4.022.340.879 DINAS PARIWISATA 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan kunjungan 2.032.585.254 5.137.436.579 5.352.085.749 5.510.005.927 5.678.527.775 5.858.280.080 DINAS PARIWISATA - Wisatawan mancanegara 24.044 50 100 1.000 2.000 3.500 5.500 - Wisatawan nusantaa 4.226.075 1.500.000 2.000.000 2.750.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 Persentase tingkat hunian akomodasi wisman % 27,14 0,22 0,44 4,36 8,73 15,27 24,06 Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Kabupaten % s -64,51 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 VII- 11VII- 11VII- 11 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 • • Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata ruang 7 8 2.625.000 10 2.625.000 12 2.734.676 14 2.815.366 16 2.901.473 18 2.993.319 DINAS PARIWISATA 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina kelompok UJP 11 6 2.639.630.463 8 2.534.102.566 8 2.639.980.858 8 2.717.876.891 8 2.801.002.326 8 2.889.667.319 DINAS PARIWISATA Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina kelompok desa/destinasi wisata 20 20 25 25 30 30 30 Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata komunitas ekraf 3 4 4 4 4 4 4 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 47.288.233.549 51.835.398.759 52.677.464.778 53.345.439.182 54.047.020.642 54.784.153.295 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 36.443.837.094 100 35.988.002.939 100 36.167.942.954 100 36.348.782.668 100 36.530.526.582 100 36.713.179.215 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produksi tanaman pangan % NA 0,30 3.607.254.895 0,30 5.241.765.000 0,30 5.460.773.155 0,30 5.621.900.295 0,30 5.793.844.398 0,30 5.977.247.021 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura % NA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan % NA 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3 Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan % NA 0,28 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Peningkatan jumlah kelompok tani hortikutura dan perkebunan yang menerima bantuan alat kelompok 26 15 3.562.651.402 15 3.919.175.975 15 4.082.924.540 15 4.203.396.483 15 4.331.956.081 15 4.469.083.013 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat kelompok 5 5 5 5 5 5 5 Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya balai 1 2 3 4 5 6 7 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak % 70,00 100 1.010.343.375 100 1.776.000.000 100 1.850.203.724 100 1.904.796.366 100 1.963.053.981 100 2.025.193.939 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani % 85 90 637.414.900 90 714.116.045 90 743.952.796 90 765.904.081 90 789.329.023 90 814.315.026 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani % 90 90 90 90 90 90 90,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya % 2,00 2,00 2.026.731.883 2,00 4.196.338.800 2,00 4.371.667.610 2,00 4.500.659.289 2,00 4.638.310.578 2,00 4.785.135.081 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut kelompok 24 16 16 16 16 33 36 Jumlah wirausaha muda pertanian orang 200 200 200 200 200 200 200 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 37.892.935.375 32.370.148.370 32.804.374.728 33.157.454.296 33.526.442.679 33.912.249.369 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 25.660.629.471 100 24.964.889.372 100 25.089.713.819 100 25.215.162.388 100 25.341.238.200 100 25.467.944.391 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan % NA 36,10 315.159.722 36,32 268.982.553 36,32 280.221.014 36,55 288.489.296 36,77 297.312.653 37,00 306.724.007 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan % NA 75 77 79 81 83 85 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik Rasio 0,86 0,86 7.917.622.187 0,88 3.476.474.468 0,88 3.621.726.355 0,88 3.728.590.052 0,91 3.842.627.840 0,91 3.964.265.215 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional kejadian NA 5 5 5 5 5 5 Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan pengelolaan sampah Rasio 4,65 9,30 11,63 13,95 16,28 18,60 20,93 Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman % 4,49 2,07 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 VII- 12VII- 12VII- 12 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata pasar 13 14 15 16 17 18 20 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah % NA 75 213.115.675 75 360.958.013 75 376.039.335 75 387.134.860 75 398.975.261 75 411.604.719 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor % NA 17 707.436.253 18 507.865.433 19 529.084.750 20 544.696.076 21 561.355.439 22 579.124.998 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah % 17 18 347.467.732 19 502.859.963 20 523.870.144 21 539.327.607 22 555.822.777 23 573.417.201 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten % NA 2 2.731.504.335 2 2.288.118.568 2 2.383.719.310 2 2.454.054.016 2 2.529.110.509 2 2.609.168.838 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern UMKM NA 30 36 40 45 50 55 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.554.977.142 2.471.861.677 2.575.139.459 2.651.122.263 2.732.206.028 2.818.693.292 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase sentra industri aktif % 77 77 1.197.742.454 82 2.264.212.991 87 2.358.814.925 92 2.428.414.796 97 2.502.687.120 100 2.581.909.024 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan pelaku usaha 1.149 1.161 130.019.885 1.173 125.927.050 1.185 131.188.455 1.197 135.059.340 1.209 139.190.088 1.221 143.596.114 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase data industri yang dimutakhirkan % 100 100 227.214.803 100 81.721.636 100 85.136.078 100 87.648.128 100 90.328.819 100 93.188.154 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.001.940.651 719.229.456 749.279.852 771.388.319 794.980.995 820.145.909 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase calon transmigran yang berangkat % 0 0 1.001.940.651 80 719.229.456 80 749.279.852 80 771.388.319 80 794.980.995 80 820.145.909 DINAS TENAGA KERJA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 148.176.550.991 140.718.263.434 143.479.053.149 145.624.363.259 147.887.222.320 150.274.486.489 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 54.890.127.212 50.206.709.463 50.867.941.587 51.407.002.806 51.970.059.366 52.558.481.143 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 41.331.514.096 100 39.054.364.977 100 39.249.636.802 100 39.445.884.986 100 39.643.114.411 100 39.841.329.983 SEKRETARIAT DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga % 76,99 77,00 77,05 77,10 77,15 77,20 77,25 Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah % 90 90 90 90 90 90 90 Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan % 76,85 76,9 76,95 77 77,05 77,10 77,15 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu % 100 100 9.146.759.166 100 8.694.513.652 100 9.057.782.397 100 9.325.043.923 100 9.610.247.543 100 9.914.457.406 SEKRETARIAT DAERAH Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah % 75 75 75 75 75 75 75 Persentase kerjasama yang aktif % 100 100 100 100 100 100 100 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian % 100 100 2.903.314.950 100 2.137.830.834 100 2.227.152.348 100 2.292.867.344 100 2.362.993.992 100 2.437.793.946 SEKRETARIAT DAERAH Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik % 100 100 100 100 100 100 100 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional % 90 90 1.508.539.000 90 320.000.000 90 333.370.040 90 343.206.552 90 353.703.420 90 364.899.809 SEKRETARIAT DAERAH 4.02 SEKRETARIAT DPRD 93.286.423.779 90.511.553.971 92.611.111.562 94.217.360.453 95.917.162.954 97.716.005.346 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 47.702.403.120 100 45.733.462.528 100 45.962.129.841 100 46.191.940.490 100 46.422.900.192 100 46.655.014.693 SEKRETARIAT DPRD Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase raperda dalam propemperda yang dibahas % NA 90,00 45.584.020.659 90,50 44.778.091.443 90,75 46.648.981.721 91,50 48.025.419.963 91,80 49.494.262.762 92,00 51.060.990.652 SEKRETARIAT DPRD Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan % NA 80,00 80,20 80,35 80,50 80,65 80,80 Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi % NA 80,00 80,20 80,35 80,50 80,65 80,80 VII- 13VII- 13VII- 13 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 l Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 453.898.624.419 461.713.204.421 477.533.343.506 489.299.481.337 501.826.053.877 515.158.033.911 5.01 PERENCANAAN 13.016.705.771 12.032.134.737 12.172.855.040 12.289.636.281 12.411.184.579 12.537.769.241 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10.297.602.760 100 9.841.905.921 100 9.891.115.451 100 9.940.571.028 100 9.990.273.883 100 10.040.225.252 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan % 100 100 1.819.378.663 100 1.404.712.895 100 1.463.403.733 100 1.506.583.343 100 1.552.661.735 100 1.601.810.834 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah % 95 90 90 90 90 90 90 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu % 100 100 899.724.348 52 785.515.921 55 818.335.857 57 842.481.910 58 868.248.962 60 895.733.154 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu % NA 100 100 100 100 100 100 5.02 KEUANGAN 418.225.040.134 430.169.978.350 445.386.552.738 456.682.490.214 468.713.360.196 481.522.649.428 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 72.335.878.305 100 74.943.342.125 100 75.318.058.836 100 75.694.649.130 100 76.073.122.375 100 76.453.487.987 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu % 100 100 322.460.101.819 100 334.012.619.689 100 347.968.126.564 100 358.235.373.964 100 369.191.893.444 100 380.878.565.881 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD % 100 100 100 100 100 100 100 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A % 80 82 5.566.934.060 84 5.034.363.023 86 5.244.705.638 88 5.399.457.427 90 5.564.598.183 92 5.740.744.078 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah % -23,57 -4,16 17.862.125.950 2,98 16.179.653.513 7,67 16.855.661.701 8,85 17.353.009.692 9,39 17.883.746.193 10,03 18.449.851.482 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah indeks 78,67 78,8 78,9 80,00 80,10 80,20 80,30 5.03 KEPEGAWAIAN 12.272.195.084 13.391.393.184 13.598.548.167 13.763.853.267 13.937.264.837 14.119.250.600 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 9.196.666.784 100 9.579.735.434 100 9.627.634.111 100 9.675.772.282 100 9.724.151.143 100 9.772.771.899 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kualitas pengadaan ASN aspek 14 15 3.075.528.300 16 3.811.657.750 17 3.970.914.056 18 4.088.080.986 19 4.213.113.694 20 4.346.478.701 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan % 97 97 97 98 98 98 98 Persentase kualifikasi pendidikan ASN % 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN % 31 33 35 37 39 41 43 Persentase kinerja ASN % 95 95 95 95 95 95 95 Persentase disiplin ASN % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN % NA 60 65 70 75 80 85 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9.865.514.700 5.390.246.350 5.615.458.260 5.781.149.583 5.957.964.277 6.146.562.071 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pengembangan kompetensi ASN % 40 45 9.865.514.700 50 5.390.246.350 55 5.615.458.260 60 5.781.149.583 65 5.957.964.277 70 6.146.562.071 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VII- 14VII- 14VII- 14 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 334.218.440 441.119.000 459.549.559 473.109.160 487.579.059 503.013.246 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan % 25 25 334.218.440 25 441.119.000 25 459.549.559 25 473.109.160 25 487.579.059 25 503.013.246 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 184.950.290 288.332.800 300.379.741 309.242.832 318.700.930 328.789.324 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di Jakarta % NA 77,00 184.950.290 - 288.332.800 - 300.379.741 - 309.242.832 - 318.700.930 - 328.789.324 SEKRETARIAT DAERAH Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan % NA NA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.985.746.635 9.292.405.334 9.372.977.434 9.443.518.346 9.516.183.168 9.591.086.453 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 7.985.746.635 9.292.405.334 9.372.977.434 9.443.518.346 9.516.183.168 9.591.086.453 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 6.991.102.135 100 8.365.031.834 100 8.406.856.993 100 8.448.891.278 100 8.491.135.735 100 8.533.591.413 INSPEKTORAT Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti % 100 100 664.936.500 100 529.719.000 100 551.851.389 100 568.134.474 100 585.510.694 100 604.044.881 INSPEKTORAT Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti % 84,53 85 86 87 88 89 90 Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat baik % 70 75 80 85 90 95 100 Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3 % 100 100 329.708.000 100 397.654.500 100 414.269.052 100 426.492.594 100 439.536.739 100 453.450.160 INSPEKTORAT Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten % 85 86 87 89 91 93 95 7 UNSUR KEWILAYAHAN 73.175.881.903 73.992.886.128 74.799.367.746 75.476.354.016 76.179.391.876 76.909.941.679 7.01 KECAMATAN 73.175.881.903 73.992.886.128 74.799.367.746 75.476.354.016 76.179.391.876 76.909.941.679 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 61.584.578.268 100 62.124.999.869 100 62.435.624.868 100 62.747.802.993 100 63.061.542.008 100 63.376.849.718 17 KECAMATAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon % NA 30 2.216.825.743 30 2.301.740.896 30 2.397.910.798 30 2.468.664.242 30 2.544.167.584 30 2.624.702.541 17 KECAMATAN Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu. % NA 100 100 100 100 100 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi % NA 30 3.673.493.705 30 3.643.475.316 35 3.795.704.728 40 3.907.701.881 45 4.027.217.750 50 4.154.698.270 17 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon % NA 100 2.854.684.725 100 2.999.736.228 100 3.125.069.335 100 3.217.278.528 100 3.315.678.009 100 3.420.634.926 17 KECAMATAN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA % NA 100 1.596.887.150 100 1.591.434.621 100 1.657.926.949 100 1.706.846.218 100 1.759.049.588 100 1.814.731.841 17 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu % NA 100 1.249.412.312 100 1.331.499.198 100 1.387.131.067 100 1.428.060.154 100 1.471.736.938 100 1.518.324.384 17 KECAMATAN Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu % NA 50 50 75 75 100 100 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.624.020.882 8.767.481.094 8.954.889.214 9.099.317.031 9.251.922.062 9.413.182.662 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.624.020.882 8.767.481.094 8.954.889.214 9.099.317.031 9.251.922.062 9.413.182.662 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 4.967.235.895 100 4.864.127.545 100 4.888.448.183 100 4.912.890.424 100 4.937.454.876 100 4.962.142.150 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 VII- 15VII- 15VII- 15 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah kalurahan berkarakter Pancasila kalurahan 7 10 497.934.826 16 738.676.190 22 769.539.098 28 792.245.339 34 816.475.921 40 842.321.252 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik % 100 100 2.247.418.223 100 2.369.987.467 100 2.469.008.805 100 2.541.860.087 100 2.619.602.101 100 2.702.524.918 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan kriteria yang berlaku % 88 88 88 100 100 100 100 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase ormas dan LSM yang aktif % 40 45 44.917.090 50 44.916.975 55 46.793.668 60 48.174.375 70 49.647.774 75 51.219.361 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya % 100 100 428.749.403 100 392.447.195 100 408.844.179 100 420.907.653 100 433.780.984 100 447.512.208 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase realisasi kinerja rencana aksi daerah (RAD) penanganan konflik sosial (PKS) % 60 70 437.765.445 80 357.325.722 90 372.255.282 100 383.239.154 100 394.960.406 100 407.462.774 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK VII- 16VII- 16VII- 16 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,851,094,861,938 1,741,130,424,183 1,779,256,459,161 1,808,573,621,358 1,839,565,056,689 1,872,328,782,272 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 813,403,698,671 745,016,000,000 755,759,498,338 764,409,825,839 773,467,844,447 782,956,978,178 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 568,354,782,031 100 554,201,542,032 100 556,972,549,742 100 559,757,412,491 100 562,556,199,553 100 565,368,980,551 DINAS PENDIDIKAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A % 32.77 32.77 243,417,003,140 32.77 190,594,483,968 32.77 198,557,783,779 33.98 204,416,486,728 33.98 210,668,502,530 33.98 217,337,158,656 DINAS PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A % 69.53 69.53 69.53 69.53 69.53 69.53 69.53 Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A % 82.08 82.08 82.08 82.08 82.08 82.08 82.08 Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin % 93.72 93.89 94.06 94.23 94.23 94.40 94.40 Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik % 69.1 69.36 69.36 69.40 69.40 69.44 69.44 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal satuan pendidikan NA 25.00 215,512,500 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kineja guru dengan nilai minimal baik. % 98.90 98.90 1,416,401,000 98.90 219,974,000 98.90 229,164,816 99.00 235,926,619 99.00 243,142,363 99.00 250,838,970 DINAS PENDIDIKAN Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik. % 87.60 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 490,913,222,773 445,239,236,969 451,469,170,462 456,505,536,530 461,774,983,108 467,290,875,236 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 334,772,840,510 100 336,386,938,982 100 338,068,873,677 100 339,759,218,045 100 341,458,014,136 100 343,165,304,206 DINAS KESEHATAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman) % NA 93 94 95 96 97 100 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman) % NA 80 81 82 83 84 85 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman) % NA 62.5 65 67.5 70 72.5 75 Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) % NA 87.44 88.56 89.67 90.78 91.89 92.44 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60% % 76.54 81.58 149,601,737,003 82.75 103,865,914,717 83.58 108,205,575,560 84.42 111,398,320,325 85.25 114,805,403,923 86.08 118,439,538,836 DINAS KESEHATAN Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES) % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 88 89 90 91 93 94 95 Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) % 37,91 40 42,5 45 47 50 52 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tabel 7.2 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit % 100 100 100 100 100 100 100 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduuduk rasio 2,70 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai indeks 75 76 77 80 82 83 85 Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indek kepuasan Layanan Penunjang % 83 83.5 84 84.5 85 86 87 Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS % 54.5 55 55.5 68.5 81.5 94.5 94.5 Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan indeks 86.04 86.05 86.06 86.07 86.08 87 87.05 Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK indeks 72.35 79.45 80.50 81.05 81.60 82.15 82.70 Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan % 81.58 89.475 90 91 91.5 92 92.5 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar % 83.27 83.95 523,280,800 85.00 302,893,420 86.67 315,548,724 88.00 324,859,395 89.00 334,795,120 89.67 345,392,972 DINAS KESEHATAN Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin % 85 85 85 90 90 90 90 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat % 49,15 55 1,462,231,350 60 690,772,765 65 719,634,202 70 740,867,935 75 763,527,154 80 787,696,406 DINAS KESEHATAN Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat % 89,95 90 90 90 90 90 90 Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin % 78 80 83 87 91 93 95 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah % 66 66.2 4,553,133,110 66.4 3,992,717,085 66.8 4,159,538,299 67 4,282,270,830 67.1 4,413,242,775 67.2 4,552,942,816 DINAS KESEHATAN Persentase bayi ASI Eksklusif % 84.5 84.5 84.6 84.8 85 85.2 85.4 Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) % 85 85.2 85.4 85.6 85.8 86 86.5 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 449,622,499,329 461,144,464,525 479,497,872,376 493,034,165,078 507,471,433,831 522,863,081,816 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 24,977,539,674 100 24,845,248,900 100 24,969,475,145 100 25,094,322,520 100 25,219,794,133 100 25,345,893,103 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik % 70.8 71 46,977,699,650 71.2 60,582,676,142 71.4 63,113,903,717 71.6 64,976,160,672 71.8 66,963,436,698 72 69,083,146,702 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten % 19.33 20.15 26,152,181,500 20.95 24,447,798,650 21.75 25,469,261,319 22.55 26,220,764,653 23.35 27,022,718,730 24.15 27,878,115,795 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 61.49 98.32 10,323,287,750 98.73 12,488,596,767 99.14 13,010,387,525 99.55 13,394,275,753 99.96 13,803,935,585 100.00 14,240,895,541 DLH Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman % 64.53 65.5 11,604,546,000 66.5 19,814,518,839 67.5 20,642,396,702 68.5 21,251,477,183 69.5 21,901,447,121 70.5 22,594,731,678 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh % 49.25 55 977,725,000 60 16,497,744,552 65 17,187,043,021 70 17,694,168,845 75 18,235,339,594 80 18,812,574,480 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase kondisi gedung pemerintah baik % 86.07 87 8,722,841,475 88 54,179,804,325 89 56,443,511,105 90 58,155,947,579 91 59,839,195,974 92 61,781,875,757 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan % 58.14 60 1,338,447,670 62 491,807,593 64 512,355,991 66 527,473,714 68 543,606,336 70 560,814,052 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik (>80%) % 82.61 82.81 89,598,431,226 83.01 72,480,613,587 83.21 75,508,953,361 83.41 77,736,942,208 83.61 80,114,502,839 83.81 82,650,506,388 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten % 100 100 894,190,000 100 758,082,000 100 789,755,709 100 813,058,468 100 837,925,613 100 864,449,928 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan % NA 80 1,297,912,884 82 1,028,191,170 84 1,071,150,412 86 1,102,756,083 88 1,136,483,541 90 1,172,458,629 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan % NA 20 40 60 80 80 100 Persentase pemanfaatan ruang pada kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sesuai dengan rencana tata ruang % NA - 226,757,696,500 - 173,529,382,000 70 180,779,678,368 75 186,113,815,437 80 191,806,049,629 85 197,877,619,762 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) % NA 30 30 30 60 60 60 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35,214,079,775 28,548,226,676 29,741,010,871 30,618,557,672 31,555,016,906 32,553,882,679 Persentase perbaikan rumah akibat bencana % 100 100 4,061,682,175 100 3,792,626,040 100 3,951,087,175 100 4,067,669,087 100 4,192,077,503 100 4,324,776,616 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten % 100 100 100 100 100 100 100 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten % 0 16.66 26,257,687,000 33.33 14,854,910,000 49.99 15,475,568,581 66.66 15,932,195,149 83.32 16,419,476,471 100 16,939,230,686 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh % NA 7.79 0 15.59 0 23.38 3,094,306,534 31.17 3,185,608,031 38.96 3,283,038,880 46.76 3,386,962,613 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik % 0 75 4,894,710,600 77.5 9,900,690,636 80 6,704,330,825 82.5 6,902,150,734 85 7,113,250,906 87.5 7,338,418,995 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sertifikat 0 0 0 0 0 25 515,717,756 50 530,934,672 75 547,173,147 100 564,493,769 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 27,768,273,923 29,432,346,435 29,941,121,717 30,341,825,653 30,763,310,309 31,206,781,449 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 19,630,446,489 100 19,600,915,726 100 19,698,920,305 100 19,797,414,906 100 19,896,401,981 100 19,995,883,991 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan % 100 100 2,536,719,570 100 2,285,703,227 100 2,381,203,053 100 2,451,463,514 1 2,526,440,776 100 2,606,414,596 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas % 26 26 32 38 44 50 54 Persentase perda dan perkada yang ditegakkan % 34 34 34 34 34 34 34 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 4,824,053,364 100 6,845,604,782 100 7,131,623,570 100 7,342,051,301 100 7,566,605,698 100 7,806,124,614 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana % 100 80 80 80 80 80 80 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani % 95 95 777,054,500 95 700,122,700 95 729,374,790 95 750,895,932 95 773,861,854 95 798,358,248 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 34,173,087,467 31,750,149,578 32,847,785,398 33,663,710,585 34,532,468,089 35,457,182,913 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 5,925,041,526 100 6,224,049,901 100 6,255,170,151 100 6,286,446,001 100 6,317,878,231 100 6,349,467,622 DINAS SOSIAL Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif % 65 67 2,622,892,502 69 3,236,605,741 71 3,371,835,583 73 3,471,325,931 75 3,577,495,374 77 3,690,740,051 DINAS SOSIAL 1:06:03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan % NA 0 0 0 0 100 350,000,000 100 355,000,000 100 360,000,000 100 365,000,000 DINAS SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani % 100 100 11,480,226,993 100 18,379,291,783 100 18,797,203,885 100 19,357,166,777 100 19,955,057,377 100 20,593,125,183 DINAS SOSIAL Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial % 80 80 80 80 80 80 80 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan % 100 100 13,056,360,343 100 2,795,036,425 100 2,911,816,893 100 2,997,733,798 100 3,089,418,570 100 3,187,213,304 DINAS SOSIAL 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Jumlah kampung siaga yang terbentuk kampung 14 16 1,049,261,138 18 1,075,860,763 20 1,120,811,706 22 1,153,882,698 24 1,189,173,848 26 1,226,816,834 DINAS SOSIAL 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah % NA 56 39,304,965 100 39,304,965 100 40,947,181 100 42,155,380 100 43,444,689 100 44,819,919 DINAS SOSIAL Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 233,949,305,705 272,693,368,595 279,753,966,451 285,107,152,130 290,782,933,839 296,800,284,072 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 16,716,201,756 20,230,873,067 20,654,830,674 20,982,164,665 21,327,897,257 21,693,104,045 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10,642,126,756 100 11,454,604,319 100 11,511,877,341 100 11,569,436,727 100 11,627,283,911 100 11,685,420,330 DINAS TENAGA KERJA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan % 100 100 23,103,000 100 0 100 27,835,638 100 28,656,965 100 29,533,429 100 30,468,302 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan % 43,88 25 2,669,823,000 26 5,343,854,108 27 5,539,292,048 28 5,702,735,989 29 5,877,152,427 30 6,063,192,143 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten % 68.09 60.00 2,930,898,000 60.00 3,056,064,640 63.17 3,183,751,226 63.13 3,277,691,903 65.23 3,377,939,109 65.15 3,484,866,884 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak % 8,1 9,8 450,251,000 11,5 376,350,000 13,3 392,074,421 15 403,643,081 16,7 415,988,382 18,4 429,156,385 DINAS TENAGA KERJA 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10,262,832,770 10,253,048,716 10,399,855,269 10,518,170,392 10,642,038,184 10,771,777,527 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 8,386,377,775 100 7,655,502,906 100 7,693,780,421 100 7,732,249,323 100 7,770,910,569 100 7,809,765,122 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase lembaga PUG yang aktif % 100 100 362,884,640 100 322,780,755 100 336,266,979 100 346,188,969 100 356,777,053 100 368,070,737 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/ pendampingan perlindungan perempuan lembaga 51 51 138,412,925 52 589,442,925 53 614,070,662 54 632,189,607 55 651,524,933 56 672,148,783 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan % 100 100 914,264,600 100 684,672,125 100 713,278,669 100 734,324,874 100 756,783,976 100 780,739,774 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan desa prima dan industri rumahan 21 dan 20 25 dan 21 26 dan 28 27 dan 31 28 dan 34 29 dan 37 30 dan 40 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan ketersediaan data gender dan anak % 38,56 40.00 129,495,800 42.00 50,914,800 44.00 53,042,090 46.00 54,607,166 48.00 56,277,309 50.00 58,058,752 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak % 100 100 240,330,880 100 810,650,555 100 844,520,651 100 869,439,319 100 896,030,855 100 924,394,477 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak % 46,67 46,67 91,066,150 53,33 139,084,650 53,33 144,895,798 53,33 149,171,135 53,33 153,733,489 60.00 158,599,882 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1,213,898,750 3,456,995,750 3,601,433,789 3,707,698,728 3,821,097,561 3,942,053,401 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif unit 30 31 51,255,000 32 50,000,000 33 52,089,069 34 53,626,024 35 55,266,159 36 57,015,595 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan kelompok 2 2 944,146,750 3 3,311,995,750 4 3,450,375,490 4 3,552,183,259 5 3,660,825,699 5 3,776,708,175 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Peningkatan Jumah Toko MItra Tani unit 1 1 2 2 2 2 2 Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah ton 15 15 15 15 15 15 15 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan kalurahan 3 3 97,512,000 3 70,000,000 3 72,924,696 3 75,076,433 3 77,372,623 3 79,821,833 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan kelompok 3 3 120,985,000 3 25,000,000 3 26,044,534 3 26,813,012 3 27,633,080 3 28,507,798 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 12,752,364,875 9,934,656,512 10,115,833,446 10,257,690,156 10,407,084,629 10,564,455,253 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 6,852,028,171 100 6,359,378,334 100 6,391,175,226 100 6,423,131,102 100 6,455,246,757 100 6,487,522,991 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi % NA 87 112,337,478 88 53,964,678 89 56,219,397 90 57,878,222 90 59,648,410 90 61,536,565 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah % NA 5.5 89,500,500 11.1 76,738,750 16.7 79,945,001 22.3 82,303,881 30.6 84,821,120 33.3 87,506,110 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa % NA 90 176,705,218 91 148,247,633 92 154,441,623 93 158,998,622 94 163,861,546 95 169,048,540 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman % NA 95 698,489,718 95 549,152,117 95 572,096,448 95 588,976,890 95 606,990,568 95 626,204,695 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan % NA 100 100 100 100 100 100 Persentase unit produkdi yang aktif melaksanpelakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman % NA 15 30 45 60 75 90 Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan % NA 90 4,823,303,790 91 2,747,175,000 92 2,861,955,752 93 2,946,401,440 94 3,036,516,227 95 3,132,636,351 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah % NA 11.6 22.1 32.6 43.0 53.5 64.0 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 46,374,350,109 45,842,647,991 47,235,369,146 48,279,144,435 49,388,555,092 50,567,474,574 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 14,511,323,924 100 14,209,576,049 100 14,280,623,929 100 14,352,027,049 100 14,423,787,184 100 14,495,906,120 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun % 100 100 101,085,200 100 382,720,000 100 398,710,568 100 410,475,037 100 423,029,290 100 436,420,171 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan % 87 100 568,082,000 100 854,216,490 100 889,906,830 100 916,164,677 100 944,185,294 100 974,073,231 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Presentase luas RTH yang tersedia % 7.034 7.034 17,357,805,700 7.034 15,091,981,899 7.034 15,722,545,670 7.035 16,186,459,615 7.036 16,681,517,538 7.037 17,209,566,595 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN****) 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Prosentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten % 52.60 53.00 12,250,000 53.50 12,250,000 54.00 12,761,822 54.50 13,138,376 55.00 13,540,209 55.50 13,968,821 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten % NA 20 387,116,000 20.10 405,921,000 20.20 422,880,938 20.30 435,358,584 20.40 448,673,894 20.50 462,876,548 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan % 100 100 561,361,000 100 862,057,090 100 898,075,021 100 924,573,881 100 952,851,690 100 983,013,961 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT Prosentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup % 75.00 75.00 133,030,000 75.00 309,438,500 75.00 322,367,266 75.00 331,879,127 75.00 342,029,549 75.00 352,856,405 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani % 100.00 100.00 57,750,000 100.00 33,000,000 100.00 34,378,785 100.00 35,393,176 100.00 36,475,665 100.00 37,630,293 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengurangan sampah % 22.53 22.53 12,684,546,285 22.54 13,681,486,963 22.55 14,253,118,315 22.57 14,673,674,914 22.58 15,122,464,779 22.60 15,601,162,430 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan sampah % 33.58 33.58 33.86 34.16 34.45 34.75 35.04 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12,569,988,898 11,372,361,559 11,477,465,546 11,568,338,086 11,662,170,019 11,759,123,139 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 9,899,709,426 100 10,060,768,994 100 10,111,072,839 100 10,161,628,203 100 10,212,436,344 100 10,263,498,526 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan dokumen KK % 100 100 1,547,763,850 100 384,953,005 100 401,036,871 100 412,869,980 100 425,497,483 100 438,966,494 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan dokumen KTP-el % 99.81 99.82 99.83 99.84 99.85 99.86 99.87 Cakupan dokumen KIA % 56.46 60 65 70 75 80 85 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan dokumen akta kelahiran % 100 100 383,561,772 100 274,527,210 100 285,997,335 100 294,436,054 100 303,441,291 100 313,046,645 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan dokumen akta kematian % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta perkawinan % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta perceraian % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta pengakuan anak % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta pengesahan anak % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan % 100 100 100 100 100 100 100 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Cakupan ketersediaan data SIAK % 87.39 88.5 644,197,375 89 557,355,875 89.5 580,642,970 90 597,775,589 90.5 616,058,372 91 635,559,538 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan ketersediaan profil kependudukan % 100 100 94,756,475 100 94,756,475 100 98,715,531 100 101,628,260 100 104,736,529 100 108,051,936 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 24,476,829,117 15,913,084,719 16,311,007,774 16,613,536,925 16,934,109,808 17,273,786,699 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 7,321,652,300 100 7,257,681,747 100 7,293,970,156 100 7,330,440,007 100 7,367,092,207 100 7,403,927,668 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa % NA 0 0 0 0 25.58 450,000,000 34.88 455,000,000 46.51 460,000,000 56.98 465,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Jumlah BUMDesa dengan kategori maju BUMDes 1 2 13,610,497,267 3 5,048,165,622 4 4,809,084,928 5 4,959,260,997 6 5,119,854,516 8 5,291,483,346 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Persentase kalurahan berkinerja baik % 50 60 62 64 66 68 70 Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi % 50 52 54 56 58 60 62 Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik % 50 51 3,544,679,550 54 3,607,237,350 56 3,757,952,690 59 3,868,835,921 62 3,987,163,086 64 4,113,375,686 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar % 57 60 63 65 68 70 72 Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif % 50 52 54 56 58 60 62 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5,703,186,120 5,849,436,120 6,093,833,610 6,273,640,014 6,465,517,377 6,670,181,632 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun tahun 24.00 23,00 70,691,938 23,10 62,241,938 23,20 64,842,492 23,30 66,755,753 23,40 68,797,457 23,50 70,975,223 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR) % 77.34 76,70 4,493,961,602 76,80 4,761,161,602 76,90 4,960,089,485 77,00 5,106,443,309 77,10 5,262,622,318 77,20 5,429,209,245 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 39.08 38,10 39,12 39,15 39,17 39,20 39,22 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) % 7.95 7.95 7.92 7.90 7.88 7.86 7.84 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana % 80 80 1,138,532,580 82 1,026,032,580 84 1,068,901,633 86 1,100,440,951 88 1,134,097,602 90 1,169,997,164 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 17,104,520,378 30,727,999,996 31,594,043,021 32,246,496,828 32,939,205,254 33,674,540,308 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10,543,261,128 100 11,359,419,998 100 11,416,217,098 100 11,473,298,183 100 11,530,664,674 100 11,588,317,998 DINAS PERHUBUNGAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ketersediaan sarpras perhubungan % NA 25 6,561,259,250 31 19,368,579,998 41 20,177,825,923 51 20,773,198,645 57 21,408,540,580 65 22,086,222,310 DINAS PERHUBUNGAN Rasio konektivitas kabupaten/kota Rasio NA 50 50 50 50 50 50 Accident Rate kejadian per 10.000 kendaraan 2,182 2,316 2,202 2,293 2,270 2,247 2,225 2,202 Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan % 4.49 10 21 30 42 53 66 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota Rasio 0.47 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 Persentase lokasi parkir yang berizin % 78.14 78.2 78.25 78.5 78.75 79 79.25 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala % 45.81 53 53.5 54 56 58 60 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17,155,912,892 19,118,534,142 19,451,572,691 19,713,643,289 19,989,353,891 20,279,496,210 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10,787,049,967 100 12,662,933,417 100 12,726,248,084 100 12,789,879,325 100 12,853,828,721 100 12,918,097,865 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase aduan masyarakat terlayani % 80 100 931,059,200 100 1,900,426,000 100 1,979,828,413 100 2,038,245,799 100 2,100,584,924 100 2,167,078,388 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten % NA 70 75 80 85 90 95 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 49 50 5,437,803,725 50 4,555,174,725 58 4,745,496,193 62 4,885,518,166 70 5,034,940,246 75 5,194,319,958 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase padukuhan yang telah terhubung dengan jaringan internet % 0 44.14 92.33 100 100 100 100 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9,263,966,360 11,221,257,713 11,491,458,359 11,697,519,943 11,915,728,932 12,146,798,421 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 5,543,442,811 100 5,400,530,465 100 5,427,533,117 100 5,454,670,783 100 5,481,944,137 100 5,509,353,858 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin % 11.2 15.41 29,400,000 19.61 29,400,000 23.81 30,628,372 28.01 31,532,102 32.21 32,496,502 36.41 33,525,170 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang aktif % 83.78 76.21 33,520,500 76.5 34,071,800 76.78 35,495,367 77.05 36,542,703 77.31 37,660,351 77.57 38,852,479 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP koperasi sehat % 24.00 14.00 119,070,500 14.75 112,470,700 15.50 117,169,881 16.25 120,627,129 17.00 124,316,473 17.75 128,251,678 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat % 15.90 19.10 743,647,655 22.31 813,544,665 25.51 847,535,681 28.71 872,543,312 31.91 899,229,782 35.11 927,694,665 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06 PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase peningkatan volume usaha koperasi % -23,46 1.70 771,491,600 1.70 477,019,172 1.70 496,949,689 1.70 511,612,830 1.70 527,260,352 1.70 543,950,640 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin pelaku usaha 1,000 1000 1,512,997,994 500 3,519,109,964 500 3,666,143,221 500 3,774,317,495 500 3,889,753,842 500 4,012,882,979 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha usaha mikro 10 10 510,395,300 10 835,110,947 10 870,003,032 10 895,673,591 10 923,067,494 10 952,286,953 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 13,339,662,145 12,457,167,060 12,601,370,255 12,721,236,481 12,845,955,691 12,975,801,758 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10,679,177,095 100 10,230,024,725 100 10,281,174,849 100 10,332,580,723 100 10,384,243,626 100 10,436,164,845 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti % NA 85 434,931,250 85 208,942,183 87 217,672,075 87 224,094,770 88 230,948,640 88 238,259,258 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor baru izin 1410 900 160,834,200 925 168,875,910 950 177,319,706 975 186,185,691 1000 195,494,975 1025 205,269,724 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM UMKM NA 150 25,880,500 160 27,174,525 170 28,533,251 180 29,959,914 190 31,457,910 200 33,030,805 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA I I I I I I I I I I I Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani % NA 100 941,074,600 100 1,001,547,770 100 1,043,393,814 100 1,074,180,491 100 1,107,033,974 100 1,142,076,843 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman % NA 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan % NA 100 100 100 100 100 100 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan % NA 90 611,947,800 90 492,603,302 91 513,184,946 92 528,327,128 93 544,485,852 93 561,721,409 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Persentase peningkatan investasi di Kabupaten % NA 3.54 6.03 6.04 6.05 6.07 6.10 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase izin yang terselesaikan % NA 93.00 155,271,400 94.00 171,706,580 94.25 178,880,717 95.00 184,158,823 95.25 189,791,264 96.00 195,799,057 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13,844,659,543 37,698,710,141 39,057,344,938 40,064,834,345 41,138,122,133 42,281,102,788 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 5,740,366,470 100 5,885,293,364 100 5,914,719,831 100 5,944,293,430 100 5,974,014,897 100 6,003,884,972 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 93.48 93.48 1,463,739,562 93.50 2,162,251,645 93.51 2,252,593,494 93.52 2,319,059,164 93.53 2,389,986,880 93.54 2,465,641,287 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 16,96 17 18 20 22 24 26 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi % 27.92 28 6,060,338,784 28 28,744,605,260 29 29,945,594,422 30 30,829,177,725 30 31,772,078,708 30 32,777,815,516 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi % NA 75 75 75 75 75 75 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) % NA 2 580,214,727 3 906,559,872 4 944,437,191 5 972,304,026 6 1,002,041,647 7 1,033,761,013 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 193,196,500 203,626,325 212,134,113 218,393,403 225,072,899 232,197,522 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 193,196,500 100 203,626,325 100 212,134,113 100 218,393,403 100 225,072,899 100 232,197,522 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 164,918,000 168,589,880 175,633,797 180,816,098 186,346,304 192,245,047 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah % NA 75 164,918,000 80 168,589,880 85 175,633,797 90 180,816,098 93 186,346,304 97 192,245,047 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 24,115,645,836 29,027,207,248 29,973,683,197 30,679,766,880 31,430,991,481 32,230,024,438 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 7,400,381,283 100 7,240,640,286 100 7,276,843,487 100 7,313,227,705 100 7,349,793,843 100 7,386,542,813 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi % NA 76 1,597,410,003 77 1,757,151,000 78 1,830,567,187 79 1,884,580,427 80 1,942,219,744 81 2,003,700,200 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi sumber sejarah 1 3 15,117,854,550 3 20,029,415,962 3 20,866,272,523 3 21,481,958,748 3 22,138,977,894 3 22,839,781,425 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan karya NA 3 3 3 3 3 3 Rasio kunjungan museum dibanding ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) lain Rasio 0.0372 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan % NA 34.42 34.42 34.42 34.42 34.42 34.42 Pengelolaan taman budaya taman budaya 0 0 0 1 1 1 1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi event 2 2 2 2 2 2 2 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8,392,185,856 8,903,755,856 8,980,586,081 9,047,916,597 9,117,261,575 9,188,729,542 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 7,728,011,156 100 8,025,282,851 100 8,065,409,265 100 8,105,736,312 100 8,146,264,993 100 8,186,996,318 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan % 4.41 5.17 663,549,700 5.91 876,473,005 6.65 913,093,253 7.39 940,035,245 8.12 968,785,936 8.86 999,452,600 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan % 0 23.25 23.25 25.58 27.9 30.23 32.55 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio 0.025 1.89 1.95 2.01 2.07 2.13 2.19 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk Rasio 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat % 0 17.37 17.71 18.07 18.43 18.80 19.17 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat kali 9 0 6 8 10 10 10 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya naskah kuno 0 0 625,000 0 2,000,000 1 2,083,563 1 2,145,041 1 2,210,646 1 2,280,624 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 304,985,800 313,415,800 326,510,743 336,144,863 346,425,751 357,391,767 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku % 91.67 91.67 298,711,400 91.67 208,295,450 93.75 216,998,321 93.75 223,401,135 93.75 230,233,791 95.83 237,521,781 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional % 75.29 75.57 75.58 75.63 75.74 75.89 76.09 Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi % 52.08 79.92 100 100 100 100 100 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 83.33 83.33 6,274,400 100 103,120,350 100 107,428,860 100 110,598,687 100 113,981,314 100 117,589,363 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota % 0 0 6,274,400 100 2,000,000 100 2,083,563 100 2,145,041 100 2,210,646 100 2,280,624 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 106,242,508,518 110,473,923,360 112,536,839,755 114,148,004,338 115,845,661,629 117,634,846,821 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1,903,814,340 3,422,936,625 3,565,951,627 3,671,169,619 3,783,451,221 3,903,215,376 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum kg 2000 2000 161,565,750 2000 160,000,000 2000 166,685,020 2000 171,603,276 2000 176,851,710 2000 182,449,904 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi % -19 0.3 1,611,761,173 0.3 2,612,454,500 0.3 2,721,606,444 0.3 2,801,910,945 0.3 2,887,606,535 0.3 2,979,012,962 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.25.05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi produk 3 2 130,487,417 2 650,482,125 2 677,660,163 2 697,655,399 3 718,992,976 3 741,752,510 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 16,600,607,461 19,654,348,473 20,164,629,309 20,551,430,659 20,961,560,063 21,396,389,580 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 8,591,810,644 100 8,452,780,230 100 8,495,044,131 100 8,537,519,352 100 8,580,206,949 100 8,623,107,983 DINAS PARIWISATA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Lama tinggal wisatawan (LOS) - Wisatawan mancanegara - Wisatawan nusantara hari 1,50 1,25 1,25 1,05 3,333,956,100 1,3 1,1 3,527,404,098 1,45 1,15 3,674,783,895 1,6 1,2 3,783,213,123 1,75 1,25 3,898,921,541 1,9 1,3 4,022,340,879 DINAS PARIWISATA 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan kunjungan 2,032,585,254 5,137,436,579 5,352,085,749 5,510,005,927 5,678,527,775 5,858,280,080 DINAS PARIWISATA - Wisatawan mancanegara 24,044 50 100 1,000 2,000 3,500 5,500 - Wisatawan nusantaa 4,226,075 1,500,000 2,000,000 2,750,000 4,000,000 6,000,000 9,000,000 Persentase tingkat hunian akomodasi wisman % 27.14 0.22 0.44 4.36 8.73 15.27 24.06 Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Kabupaten % s -64.51 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata ruang 7 8 2,625,000 10 2,625,000 12 2,734,676 14 2,815,366 16 2,901,473 18 2,993,319 DINAS PARIWISATA 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina kelompok UJP 11 6 2,639,630,463 8 2,534,102,566 8 2,639,980,858 8 2,717,876,891 8 2,801,002,326 8 2,889,667,319 DINAS PARIWISATA Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina kelompok desa/destinasi wisata 20 20 25 25 30 30 30 Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata komunitas ekraf 3 4 4 4 4 4 4 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 47,288,233,549 51,835,398,759 52,677,464,778 53,345,439,182 54,047,020,642 54,784,153,295 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 36,443,837,094 100 35,988,002,939 100 36,167,942,954 100 36,348,782,668 100 36,530,526,582 100 36,713,179,215 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produksi tanaman pangan % NA 0.30 3,607,254,895 0.30 5,241,765,000 0.30 5,460,773,155 0.30 5,621,900,295 0.30 5,793,844,398 0.30 5,977,247,021 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura % NA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan % NA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.3 Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan % NA 0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Peningkatan jumlah kelompok tani hortikutura dan perkebunan yang menerima bantuan alat kelompok 26 15 3,562,651,402 15 3,919,175,975 15 4,082,924,540 15 4,203,396,483 15 4,331,956,081 15 4,469,083,013 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat kelompok 5 5 5 5 5 5 5 Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya balai 1 2 3 4 5 6 7 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak % 70.00 100 1,010,343,375 100 1,776,000,000 100 1,850,203,724 100 1,904,796,366 100 1,963,053,981 100 2,025,193,939 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani % 85 90 637,414,900 90 714,116,045 90 743,952,796 90 765,904,081 90 789,329,023 90 814,315,026 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani % 90 90 90 90 90 90 90.00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya % 2.00 2.00 2,026,731,883 2.00 4,196,338,800 2.00 4,371,667,610 2.00 4,500,659,289 2.00 4,638,310,578 2.00 4,785,135,081 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut kelompok 24 16 16 16 16 33 36 Jumlah wirausaha muda pertanian orang 200 200 200 200 200 200 200 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 37,892,935,375 32,370,148,370 32,804,374,728 33,157,454,296 33,526,442,679 33,912,249,369 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 25,660,629,471 100 24,964,889,372 100 25,089,713,819 100 25,215,162,388 100 25,341,238,200 100 25,467,944,391 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan % NA 36.10 315,159,722 36.32 268,982,553 36.32 280,221,014 36.55 288,489,296 36.77 297,312,653 37.00 306,724,007 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan % NA 75 77 79 81 83 85 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik Rasio 0.86 0.86 7,917,622,187 0.88 3,476,474,468 0.88 3,621,726,355 0.88 3,728,590,052 0.91 3,842,627,840 0.91 3,964,265,215 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional kejadian NA 5 5 5 5 5 5 Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan pengelolaan sampah Rasio 4,65 9.30 11.63 13.95 16.28 18.60 20.93 Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman % 4.49 2.07 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata pasar 13 14 15 16 17 18 20 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah % NA 75 213,115,675 75 360,958,013 75 376,039,335 75 387,134,860 75 398,975,261 75 411,604,719 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor % NA 17 707,436,253 18 507,865,433 19 529,084,750 20 544,696,076 21 561,355,439 22 579,124,998 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah % 17 18 347,467,732 19 502,859,963 20 523,870,144 21 539,327,607 22 555,822,777 23 573,417,201 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten % NA 2 2,731,504,335 2 2,288,118,568 2 2,383,719,310 2 2,454,054,016 2 2,529,110,509 2 2,609,168,838 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern UMKM NA 30 36 40 45 50 55 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1,554,977,142 2,471,861,677 2,575,139,459 2,651,122,263 2,732,206,028 2,818,693,292 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase sentra industri aktif % 77 77 1,197,742,454 82 2,264,212,991 87 2,358,814,925 92 2,428,414,796 97 2,502,687,120 100 2,581,909,024 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan pelaku usaha 1.149 1.161 130,019,885 1.173 125,927,050 1.185 131,188,455 1.197 135,059,340 1.209 139,190,088 1.221 143,596,114 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase data industri yang dimutakhirkan % 100 100 227,214,803 100 81,721,636 100 85,136,078 100 87,648,128 100 90,328,819 100 93,188,154 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1,001,940,651 719,229,456 749,279,852 771,388,319 794,980,995 820,145,909 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase calon transmigran yang berangkat % 0 0 1,001,940,651 80 719,229,456 80 749,279,852 80 771,388,319 80 794,980,995 80 820,145,909 DINAS TENAGA KERJA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 148,176,550,991 140,718,263,434 143,479,053,149 145,624,363,259 147,887,222,320 150,274,486,489 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 54,890,127,212 50,206,709,463 50,867,941,587 51,407,002,806 51,970,059,366 52,558,481,143 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 41,331,514,096 100 39,054,364,977 100 39,249,636,802 100 39,445,884,986 100 39,643,114,411 100 39,841,329,983 SEKRETARIAT DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga % 76.99 77.00 77.05 77.10 77.15 77.20 77.25 Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah % 90 90 90 90 90 90 90 Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan % 76.85 76.9 76.95 77 77.05 77.10 77.15 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu % 100 100 9,146,759,166 100 8,694,513,652 100 9,057,782,397 100 9,325,043,923 100 9,610,247,543 100 9,914,457,406 SEKRETARIAT DAERAH Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah % 75 75 75 75 75 75 75 Persentase kerjasama yang aktif % 100 100 100 100 100 100 100 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian % 100 100 2,903,314,950 100 2,137,830,834 100 2,227,152,348 100 2,292,867,344 100 2,362,993,992 100 2,437,793,946 SEKRETARIAT DAERAH Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan % 100 100 100 100 100 100 100 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik % 100 100 100 100 100 100 100 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional % 90 90 1,508,539,000 90 320,000,000 90 333,370,040 90 343,206,552 90 353,703,420 90 364,899,809 SEKRETARIAT DAERAH 4.02 SEKRETARIAT DPRD 93,286,423,779 90,511,553,971 92,611,111,562 94,217,360,453 95,917,162,954 97,716,005,346 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 47,702,403,120 100 45,733,462,528 100 45,962,129,841 100 46,191,940,490 100 46,422,900,192 100 46,655,014,693 SEKRETARIAT DPRD Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase raperda dalam propemperda yang dibahas % NA 90.00 45,584,020,659 90.50 44,778,091,443 90.75 46,648,981,721 91.50 48,025,419,963 91.80 49,494,262,762 92.00 51,060,990,652 SEKRETARIAT DPRD Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu % NA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan % NA 80.00 80.20 80.35 80.50 80.65 80.80 Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi % NA 80.00 80.20 80,35 80.50 80.65 80.80 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 453,898,624,419 461,713,204,421 477,533,343,506 489,299,481,337 501,826,053,877 515,158,033,911 5.01 PERENCANAAN 13,016,705,771 12,032,134,737 12,172,855,040 12,289,636,281 12,411,184,579 12,537,769,241 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 10,297,602,760 100 9,841,905,921 100 9,891,115,451 100 9,940,571,028 100 9,990,273,883 100 10,040,225,252 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan % 100 100 1,819,378,663 100 1,404,712,895 100 1,463,403,733 100 1,506,583,343 100 1,552,661,735 100 1,601,810,834 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah % 95 90 90 90 90 90 90 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu % 100 100 899,724,348 52 785,515,921 55 818,335,857 57 842,481,910 58 868,248,962 60 895,733,154 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu % NA 100 100 100 100 100 100 5.02 KEUANGAN 418,225,040,134 430,169,978,350 445,386,552,738 456,682,490,214 468,713,360,196 481,522,649,428 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 72,335,878,305 100 74,943,342,125 100 75,318,058,836 100 75,694,649,130 100 76,073,122,375 100 76,453,487,987 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu % 100 100 322,460,101,819 100 334,012,619,689 100 347,968,126,564 100 358,235,373,964 100 369,191,893,444 100 380,878,565,881 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD % 100 100 100 100 100 100 100 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A % 80 82 5,566,934,060 84 5,034,363,023 86 5,244,705,638 88 5,399,457,427 90 5,564,598,183 92 5,740,744,078 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah % -23,57 -4,16 17,862,125,950 2,98 16,179,653,513 7,67 16,855,661,701 8,85 17,353,009,692 9,39 17,883,746,193 10,03 18,449,851,482 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah indeks 78.67 78.8 78.9 80.00 80.10 80.20 80.30 5.03 KEPEGAWAIAN 12,272,195,084 13,391,393,184 13,598,548,167 13,763,853,267 13,937,264,837 14,119,250,600 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 9,196,666,784 100 9,579,735,434 100 9,627,634,111 100 9,675,772,282 100 9,724,151,143 100 9,772,771,899 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kualitas pengadaan ASN aspek 14 15 3,075,528,300 16 3,811,657,750 17 3,970,914,056 18 4,088,080,986 19 4,213,113,694 20 4,346,478,701 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan % 97 97 97 98 98 98 98 Persentase kualifikasi pendidikan ASN % 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN % 31 33 35 37 39 41 43 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Persentase kinerja ASN % 95 95 95 95 95 95 95 Persentase disiplin ASN % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN % NA 60 65 70 75 80 85 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9,865,514,700 5,390,246,350 5,615,458,260 5,781,149,583 5,957,964,277 6,146,562,071 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pengembangan kompetensi ASN % 40 45 9,865,514,700 50 5,390,246,350 55 5,615,458,260 60 5,781,149,583 65 5,957,964,277 70 6,146,562,071 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 334,218,440 441,119,000 459,549,559 473,109,160 487,579,059 503,013,246 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan % 25 25 334,218,440 25 441,119,000 25 459,549,559 25 473,109,160 25 487,579,059 25 503,013,246 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 184,950,290 288,332,800 300,379,741 309,242,832 318,700,930 328,789,324 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di Jakarta % NA 77.00 184,950,290 - 288,332,800 - 300,379,741 - 309,242,832 - 318,700,930 - 328,789,324 SEKRETARIAT DAERAH Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan % NA NA 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7,985,746,635 9,292,405,334 9,372,977,434 9,443,518,346 9,516,183,168 9,591,086,453 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 7,985,746,635 9,292,405,334 9,372,977,434 9,443,518,346 9,516,183,168 9,591,086,453 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 6,991,102,135 100 8,365,031,834 100 8,406,856,993 100 8,448,891,278 100 8,491,135,735 100 8,533,591,413 INSPEKTORAT Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti % 100 100 664,936,500 100 529,719,000 100 551,851,389 100 568,134,474 100 585,510,694 100 604,044,881 INSPEKTORAT Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti % 84,53 85 86 87 88 89 90 Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat baik % 70 75 80 85 90 95 100 Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3 % 100 100 329,708,000 100 397,654,500 100 414,269,052 100 426,492,594 100 439,536,739 100 453,450,160 INSPEKTORAT Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten % 85 86 87 89 91 93 95 7 UNSUR KEWILAYAHAN 73,175,881,903 73,992,886,128 74,799,367,746 75,476,354,016 76,179,391,876 76,909,941,679 7.01 KECAMATAN 73,175,881,903 73,992,886,128 74,799,367,746 75,476,354,016 76,179,391,876 76,909,941,679 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 61,584,578,268 100 62,124,999,869 100 62,435,624,868 100 62,747,802,993 100 63,061,542,008 100 63,376,849,718 17 KECAMATAN Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon % NA 30 2,216,825,743 30 2,301,740,896 30 2,397,910,798 30 2,468,664,242 30 2,544,167,584 30 2,624,702,541 17 KECAMATAN Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu. % NA 100 100 100 100 100 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi % NA 30 3,673,493,705 30 3,643,475,316 35 3,795,704,728 40 3,907,701,881 45 4,027,217,750 50 4,154,698,270 17 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon % NA 100 2,854,684,725 100 2,999,736,228 100 3,125,069,335 100 3,217,278,528 100 3,315,678,009 100 3,420,634,926 17 KECAMATAN 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA % NA 100 1,596,887,150 100 1,591,434,621 100 1,657,926,949 100 1,706,846,218 100 1,759,049,588 100 1,814,731,841 17 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu % NA 100 1,249,412,312 100 1,331,499,198 100 1,387,131,067 100 1,428,060,154 100 1,471,736,938 100 1,518,324,384 17 KECAMATAN Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu % NA 50 50 75 75 100 100 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8,624,020,882 8,767,481,094 8,954,889,214 9,099,317,031 9,251,922,062 9,413,182,662 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,624,020,882 8,767,481,094 8,954,889,214 9,099,317,031 9,251,922,062 9,413,182,662 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % NA 100 4,967,235,895 100 4,864,127,545 100 4,888,448,183 100 4,912,890,424 100 4,937,454,876 100 4,962,142,150 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja % NA 100 100 100 100 100 100 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 2025 2026Kode Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Data Awal Tahun 2020 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah kalurahan berkarakter Pancasila kalurahan 7 10 497,934,826 16 738,676,190 22 769,539,098 28 792,245,339 34 816,475,921 40 842,321,252 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik % 100 100 2,247,418,223 100 2,369,987,467 100 2,469,008,805 100 2,541,860,087 100 2,619,602,101 100 2,702,524,918 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan kriteria yang berlaku % 88 88 88 100 100 100 100 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase ormas dan LSM yang aktif % 40 45 44,917,090 50 44,916,975 55 46,793,668 60 48,174,375 70 49,647,774 75 51,219,361 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya % 100 100 428,749,403 100 392,447,195 100 408,844,179 100 420,907,653 100 433,780,984 100 447,512,208 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase realisasi kinerja rencana aksi daerah (RAD) penanganan konflik sosial (PKS) % 60 70 437,765,445 80 357,325,722 90 372,255,282 100 383,239,154 100 394,960,406 100 407,462,774 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-1
4. 1.Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
5. 2.Aspek Pelayanan Umum;
6. 3.Aspek Daya saing Daerah Indikator Kinerja Daerah ini kemudian dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-2 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sleman No IKU Satuan Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 76,34 76,67 76,92 77,08 77,16 77,21 2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks B B B B B B 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,00 82,05 82,09 82,32 82,48 82,56 4 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Predikat A (81,42) A (81,58) A (81,70) A (81,78) A (81,82) A (81,84) 5 Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri Desa Mandiri 27 32 37 42 47 52 6 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 84,04 – 84,90 84,24 – 84,92 84,44 – 84,94 84,64 – 84,96 84,84 – 84,98 85,00 – 85,04 7 Indeks Pembangunan Olahraga Indeks 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,42 8 Pertumbuhan Ekonomi % 2,11 – 5,88 3,71 – 5,90 4,22 – 5,92 4,67 – 5,94 5,02 -5,96 5,31 – 5,98 9 Nilai Tukar Petani Nilai 112,53 112,73 112,93 113,13 113,33 113,53 10 Nilai Ekspor US$ 43.700.000 47.148.000 48.848.000 50.548.000 52.248.000 53.947.000 11 Nilai Investasi Rp. (Milyar) 556 591 628 667 710 756 12 Indeks Gini Indeks 0,430 0,429 0,428 0,427 0,426 0,425 13 Persentase penduduk miskin % 6,87 - 7,83 6,85 - 7,58 6,83 - 7,33 6,81 - 7,13 6,79 - 6,98 6,77 - 6,83 14 Persentase Keluarga Miskin % 8,50 8,25 8,00 7,80 7,65 7,50 15 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,99 5,95 5,90 5,80 5,75 5,70 16 Pembelanjaan wisawatan Mancanegara US$ 425 450 500 525 550 575 Pembelanjaan wisawatan Nusantara Rupiah 810.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.750.000,00 2.000.000,00 17 Indeks Risiko Bencana Indeks 81,21 78,77 76,77 74,77 73,77 72,77 18 Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar % 46,71 50,31 53,91 57,51 61,11 64,7 19 Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab % 51,39 55,59 59,79 63,99 68,19 72,39 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-3 No IKU Satuan Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 yang mendukung pengembangan ekonomi 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 56,86 57,20 57,57 57,95 58,70 60,00 21 Indeks ketahanan keluarga Indeks 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 22 Persentase pelestarian warisan budaya % 45,71 45,71 45,71 45,71 45,71 45,71 23 Indeks Pembangunan Gender Indeks 96,2 96,2 96,21 96,22 96,23 96,24 24 Angka kejadian konflik Sosial kejadian 0 0 0 0 0 0 IKU Kabupaten Sleman diambil dari sebagian Indikator Kinerja Daerah, baik dari indikator tujuan maupun indikator sasaran daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah secara keseluruhan adalah sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-4 Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sleman No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 Pertumbuhan ekonomi % -3,91 2,11 – 5,88 3,71 – 5,90 4,22 – 5,92 4,67 – 5,94 5,02 -5,96 5,31 – 5,98 5,31 – 5,98 Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DInas Pariwisata, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Nilai Tukar Petani Nilai 112,53 112,53 112,73 112,93 113,13 113,33 113,53 113,53 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan 2 Persentase pertumbuhan nilai produksi industri % -3,40 2,0 2,10 2,30 2,40 2,50 2,60 2,60 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Nilai ekspor US $ 43.000.000 43.700.000 47.148.000 48.848.000 50.548.000 52.248.000 53.947.000 53.947.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Persentase koefisien variasi harga antar waktu % 2,70 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-5 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik % NA 9,30 11,63 13,95 16,28 18,60 20,93 20,93 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Indeks Gini indeks 0,42 0,43 0,429 0,428 0,427 0,426 0,425 0,425 6 Persentase penduduk miskin % 8,12 6,87 - 7,83 6,85 - 7,58 6,83 - 7,33 6,81 - 7,13 6,79 - 6,98 6,77 - 6,83 6,77 - 6,83 Dinas Sosial 7 Persentase Keluarga miskin % 8,79 8,50 8,25 8,00 7,80 7,65 7,50 7,50 Dinas Sosial 8 Rasio Pelaku Usaha Mikro % 11,9 11 11 11 11 11 11 11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9 Rasio keanggotaan koperasi % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 3 Indeks Pembangunan Manusia indeks 83,84 84,04 – 84,90 84,24 – 84,92 84,44 – 84,94 84,64 – 84,96 84,84 – 84,98 85,00 – 85,04 85,00 – 85,04 Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 10,91 10,92 10,93 10,94 10,95 10,96 11,06 11,06 Dinas Pendidikan 16,73 16,75 16,77 16,79 16,81 16,83 16,85 16,85 Dinas Pendidikan 11 Angka Harapan Hidup Tahun 74,81 74,83 74,85 74,87 74,89 74,91 74,93 74,93 Dinas Kesehatan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-6 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4 Indeks Risiko Bencana indeks 83,72 81,21 78,77 76,77 74,77 73,77 72,77 72,77 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan Tenaga Kerja 5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,59 5,99 5,95 5,90 5,80 5,75 5,70 5,70 Dinas Tenaga Kerja 12 Tingkat kesempatan kerja % NA 94,01 94,05 94,10 94,20 94,25 94,30 94,30 Dinas Tenaga Kerja Urusan Kebudayaan 6 Persentase pelestarian warisan budaya % 36,25 45,71 45,71 45,71 45,71 45,71 45,71 45,71 Dinas Kebudayaan 13 Jumlah pelestarian rincian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya objek NA 53 53 54 54 54 54 54 Dinas Kebudayaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7 Indeks Pembangunan Gender Indeks 96,2 96,2 96,2 96,21 96,22 96,23 96,24 96,24 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-7 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15 Persentase anak korban kekerasan yang tertangani % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Komunikasi dan Informatika 8 Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) % 70 75 80 85 85 90 95 95 Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Pemuda dan Olahraga 9 Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif % 93,48 93,48 93,50 93,51 93,52 93,53 93,54 93,54 Dinas Pemuda dan Olahraga ~ el RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-8 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusan Fungsi Lain Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 10 Angka kejadian konflik sosial kejadian 0 0 0 0 0 0 0 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik III Aspek Daya Saing 11 Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor % 17,65 29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 Dinas Pariwisata 16 Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif % 30,27 31,17 35,12 35,12 37,77 37,77 37,77 37,77 Dinas Pariwisata 17 Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif % 12 13 17 20 23 27 30 30 Dinas Pariwisata 12 Pembelanjaan Wisatawan Wisatawan mancanegara US$ 425 425 450 500 525 550 575 575 Dinas Pariwisata Wisawatan Nusantara Rupiah 800.000,00 810.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.750.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dinas Pariwisata 13 Nilai Investasi Rp (milyar) 537 556 591 628 667 710 756 756 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu 14 Persentase inovasi yang diimplementasikan % NA 90 90 91 92 93 94 94 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-9 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya % 58 58 58 59 60 61 62 62 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Indeks Pembangunan Olahraga indeks NA 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,42 0,42 Dinas Pemuda dan Olahraga 16 Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi % NA 49,05 52,95 56,85 60,75 64,65 68,54 68,54 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman 19 Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar % NA 46,71 50,31 53,91 57,51 61,11 64,70 72,39 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman 20 Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi % NA 51,39 55,59 59,79 63,99 68,19 72,39 72,39 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman 21 Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan indeks NA 0,42 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,68 Dinas Perhubungan 17 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) indeks 58,21 56,86 57,20 57,57 57,95 58,70 60,00 60,00 Dinas Lingkungan Hidup 22 Indeks Kualitas Air indeks 41,33 40,10 41,00 42,00 43,00 45,00 47,00 47,00 Dinas Lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-10 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 Indeks Kualitas Udara indeks 86,60 86,66 86,66 86,66 86,66 86,66 88,00 88,00 Dinas Lingkungan Hidup 24 Indeks Kualitas Lahan indeks 34,71 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,54 30,54 Dinas Lingkungan Hidup 18 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % NA 70 75 80 85 90 95 95 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 19 Tingkat literasi masyarakat % NA 47,03 48,38 50,23 52,12 54,05 56,02 47,03 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24 Tingkat kegemaran membaca masyarakat % NA 45 46 47 48 49 50 50 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20 Indeks ketahanan keluarga indeks 2,80 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 25 Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat % N/A 53,30 55,30 57,30 59,30 61,30 62,30 62,30 Satuan Polisi Pamong Praja 21 Indeks Reformasi Birokrasi indeks 75,83 76,34 76,67 76,92 77,08 77,16 77,21 77,21 Sekretariat Daerah RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-11 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
(2026)Perangakt Daerah Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 Indeks pengelolaan keuangan daerah Indeks NA B B B B B B B Badan Keuangan dan Aset Daerah 27 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skor Sangat Tinggi (3,5140) Sangat Tinggi (3,5200) Sangat Tinggi (3,5300) Sangat Tinggi (4,2100) Sangat Tinggi (4,2150) Sangat Tinggi (4,2200) Sangat Tinggi (4,2250) Sangat Tinggi (4,2250) Sekretariat Daerah 22 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,37 82,00 82,05 82,09 82,32 82,48 82,56 82,56 Sekretariat Daerah 28 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat A (81,42) A (81,42) A (81,58) A (81,70) A (81,78) A (81,82) A (81,84) A (81,84) Sekretariat Daerah 23 Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri desa mandiri 22 27 32 37 42 47 52 52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pada setiap urusan pemerintahan memiliki indikator kinerja masing-masing, namun tidak semua indikator urusan masuk sebagai indikator kinerja daerah yang tercantum di RPJMD. Indikator kinerja yang masuk di RPJMD adalah indikator kinerja yang bersifat strategis, makro dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja urusan lainnya masuk sebagai indikator kinerja di dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Adapun indikator-indikator kinerja perangkat daerah yang masuk pada dokuemn Renstra PD adalah sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-12 Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Pada Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Perangakt Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Urusan Pendidikan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni A. Angka Partisipasi Kasar

1.PAUD/ sederajat
2.SD/sederajat
3.SMP/ sederajat B. Angka Partisipasi Murni:
1.PAUD/ sederajat
2.SD/sederajat
3.SMP/ sederajat % 93,74 89,33 89,33 89,33 89,33 89,33 89,33 89,33 Dinas Pendidikan APK PAUD/sederajat: 96,88 APK SD/sederajat: 100,41 APK SMP/sederajat: 101,69 APM PAUD/sederajat: 83,08 APM SD/sederajat: 95,85 APM SMP/sederajat: 84,51 APK PAUD/sederajat: 96,00 APK SD/sederajat: 100 APK SMP/sederajat: 100 APM PAUD/sederajat: 80,00 APM SD/sederajat: 85,00 APM SMP/sederajat: 75,00 APK PAUD/sederajat: 96,00 APK SD/sederajat: 100 APK SMP/sederajat: 100 APM PAUD/sederajat: 80,00 APM SD/sederajat: 85,00 APM SMP/sederajat: 75,00 APK PAUD/sederajat: 96,00 APK SD/sederajat: 100 APK SMP/sederajat: 100 APM PAUD/sederajat: 80,00 APM SD/sederajat: 85,00 APM SMP/sederajat: 75,00 APK PAUD/sederajat: 96,00 APK SD/sederajat: 100 APK SMP/sederajat: 100 APM PAUD/sederajat: 80,00 APM SD/sederajat: 85,00 APM SMP/sederajat: 75,00 APK PAUD/sederajat: 96,00 APK SD/sederajat: 100 APK SMP/sederajat: 100 APM PAUD/sederajat: 80,00 APM SD/sederajat: 85,00 APM SMP/sederajat: 75,00 APK PAUD/sederajat: 96,00 APK SD/sederajat: 100 APK SMP/sederajat: 100 APM PAUD/sederajat: 80,00 APM SD/sederajat: 85,00 APM SMP/sederajat: 75,00 APK PAUD/sederajat: 96,00 APK SD/sederajat: 100 APK SMP/sederajat: 100 APM PAUD/sederajat: 80,00 APM SD/sederajat: 85,00 APM SMP/sederajat: 75,00 2 Urusan Kesehatan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit dengan status paripurna Puskesmas 3 3 3 5 5 5 9 9 Dinas Kesehatan 3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jalan, jembatan dan drainase kewenangan kabupaten dengan kondisi baik % 73,57 74,16 76,76 75,36 75,96 76,56 77,16 77,16 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-13 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Perangakt Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi Rasio 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,045 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Indeks Risiko Bencana Indeks 83,72 81,21 78,77 76,77 74,77 73,77 72,77 72,77 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 Urusan Sosial Cakupan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial) % 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85 Dinas Sosial 7 Urusan Tenaga Kerja Tingkat kesempatan kerja (TKK) % 94,01 94,05 94,2 94,2 94,25 94,3 94,3 Dinas Tenaga Kerja 8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9 Urusan Pangan Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan % 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-14 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Perangakt Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Urusan Pertanahan Persentase tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah % 60 65 70 75 75 75 75 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 11 Urusan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 41,33 40,10 41,00 42,00 43,00 45,00 47,00 47,00 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks 86,60 86,66 86,66 86,66 86,66 86,66 88,00 88,00 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan Indeks 34,71 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52 30,54 30,54 Dinas Lingkungan Hidup 12 Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Indeks pengelolaan administrasi kependudukan Indeks 95,29 96 96,05 97 97,05 98 98,05 98,05 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13 Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa Indeks Desa Membangun Kategori Jumlah Desa mandiri desa mandiri 22 27 32 37 42 47 52 52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TFR (Total Fertility Rate) Rasio 1,85 2 2 2 2 2 2 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15 Urusan Perhubungan Indeks kinerja LLAJ Indeks NA 0,42 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,68 Dinas Perhubungan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-15 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Perangakt Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). % 70 75 80 85 85 90 95 95 Dinas Komunikasi dan Informatika 17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi baru Koperasi 8 5 5 5 5 5 5 5 Dinas Koperasi dan UKM Persentase peningkatan asset koperasi % NA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Dinas Koperasi dan UKM Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro % NA 5 5 5 5 5 5 5 Dinas Koperasi dan UKM Persentase Peningkatan omset pelaku usaha mikro % NA 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Dinas Koperasi dan UKM 18 Urusan Penanaman Modal Persentase pelayanan konsultasi, pendampingan, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu 19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif % 93,48 93,48 93,5 93,51 93,52 93,53 93,54 93,54 Dinas Pemuda dan Olahraga 20 Urusan Statistik Persentase perangkat daerah yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan statistik sektoral % 0 50 60 70 80 90 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-16 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Perangakt Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 Urusan Persandian Cakupan keamanan data dan informasi % 50 60 70 80 90 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika 22 Urusan Kebudayaan Jumlah Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Objek NA 53 53 54 54 54 54 54 Dinas Kabudayaan 23 Urusan Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Indeks 0 45 46 47 48 48 50 50 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24 Urusan Kearsipan Nilai LAKE % 94,65 94,56 94,56 94,56 94,56 94,56 94,56 94,56 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 25 Urusan Kelautan dan Perikanan 26 Urusan Pariwisata Pembelanjaan wisata (spending of money) Wisatawan Mancanegara US $ 425 425 450 500 525 550 575 575 Dinas Pariwisata Wisatawan Nusantara Rp 800.000 810.000 850.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.000.000 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 VIII-17 No Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Perangakt Daerah Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 Urusan Pertanian Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan % 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 28 Urusan Perdagangan Nilai Ekspor Kabupaten Sleman US$ 43.000.000 43.700.000 47.148.000 48.848.000 50.548.000 52.248.000 53.947.000 53.947.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 29 Urusan Perindustrian Persentase pertumbuhan nilai produksi industri % -34 2 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IX-1 Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Sleman, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah daerah kabupaten Sleman, dukungan DPRD Kabupaten Sleman, Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kerjasama semua pihak, diharapkan Kabupaten Sleman dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani seluruh masyarakat Sleman. 9.1. Pedoman Transisi Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah :
1.RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran serta APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2.RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3.RKPD masa transisi pada tahun pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IX-2 9.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2021-2026 dan berpedoman pada RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. RPJMD juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021- 2026, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:
1.Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sleman dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
2.Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sleman dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman;
3.Seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4.Setiap perangkat daerah, baik yang berbentuk badan, dinas, sekretariat, kapanewon dan perangkat daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026;
5.Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman;
6.Penyusunan RKPD Kabupaten Sleman harus dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kalurahan, Musrenbang Kapanewon, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten;
7.RKPD Kabupaten Sleman harus menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja; RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IX-3
8.Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sleman merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
9.Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
10.Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, setiap perangkat daerah perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, instansi terkait maupun masyarakat luas;
11.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

a.Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
b.Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
c.Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
d.Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
e.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
1. 12.Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD, KUA, PPAS serta APBD setiap tahunnya.
2. 13.Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sleman dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 IX-4 Kabupaten Sleman untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. BUPATI SLEMAN, KUSTINI SRI PURNOMO LAMPIRAN 1: CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SLEMAN CAPAIAN SPM Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020 SKPD 1 2 3 4 5 7 8 9 A. Pendidikan a. Pendidikan anak usia dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% 100% 110,94%% Dinas Pendidikan
b.Pendidikan dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100% 100% 100,83% Dinas Pendidikan
c.Pendidikan kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% 100% 100% Dinas Pendidikan B Kesehatan a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 96,28% 98,53% Dinas Kesehatan
b.Pelayanan kesehatan ibu bersalin; Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 99,98% 99,95% Dinas Kesehatan No Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman Jenis Layanan Indikator Jenis Layanan Target SPM CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019-2020 Page 0 CAPAIAN SPM Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020 SKPD 1 2 3 4 5 7 8 9 No Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman Jenis Layanan Indikator Jenis Layanan Target SPM
c.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 99,92% 96,34% Dinas Kesehatan
d.Pelayanan kesehatan balita; Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 81,01% 74,53% Dinas Kesehatan
e.Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 99,83% 42,49% Dinas Kesehatan
f.Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 93,80% 71,27% Dinas Kesehatan
g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 86,09% 66,20% Dinas Kesehatan
h.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 80,71% 60,83% Dinas Kesehatan
i.Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 82,64% 60,45% Dinas Kesehatan Page 1 CAPAIAN SPM Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020 SKPD 1 2 3 4 5 7 8 9 No Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman Jenis Layanan Indikator Jenis Layanan Target SPM
j.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 100% 90,84% 86,04% Dinas Kesehatan
k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 42,92% Dinas Kesehatan
l.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 103,85% 85,35% Dinas Kesehatan C. Pekerjaan Umum a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% 99,25% 99,25% Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Page 2 CAPAIAN SPM Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020 SKPD 1 2 3 4 5 7 8 9 No Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman Jenis Layanan Indikator Jenis Layanan Target SPM Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% 100% 100% Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
b.Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% 100% 100% Dinas Lingkungan Hidup
a.Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% 100% 100% Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan
b.Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota bencana Kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota bencana Kab/kota yang memperoleh rumah layak huni 100% 0% 100% Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman E. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada 100% 100% 100% Satuan Polisi Pamong Praja D. Perumahan Rakyat Page 3 CAPAIAN SPM Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020 SKPD 1 2 3 4 5 7 8 9 No Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman Jenis Layanan Indikator Jenis Layanan Target SPM
b.Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
c.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 100% Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
d.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 100% 100% Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
e.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperolehh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% 100% 100% Satuan Polisi Pamong Praja F. Sosial a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% Dinas Sosial Page 4 CAPAIAN SPM Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020 SKPD 1 2 3 4 5 7 8 9 No Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sleman Jenis Layanan Indikator Jenis Layanan Target SPM
b.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% Dinas Sosial
c.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100% 100% 100% Dinas Sosial
d.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 100% 100% 100% Dinas Sosial
e.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100% 100% 100% Dinas Sosial Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100% 100% 100% Dinas Sosial Page 5 LAMPIRAN 2: CAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SDGs KABUPATEN SLEMAN Page 1 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status Keterangan 1.1 1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). Angka Kemiskinan; Persentase KK miskin BPS; Dinas Sosial % 11,76 10,6 9,48% 7,65 (BPS); 8,77 (Dinas Sosial) 7,41 (BPS); 8,08 (Dinas Sosial) 8,12 (BPS); 8,79 (Dinas Sosial) ü tidak tercapai karena adanya pandemi covid-19 2.1 2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019. Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan Dinas Kesehatan % 60,10% (proporsi penduduk penerima bantuan iuran PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat 55,62% 84,48% (sebanyak 897.946 orang terdiri dari PBI APBN 331.320 orang, PBI APBD 107.762 orang, PPU 255.447 orang, PBPU mandiri 148.361 orang, BP 55.056 orang 95,22 90,49 88,74 ü Target disesuaikan sehubngan dengan adanya pandemi covid-19 namun tetap dibawah Universal Health Coverage (UHC) 95% 2.2 2.2 Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%). Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usiayang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Dinas Sosial % PKH 724 orang, APBN 234 orang, APBD 110 orang 65.09% 100 100 ü jumlah disabilitas dan trauma yang tertangani dibagi jumlah disabilitas dikalikan 100% Penyandang disabilitas dan trauma yang tertangani Dinas Sosial orang 9.103 42.667 ü Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. 2.3 2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta). Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat Dinas Sosial orang KPM PKH 46.126 orang KPM PKH 47.707 orang 45.238 3.511 ü 2.4 2.4 Meningkatnya kepersertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: formal 29,5 juta; informal 1,3 juta) peserta jamsostek Dinas Tenaga Kerja orang (%) 48.663 52.704 53.420 82,29 59.675 3.1 3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%. Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Dinas Kesehatan % 99,99 99,99 99,99 100 99,98 99,95 ü Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehataan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 12.835; Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin (12.841)di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2019 adalah sebesar 99,98 %, sedangkan cakupan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 99,95% (target SPM 100%). Adanya penurunan capaian SPM Ibu Bersalin disebabkan karena adanya 6 (tiga) Ibu bersalin yang tidak menjalankan persalinannya di fasilitas Kesehatan. Dengan kasus 1 Kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja yang sengaja menyembunyikan kehamilan dan persalinannya sehingga bersalin sendiri di dirumah kekasihnya, 3 kasus Kehamilan tidak diinginkan (KTD) meskipun karena sudah mempunyai anak yang usianya masih kurang dari 2 tahun, , dan satu kasus persalin dalam perjalanan sulit mendapatkan rumah sakit untuk persalinan. 3.2 3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63% Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization), cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan Dinas Kesehatan % 97,79 97,15 96,99 100 100 100 ü Jumlah Desa/Kelurahan UCI 86 desa; Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 86 desa 3.3 3.3 Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun (prevalensi peserta aktif KB) Dinas P3AP2KB % 79,14 79,22 75,23 76,51 76,55 77,74 ü 3.4 3.4 Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100 % Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (rumah tangga pengguna air bersih) Dinas Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 ü Tujuan 1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Realisasi 2019 FORM 4 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SDGs KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 - 2020 ' ' ' ' ' ' ' ' • • • • • • • • • Page 2 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyara-kat Dinas PUPKP % 11 31,1 n.a. 18,7 34,82 32,64 ü Rumus : Jumlah sambungan air minum bagi masyarakat dibagi jumlah kebutuhan sambungan air minum Kabupaten Sleman dikalikan 100 %. Jumlah SR PDAM Th. Sebelumnya : 35.762; Jumlah SR PAMDES/PAMSIMAS Th. Sebelumnya :24.268; Penambahan SR PDAM : 1.500 ; Penambahan SR PAMDES/PAMSIMAS : 5.614. Jumlah SR Th. n : (35.762+24.268+1.500+5.614) : 67.144; PDAM = (35.762 + 1.500) x 6 jiwa = 223.572 jiwa; PAMDES =( 24.268 + 5.614) x 5 jiwa = 149.410 jiwa sehingga total yang tertangani : 372.982 jiwa. Estimasi penduduk Kabupaten Sleman : 1.070.913 jiwa sehingga capaian kinerja : (372.982 : 1.070.913) x 100 % = 34.82 % (Tercapai) 3.5 3.5 Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100% Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Dinas Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 ü 3.6 3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah. Persentase kawasan kumuh yang tertangani DPUPKP % 56,91 0,28 0,33 70,03 91,25 91,3 ü pada tahun 2020 tidak ada penanganan kawasan kumuh dikarenakan adanya rasionalisasi Covid-19 3.7 3.7 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%). Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat Dinas Pendidikan % 103,2 103,96 104,61 105,67 100,55 95,85 ü tercapai 3.8 3.8 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%). Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat Dinas Pendidikan % 83,96 85,11 85,16 85,91 105,08 84,51 ü 3.10 3.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran (jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan) Dinas Dukcapil % 89,04 77,96 89,51 96,01 98,77 97,62 ü Capaian nilai indikator Cakupan Akta Kelahiran diperoleh dari Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun 2019 sebanyak 11.770 dibagi jumlah kelahiran di tahun 2019 sebanyak 11.917 dikalikan 100%. Capaian target cakupan penerbitan akta kelahiran didukung adanya beberapa inovasi pelayanan, antara lain yaitu Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan (IDOLA). Merupakan inovasi pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan, dalam hal ini permohonan akta kelahiran selain pemohon memperoleh akta kelahiran sekaligus sudah mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Dinas Dukcapil % 50,33 51,23 40,84 49,64 51,21 55,53 ü Capaian nilai indikator kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk diperoleh dari jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 548.453 dibagi jumlah penduduk sebanyak 1.070.913 dikalikan 100%. 4.1 4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah). Jumlah Desa Tangguh Bencana dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) BPBD desa dan SPAB 13 Destana dan 28 SPAB 24 Destana dan 28 SPAB 34 Destana (Desa Tangguh Bencana) dan 46 SPAB 45 Destana dan 55 SPAB 55 Destana dan 68 SPAB 62 Destanadan 72 SPAB ü Penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 Kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi Dinas Sosial - tidak ada bencana tidak ada bencana tidak ada bencana 3511 ü Pandemi covid-19 Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik BPBD % 55,81 86,67 87,85 82,14 83 85% ü Persentase perbaikan rumah akibat bencana DPUPKP % n.a. 100 33,33 95,52 100 100 ü rumah rusak akibat bencana ditangani semua 4.4 4.4 Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100). Jumlah sistem peringatan dini (EWS) kebencanaan BPBD sistem 16 20 20 20 20 20 ü Jumlah lembaga tangguh bencana meliputi Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). BPBD Desa dan SPAB 13 Destana dan 28 SPAB 24 Destana dan 40 SPAB 34 Destana dan 46 SPAB 45 Destana dan 55 SPAB 55 Destana dan 68 SPAB 62 Destanadan 72 SPAB ü Penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 • • • • • • • • • • • • • Page 3 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 4.5 4.5 Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4). Jumlah lembaga tangguh bencana meliputi Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). BPBD Desa dan Sekolah 13 Destana dan 28 SPAB 24 Destana dan 40 SPAB 34 Destana dan 46 SPAB 45 Destana dan 55 SPAB 55 Destana dan 68 SPAB 62 Destanadan 72 SPAB ü Penyesuaian target karena adanya pandemi covid-20 Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang ditangani Satpol PP % 87,09 84,62 100 100 100 95 ü Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana BPBD Orang 5.968 6.690 7.918 9.148 9.528 10.008 ü Persentase perbaikan rumah akibat bencana DPUPKP % n.a. 100 33 95,52 100 100 √ Indeks resiko bencana BPBD indeks 154 154 154 (capaian tahun 2013) 154 (capaian tahun 2013) 1.1 1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight ) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %). Cakupan status balita gizi buruk Dinas kesehatan % 0,44 0,46 0,44 0,52 0,51 0,54 ü Terjadi peningkatan cakupan status balita gizi buruk dari tahun 2019 sebesar 0.51% menjadi 0.54% di tahun 2020. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap status gizi balita. Deteksi dini permasalahan gizi melalui kegiatan posyandu tidak dapat berjalan optimal untuk mendeteksi kekurangan gizi sehingga balita gizi buruk meningkat. Upaya kuratif dengan perawatan balita gizi buruk di Therapeutic feeding center (TFC) baik secara rawat inap maupun rawat jalan. 2.1 2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%). Cakupan balita pendek dan sangat pendek Dinas kesehatan % 12,86 11,81 11,99 11 8,38 7,24 ü jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek berdasarkan indeks BB-TB/U (z-skore ˂-2 SD) 4.014 balita dibagi jumlah balita yang diukur BB-TB di posyandu di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu 55.479 balita dikalikan 100%. Kerja sama lintas program dan lintas sector yang semakin baik serta terbitnya Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 tahun 2020 tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting menjadi faktor pendukung turunnya cakupan balita pendek dan sangat pendek dari 8,38% pada tahun 2019 menjadi 7,29% pada tahun 2020. Berbagai kegiatan inovasi bidang kesehatan antara lain Getar Thala, Pandu Teman, Pecah Ranting dan Gambang Stunting, alat ukur antropometri di posyandu yang sudah sesuai dengan standar Kemenkes yang diadakan dengan Anggaran dana desa serta peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan menjadi faktor penyebab turunnya cakupan balita 2.2 2.2 Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013 : 12%) Prevalensi wasting (kurus) pada anak balita Dinas kesehatan % 3 3,25 4,44 4,03 3,27 3 ü Terdapat 1.654 balita kurus dari total balita 0-59 bulan yang ditimbang (55.090 balita) 2.3 2.3 Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%). prevalensi anemia pada ibu hamil Dinas kesehatan % 3,76 9 8,06 8,9 10,46 11,65 ü Prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan dari 10.46% pada tahun 2019 menjadi 11,65% di tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan mengalami penurunan dari 92.86% pada tahun 2019 menjadi 89,69% pada tahun 2020. Selain itu tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah masih perlu ditingkatkan dengan pendampingan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan program pemberian tablet tambah darah sejak dari remaja putri. 2.4 2.4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Dinas kesehatan % 81,62 81,66 82,62 81,73 82,25 85 ü Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif mengalami peningkatan dari 82.25% menjadi 85% pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari upaya semua pihak dalam mengawal Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2020 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Berbagai kegiatan yang dilakukan baik di tingkat kabupaten maupun puskesmas antara lain kampanye/sosialisasi materi 1000 HPK dan pemberian ASI Eksklusif, pemberian sertifikat lulus ASI Eksklusif, peningkatan peran ayah dalam pemberian ASI, bimbingan teknis Pemberian Makan Bayi dan Anak serta kegiatan evaluasi implementasi 10 langkah menuju keberhasilan menyusui memberikan dampak pada peningkatan cakupan tersebut. 2.5 2.5 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun). Jumlah produksi ikan konsumsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan kg 32.798.140 42.875.200 49.730.310 59.781.400 67.850.000 54.552.110 ü ikan konsumsi Tujuan Global 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan • • • • • • • • • • Page 4 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 3.1 3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Luas sawah Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan ha 21.907 21.842 19.131 18.137 18.137 18,137 ü tersebar di 17 kecamatan se Kabupaten Sleman luas lahan bukan sawah Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan ha 20.771 15.017 19.978 19.827 19.913 19.913 ü Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari : tegal/kebun (15.575), perkebunan (62), hutan rakyat (1.696) hutan negara (1.335), sementara tidak diusahakan 98), lainnya spt tambak dan kolam (1.237). Target tahun 2020 adalah tetap mempertahankan luas lahan agar tidak terjadi konversi ke lahan non pertanian 1.1 1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup Dinas kesehatan per 100.000 KH 28,3 56,58 42,4 7 ibu dari 13.879 KH atau 50,44 per 100.000 KH 59,43 62,17 ü Angka kematian ibu melahirkan Tahun 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah kematian ibu pada Tahun 2019 adalah sebanyak 8 kasus dari 13.462 kelahiran hidup dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 59,43 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Jumlah kematian ibu Tahun 2020 sama yaitu sebanyak 8 kasus dari 12.871 kelahiran hidup, dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 62,16 per 100.000 kelahiran hidup. Sesuai dengan hasil Audit Maternal Perinatal, Kematian Ibu dan Bayi oleh TIM Pengkaji AMP dari FKKMK UGM, RSUP Dr. Sardjoto dan Tim teknis dari RSUD Sleman, menyatakan bahwa AKI dan AKB dipengaruhi beberapa masalah diantaranya adalah : Adanya Pandemi mengakibatkan P4K tidak berjalan secara optimal, sehingga belum adanya persiapan darah saat menjalani persalinan, Penutupan akses jalan saat awal Pandemi COVID, sehingga Bumil Kurang mendapatkan monitoring dari tingkat Masyarakat, keluarga dan Puskesmas, Tatalaksana ANC terpadu kurang diterapkan karena Bumil takut mengakses Rumah Sakit dimasa Pandemi COVID, Keterbatasan SDM dalam penanganan Kehamilan dan Persalinan sesuai standar pelayanan dan penanganan komplikasi dan 1.2 1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%). Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Dinas kesehatan % 99,99 99,99 99,99 100 99,98 99,95 ü Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2018 adalah sebesar 100%, sedangkan cakupan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 99,98 % (target SPM 100%). Adanya penurunan capaian SPM Ibu Bersalin disebabkan karena adanya 3 (tiga) Ibu bersalin yang tidak menjalankan persalinannya di fasilitas Kesehatan. Dengan kasus 1 Kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja yang sengaja menyembunyikan kehamilan dan persalinannya sehingga bersalin sendiri di toilet rumahnya, 1 karena kehamilan dengan gangguan jiwa sehingga tidak mengetahui tanda-tanda persalinannya, dan satu kasus persalin dalam perjalanan karena mencari surat rujukan 1.3 1.3 Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Dinas kesehatan % 99,99 99,99 99,99 100 99,98 99,95 ü Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2018 adalah sebesar 100%, sedangkan cakupan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 99,98 % (target SPM 100%). Adanya penurunan capaian SPM Ibu Bersalin disebabkan karena adanya 3 (tiga) Ibu bersalin yang tidak menjalankan persalinannya di fasilitas Kesehatan. Dengan kasus 1 Kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja yang sengaja menyembunyikan kehamilan dan persalinannya sehingga bersalin sendiri di toilet rumahnya, 1 karena kehamilan dengan gangguan jiwa sehingga tidak mengetahui tanda-tanda persalinannya, dan satu kasus persalin dalam perjalanan karena mencari surat rujukan 2.1 2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012- 2013: 32). angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Dinas kesehatan per 1.000 KH 3,61 3,11 4,4 57 kematian bayi dari 13.879 KH atau 4,11 per 1000 KH 4,09 4,43 ü Angka kematian Bayi Tahun 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah kematian Bayi pada Tahun 2019 adalah sebanyak 55 kasus dari 13.462 kelahiran hidup dengan angka kematian Bayi 3,96 per 1.000 kelahiran hidup. sedangkan Jumlah kematian Bayi Tahun 2020 sebanyak 57 kasus dari 12.871 kelahiran hidup dengan angka kematian Bayi melahirkan sebesar 4.43 per 1.000 kelahiran hidup. Sesuai dengan hasil Audit Maternal Perinatal, Kematian Ibu dan Bayi oleh TIM Pengkaji AMP dari FKKMK UGM, RSUP Dr. Sardjoto dan Tim teknis dari RSUD Sleman, menyatakan bahwa AKI dan AKB dipengaruhi beberapa masalah diantaranya adalah : Adanya Pandemi mengakibatkan P4K tidak berjalan secara optimal, sehingga belum adanya persiapan darah saat menjalani persalinan, Penutupan akses jalan saat awal Pandemi COVID, sehingga Bumil Kurang mendapatkan monitoring dari tingkat Masyarakat, keluarga dan Puskesmas, Tatalaksana ANC terpadu kurang diterapkan karena Bumil takut mengakses Rumah Sakit dimasa Pandemi COVID, Keterbatasan SDM dalam penanganan Kehamilan dan Persalinan sesuai standar pelayanan dan penanganan komplikasi dan kegawatdaruratan. 2.2 2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%). Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) Dinas kesehatan % 100 100 100 100 100 100 ü Jumlah Desa/Kelurahan UCI 86 desa; Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 86 desa Tujuan Global 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia • • • • • • • Page 5 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 3.1 3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko Dinas kesehatan % 0,01 0,01 0,08 0,01% 0,01% 0,01% ü Prevalensi penderita merupakan insinden dari kasus HIV yang ditemukan, pada tahun 2020 sebanyak 113 kasus, untuk prevalensi kasusnya dengan penduduk (1.079.916 jiwa) adalah 0,01% jadinya prevalensinya masih Epedemi terkonsentrasi (< 0,5%). Sasaran SPM HIV tahun 2020 yaitu orang beresiko terinfeksi HIV terdiri ibu hamil, IMS, TB, Populasi kunci (WPS/ wanita pekerja seks, LSL/ laki seks laki, waria, penasun, WBP/ lapas) adalah 19.830 dan mendapatkan pemeriksaan standar HIV AIDS sebanyak 17.319, sehingga Capaian SPM tahin 2020 tercapai 87,34%. Faktor penghambat tidak tercapai 100% disebabkan pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid 19, dimana beberapa sasaran dari orang beresiko tidak berani kurang mengakses sarana kesehatan, hotspot dari populasi kunci juga banyak yang tidak buka sehingga kegiatan VCT mobile tidak terlaksana. Factor pendukung adalah semua layanan KT HIV ( 25 puskesmas , RS dan Lapas) tetap memberikan layanan HIV 3.2 3.2 Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA + Case Detection Rate (CDR); Angka kesembuhan penderita TB paru BTA positif Dinas kesehatan % 415 insiden 310,1 insiden 79,41 30,88%; 86,58% 61.2%: 87.88% 37,91%, 87,2% ü Capaian temuan semua kasus (Case Detection Rate dalam %) tahun 2020 sebesar 776/2.047x100 (37.91%), melebihi target Kinerja sasaran 32%. Walau demikian angka ini masih jauh dari angka sesuai target estimasi Nasional (2.047) untuk Kabupaten Sleman. Angka yang sangat turun jauh dari tahun tahun sebelumnya dikarenakan adanya aplikasi baru secara online yaitu SITB yang dikeluarkan bersamaan dengan adanya pandemi, sehingga dalam tidak maksimal dalam sosialisasi dan pendampingan, sehingga masih ada beberapa kasus belum terentry. Adanya pandemi juga menjadi halangan, sehingga kegiatan validasi data yang biasa mengundang petugas tidak dilakukan. Juga dilaporkan secara lisan terhadap pasien yang ketakutan untuk berkunjung di fasilitas layanan DOTS pada masa pandemi ini. Hasil capaian Kesembuhan (Cure rate) tahun 2020 adalah 87.21%, ini melebihi target Nasional 85%, tetapi turun 0.67% dari target Program Kabupaten, walau masih diatas target kinerja sasaran 87%. Keberhasilan Pengobatan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang ikut menjadi petugas PMO (Pengawas Menelan Obat) seperti Kader Aisyiyah, kader PKK yang dilakukan bimbingan teknis oleh masing-masing Puskesmas wilayah, dan selalu mensosialisasi kan tentang Penyakit Tuberkulosis dan penanganannya. APBD juga menganggarkan Reward bagi pasien yang sembuh sebanyak 115 Reward yang diberikan, harapannya akan semakin meningkatkan 3.3 3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212). Angka kesakitan Malaria/ 1000 penduduk (API) Dinas kesehatan (0/00) 0 0 0 0 0 0 ü tidak ada kasus 4.1 4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%). Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun Dinas kesehatan % 15,2 15,1 15 9,1 5,3 6,4 ü Survei cepat perilaku merokok yang dilaksanakan 29 – 31 Januari 2021 ditujukan untuk mengetahui gambaran perilaku merokok pada anak usia <18 tahun tahun 2020. Metode yang digunakan secara cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 3.768 siswa. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling dimana elemen-elemen sampelnya merupakan elemen (cluster). Kriteria inklusi survei menyasar siswa usia kurang dari 18 tahun dari 17 wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui kuesioner online dengan platform aplikasi google form yang telah diuji validitas dan reliabilitas sebelum disebarkan. 4.2 4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). Pelayanan Penderita Hipertensi (Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar) Dinas kesehatan % 23,7 22,08 9,7 80.47 80,71 80,83 ü 53.183 penderita hipertensi ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi (87.430) berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%. 4.3 4.3 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013 : 15,4%0 Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas Dinas kesehatan % - - 5,9 Tidak ada data 0,15 0,23 ü Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi (energoi intake dg inergi yang digunakan (energi ekspendipure dalam waktu lama (WHO.2000). Indikator yang digunakan untuk mengukur obesitas adalah indeks masa tubuh (IMT) IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kg dibagai dg kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/mtr2). Selain IMT metode lain untuk pengukuran antropometri tubuh adalah dengan cara mengukur lingkar perut. dimana pria>90cm wanita>80 cm yang biasa disebut dengan indikator obesitas sentral. Pada Tahun 2020 terdapat 1832 orang dengan obesitas dari total penduduk ≥18 tahun keatas (789.464 orang ) sehingga capaian sebesar 0,23%%. Cakupan Obesitas tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah obesitas dari tahun 2019 sebesar 0,15 % menjadi 0,23 % pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena sistem pencatatan yang baik dari puskesmas dan kemungkinan karena adanya pandemi sehingga masyarakat berubah pola makan dan pola hidupnya (banyak makan bergizi dan berkurang • • • • • • Page 6 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 4.4 4.4 Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80). Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa Dinas kesehatan % 3,25 89.25 2,07 2,51 ü jumlah kunjungan gangguan jiwa di puskesma 25.570 orang dibagi total kunjungan puskesmas dalam 1 tahun 1.018.786 orang dikalikan 100%. Cakupan kunjungan pasien jiwa pada tahun 2020 sebesar 2.51% ( 25.556 kunjungan jiwa dari total kunjungan 1.018.236 ) dan sudah mencapai target dari target penyesuaian dikarenakan pandemi covid-19 sebesar 2% kunjungan jiwa . Pada tahun 2020 indikator ini dievaluasi dan dilakukan penyesuaian target dari 3,7% menjadi 2% karena pada tahun 2020 terjadi pembatasan aktifitas social (social distancing dan phisical distancing) yang secara otomatis juga menurunkan kunjungan pasien ke puskesmas termasuk kunjungan pasien jiwa baik kunjungan dalam gedung apa lagi di luar gedung terutama pada masa awal pandemi, pelayanan hanya mengoptimalkan pelayanan dalam gedung puskesmas. 5.1 5.1 Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464). Penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan BNNK, Dinas Kesehatan orang 433 433 70 68 115 113 ü Data kasus Napza dari Polres Sleman sebanyak 89 kasus terdiri dari 32 kasus penyalahgunaan narkotika, 18 kasus psikotropika dan 39 kasus dengan penyalahgunaan obat.. Sedangkan 24 kasus dari UPT Puskesmas di kabupaten Sleman. 5.2 5.2 Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85 (2015 : 75) Lembaga Rehabilitasi Sosial dan Medis BNNK Lembaga Rehabilitasi Sosial 13 Lembaga/Instansi pemerintah (2 RSUD dan 11 Puskesmas), 7 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (1 pondok pesantren, 1 klinik dan 5 RS) 13 Lembaga/Instansi pemerintah (2 RSUD dan 11 Puskesmas), 8 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (1 pondok pesantren, 1 klinik dan 6 RS) 13 Lembaga/Instansi pemerintah (2 RSUD dan 11 Puskesmas), 8 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (1 pondok pesantren, 1 klinik dan 6 RS) 8 Lembaga/Instansi pemerintah (1 RSUD Sleman, Klinik Pratama Seger Waras, Pks Tempel 1, Pks. Melati I, Pks. Gamping II, Pks. Depok II, Pks. Depok III, Pks. Berbah), 8 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Klinik Widuri, RS Puri Husada, RS Condong Catur, PP Bidayatussalikin, PABM Nawacita, IPWL Indocharis, Griya Pemulihan Siloam) ü Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan napza Dinas Pemuda dan Olahraga % 71,43 73,91 ü Refocusing angaran untuk penanganan covid-19 6.1 6.1 Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas. Jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas POLRES JML Jml 1.260, MD 168, LR 1850 jml 1021, MD 190, LR 1229 1.536 1.555 MD 168 190 191 182 LB 3 1 LR 1850 1229 1.843 2.023 7.1 7.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). Total Fertility Rate (TFR) Dinas P3AP2KB % 1,8 1,7 1,89 1,9 2 1,9 ü 7.2 7.2 Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%). angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara Dinas P3AP2KB % 79,14 79,22 75,23 76,51 76,55 77,34 ü 7.3 7.3 Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%). angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Dinas P3AP2KB % 37,32 38,33 30,28 38,32 38,5 39,08 ü 7.4 7.4 Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15- 19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012 - 2013 : 48) angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, BPS % 53 51 51 Tidak ada data 44 15,32 ü terdapat 44 kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun terhadap 13.470 kelahiram dikabupaten Sleman (0.32%) sementara terdapat 1 (satu) kelahiran pada remaja usia 10-14 tahun. 8.1 8.1 Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91 % (2012-2013:11,4%) unmeet need BPS % 8,18 9,73 10,66 9,52 9,16 9,16 ü 8.2 8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%). Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan Dinas Kesehatan % 45 65 84,48 95,22 90,49 88,74 ü Sebanyak 88,74 persen penduduk Kabupaten Sleman telah menjadi peserta jaminan kesehatan (958.346 jiwa dari 1.079.916). tidak tercapai, karena ada kebijakan kementerian Sosial untuk menonaktifkan kepersertaan PBI APBN; data peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman belum 100% valid (banyak data kepersertaan ganda); kenaikan premi • • • • • • • • • ¥ Page 7 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Tujuan Global 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 1.1 1.1 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015 : 68,7%) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Dinas Pendidikan % 94,93 95,32 96,48 97,07 97,63 99,27 ü 1.2 1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015 : 62,5%) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Dinas Pendidikan % 92,54 93,43 91,43 89,65 95,21 94,77 ü 1.4 1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat Dinas Pendidikan % 116,81 116,9 116,96 116,98 108,98 100,41 ü tercapai 1.5 1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%). APK SMP/MTs/ sederajat Dinas Pendidikan % 111,7 111,71 112,67 112,71 116,64 101,69 ü tercapai 1.7 1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan tahun 10,3 10,37 10,64 10,66 10,67 10,91 ü 2.1 2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%). APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan % 78,17 78,2 78,27 78,29 99,83 96,88 ü 4.1 4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender Dinas Pendidikan % 103,2 103,96 104,61 99,18 100,20 97,77 ü 4.2 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender Dinas Pendidikan % 83,96 85,11 85,16 100,08 105,98 99,58 ü 5.2 5.2 Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019 angka melek aksara Dinas Pendidikan % 98,6 98,62 99,45 99,48 99,89 99,89 ü Tujuan Global 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 1.1 1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19). Indeks pembangunan gender; Dinas P3AP2KB angka 96,08 95,51 95,62 96,01 96,04 96,01 ü jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan Dinas P3AP2KB Perda , Perbub, SK Bupati 2 Keputusan Bupati 2 Keputusan Bupati 1 Perda 1 Perda, 2 Peraturan Bupati, 1 SK Bupati 2 Perda 4 Perbup 2 Perbub, 1 Perda ü Perda No 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Perda no. 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Perbup no 19 tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak, Perbup no.12 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak; Perbup no.14 tahun 2018 tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak; Perbup no. 18.1 tahun 2014 2.1 2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). kasus kekerasan terhadap anak perempuan; Dinas P3AP2KB anak 539 kasus 182 kasus kekerasan terhadap anak perempuan 94 kasus kekerasan pada anak perempuan 13 kasus kekerasan pada anak perempuan 149 kasus anak 72 kasus kekeransan terhadap perempuan dan anak ü Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas P3AP2KB % 2,76 5,6 3,24 ü 2.2 2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%). Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan Dinas P3AP2KB kasus, % 539 kasus 499 kasus 296 kasus kekerasan terhadap perempuan, 100% 245 kasus kekerasan terhadap perempuan; 100% 100 100 ü Layanan terhadap 418 kasus perempuan, semua tertangani 4.1 4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). Persentae keterwakilan perempuan di DPRD Sekretariat DPRD % 16 26 24 26 26 28 ü anggota DPRD perempuan 14 orang, anggota DPRD laki-laki 36 orang ' ' ' ' • • • • • • • • • • • • • • • Page 8 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 4.2 4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) BKPP % 10 26 30,56 25,81 21,21 20 ü Jumlah pejabat eselon II perempuan dibagi seluruh jumlah pejabat eselon II dikalaikan 100 persen, 6:30 x 100 = 20 5.1 5.1 Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %). unmeet need kebutuhan ber-KB Dinas P3AP2KB % 8,18 9,73 10,66 9,5 9,16 7,95 ü 5.2 5.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012 : 79,8%) angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara Dinas P3AP2KB % 159.366 155.894 154.299 76,51 76,55 77,34 ü 5.3 5.3 Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi peraturan Dinas P3AP2KB peraturan 2 Keputusan Bupati 2 Keputusan Bupati 1 Perda 1 Perda; 2 Peraturan Bupati, 1 SK Bupati 2 Perda, 4 Perbup 1 Juknis, 1 Perbup ü Perda No 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Perda no. 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Perbup no 19 tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak, Perbup no.12 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak; Perbup no.14 tahun 2018 tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak; Perbup no. 18.1 tahun 2014 Tujuan Global 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua 11 1.1 Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014 : 70%) akses terhadap layanan air minum layak/ Persentase Dinas kesehatan % 100 100 100 100 100 100 ü Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyara-kat Dinas PUPKP % 11 31,1 n.a 18,7 34,82 32,64 ü Rumus : Jumlah sambungan air minum bagi masyarakat dibagi jumlah kebutuhan sambungan air minum Kabupaten Sleman dikalikan 100 %. Jumlah SR PDAM Th. Sebelumnya : 35.762; Jumlah SR PAMDES/PAMSIMAS Th. Sebelumnya :24.268; Penambahan SR PDAM : 1.500 ; Penambahan SR PAMDES/PAMSIMAS : 5.614. Jumlah SR Th. n : (35.762+24.268+1.500+5.614) : 67.144; PDAM = (35.762 + 1.500) x 6 jiwa = 223.572 jiwa; PAMDES =( 24.268 + 5.614) x 5 jiwa = 149.410 jiwa sehingga total yang tertangani : 372.982 jiwa. Estimasi penduduk Kabupaten Sleman : 1.070.913 jiwa sehingga capaian kinerja : (372.982 : 1.070.913) x 100 % = 34.82 % (Tercapai) 1.2 1.2 Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau. kondisi prasarana penyediaan air baku (jumlah prasarana penyediaan air baku yang terkelola dengan baik dibagi dengan total jumlah prasarana penyediaan air baku) Dinas DPUPKP % 49,83% perpipaan <50% 68,32 31,1 % perpipaan 19% 70 perpipaan 26,58% 87,15 89,93 89,58 ü Rumus : Jumlah prasarana penyediaan air baku yang terkelola dengan baik dibandingkan dengan total jumlah prasarana penyediaan air baku di Kabupaten Sleman dikalikan 100 %. Jumlah embung Kab : 26 buah, kondisi baik : 26 buah ; Jumlah MA : 205 buah; kondisi baik : 155 buah; kondisi sedang : 25 buah dan kondisi buruk : 25 buah; Jumlah sumur pompa air irigasi : 57 buah; kondisi baik : 35 buah; kondisi sedang : 18 buah dan kondisi buruk : 4 buah; Jumlah prasarana penyedia air baku terkelola dengan baik : (26+180+53)/288 x 100 % = 89,93 %. (Tercapai) 2.1 2.1 Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%). sanitasi permukiman; Persentase cakupan rumah tangga menggunakan jamban sehat; Dinas kesehatan % 100 100 jamban 91,33%; SPAL 88,16%; tempat sampah 90,38% jamban sehat 100%; 80,72% SPAL; 84.53% tempat sampah; 100% jamban sehat 86,79% SPAL; 89,12% tempat sampah; 100% jamban sehat ü Dalam upaya pengendalian vektor penyakit menular terutama Demam Berdarah, telah dilakukan pemantauan jentik nyamuk Aedes Aegypti terhadap bangunan yang meliputi rumah dan institusi. Sampai dengan bulan Desember 2020 Angka bebas Jentik (ABJ) di kabupaten Sleman mencapai 92.3 % terhadap pemantauan jentik berkala (PJB terhadap 181.892 rumah dan jumlah rumah bebas jentik sebanyak 167.845 (92.3%). • • • • • • • • Page 9 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Persentase cakupan bangunan rumah bebas jentik Dinas kesehatan % rumah bebas jentik 91,40% 93,34 92,34 ü tidak tercapai, jumlah bangunan (rumah dan institusi) yang bebas jentik 242.578 dibagi jumlah bangunan (rumah dan institusi) yang dipantau jentiknya di suatu wilayah dalam satu tahun terakhir 259.891 dikalikan 100%. Dalam upaya pengendalian vektor penyakit menular terutama Demam Berdarah, telah dilakukan pemantauan jentik nyamuk Aedes Aegypti terhadap bangunan yang meliputi rumah dan institusi. Sampai dengan bulan Desember 2018 Angka bebas Jentik (ABJ) di kabupaten Sleman mencapai 91.40% terhadap pemantauan jentik berkala (PJB terhadap 242.578 rumah dan jumlah rumah bebas jentik sebanyak 259.891 (93.34%). Jika dibandingkan tahun 2018 terjadi peningkatan 1,94% karena terdapat faktor pendorong keberhasilan pencapaian :Adanya program Gerakan Jumat bersih khusus PSN-PJB - Adanya Tim Pokjanal DBD Tingkat Kabupaten dan kecamatan - Adanya Pemberdayaan masyarakat pemantau jentik bagi anak sekolah berupa Tanggap Bocah (TABO) - Adanya dukungan anggaran APBD dan Dana Desa - Adanya Gerakan PSN PJB yang dilakukan oleh masyarakat - Tersedianya media promosi untuk penanggulangan penyakit DBD - Adanya kebijakan pusat yaitu satu rumah satu jumantik 2.2 2.2 Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). Cakupan desa yang telah melaksanakan 5 pilar STBM (Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berba-sis Masyarakat)) Dinas kesehatan %, desa 1 4 10 43,02%; 37 Desa STBM 70,9 77,9 ü Program STBM di Kabupaten Sleman terdapat 67 Kalurahan yang melaksanakan Deklarasi 5 Pilar STBM. Kegiatan ini didukung adanya fasilitasi untuk kegiatan STBM yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemicuan, monitoring dan evaluasi pasca pemicuan, verifikasi STBM, update data STBM, deklarasi STBM serta kegiatan lain yang berkaitan dengan STBM. Selain itu didukung adanya regulasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang menjadi pedoman dan memperkuat program STBM di Kabupaten Sleman. 3.1 3.1 Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota. Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL); DLH % 2,75 2,97 4,45 2,52 3,31 3,45 ü jumlah rumah yang terlayani IPAL komunal 10.879 dibagi jumlah rumah se kabupaten Sleman 328.194 rumah dikalikan 100% Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (SR) DLH % 4,5 5,23 5,59 27,47 32,06 33,09 ü jumlah SR Depok dan Berbah 4.399 dibagi jumlah rumah pada padukuhan di SR Depok dan Berbah 13.717 dikalikan 100% 3.2 3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota. tersedianya sarana prasana pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) DLH unit 1 truk tinja 1 unit truk tinja n.a. 1 1 ü IPLT hanya ada 1 unit di Sembir Madurejo, Prambanan dan terbangun pada tahun 2018. Setelah itu belum ada target pembanguan IPLT lagi. Namun untuk mengoptimalkan kinerja IPLT tahun 2019 dilakukan penambahan sarpras berupa kolam pengumpul lumpur IPLT sebanyak 1 unit, penyediaan aerator 1 unit, dan penyediaan conveyor 1 unit Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL); DLH % 2,75 2,97 4,45 2,52 3,31 3,45 ü Ketersediaan sambungan rumah pengelolaan air limbah terpusat; DLH % 4,5 5,23 5,59 27,47 32,06 33,09 ü 3.3 3.3 Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai. Indeks kualitas lingkungan hidup; DLH angka 46,61 52,30 49,60 50,91 52,28 ü Indeks pencemaran air; DLH angka 41,00 42 29 41,34 46,33 41,33 ü Embung dan Sungai Terkelola Dengan Baik DPUPKP % 74 89,65 77,4 84,62 100 100 ü Rumus : Jumlah embung terkelola baik dibagi jumlah embung dikalikan 100 %.. Jumlah embung kondisi baik : 26. Jumlah sungai : 47. Capaian : (26+47) / 73 x 100 % = 100 %. (Tercapai) • • • • • • • • • • Page 10 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 3.4 3.4 Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II. Cakupan keter-sediaan air untuk pertanian DPUPKP % 73,00 75,07 78 79,42 79,76 81,23 ü Rumus : Jumlah debit yang tersedia dibagi dengan debit yang dibutuhkan dikalikan 100 %. Debit yang tersedia : musim tanam (1+2+3) : 3 = (16.151,14+23.029,38+14.265,57) = 17.815,43 ltr/dt; Debit yang dibutuhkan : 22.336,21 ltr/dt; Cakupan ketersediaan air : (17.815,43 / 22.336,21) x 100 % = 79,76 % (Tercapai) Indeks Pencemaran Air Sungai DLH angka 41,00 42 29 41,34 46,33 41,33 ü Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti DLH % 84,37 86 86 100 92,3 100 ü 4.2 4.2 Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce , mengembangkan reuse dan recycle , ser- ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture ). Cakupan ketersediaan air untuk pertanian (Jumlah debit yang tersedia dibagi debit yang dibutuhkan x 100 %) DPUPKP % 73,00 75,07 78 79,42 79,76 81,23 ü Rumus : Jumlah debit yang tersedia dibagi dengan debit yang dibutuhkan dikalikan 100 %. Debit yang tersedia : musim tanam (1+2+3) : 3 = (16.151,14+23.029,38+14.265,57) = 17.815,43 ltr/dt; Debit yang dibutuhkan : 22.336,21 ltr/dt; Cakupan ketersediaan air : (17.815,43 / 22.336,21) x 100 % = 79,76 %. (Tercapai) 5.7 5.7 Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang- ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke- mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar- wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Lembaga pengelola air DPUPKP % 3 kelembagaan 3 kelembagaan 3 kelembagaan 3 kelembagaan 3 kelembagaan 3 kelembagaan ü Lembaga : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Organisasi Petani Pemakai Embung, Organisasi Pengelola Mata Air (OPMA). (tercapai) 6.4 6.4 Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019. Luasan alih fungsi lahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ha 61,50 61,67 < 100 ha 78,70 ha 57 84,93 ü alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian Tujuan Global 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua 1.1 1.1 Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp45,2 juta) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun BPS Rupiah 28.973,92 31,292,12 (revisi) 33.587.800 36.290.000 47.468.204 45.833.488 ˅ 3.1 3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). Persentase tenaga kerja formal BPS % 67,34 61,23 n.a. 49,19 Jumlah penduduk usia bekerja/usia 15 tahun keatas BPS orang 939.586 948.154 997.918 Penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih Dinas Tenaga Kerja orang 852.884 841.227 830.853 842.358 871.640 ü Jumlah angkatan kerja BPS orang 659.305 675.286 703.666 Penduduk usia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerja dan yang belum bekerja tetapi punya keinginan bekerja Dinas Tenaga Kerja orang 590.443 604.701 601.570 629.056 629.056 ü Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) BPS % 70,17 71,22 70,05 Tujuan Global 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua • • • • • • • • • Page 11 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dinas Tenaga Kerja % 69,22 71,88 72,4 74,68 70,05 ü jumlah angkatan kerja 629.056 dibagi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas 842.358 dikalikan 100% Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani Dinas Tenaga Kerja % 85 100 100 100 92,59 100 ü tidak tercapai, jumlah kasus yang diselesaikan 25 dibagi jumlah kasus yang didaftarkan 27 dikalikan 100% (2 kasus lewat tahun penyelesaiannya (masih belum selesai ditangani), setiap kasus perlu waktu sekitar 4 bulan penyelesaiannya) Persentase penempatan pencari kerja Dinas Tenaga Kerja % 70 91,4 73,66 80,28 57,03 67,94 ü jumlah pencari kerja yang ditempatkan 1.599 orang dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar 2.804 orang Persentase tenaga kerja yang dilatih Dinas Tenaga Kerja % 68,33 55,82 70,57 70,82 75,03 66.130 ü jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun yang bersangkutan , dibagi jumlah pendaftar pelatihan (yang ikut seleksi) pada tahun yang bersangktan dikalikan 100%, ( pelatihan dana APBD 776 tenaga kerja dilatih dari 864 pendaftar atau 89,92%; pelatihan dana APBN 544 tenaga kerja dilatih dari 1.183 pendaftar atau 45,98% ; pelatihan di LPK ada 100 tenaga kerja dilatih dari 112 pendaftar atau 89,29%) 4.1 4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun. Jumlah penganggur, tingkat pengangguran Dinas Tenaga Kerja orang 34.859 orang (6,12%) 34.460 orang (5,82%) 34.951 (5,78%) 5,76 3,69 6.590 ü jumlah penganggur 23.234 dibagi jumlah angkatan kerja 629.056 dikalikan 100% Tingkat Pengangguran Terbuka BPS % 4 4,4 3,69 6.590 5.1 5.1 Meningkatnya ketrampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja Kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang aktif Dinas Sosial kelompok 145 208 259 353 306 306 ü Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif Dinas Sosial % 40 56 56,12 59,2 60,25 77,27 ü jumlah PSKS yang aktif 532 dibagi jumlah PSKS 883 dikalikan 100% 6.1 6.1 Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakukan salah lainnya Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas P3AP2KB % 2,76 5,6 3,24 ü tahun 2018 ada 458 kasus, pada 2019 ada 432 kasus, sehingga ada penurunan sebanyak 26 kasus atau 5,6% 8.1 8.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%) kontribusi pariwisata terhadap PAD BKAD/ Dinas Pariwisata/Dinas Kebudayaan Rupiah 105.026.071.860 137.841.726.924 180.636.474.183,29 220.731.918.822 263.704.696.443,00 118.491.529.764,00 ü 8.2 8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta). jumlah wisatawan mancanegara Dinas Pariwisata orang 259.807 248.363 238.488 206.182 232.078 9.1 9.1. Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019 akses permodalan BKAD, UPT Penguatan Modal % 115,95 98,96 126,31 138,73 100 Tujuan Global 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi 1.1 1.1. Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km). Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai DPUPKP % 54,58% kondisi mantap jalan kabupaten 52, 08 % 81,95 82,45 dan 89,38 82,475 dan 100 82,50 dan 90 ü Rumus : Jumlah Jalan dan Jembatan Kabupaten Baik dan Sedang dibagi Jumlah Total Jalan dan Jembatan Kabupaten dikalikan 100 %. Panjang Jalan Kabupaten : 699,5 km; Kondisi baik : 467,10 km, kondisi sedang : 148,95 km; = (467,10+148,95)/699,5 x 100 % = 88,07 %; Jumlah Jembatan Kabupaten : 385 buah; Baru : 22; baik : 113 dan sedang : 162 buah = (22+113+162)/385 x 100 % = 77.14 %; Persentase : (88.07+76.00)/2 x 100 % = 82,475 % (Tercapai) Cakupan Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPKP % 22,07 24,73 26,75 29,01 32,08 32,17 ü Rumus : Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun dibagi jumlah jalan dan jembatan yang seharusnya dibangun. DED Jalan : (212,5+39,1) km = 251,6 km; Pelaksanaan = (76,05 + 18,25) km = 94,3 km; DED Jembatan : (18+12) = 30 buah; Pelaksanaan : (4+4) = 8 buah. = (8/30) x 100 % = 26,67 %. Cakupan pembangunan jalan dan jembatan : (37,48+26,67)/2 x 100 % = 32,075 %. (Tercapai) • • • • • • • • • • • Page 12 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Proporsi Drainase dan Gorong-Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Mantap DPUPKP % 48,8 55,72 55,63 64,51 64,52 64,53 ü Rumus : Jumlah Saluran Drainase Baik dibagi Jumlah Total Saluran dikalikan 100 %.. '-Panjang Sal Drainase Th.sebelumnya : (a) = 198.813; Panjang Sal Drainase Baik th.sebelumnya (b) = 92.048; Panjang Sal Drainase Sedang Th.sebelumnya © = 53.938; Panjang Sal Drainase Rusak Th.sebelumnya (d) = 52.827. Pembangunan Baru Tahun k - n (e) = 10.884; Pemeliharaan Sal Rusak Sedang Tahun ke - n (f) = 32.363; Panjang Drainase Kondisi Baik tahun k- n (g) = (b+e+f) = 135.294; Panjang Total Saluran (h) = (a+e) = 209.697; Capaian Kinerja = (i) = (g/h) = 64,52 % Cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPKP % 25,32 31,32 49,61 40,01 40,93 86,9 ü Rumus : Jumlah Jalan dan Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara dibagi jumlah jalan dan jembatan yang seharusnya direhabilitasi/dipelihara. DED Jalan : (57.25+31) = 88,25 km; Pelaksanaan : (7,65+11,666) = 19,31 km = (19,31 : 88,25) x 100 % = 21,88 %; Pemeliharaan Jembatan : 36 buah; jumlah jembatan rusak ringan : 60 buah = (36 : 60) x 100 % = 60 %; Cakupan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan = (21,88 = 60) : 2 x 100 % = 40,94 % (Tercapai) Cakupan Ketersediaan Data Base Jalan dan Jembatan DPUPKP % 100 100 100 100 100 100 ü Rumus : Kondisi Jalan dan Jembatan yang berdata dibagi kondisi jalan dan jembatan yang ada. Data kondisi jalan kabupaten = 1 dokumen; Data kondisi jembatan : 1 dokumen; Cakupan ketersediaan data base jalan dan jembatan = (1+1) ; 2 x 100 % = 100 % (Tercapai) Proporsi Sarana Prasarana Kebinamargaan Dalam Kondisi Baik DPUPKP % 97,84 98,61 98,46 97,73 98,6 98,79 ü Rumus : Jumlah sarana prasarana kebinamargaan baik dibagi jumlah total alat dikalikan 100 %. Jumlah Total Alat Kebinamargaan = 143 buah; Kondisi baik : 104 buah; kondisi sedang : 37; kondisi rusak : 2 buah. Proporsi sarana prasarana kebinamargaan = (104+37):143 x 100 % = 98,60 %. (Tercapai) 3.1 3.1. Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019. Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan DLH % 79 82,9 79 87,04 81,06 0 ü Refocusing angaran untuk penanganan covid-19 indeks pencemaran udara DLH angka 38,74 87,07 81,11 78,73 77,46 86,66 ü Tujuan Global 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara 1.1 1.1. Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41). Koefisien Gini BPS koefisien gini 0,45 0,39 0,432 (DIY), 0,41 Sleman 0,42 0,42 0,417 ü tidak tercapai 1.2 1.2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7- 8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%). Persentase KK miskin; angka kemiskinan BPS Dinas Sosial; BPS % 11,76 10,6 9,48 (Dinsosial); 8,13 (BPS) 8,77 (Dinas Sosial); 7,65 (BPS) 7,41 (BPS); 8,08 (Dinas Sosial) 8,79 (Dinas Sosial), 8,12 (BPS) ˅ Adanya pandemi covid-19 sehinga KK miskin meningkat dari tahun sebelumnya 1.5 1.5 Meningkatnya Desa mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa Desa mandiri Dinas PMD desa 16 desa 5 desa 17 desa 17 desa 22 desa ü 3.1 3.1 Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). Jumlah Peserta Jamsostek Dinas Tenaga Kerja orang 126.579 53.420 147.808 57.582 ü Tujuan Global 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan 1.1 1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019. Ketersediaan Rumah Layak Huni DPUPKP unit hunian 4 rusunawa (1.041 unit hunian) 4 rusunawa (1.041 unit hunian) 4 rusunawa (1.059 unit hunian) 99,11 99,68 99,98 ü Rumus : Jumlah rumah layak huni KK Miskin dibagi Jumlah Rumah KK Miskin dikalikan 100 %. Jumlah rumah KK Miskin Kabupaten : : 359.844 Unit; Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang belum tertangani : 1.134 unit; Capaian Kinerja : (359.844 - 1.134) : 359.844 = 99,68 %. (Tercapai) 2.1 2.1. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%). pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan Dinas Perhubungan % 23 25 27 26,5 26,77 31,26 ü jumlah penumpang yang terangkut angkutan perkotaan ((12.510 RIT x 8 penumpang x 12 bulan) + (406.394) dibagi jumlah bus Trans Jogja/tahun*kapasitas AKDB- Angdes/tahun (12.510 x 40 x 12) dikalikan 100% Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan Dinas Perhubungan % 59 59,73 100 100 100 100 ü jumlah rambu, marka, guardrail dan PJU terpasang (120+180+1.991=2.291) dibagi kebutuhan rambu, marka, guardrail dan PJU (120+180+1.991=2.291) dikalikan 100% • • • • • • • • • • • • • Page 13 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan % 74 85 100 100 100 100 ü jumlah halte 2 halter dibagi total kebutuhan 2 halte dikalikan 100% Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik Dinas Perhubungan % 74 85 95 85,76 100 100 ü jumlah rambu dan LPJU dalam kondisi baik (1.991+200) dibagi jumlah total rambu dan LPJU (1.991+200) dikalikan 100% Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas Dinas Perhubungan % 94 97 100 100 100 100 ü rambu, marka dan pagar pengaman kondisi baik (120+180) dibagi jumlah total (120+180) dikalikan 100% Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji (kelaikan pengoperasian kendaraaan bermotor) Dinas Perhubungan % 92,76 91,87 91,15 90,98 100 100 ü jumlah KBU lolos uji 24.258 dibagi jumlah KBU yang diujikan 24.258 dikalikan 100% Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Dinas Perhubungan % 56,25 56,25 104 16,6 25 18,75 ü jumlah trayek terlayani 1 trayek dibagi total jumlah trayek 1 trayek dikalikan 100% 3.1 3.1. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif , dalam forum dialog perencanaan dan pembangunan kota berkelanjutan persentase keterlibatan public dalam proses perencanaan pembangunan Bappeda % 76,94 77,84 77,89 81,81 90,72 76,08 ü 5.1 5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019. Jumlah lembaga tangguh bencana BPBD Desa dan SPAB 13 Destana dan 28 SPAB 24 Destana dan 40 SPAB 34 Destana dan 46 SPAB 45 Destana dan 55 SPAB 55 Destana dan 68 SPAB 62 Destana dan 72 SPAB ü Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana BPBD Orang 5962 6.690 7.918 9.148 9.528 10.008 ü Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana BPBD dokumen 0 1 3 8 10 10 ü Refocusng anggaran untuk penanganan covid-19 5.2 5.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience ). Jumlah Kampung iklim DLH kampung 8 14 14 17 26 26 ü 5.3 5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Jumlah sistem peringatan dini (EWS) kebencanaan BPBD unit 16 20 20 20 20 20 ü 6.1 6.1. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%). Layanan pengelolaan sampah DLH Jumlah TPS tipe A,B,C A 15, B 3, C 180 A 15, B 3, C 215 A 17, B 3, C 230 A 17, B 18, C 355 A 17, B 24, C 355 A 17, B 25, C 355 ü Rasio layanan pengelolaan sampah DLH rasio 6,5 8,5 9,4 10,16 11,16* 11,94 ü data sementara Sampah yang tertangani DLH % 26% 29,98 29,47 53,05 53,87* 55,91 ü data sementara, sampah yang diangkut ke TPA oleh DLH, Dinas Perindag (pasar) maupun swasta pada tahun 2019 212,08 ton/hari; jumlah sampah yang dimanfaatkan atau didaur ulang atau diolah baik oleh masyrakat, swasta maupun pemerintah (data dokumen jakstrada) ada 162,88 ton/hari; total produksi sampah 696,09 ton /hari; persentase sampah yang tertangani dihitung dari sampah tertangani dibagi total produksi sampah dikalikan 100 7.1 7.1. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019. Persentase RTH yang dikelola DLH % 20,03 20,4 20,05 30,05 30,1 30,12 ü luas RTH di wilayah perkotaan 885,01 ha dibagi luas RTH yang wajib disediakan wilayah perkotaan 2.940,2 ha dikalikan 100% RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik) DLH unit 1 1 8 2 4 4 ü RTH yang dikeola untuk kepentingan publik yaitu taman Denggung; taman Maguwoharjo; Taman Embung Sendari; Taman Depok • • • • • • • • • • • • • • • • Page 14 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Tujuan Global 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 3.1 3.1 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle /3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit). Layanan pengelolaan sampah DLH Jumlah TPS tipe A,B,C A 15, B 3, C 180 A 15, B 3, C 215 A 17, B 3, C 230 A 17, B 18, C 355 A 17, B 24, C 355 A 17, B 25, C 355 ü Rasio layanan pengelolaan sampah DLH rasio 6,5 8,5 9,4 10,16 11,16* 11,94 ü data sementara Sampah yang tertangani DLH % 26 29,98 29,47 53,05 53,87* 55,91 ü data sementara, sampah yang diangkut ke TPA oleh DLH, Dinas Perindag (pasar) maupun swasta pada tahun 2019 212,08 ton/hari; jumlah sampah yang dimanfaatkan atau didaur ulang atau diolah baik oleh masyrakat, swasta maupun pemerintah (data dokumen jakstrada) ada 162,88 ton/hari; total produksi sampah 696,09 ton /hari; persentase sampah yang tertangani dihitung dari sampah tertangani dibagi total produksi sampah dikalikan 100 4.1 4.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH/ data hasil Pemantauan dan Pembinaan Lingkungan Hidup DLH usaha 62 64 59 35 ü Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan DLH % 72,91 74,5 76,34 80,66 82,4 82,35 ü Tujuan Global 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 1.1 1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019. 1.1.a. Jumlah lembaga tangguh bencana BPBD Desa dan Sekolah 13 Destana dan 28 SPAB 24 Destana dan 40 SPAB 34 Destana dan 46 SSB 45 Destana dan 55 SSB 55 Destana dan 68 SPAB 62 Destana dan 72 SPAB ü 1.1.b. Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana BPBD Orang 5968 6.690 7.918 9.148 9.528 10.008 ü 2.1 2.1 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1). Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon DLH usaha/ kegiatan 25 25 25 0 ü Tujuan Global 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan 1.1 1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019. Indeks kualitas lingkungan hidup; DLH angka 52,30 46,61 49,79 50,91 52,28 ü indeks kualitas tutupan lahan; DLH angka 32,23 33,95 33,95 34,43 34,43 34,71 ü 2.1 2.1 Tercapainya luas Kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000ha) Jumlah kampung iklim DLH kampung 8 14 14 17 26 26 ü Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam DLH % 4 7 10 42,70 16,09 17,33 ü 3.1 3.1 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar). pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas DLH kali/lokasi 4 4; 1 1 lokasi 1 kali ü Lokasi penanaman tidak di KPH, tetapi satu okasi di Sumberrejo Tempel sebanyak 400 batang. Pada lahan seluas 2.000 m2. Luasan alih fungsi lahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ha 61,50 61,67 < 100 78,7 57 84,93 ü alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian Indeks kualitas Tutupan lahan DLH angka 32,23 33,95 33,95 34,42 34,43 34,71 ü Tujuan Global 15. Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati ' ' • • • • • • • • • • • • • • • Page 15 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Embung dan sungai terkelola dengan baik Dinas PUPKP % 74,00 89,65 77,4 84,62 100 100 ü Rumus : Jumlah embung terkelola baik dibagi jumlah embung dikalikan 100 %.. Jumlah embung kondisi baik : 26. Jumlah sungai : 47. Capaian : (26+47) / 73 x 100 % = 100 %. (Tercapai) 5.1 5.1 Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 (2015:5%/tahun) Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti DLH % 84,37 86 86 100 92,3 100 ü 1.1 1.1 Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas. Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB kasus; 289 kasus, jumlah penanganan pengaduan HAM perempuan kekerasan terhadap perempuan 296 kasus kekerasan terhadap perempuan, 471 kasus terhadap perempuan dan anak 458 kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak 432 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 418 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ü Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas P3AP2KB % 7,4 5,6 2,76 5,6 3,24 ü pada 2018 ada 458 kasus, pada 2019 ada 432 kasus, sehingga ada penurunan sebesar 26 kasus atau 5,6% Jumlah Konflik SARA Badan Kesbangpol kasus 2 0 0 0 0 0 ü Jumlah kasus di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat Badan Kesbangpol kasus 438 100 170 80 90* 89 ü terdapat 90 kasus s.d. November 2019 (80 kasus narkoba dan 10 kasus miras) Persentase penanganan kejadian SARA Badan Kesbangpol % 100 100 100 100 100 100 ü semua potensi SARA yang terjadi langsung ditangani oleh instansi terkait dan juga terkoordinasi dengan baik Jumlah rekomendasi kemitraan wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol jumlah rekomendasi N/A N/A 9 5 7 12 ü ada 7 rekomendasi terdiri dari 4 rekomendasi dar FKUB (rekomendasi pendirian rumah ibadah) dan 3 rekomendasi dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten 2.1 2.1 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan). Jumlah kekerasan terhadap Anak Dinas P3AP2KB kasus 182 kasus kekerasan terhadap anak perempuan 175 kasus kekerasan terhadap anak 179 kasus kekerasan pada anak 149 kasus kekerasan pada anak 134 kasus kekerasan terhadap anak ü 3.1 3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019. Jumlah pelayanan bantuan hukum Bagian Hukum pelayanan bantuan hukum 36 34 42 11 perkara ligitasi, 37 perkara non ligitasi 37 49 ü 5.1 5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah BKAD Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP ü angka sementara 2018 5.2 5.2 Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%). Predikat Lakip Kabupaten Bagian Organisasi predikat Skor B Skor BB Skor BB A 81,99 (A) 81,42 (A) ü Faktor pendorong pencapaian : a. sinkronitas dan kualitas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal semakin baik; b. penyempurnaan regulasi pendukung penerapan SAKIP melalui penetapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tujuan Global 16. Menguatkan Masy yg Inklusif & Damai Utk Pemb. Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Utk Semua & Membangun Kelembagaan yg Efektif, Akuntabel & Inklusif Di Semua Tingkatan • • • • • • • • • • • • Page 16 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 5.3 5.3 Meningkatnya penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%). penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan BLP % 100 100 106 116,4 119,2 135,52 ü target lelang pengadaan barang dan jasa 250 lelang, realisasi 298 lelang 5.4 5.4 Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA). Indeks Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi predikat 61,40 (kategori B) 68,98 (kategori B) 72, 81 (kategori BB) 81,72 82,96 76,34 (BB) ü 5.5 5.5 Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019. Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Bagian Organisasi % belum ada penilaian 62,57 (sedang) 67,33 (sedang) 83,99 (tinggi) 83,99 (tinggi) * 90 ü data sementara 6.1 6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%). Persentase keterwakilan Perempuan di DPRD Sekretariat DPRD % 16 26 24 26 26 28 ü 6.2 6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II) BKPP % 10 10 30,56 25,8 21,21 20 ü 7.1 7.1 Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019. Jumlah akte lahir bagi Gakin Dukcapil akte kelahiran 283 400 281 307 214 582 ü Capaian jumlah akta lahir bagi keluarga miskin didukung oleh pengampu dari Desa (PKH) sebagai salah satu fasilitator pelayanan dokumen kependudukan di tingkat Desa 7.2 7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) Dinas Dukcapil % 66,33 %, (rumus 185.654 : 279 x 100%) 85,24% 90,44 92,46 94,15 ü Capaian nilai indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak (usia 0-18 tahun) diperoleh dari jumlah anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran sebanyak 253.683 dibagi jumlah anak (usia 0-18 tahun) sebanyak 274.384. 8.1 8.1 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan; Jumlah pelayanan pengaduan masyarakat/pengaduan pelanggaran HAM (Laporan Pelaksanaan RANHAM) Bagian Hukum %; jumlah aduan 795 aduan 771 aduan 103 aduan, 100% tertangani 100 100% ü semua aduan telah ditindak lajuti Jumlah Konsultasi Pelayanan Bantuan Hukum Bag. Hukum Desa; Perorangan 17; 5 22; 0 40; 2 34; 3 37 49 ü 8.3 8.3 Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan. Jumlah proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi ligitasi/ atau non ligitasi Bag. Hukum sengketa 2 2 1 11 perkara ligitasi, 37 perkara non ligitasi 2 1 ü Tujuan Global 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan 3.1 3.1 Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal daninternet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar dan perbatasan Jumlah jejaring informasi dan media massa/jejaring; Setda jejaring 41 41 23 27 jejaring 30 29 ü Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya; jangkauan layanan akses telekomunikasi Dinas Kominfo % 90 100 100 100 100 100 ü Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin Dinas Kominfo % 65 55,01 65 65 70 78 ü tidak tercapai • • • • • • • • • • • • • Page 17 Kode Indikator SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 Indikator RAD (yang disepakati) Sumber Data Satuan Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2020 Status KeteranganRealisasi 2019 Persentase perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan komputer Dinas Kominfo % 60 100 100 100 100 100 ü 8.1 8.1 Meningkatnya kualitas kerjasama global untuk membangun saling pengertian antar peradaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sleman Bagian Pemerintahan kerjasama 2 2 2 0 ü Persentase kerjasama yang aktif Bagian Pemerintahan % 93,33 100 100 100 100 100 ü 9.1 9.1 Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga Bagian Pemerintahan Dokumen perjanjian 72 perjanjian alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema kerjasama pemerintah swasta 89 perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 107 kerjasama 103 kerjasama 76 Kerjasama ü 10.1 10.1 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Persentase ketersediaan data untuk perencanaan Bappeda % 40 75 65 68,89 100 93,99 ü Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu Dinas Kominfo % 90 95 100 100 100 100 ü • • • • • • DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Visi : Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cedas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong.
1. 1.Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Indeks reformasi birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja penerapan RB tahun n-1. Kategori indeks RB sebagai berikut:
2. 1.AA: >90-100= istimewa
3. 2.A: >80-90= sangat baik
4. 3.BB: >70-80= baik
5. 4.B: >60-70= cukup baik
6. 5.CC: >50-60= cukup
7. 6.C: >30-50= buruk
8. 7.D: 0-30= sangat buruk Predikat RB Dari Kementerian PAN RB indeks 75.83 76.34 76.67 76.92 77.08 77.16 77.21 10 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Indeks pengelolaan keuangan daerah Indek pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. 6 dimensi penilaian terdiri dari:
9. 1.Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
10. 2.pengalokasin anggaran belanja dalam APBD, tranparansi pengelolaan keuangan daerah,
11. 3.penyerapan anggaran,
12. 4.kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Indeks terdiri dari:
13. 1.A = Baik
14. 2.B = Perlu Perbaikan
15. 3.C = Sangat perlu perbaikan Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten indeks NA B B B B B B Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian laporan keuangan Penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan berkualitas PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu Dokumen anggaran meliputi KUA PPAS, KUPA PPAS, Raperda APBD, Raperda PAPBD Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh dokumen anggaran yang disusun dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Keuangan dan Aset Daerah Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah Penatausahaan keuangan meliputi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pelaporan pengelolaan dana daerah Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dari laporan pengelolaan kas daerah yang tepat waktu dibagi dengan jumlah SP2D yang seharusnya diterbitkan dan laporan pengelolaan kas daerah yang tepat waktu dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD adalah ketepatan wkatu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan perundang- undangan Raperda pertanggunjawaban APBD yang disusun tepat waktu dibagi dengan Raperda pertanggungjawaban APBD dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase perangkat Daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A Kategori pengelolaan BMD disusun oleh bidang yang menangani BMD. Kategori A adalah kelengkapan dan ketapatan waktu penyampaian dokumen pengelolaan BMD yang terdiri dari Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan, Laporan BMD semester I dan II dan RKBMD dari Pengguna Barang (OPD) kepada Pengelola Barang melalui BKAD Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen % 80 82 84 86 88 90 92 Badan Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah Penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghitungan di lakukan pada anggaran murni Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun n dikurangi penerimaan pajak dan retribusi daerah n-1 dibagi dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dikalikan 100% % -23,57 -4,16 2,98 7,67 8,85 9,39 10,03 Badan Keuangan dan Aset Daerah Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah Indeks kepuasan layanan pajak yang diperoleh dari hasil survei terhadap wajib pajak daerah Hasil survey indeks 78.67 78.80 78.90 80.00 80.10 80.20 80.30 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti Catatan/saran hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran meliputi: - Dokumen RPJMD - Dokumen RKPD - Dokumen LKPD - Dokumen LPPD - Dokumen KUA-PPAS - Dokumen Renja SKPD - Dokumen RKA SKPD - Dokumen Laporan Kinerja Daerah - Dokumen Reviu Renstra PD Jumlah catatan/saran hasil reviu yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah catatan/saran hasil reviu dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, APIP (Irjen, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten) yang ditindak lanjuti Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan dikalikan 100 persen % 84,53 85 86 87 88 89 90 Inspektorat Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat Baik Nilai dari hasil audit kinerja yang didapatkan oleh perangkat daerah atas pemeriksaan Inspektorat Jumlah perangkat daerah dengan nilai Sangat Baik dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah yang diperiksa dikali 100 % 70 75 80 85 90 95 100 Inspektorat Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti Kasus/pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya Jumlah kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3 Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern Akumulasi jumlah perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3 berdasarkan hasil evaluasi SPIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten MCP adalah Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang meliputi 8 area intervensi yaiu: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa Nilai capaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) % 85 86 87 89 91 93 95 11 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Status Kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai yang diperoleh Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan atau sebutan lainnya atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2 Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri skor Sangat Tinggi 3,5140 Sangat Tinggi 3,5200 Sangat Tinggi 3,5300 Sangat Tinggi 4,2100 Sangat Tinggi 4,2150 Sangat Tinggi 4,2200 Sangat Tinggi 4,2250 Meningkatkan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik
16. 1.Perbaikan kualitas prasarana penyelenggaraan pemerintahan
17. 2.Peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu LPPD tersedia tepat waktu adalah LPPD yang dikirim ke kemendagri paling lambat 31 Maret n+1 yang kemudian diberikan angka "1" (satu). LPPD yang dikirim setelah tanggal 31 Maret n+1 diberikan angka 0. Tanggal pengiriman dibuktikan dengan tanggal terakhir upload LPPD ke E- LPPD Kemendagri. LPPD yang dikirim ke kemendagri dibagi dengan LPPD seharusnya dikirim ke kemendagri paling lambat 31 Maret n+1 % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat adalah permasalahan dalam bidang kesejahteraan rakyat yang didelegasikan untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut permasalahan kebijakan meliputi perda, perbub, SK bupati, surat edaran, dokumen kajian, notulensi rapat. jumlah permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang didelegasikan untuk ditindaklanjuti dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah Raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah adalah Raperda dalam dokumen Propemperda yang telah mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur jumlah Raperda yang mendapatkan nomor registrasi dibagi jumlah Raperda yang diusulkan dikali 100 % % NA 75 75 75 75 75 75 Persentase kerjasama yang aktif Kerjasama adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pemerintah daerah lain atau dengan pihak ketiga yang meliputi kementerian/lembaga non kementerian dan organisasi berbadan hukum. Kerjasama yang aktif adalah naskah kerjasama yang masih berlaku. naskah kerjasama daerah aktif dibagi naskah kerjasama daerah dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 TABEL CASCADING MISI - TUJUAN - SASARAN - PROGRAM TAHUN 2021 - 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian Permasalahan kebijakan bidang perekonomian adalah permasalahan dalam bidang perekonomian yang didelegasikan untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut permasalahan kebijakan meliputi perda, perbup, SK bupati, surat edaran, dokumen kajian, notulensi rapat jumlah permasalahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan bidang perekonomian yang didelegasikan untuk ditindaklanjuti dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan Permasalahan kebijakan bidang pembangunan adalah permasalahan bidang pembangunan yang didelegasikan untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut permasalahan kebijakan meliputi perda, perbup, SK bupati, surat edaran, dokumen kajian, notulensi rapat jumlah permasalahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan bidang pembangunan yang didelegasikan untuk ditindaklanjuti dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan nilai di atas 200 juta untuk pengadaan barang, kontruksi dan jasa lainnya dan nilai di atas 100 juta untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan mendapatkan penyedia barang/jasa pemerintah jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang selesai dibagi jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang masuk dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan Sasaran pembangunan tahunan adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen RKPD. Sasaran pembangunan lima tahunan adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD Jumlah sasaran pembangunan tahunan yang selaras dengan sasaran pembangunan lima tahunan dibagi jumlah sasaran pembangunan lima tahunan dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu Dokumen pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan terdiri dari:
18. 1.Buku Saku
19. 2.Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Urusan Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan yang disusun Bappeda tepat waktu dibagi dengan Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan yang seharusnya disusun Bappeda dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase konsistensi pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Konsistensi dilihat dari:
20. 1.Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah. Nama progam, kegiatan dan sub kegiatan konsisten sepanjang substansi materinya sama
21. 2.Hasil evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah
22. 3.Hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Rata-rata hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah, hasil renja perangkat daerah dan hasil RPJMD % 95 90 90 90 90 90 90 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan tersedia tepat waktu Dokumen pengambilan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan terdiri dari:
23. 1.Buku Saku
24. 2.Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Urusan
25. 3.Rencana Aksi Kemiskinan
26. 4.Dokumen Lainnya sesuai amanat pemerintah Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan yang disusun Bappeda tepat waktu dibagi dengan Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan yang seharusnya disusun Bappeda dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Perekonomian tersedia tepat waktu Dokumen pengambilan kebijakan Perekonomian terdiri dari:
27. 1.Buku Saku
28. 2.Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Urusan
29. 3.Dokumen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perencanaan Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Perekonomian yang disusun Bappeda tepat waktu dibagi dengan Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Perekonomian yang seharusnya disusun Bappeda dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana tersedia tepat waktu Dokumen pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana terdiri dari:
30. 1.Buku Saku
31. 2.Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Urusan
32. 3.Dokumen Data Sanitasi
33. 4.Laporan Pelaksanaan Kebijakan Sanitasi dan Air Minum Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana yang disusun Bappeda tepat waktu dibagi dengan Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana yang seharusnya disusun Bappeda dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kualitas pengadaan ASN Kualitas pengadaan ASN dilihat dari sub aspek :
34. 1.ketersediaan rencana pengadaan ASN 2. Ketersediaan kebijakan internal terkait pengadaan ASN 3. Pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK secara terbuka 4. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi CPNS dan orientasi bagi pegawai baru 5. Penempatan PNS yang seuai jabatan yang dilamar. nilai pencapaian aspek pengadaan ASN (range 1-20) aspek 14 15 16 17 18 19 20 BKPP Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan jabatan adalah jabatan struktural, kualifikasi adalah kualifikasi jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. jumlah pejabat struktural yang sesuai dengan kualifikasi jenjang pendidikan dibagi jumlah pejabat struktural keseluruhan dikalikan 100 persen % 97 97 97 98 98 98 98 Persentase kualifikasi pendidikan ASN Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN pada semua jenjang pendidikan, dengan rincian pembobotan sebagai : > 0,2 = 10; 0,1-0,19 = 5, dan < 0,1 = 0 persentase peningkatan jenjang pendidikan pegawai tahun ke-n dikurangi tahun n-1 % 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN hasil penilaian sistem merit pada aspek perencanaan dan pengembangan karir ASN nilai pencapaian aspek perencanaan dan pengembangan karir ASN % 31 33 35 37 39 41 43 Persentase kinerja ASN Nilai kerja ASN merupakan hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang meliputi pencapaian SKP dan perilaku kerja ASN dengan rincian pembobotan sebagai berikut : 91 - 100 = 40, 81-90 = 30, 71-80 = 20, 61 - 70 = 10; 61< = 0 Jumlah ASN dengan nilai PPKP baik dan sangat baik dibagi jumlah ASN keseluruhan dikalikan 100 persen % 95 95 95 95 95 95 95 Persentase disiplin ASN Hukuman disiplin yang pernah diterima ASN mencakup hukuman displin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dengan rincian pembobotan sebagai berikut : < 0,5 = 30, kemudian 0,5-1 = 15, dan > 1 = 0 jumlah ASN yang mendapat hukuman disiplin dibagi jumlah ASN keseluruhan dikalikan 100 persen % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan aplikasi kepegawaian adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan manajemen ASN jumlah aplikasi yang dikembangkan pada tahun n dibagi jumlah target aplikasi yang akan dikembangkan tahun n dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN pelayanan adalah layanan administrasi kepegawaian; penghargaan ASN adalah apresiasi yang diberikan pada ASN yang bertujuan untuk menaikkan motivasi ASN untuk bisa meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Jumlah ASN yang diberikan pelayanan dan penghargaan dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100 % NA 60 65 70 75 80 85 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pengembangan kompetensi ASN Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui Pelatihan Klasikal maupun Non Klasikal minimal 20 jpl/ASN/tahun dengan rincian bobot sebagai berikut berikut > 40 = 20; 30-39 = 15; 20-29 = 10; 10-19 = 5 dan 1-9 = 0 Jumlah ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 jpl/th dibagi jumlah seluruh ASN dikalikan 100% % 40 45 50 55 60 65 70 BKPP PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Indikator penilaian kinerja perangkat daerah adalah indikator penilaian kinerja setiap perangkat daerah yang diukur setiap tahun dengan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Jumlah perangkat daerah yang berkinerja "Baik" dibagi jumlah Perangkat Daerah dikalikan 100% % 90 90 90 90 90 90 90 Sekretariat Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di Jakarta tingkat kepuasan pelayanan pemerintahan di Jakarta diperoleh dengan melakukan survei kepada pimpinan, OPD dan masyarakat Hasil Survei (dilaksanakan hanya pada tahun 2021) % NA 77 - - - - - Sekretariat Daerah DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Permasalahan di wilayah perbatasan adalah permasalahan yang timbul di lokasi antar wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, baik permasalahan tentang batas wilayah, maupun permasalahan tentang pelayanan publik di wilayah perbatasan Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan dibagi permasalahan di wilayah perbatasan yang masuk dikalikan 100% % NA NA 90 90 90 90 90 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan UPT Jumlah nilai IKM semua OPD dan UPT/UPTD dibagi jumlah OPD dan UPT/UPTD indeks 82.37 82.00 82.05 82.09 82.32 82.48 82.56 12 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerjaakuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yangdipercayakan kepada setiap instansi pemerintah ataspenggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerjaadalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan (disclosure) secara memadai hasilanalisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIPterdiri dari:1. predikat AAnilai absolute= >85-100interpretasi= memuaskan2. predikat Anilai absolute= >75-85interpretasi= sangat baik3. predikat Bnilai absolute= >65-75interpretasi= baik4. predikat CCnilai absolute= >50-65interpretasi= cukup baik5. predikat Dnilai absolute= 0-30interpretasi= kurang Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB Predikat A(81,42)A(81,42)A(81,58)A(81,70)A(81,78)A(81,82)A(81,84)Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov dan penumbuhan inovasi pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Layanan administrasi perkantoran meliputi:
35. 1.Layanan administrasi keuangan;2. Layanan makanan dan minuman;3. Layanan koordinasi dan konsultasi;4. Layanan jasa langganan;5. Layanan jasa keamanan;6. Layanan jasa administrasi kepegawaian7. Pemenuhan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah layanan administrasi perkantoranyang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 Semua PD Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Layanan Sarana dan prasarana kerjameliputi :1. Layanan pemeliharaan gedung kantor;2. Layanan Pemeliharaan perlengkapandan peralatan kerja Jumlah layanan sarpras kerja yangterpenuhi dibagi jumlah layanan sarpraskerja yang seharusnya terpenuhi dikali 100 % NA 100 100 100 100 100 Semua PD Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga diperoleh dengan melakukan survei terhadap pegawai Sekretariat Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Sekda, Bupati dan Wakil Bupati Hasil Survey % 76.99 77 77.05 77.1 77.15 77.2 77.25 Sekretariat Daerah Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah Indikator penilaian kinerja perangkatdaerah adalah indikator penilaian kinerjasetiap perangkat daerah yang diukursetiap tahun dengan indikator kinerja yangditetapkan oleh Bupati Jumlah perangkat daerah yang berkinerja"Baik" dibagi jumlah Perangkat Daerahdikalikan 100% % 90 90 90 90 90 90 90 Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan Tingkat kepuasan pelayanan protokol dankomunikasi pimpinan diperoleh denganmelakukan survei kepada pimpinan ataspelayanan yang diberikan di bidangprotokol dan komunikasi pimpinan Hasil survei % 76.85 76.9 76.95 77 77.05 77.1 77.15 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman) SPM tata usaha meliputi:Umum dan RT,Kepegawaian, Hukum dan Hubunganmasyarakat. Rata-rata capaian SPM RS Bagian TataUsaha% NA 93 94 95 96 97 100 DINAS KESEHATAN Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman) SPM tata usaha meliputi: Keuangan danakuntansi, Pengelolaan aset,Penjaminan Rata-rata capaian SPM RS Bagiankeuangan dan AKUTANSI, pengelolaanaset, dan penjaminan % NA 80 81 82 83 84 85 DINAS KESEHATAN Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman) SPM tata usaha meliputi: Perencanaandan evaluasi dan Pendidikan, penelitiandan pengembangan Rata-rata capaian SPM RS Bagianperencanaan dan evaluasi sertapendidikan penelitian & pengembangan % NA 62.5 65 67.5 70 72.5 75 DINAS KESEHATAN Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan) Indikator SPM-RS (Standar PelayananMinimal Rumah Sakit Bagian) BagianTata Usaha meliputi UmumKepegawaian, Keuangan dan Akuntansi,Perencanaan dan Evaluasi Rata-rata capaian Indikator SPM RSBagian Tata Usaha% NA 87.44 88.56 89.67 90.78 91.89 92.44 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan dokumen KK Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi (Jumlah kepala keluarga) dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan dokumen KTP-el KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah NKRI (Jumlah penduduk ber-KTP el dibagi jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el) dikalikan 100% % 99.81 99.82 99.83 99.84 99.85 99.86 99.87 Cakupan dokumen KIA KIA adalah identitas resmi anak sebagi bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (jumlah penduduk yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah) dikalikan 100% % 56.46 60 65 70 75 80 85 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan dokumen akta kelahiran Dokumen akta kelahiran adalah dokumen autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan Jumlah penerbitan akta kelahiran pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta kelahiran pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan dokumen akta kematian Dokumen akta kematian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kematian dan kedudukan hukum seseorang Jumlah penerbitan akta kematian pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta kematian pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta perkawinan Dokumen akta perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pencatatan perkawinan sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Jumlah penerbitan akta perkawinan pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta perkawinan pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta perceraian Dokumen akta perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa putusnya ikatan perkawinan yang sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah adanya ijin tertulis dari Pengadilan Jumlah penerbitan akta perceraian pada tahun n dibagi jumlah permohonan akta perceraian pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak Pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak adalah pelaporan dan pencatatan pengalihan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Jumlah pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pengangkatan anak pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta pengakuan anak Dokumen akta pengakuan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengakuan anak Jumlah penerbitan akta pengakuan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan pengakuan anak pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan dokumen akta pengesahan anak Dokumen akta pengesahan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengesahan anak Jumlah penerbitan akta pengesahan anak pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan pengesahan anak pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama Pelaporan dan pencatatan perubahan nama adalah pelaporan dan pencatatan perubahan nama seseorang setelah mendapat persetujuan oleh Pengadilan yang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun n dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan Pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan adalah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA yang telah mempunyai keputusan/penetapan status kewarganegaraan dari Instansi yang berwenang Jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun n dibagi jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun n dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Cakupan ketersediaan data SIAK Cakupan ketersediaan data SIAK adalah cakupan keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat Keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat dibagi keterisian data SIAK dikalikan 100 % 87.39 88.5 89 89.5 90 90.5 91 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan ketersediaan profil kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah profil kependudukan yang disusun dibagi jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas Propemperda adalah istrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terncana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangjka waktu 1 tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan Jumlah Raperda dalam Propemperda yang dibahas dibagi Jumlah Raperda dalam Propemperda dikalikan 100 % NA 90.00 90.50 90.75 91.50 91.80 92.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu KUA dan PPAS adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan PPAS sebagai program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Jumlah nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah nota kesepakatan KUA PPAS dikalikan 100 % NA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pengawasan urusan pemerintahan meliputi bidang pemerintahan dan hukum, bidang infrastruktur, bidang kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, dan bidang sumber daya alam Jumlah pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah pengawasan urusan pemerintahan dikalikan 100 % NA 80.00 80.20 80.35 80.50 80.65 80.80 Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi Indeks kepuasan dari hasil survey dari seluruh anggota DPRD terhadap fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi Hasil survey tahun n % NA 80.00 80.20 80.35 80.50 80.65 80.80 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku adalah Perangkat Daerah yang mengelola arsip dinamis dengan kategori minimal baik berdasarkan hasil pengawasan kearsipan. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman dikalikan 100% % 91.67 91.67 91.67 93.75 93.75 93.75 95.83 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban adalah tingkat ketersediaan arsip yang handal dan dapat dipercaya sebagai bahan pertanggungjawabkan T = (a + i + s + j) / 4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN % 75.29 75.57 75.58 75.63 75.74 75.89 76.09 Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi PD yang telah mengimplemantasikan e arsip terintegrasi adalah Perangkat Daerah yang telah mengimplentasikan kearsipan secara e arsiip, e-arsip yang di gunakan adalah aplikasi lokal (SIMARDA) dan atau aplikasi lain yang di wajibkan pemerintah pusat PD yang telah mengimplementasikan e arsip terintegrasi dibagi jumlah seluruh PD di Kabupaten Sleman dikalikan 100 % 52.08 72.92 100 100 100 100 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan adalah terselamatkannya arsip dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat T = (m + b + g +a+ c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK % 83.33 83.33 100 100 100 100 100 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup adalah jumlah layanan yang diberikan kepada pemohon arsip yang tertutup. arsip tertutup adalah arsip yang tidak bisa diakses oleh pengguna arsip, karena pertimbangan kepentingan nasional dan/atau kepentingan hukum Jumlah ijin yang di terbitkan dibagi jumlah permohonan dikali 100 % 0 0 100 100 100 100 100 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon
36. 1.Berita Acara Musrenbang Desa adalahdokumen hasil musrenbang desa yangditandatangani oleh para pihak., memuatdaftar usulan kegiatan atau outputkegiatan yang dihasilkan pada prosesmusrenbang desa.2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan adalah dokumenhasil musrenbang RKPD di kecamatanyang ditandatangani oleh para pihak,memuat daftar usulan kegiatan atau subkegiatan atau output kegiatan yangdihasilkan pada proses musrenbang RKPDdi kecamatan. Jumlah usulan kegiatan atau outputkegiatan yang tercantum dalam BAMusrenbang Desa yang disepakati untukmasuk dalam BA Musrenbang Kecamatandibagi Jumlah usulan kegiatan atau outputkegiatan yang tercantum dalam BAMusrenbang Desa kali 100 % NA 30 30 30 30 30 30 17 Kecamatan Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu. pelayanan perijinan yang dilaksanakakapanewon sesuai dengan kewenanganya.tepat waktu dihitung dari sejakpenyerahan berkas secara lengkap jumlah pelayanan perijinan yang selesaitepat waktu dibagi jumlah pelayananperijinan dikali 100 % NA 100 100 100 100 100 100 13 Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Infrastruktur SPBE terdiri dari:
37. 1.Jaringan intra daerah
38. 2.Sistem penghubung layanan daerah
39. 3.Pusat data
40. 4.Pusat pemulihan data
41. 5.Sistem keamanan data dan informasi
42. 6.Pita lebar/ Bandwith
43. 7.Domain dan sub Domain situs pemerintah daerah Jumlah infrastruktur yang tersedia di bagi jumlah infrastruktur yang wajib tersedia dikali 100 % 70 75 80 85 85 90 95 Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi dalam pelayanan publik Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana teknologi dalam pelayanan publik PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Sistem informasi yang dikembangkan sendiri maupun vendor luar yang telah dintegrasikan dengan sistem informasi lainnya Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ___dibagi Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dikalikan 100% SIM 49 50 50 58 62 70 75 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Perangkat daerah di Pemkab yang sudah tersambung jarigan komputer melalui FO maupun Wireless Jumlah perangkat daerah yang sudah tersambung jaringan komputer dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikalikan100% % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase padukuhan yang telahterhubung dengan jaringaninternet Internet padukuhan adalah jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo disetiap padukuhan Jumlah padukuhan yang terhubung dengan jaringan internet dibagi jumlah padukuhan dikalikan 100 % 0 44.14 92.33 100 100 100 100 DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah Tingkat keamanan informasi diukur dengan menggunakan Indeks Keamanan Informasi yang terdiri tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset dan Aspek Teknologi ,Teknologi dan keamanan informasi Pengukuran dilakukan dengan mengumpulkan data (wawancara dan kuisoner dengan sejumlah pertanyaan di masing-masing area sebagai berikut:- Peran TIK dalam instansi-Tata kelola keamananinformasi-Pengelolaan risiko keamanan informasi-Kerangka kerja keamanan informasi-Pengelolaan aset informasi, dan Teknologi dan keamanan informasi % NA 75 80 85 90 93 97 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Indeks desa membangun kategori desa mandiri Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besaranya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri desa mandiri 22 27 32 37 42 47 52 14 Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Indeks desa membangun kategori desa mandiri Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besaranya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri desa mandiri 22 27 32 37 42 47 52 Menguatkan kemandirian kalurahan baik secara administratif maupun keuangan
44. 1.Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
45. 2.Penguatan lembaga kemasyarakatan Kalurahan
46. 3.Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa bagi pembangunan Kalurahan PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Presentase desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa Kerjasama antar desa adalah kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak lainnya. Fasilitasi berupa pendampingan penyusunan naskah kerjasama dan pembahasan dengan pihak terkait. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa dibagi jumlah desa dikali 100 % 0 0 0 25.85 34.88 46.51 56.98 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah BUMDesa dengan kategori maju BUMDesa dengan kategori maju adalah BUMDesa dengan kondisi: 1) ditetapkan dengan peraturan desa; 2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga; 3) mempunyai rencana usaha (bussines plan); 4) terdapat penyertaan modal; 5) kegiatan operasional sudah berjalan; 6) sudah ada kerja sama dengan pihak ketiga; 7) ada kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes); 8) sudah mampu menggaji pengurus/karyawan; 9) adanya keterlibatan pihak ketiga. Jumlah BUMDes dengan kategori maju pada tahun berkenaan BUMDes 1 2 3 4 5 6 8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Persentase kalurahan berkinerja baik Kalurahan yang berkinerja baik adalah kalurahan yang melaksanakan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset meliputi: Penyusunan RPJMDes, RKPDes, LPPD, IPPD, APBDes, perubahan APBDes, pertanggungjawaban APBDes dan laporan aset desa yang tepat waktu Jumlah kalurahan berkinerja baik pada tahun berkenaan dibagi jumlah kalurahan x 100 % 50 60 62 64 66 68 70 Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi Pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi adalah pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang melakukan pengelolaan tertib administrasi sesuai perundang- undangan yang berlaku (Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa). Jumlah pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi pemerintahan kalurahan dibagi jumlah seluruh kalurahan x 100 % 50 52 54 56 58 60 62 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik Pasar desa dengan pengelolaan baik meliputi: 1) adanya pengelolaan pasar desa; 2) adanya paguyuban pedagang pasar desa; 3) adanya pelaporan pengelolaan pasar desa kepada pemerintah desa; 4) memberikan kontribusi bagi PADes. Jumlah pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik dibagi jumlah pasar desa x 100 % 50 51 54 56 59 62 64 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar Jumlah kelompok dengan tingkat pengembalian pinjaman minimal 85 % dari jumlah pinjaman Jumlah PNPM yang persentase pengembalian diatas/sama dengan 85% dibagi jumlah PNPM yang ada x 100 % 57 60 63 65 68 70 72 Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang aktif adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang kepengurusannya baik meliputi:
47. 1.rapat rutin;
48. 2.tertib administrasi;
49. 3.tertib laporan. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari: 1) RT; 2) RW; 3) PKK; 4) Karang Taruna; 5) Posyandu; 6) Satlinmas ; 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang aktif dibagi jumlah total Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan x 100 % 50 52 54 56 58 60 62 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari:
50. 1.bidang ekonomi
51. 2.bidang sosial kemasyarakatan
52. 3.bidang seni budaya Fasilitasi berupa pembinaan/pengkoordinasian/pembe rian bantuan berdasarkan permohonan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah pemberdayaan masyarakat dikali 100% % NA 30 30 35 40 45 50 17 kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu Peraturan Kalurahan meliputi Peraturan Kalurahan tentang APBD Kalurahan dan Peraturan lain yang menjadi kewenangan kalurahan Jumlah peraturan kalurahan yang ditetapkan tepat wakti dibagi jumlah peraturan kalurahan dikalikan 100 % NA 100 100 100 100 100 100 17 Kapanewon Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu Siklus tahunan kalurahan meliputi: penetapan RKP, penetapan APBKal, Penjabaran APBKal, Laporan realisasi semesteran, LPPD, IPPD. Jumlah kalurahan yang menetapkan siklus tepat waktu dibagi seluruh kalurahan dikali 100% % NA 50 50 75 75 100 100 17 kapanewon
53. 2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Indeks pembangunan manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran Ikesehatan= Indeks kesehatan Ipendidikan= Indeks pendidikan Ipengeluaran= Indeks pengeluaran indeks 83.84 84,04 – 84,90 84,24 – 84,92 84,44 – 84,94 84,64 – 84,96 84,84 – 84,98 85,00 – 85,04 15 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. R L S = 1 n ∑ i = 1 n x i RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i RLS=n1i=1∑nxi tahun 10,91 16,73 10,92 16,75 10,93 16,77 10,94 16,79 10,95 16,81 10,96 16,83 11,06 16,85 Meningkatkan kualitas pendidikan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
54. 2.Peningkatan kualitas layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A Nilai akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Jumlah satuan pendidikan TK yang terakreditasi A dibagi jumlah satuan pendidikan PAUD terakreditasi di kab Sleman dikalikan 100 % 32.77 32.77 32.77 32.77 33.98 33.98 33.98 Dinas Pendidikan Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A Nilai akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Jumlah satuan pendidikan SD yang terakreditasi A dibagi jumlah satuan pendidikan SD terakreditasi di kab Sleman dikalikan 100 % 69.53 69.53 69.53 69.53 69.53 69.53 69.53 Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A Nilai akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Jumlah satuan pendidikan SMP yang terakreditasi A dibagi jumlah satuan pendidikan SMP terakreditasi di kab Sleman dikalikan 100 % 82.08 82.08 82.08 82.08 82.08 82.08 82.08 Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin Pendidikan nonformal adalah satuan PAUD nonformal dan LKP. Pendidikan kesetaraan adalah PKBM, Jumlah satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin dibagi dengan jumlah satuan pendidikan non fromal dan kesetaraan yang ada di kab Sleman dikalikan 100 % 93.72 93.89 94.06 94.23 94.23 94.40 94.40 𝐼𝑃𝑀 = 3 𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 ' r-at DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik Kondisi ruang belajar/kelas PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik dan/atau rusak ringan (kerusakan 0 s.d. 30%) Rata-rata dari: - Jumlah ruang belajar PAUD dalam kondisi baik dibagi ruang belajar PAUD dalam kondisi baik dikalikan 100 - Jumlah ruang kelas SD dalam kondisi baik dibagi ruang kelas SD dalam kondisi baik dikalikan 100 - Jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi baik dibagi ruang kelas SMP dalam kondisi baik dikalikan 100 - Jumlah ruang belajar Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dalam kondisi baik dibagi ruang belajar Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dalam kondisi baik dikalikan seratus. % 69.10 69.36 - - - - - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal Satuan PAUD non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal Jumlah satuan pendidikan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal. satuan pendidikan NA 25.00 - - - - - Dinas Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kineja guru dengan nilai minimal baik. Penilaian Kinerja Guru merupakan penilaian kinerja oleh Asesor PKG berdasarkan format dan ketentuan dari Kemdikbud. Jumlah guru TK, SD, dan SMP yang memperoleh hasil Penilaian Kinerja Guru dengan nilai minimal Baik dibagi jumlah guru TK, SD, dan SMP yang menjadi sasaran Penilaian Kinerja Guru. % 98.90 98.90 98.90 98.90 99.00 99.00 99.00 Dinas Pendidikan Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik. Guru ASN (PNS dan PPPK) yang berijazah minimal S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Jumlah Guru ASN yang berijazah S1/D4 dan bersertifikat pendidik dibagi jumlah Guru ASN keseluruhan. % 87.60 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 16 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka harapan hidup (AHH) Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur tahun 74.81 74.83 74.85 74.87 74.89 74.91 74.93 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
55. 1.Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
56. 2.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60% Capaian SPA ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) (standar pusat : 50% Sarana, 10% Prasarana dan 40% alat kesehatan) di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Capaian rata - rata SPA pada ASPAK di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah tiap tahunnya % 76.54 81.58 82.75 83.58 84.42 85.25 86.08 Dinas Kesehatan Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES) SES adalah program pemerintah daerah sebagai wujud implementasi sistem penanggulangan gawat darurat medis terpadu di wilayah Kabupaten Sleman Jumlah aduan pada SES yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan seluruhnya dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepesertaan JKN adalah prosentase jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN Jumlah penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya dikalikan 100% % 88 89 90 91 93 94 95 Angka penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR) Cakupan penemuan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati adalah jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus TB (insiden). Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan dibagi Perkiraan jumlah semua kasus TB kali 100% % 37,91 40 42,5 45 47 50 52 Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) meliputi 6 (enam) SPM bidang kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar dan Usia Lanjut sesuai Standar Jumlah rata-rata realisasi target pada 6 jenis layanan SPM urusan kesehatan bidang Kesmas % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) meliputi 6 (enam) SPM bidang kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Militus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang Dengan Tubercolusis (TB) dan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV sesuai Standar Jumlah rata-rata realisasi target pada 6 jenis layanan SPM urusan kesehatan bidang P2P % 100 100 100 100 100 100 100 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Jumlah daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk Jumlah daya tampung RS rujukan dibagi jumlah penduduk kabupaten kali 1000 rasio 2,70 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 Rerata Indeks Kepuasan layanan medis dan Indikator Mutu RS yang tercapai Capaian indeks kepuasan layanan medis dan persentase pemenuhan pengembangan mutu RS sesuai standar (70 %) hasil survei; dan Indikator pengembangan mutu yang terpenuhi dibagi indikator pengembangan mutu yang seharusnya dikalikan 100 indeks 75 76 77 80 82 83 85 Rerata Pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan Indeks kepuasan Layanan Penunjang Capaian nilai mutu asuhan keperawatan dan indeks kepuasan layanan penunjang sesuai standar (80 %) Rata-rata hasil penilaian mutu asuhan keperawatan dan survey kepuasan pada layanan penunjang % 83 83.5 84 84.5 85 86 87 Rerata Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan Pemenuhan jenis SIM RS Persentase pemenuhan sarana pelayanan kesehatan sesuai ASPAK dan persentase pemenuhan jenis SIM RS yang sudah ditetapkan (SIM RS, Pendaftaran On Line, Home care,SIM dukungan layanan citra pada pasien/ PACS) Rata-rata hasil isian data ASPAK dan jenis SIM RS yang ada dibagi jenis dalam SIM RS yang seharusnya dikalikan 100 % 54.5 55 55.5 68.5 81.5 94.5 94.5 Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Keperawatan Indeks kepuasan pelayanan medis dan keperawatan meliputi : Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, Perawatan Intensif, Kamar Bedah, Kamar Bersalin dan Perinatologi, Unit Hemodialisa, dan Home Care Hasil survei indeks kepuasan pelayanan medis dan keperawatan indeks 86.04 86.05 86.06 86.07 86.08 87 87.05 Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK Indeks kepuasan pelayanan penunjang meliputi pelayanan : laboratorium, radiologi, farmasi, rekam medik dan pendaftaran, gizi, rehabilitasi medik, dan psikologi. Persentase pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data ASPAK Rata-rata hasil survei indeks kepuasan pelayanan penunjang dan hasil isian data sarana berdasarkan ASPAK indeks 72.35 79.45 80.50 81.05 81.60 82.15 82.70 Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan SIM-RS terintegrasi di unit pelayanan Capaian indikator mutu rumah sakit dan persentase SIM-RS unit pelayanan yang sudah terintegrasi Rata - rata hasil pengukuran capaian indikator mutu dan prosentase unit pelayanan yang sudah melakukan integrasi SIM-RS % 81.58 89.475 90 91 91.5 92 92.5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar Tenaga kesehatan meliputi medis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, psikologi klinis, kesehatan lingkungan, teknik biomedika, kesehatan masyarakat, gizi, keteknisian medis, keterapian fisik yang memenuhi standar (pendidikan D3, memiliki STR/SIP, memiliki sertifikat diklat kompetensi) yang ada diPuskesmas dan RS Pemerintah. Rata - rata jumlah tenaga medis yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan kali 100% % 83.27 83.95 85.00 86.67 88.00 89.00 89.67 Dinas Kesehatan Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin Praktek tenaga kesehatan adalah jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dan RS Pemerintah yang memiliki izin. Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berizin dibagi dengan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Pukesmas kali 100% % 85 85 85 90 90 90 90 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat adalah sarana distribusi sediaan obat dan alat kesehatan yang meliputi apotik dan toko obat, yang telah melakukan pengelolaan produk sediaan obat sesuai persuaratan standar. Jumlah apotik dan toko obat yang melakukan pengelolaan sediaan obat sesuai standar dibagi jumlah apotik dan toko obat yang telah berijin kali 100% % 49,15 55 60 65 70 75 80 Dinas Kesehatan Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat adalah sarana produksi dan atau distribusi makanan yang telah melakukan pengelolaan sesuai standar persyaratan yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat/plakat sebagaimanajenis usahanya. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang produknya telah memiliki ijin edar PIRT dibagi Jumlah IRTP yang mengajukan permohonan PIRT kali 100%. % 89,95 90 90 90 90 90 90 Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin Toko sarana prasarana kesehatan meliputi apotik, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT (usaha mikro obat tradisional) Jumlah toko sarana prasarana kesehatan yang berizin dibagi jumlah toko sarana prasarana kesehatan yang ada kali 100% % 78 80 83 87 91 93 95 DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Presentase Rumah Tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah Seluruh anggota RT maupun pengunjung tidak merokok didalam bangunan rumah tinggal Jml RT yang tidak merokok didalam rumah dibagi dengan Jml RT dipantau dalam tahun yang sama dikali 100% % 66 66.2 66.4 66.8 67 67.1 67.2 Dinas Kesehatan Persentase bayi ASI Eksklusif Memberi Bayi usia 0-6 Tahun ASI Eksklusif Jml RT yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan diberikan ASI saja dibagi dengan Jml RT dipantau yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan % 84.5 84.5 84.6 84.8 85 85.2 85.4 Presentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) Seluruh anggota RT Sampling melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan indikator aktifitas fisik setiap hari, makan buah dan sayur setiap hari atau tidak merokok didalam rumah Jml Anggota RT Sampling yang melaksanakan edukasi hidup sehat dengan indikator aktifitas fisik setiap hari, makan buah dan sayur setiap hari atau tidak merokok didalam rumah dibagi Jumlah RT dipantau dalam tahun yang sama dikali 100% % 85 85.2 85.4 85.6 85.8 86 86.5 Indeks pembangunan olahraga Indeks pembangunan olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Ia harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna. Diukur melalui 4 indikator : 1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga,

(2)sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga,
(3)pertisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan
(4)derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat. Rerata dari indeks pembentuk IPO indeks NA 0.35 0.36 0.37 0.38 0.40 0.42 17 Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat Indeks pembangunan olahraga Rerata dari indeks pembentuk IPO indeks NA 0.35 0.36 0.37 0.38 0.40 0.42 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keolahragaan

1.Peningkatan prestasi olahraga.
2.Penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi Jumlah Penghargaan juara I yang diperoleh melalui even tingkat provinsi yang meliputi POPDA dan atau Juara KOSN Total penghargaan juara I yang diraih dibagi total penghargaan juara I yang diperebutkan dikalikan 100% (POPDA) dan atau juara yang diperoleh pada even KOSN dibagi jumlah penghargaan juara yang diperebutkan (KOSN) dikalikan 100% % 27.92 28.00 28.00 29.00 30.00 30.00 30.00 Dinas Pemuda dan Olahraga Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi Olahraga masyarakat adalah olahraga non prestasi. Fasilitasi meliputi :
1.Pemberian thropy
2.Pemberian alat olahraga dan fasilitasi lainya yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah permohonan yang masuk dikali 100 % 75 75 75 75 75 75 75 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang meliputi organisasi pemuda kewilayahan, komunitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah organisasi kepemudaan yang ada dikalikan 100 % 93.48 93.48 93.50 93.51 93.52 93.53 93.54 Mengembangkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tingkat Partisipasi dilihat dari keaktifan anggota dalam suatu organisasi. Keaktifan dilihat dari kehadiran dan keterlibatan dalam organisasi Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten dibagi Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten dikali 100% % 93.48 93.48 93.50 93.51 93.52 93.53 93.54 Dinas Pemuda dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Kegiatan ekonomi mandiri/ Wirausaha adalah memiliki usaha dan atau mendirikan usaha sendiri, atau bekerja pada orang lain dengan penghasilan. Wirausaha yang dihitung adalah peserta pelatihan wirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten dibagi Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang mendapatkan pelatihan Wirausaha oleh Dinas Pemuda dan Olahraga % 16,96 17 18 20 22 24 26 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) Pembina pramuka dengan sertifikasi KMD adalah pembina pramuka yang telah mengikuti Kursus Mahir Dasar Jumlah pembina pramuka yang bersertifikat KMD dibagi jumlah pembina pramuka dikali 100 % NA 2 3 4 5 6 7 Dinas Pemuda dan Olahraga
3.Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun n- 1 PDRB ADHK tahun n di kurangi PDRB ADHK tahun n-1 dibagi PDRB ADHK tahun n-1 dikali 100 % -3.91 2,11 – 5,88 3,71 – 5,90 4,22 –5,924,67 – 5,94 5,02 - 5,96 5,31 – 5,98 19 Meningkatnya kesejahteraan petani Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar petani (ib) NTP terdiri dari NTP komoditas tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan Rerata NTP atau gabungan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakandan perikanan pada tahun berkenaan Nilai 112.53 112.53 112.73 112.93 113.13 113.33 113.53 Menguatkan dukungan prasarana dan sarana produksi pertanian dan kualitas sumberdaya petani
1.Peningkatan kapasitas petani
2.Peningkatan kualitas produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian termasuk cadangan pangan yang mencukupi
3.Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Jumlah lumbung pangan yang aktif Lumbung pangan adalah lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif pada tahun berkenaan unit 30 31 32 33 34 35 36 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Pangan, dan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Peningkatan jumlah KWT pengelola Pemanfaatan pekarangan Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah kelompok tani yang anggotanya para perempuan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian dan atau para istri petani yang juga anggota kelompok tani. Pemanfaatan pekarangan adalah upaya pengelolaan pekarangan melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan. Penambahan jumlah KWT tahun - n kelompok 2 2 3 4 4 5 5 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Peningkatan jumlah toko mitra tani Toko mitra tani adalah toko yang menyediakan bahan pangan segar atau pangan lainnya yang berasal langsung dari petani Penambahan jumlah toko mitra tani tahun - n unit 1 1 2 2 2 2 2 Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah Cadangan pangan daerah adalah kesediaan pangan di wilayah Kabupaten Sleman untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat. Penambahan jumlah cadangan pangan tahun - n ton 15 15 15 15 15 15 15 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan Daerah rawan pangan/waspada pangan adalah kalurahan yang memiliki kondisi waspada terhadap ketidakcukupan pangan pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Jumlah kalurahan yang mendapatkan penanganan rawan pagan/waspada pangan tahun - n. kalurahan 3 3 3 3 3 3 3 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan Sertifikasi mutu dan keamanaan panganadalah sertifikat yang menunjukan ijinedar pangan sesuai permentan 53 tahun2019 jumlah kelompok/lembaga/peroranganyang memiliki sertifikasi mutu dankemanaan pangan pada tahunberkenaan - jumlahkelompok/lembaga/perorangan yangmemiliki sertifikasi mutu dan kemanaanpangan pada tahun sebelumnya (PDUK,PIRT) kelompok 3 3 3 3 3 3 3 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum Bertambahnya populasi ikan lokal diperairan umumJumlah penebaran ikan di tahunberkenaan (kg)kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi Meningkatnya produksi ikan konsumsiberupa ikan budidaya dan tangkap((Jml produksi ikan konsumsi tahunberkenaan -jml produksi ikan konsumsitahun lalu) / jml produksi ikan konsumsitahun lalu) x 100 % -19 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi Produk olahan ikan yang bersertifikasiPIRTJumlah jenis olahan ikan yangbersertifikasi tahun berjalan dikurangijml jenis olahan ikan bersertifikasi tahunlalu produk 3 2 2 2 2 3 3 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produksi tanaman pangan peningkatan produksi komoditas padi, jagungdan kedelai((Jumlah produksi tahun berkenaan - jumlahprodukai tahun sebelumnya)/jumlah produksitahun sebelumnya ) x 100 % NA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura peningkatan produksi komoditas salak, cabe,jambu air((Jumlah produksi tahun berkenaan - jumlahprodukai tahun sebelumnya)/jumlah produksitahun sebelumnya ) x 100 % NA 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan Peningkatan produksi komoditas kopi,tebu, tembakau((Jumlah produksi tahun berkenaan -jumlah produkai tahunsebelumnya)/jumlah produksi tahunsebelumnya ) x 100 % NA 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan Peningkatan produksi komoditaspeternakan (satuan ternak, telur, susu)((Jumlah produksi tahun berkenaan -jumlah produkai tahunsebelumnya)/jumlah produksi tahunsebelumnya) x 100 % NA 0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Peningkatan jumlah kelompok tani hortikultura dan perkebunan yang menerima bantuan alat Kelompok tani penerima bantuan alatadalah kelompok tani pembudidayahortikultura yang menerima bantuanalat mesin pertanian jumlah kelompok tani hortikultura danperkebunan yang menerima bantuanalat pada tahun berkenaan kelompok 15 15 15 15 15 15 15 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat Kelompok tani penerima bantuan alatadalah kelompok tani pembudidayatanaman pangan yang menerimabantuan alat mesin pertanian jumlah kelompok tani tanaman panganyang menerima bantuan alat pada tahunberkenaan kelompok 5 5 5 5 5 5 5 Indeks pembangunan olahraga (IPO) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Ia harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna. Diukur melalui 4 indikator : 1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga,

(2)sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga,
(3)pertisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan
(4)derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat. DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya BP4 dengan klasifikasi kelas utamaadalah dengan penilaian aspekkelembagaan, Ketenagaan,Penyelenggaraaan, Sarana prasaranadan Pembiayaan dengan skor 476 -650 (pedum penilaian BP3K) Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian,Pangan, dan Perikanan (BP4) denganklasifikasi madya pada tahun berkenaan balai 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak Penanganan pelayanan kesehatanternak adalah pelayanan bagi hewanyang dibawa dan atau dilaporkan kepuskeswan Persentase penanganan pelayanankesehatan ternak pada tahun berkenaan% 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani Penanganan serangan hama danpenyakit tanaman pangan berupagerakan pengendalian, bantuanpestisida, pembinaan, danpengawasan Luas serangan hama dan penyakittanaman pangan yang tertangani dibagidengan luas serangan tanaman panganpada tahun berkenaan % 85.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikultura dan perkebunan yang tertangani Luas serangan hama dan penyakithortikultura dan perkebunan yang ditangani Luas serangan hama dan penyakithortikultura dan perkebunan yangtertangani dibagi dengan luas seranganhortikultura dan perkebunan pada tahunberkenaan % 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya Meningkatnya perbaikan kinerjaPenyuluh Pertanian sesuai tugas danfungsinya dari tahun sebelumnyasesuai dengan Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013 NPK= (Total NEM/80) x 100 Menilai perbaikan kinerja penyuluhpertanian dari tahun sebelumnya.Peningkatan/Perbaikan PenilaianKinerja Penyuluh := (NPK tahun berkenaan - NPK tahunsebelumnya)/NPK tahun sebelumnya )*100% % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan Kelompok yang menerapkan tatalaksana dasar penanganan/pengolahanhasil hortikultura dan perkebunansesuai standard yang baik dan benarmeningkat ((Jumlah kelompok yang menerapkanSOP tahun berkenaan - jumlahkelompok yang menerapkan SOP tahunsebelumnya)/ jumlah kelompok yangmenerapkan SOP tahunsebelumnya)*100% % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut kelompok dengan Klasifikasi lanjutadalah Kelompok Tani yang memilikinilai kelas kemampuan 246 - 455berdasarkan Peraturan MenteriPertanian Nomor67/Permentan/SM.050/12/2016tentang Pembinaan KelembagaanPetani Jumlah kelompok dengan klasifikasiLanjut pada tahun berkenaankelompok 24 16 16 16 16 33 36 Jumlah wirausaha muda pertanian Wirausaha muda pertanian adalahPemuda/pemudi milenia usia 19-39/lebih mempunyai jiwa milenia(maju, mandiri, modern) yang berusahadi bidang pertanian Jumlah wirausaha muda pertanian padatahun berkenaan – jumlah petanimilenia pada tahun sebelumnya orang 200 200 200 200 200 200 200 20 Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan Persentase pertumbuhan nilai produksi industri Nilai produksi adalah nilai dari produk yang dihasilkan oleh usaha industri Nilai produksi tahun n dikurangi nilai produksi tahun n-1 dibagi nilai produksi tahun n-1 dikali 100 % -3.40 2.00 2.10 2.30 2.40 2.50 2.60 Menguatkan nilai produksi industri 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri 2.Penguatan jejaring kelembagaan serta pemasaran hasil industri PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase sentra industri aktif Sentra industri aktif adalah sentra industri yang masih melakukan proses produksi Jumlah sentra industri yang masih aktif dibagi jumlah seluruh sentra industri yang ada dikalikan 100% % 77 77 82 87 92 97 100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan Pelaku usaha industri yang berizin adalah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Jumlah kumulatif pelaku usaha industri mempunyai izin berlaku sampai dengan tahun bersangkutan pelaku usaha 1.149 1.161 1.173 1.185 1.197 1.209 1.221 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase data industri yang dimutakhirkan Data industri adalah jumlah usaha industri, penyerapan tenaga kerja industri, nilai investasi, nilai bahan baku, nilai produksi industri, dan nilai tambah industri Data industri yang dimutakhirkan dibagi data industri pada tahun bersangkutan dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nilai ekspor Nilai ekspor adalah nilai transaksi ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Sleman pada tahun n yang memiliki SKA dari DIY Nilai total seluruh ekspor komoditas pada tahun n US $ 43,000,000 43,700,000 47,148,000 48,848,000 50,548,000 52,248,000 53,947,000 Menguatkan nilai ekspor barang industri Peningkatan ekspor barang industri PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan ijin yang sesuai ketentuan adalah ijin (IUPP, IUTS) jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen perijinan dibagi total jumlah pelaku usaha perdagangan dikalikan 100% % NA 36.10 36.32 36.32 36.55 36.77 37.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Pedagang pasar adalah pedagang di pasar kabupaten yang memiliki Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran (SPTD) yang masih berlaku pedagang pasar yang memiliki SPTD dibagi jumlah pedagang pasar kabupaten yang menempati tempat dasaran tetap dikalikan 100% Tempat dasaran tetap adalah kios, los, resto % NA 75 77 79 81 83 85 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor Pelaku usaha berorientasi ekspor adalah pelaku usaha di Kabupaten Sleman yang menjalankan kegiatan ekspor baik secara langsung maupun tidak langsung jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor dibagi jumlah pelaku usaha industri menengah besar dikalikan 100% % NA 17 18 19 20 21 22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang bertanda Tera Sah Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) bertanda tera sah adalah alat UTTP sesuai dengan ketentuan kemetrologian Jumlah alat UTTP bertanda tera sah dibagi jumlah alat UTTP dikalikan 100% % 17 18 19 20 21 22 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten Kunjungan ke pasar kabupaten adalah jumlah pengunjung ke pasar Kabupaten ((Jumlah kunjungan ke pasar tahun n dikurangi jumlah kunjungan ke pasar tahun n-1)/jumlah kunjungan ke pasar tahun n-1) dikalikan 100% % NA 2 2 2 2 2 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern pelaku UMKM adalah pelaku UMKM lokal Kabupaten Sleman jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan ritel modern pada tahun berjalan UMKM NA 30 36 40 45 50 55 Persentase sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik Sarana dan prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik adalah pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria terpelihara baik, aman dan terdapat pengelolaan sampah Jumlah pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikelola dengan baik dibagi jumlah seluruh pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikalikan 100 % NA 9.30 11.63 13.95 16.28 18.60 20.93 Menguatkan sarana distribusi perdagangan Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan tradisional PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik Sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik adalah pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang memiliki tingkat kerusakan 20%; Sarana prasana perdagangan tradisional dalam kondisi baik dibagi total sarana prasana perdagangan tradisional rasio 0.86 0.86 0.88 0.88 0.88 0.91 0.91 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional Kejadian gangguan keamanan adalah kejadian yang merugikan pedagang dan/atau pengunjung di area pasar yang nilainya maksimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti pencurian, pencopetan, gendam Jumlah kejadian gangguan keamanan pada tahun bersangkutan kejadian NA 5 5 5 5 5 5 Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan pengelolaan sampah Sarana perdagangan tradisional yang menerapkan pengelolaan sampah adalah pasar dan sarana usaha milik pemerintah kabupaten yang menerapkan pengelolaan sampah rintisan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) Rintisan 3 R adalah pasar yang memiliki fasilitas pengelolaan sampah ( memiliki minimal TPS , tong sampah terpilah) Jumlah sarana prasana perdagangan tradisional menerapkan pengelolaan sampah dibanding total sarana prasana perdagangan tradisional rasio 4,65 9.30 11.63 13.95 16.28 18.60 20.93 Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman Pedagang yang dibina adalah pedagang yang berjualan di pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman, yang ditetapkan Bupati dan berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah pedagang pasar dan pedagang di sarana usaha milik Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun n yang mendapatkan pembinaan dibagi Jumlah seluruh pedagang pasar dan pedagang di sarana usaha milik Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun n dikalikan 100% % 4.49 2.07 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata Sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata adalah pasar dan sarana usaha milik Kabupaten Sleman yang telah dilakukan penataan Sarana dan prasarana perdagangan tradisional yang tertata adalah yang telah mendapatkan penataan terkait ketertiban penggunaan tempat dasar dan fasilitas pendukung lainnya. Jumlah kumulatif sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata sampai dengan tahun n pasar 13 14 15 16 17 18 20 DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN 21 Terjaganya stabilitas harga Persentase koefisien variasi harga antar waktu Koefisien variasi harga antar waktu adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang di nayatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk mengamati variasi harga atau sebaran harga rata-rata selama satu tahun. 11 komoditas yang di pantau harganya:

1.Beras
2.Gula pasir
3.jagung
4.Kedelai
5.tepung terigu
6.minyak goreng
7.susu kental manis
8.daging ayam
9.daging sapi
10.ikan segar
11.telur Standar defiasi dibagi rata-rata harga per tahun dikali 100 % 2.70 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Menjaga stabilitas harga barang Perbaikan fungsi pasar PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, berupa: beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar. Kebutuhan barang pokok dihitung dari konsumsi per kapita dikalikan jumlah penduduk Stock rata-rata barang kebutuhan pokok daerah dibagi kebutuhan pokok dikalikan 100% % NA 75 75 75 75 75 75 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 21 Meningkatnya daya saing sektor pariwisata Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara Pembelanjaan Wisatawan Nusantara Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara adalah belanja harian wisatawan mancanegara yang meliputi belanja akomodasi, oleh-oleh, dll selama berada di destinasi wisata Pembelanjaan Wisatawan Nusantara adalah belanja harian wisatawan nusantara yang meliputi belanja transportasi, akomodasi, oleh- oleh, dll selama berada di destinasi wisata rerata belanja wisatawan harian mancanegara rerata belanja wisatawan harian nusantara US$ Rp 425 800.000 425 810.000 450 850.000 500 1.000.000 525 1.500.000 550 1.750.000 575 2.000.000 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata 1.Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal
2.Sinergi dengan potensi unggulan sektor lain
3.Promosi potensi unggulan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Lama tinggal wisatawan (LOS) - Wisatawan mancanegara - Wisatawan nusantara Lama tinggal wisatawan adalah lamamanya wisatawan mengunjungi Kabupaten Sleman dalam satu kali kunjungan Rata-rata lama tinggal wisatawan hari 1,50 1,25 1,25 1,05 1,30 1,10 1,45 1,15 1,60 1,20 1,75 1,25 1,90 1,30 Dinas Pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan - Wisatawan mancanegara - Wisatawan nusantara Kunjungan wisatawan adalah kunjungan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan di wilayah Kabupaten Sleman. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman tahun - n kunjungan 24.044 4.226.075 50 1.500.000 100 2.000.000 1.000 2.750.000 2.000 4.000.000 3.500 6.000.000 5.500 9.000.000 Dinas Pariwisata Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Kabupaten Perjalanan wisatawan adalah perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan di wilayah Kabupaten Sleman. Jumlah wisnus tahun n dikurangi jumlahwisnus tahun n-1 dibagi jumlah wisatawantahun n-1 dikali 100 % NA -64.51 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Tingkat hunian akomodasi wisman Tingkat hunian akomodasi adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia Jumlah kamar yang terjual/terpakai dibagi jumlah kamar yang tersedia dikali 100% 27.14 0.22 0.44 4.36 8.73 15.27 24.00 22 Meningkatnya nilai investasi Nilai Investasi Nilai investasi adalah Realisasi nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman Jumlah nilai investasi pada tahun n Rp (milyar) 537 556 591 628 667 710 756 Memperkuat sistem informasi penanaman modal Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti Izin prinsip dan izin lokasi adalah bagian dari izin pemanfaatan ruang dalam rangka pengadaan lahan Jumlah izin prinsip dan izin lokasi yang ditindaklanjuti dibagi izin prinsip dan izin lokasi yang masuk pada tahun n, dikali 100% % NA 85 85 87 87 88 88 DPMPPT PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor baru Investor adalah setiap orang atau entitas lain (seperti perusahaan atau reksa dana) yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Sleman tahun - n izin 1410 900 925 950 975 1000 1025 DPMPPT Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM Investor yang bermitra dengan UMKM adalah investor yang menjalin kerjasama dengan UMKM dalam hal peningkatan produksi, distribusi, promosi dan penjualan Akumulasi jumlah investor yang bermitra dengan UMKM sampai dengan tahun berjalan UMKM NA 150 160 170 180 190 200 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani Pelayanan permohonan izin adalah meliputi pelayanan pendaftaran izin, pemberian informasi, dan pelayanan pengambilan izin Jumlah permohonan izin yang dilayani dibagi jumlah permohonan izin yang masuk pada tahun n, dikali 100% % NA 100 100 100 100 100 100 DPMPPT Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Jumlah bangunan ber IMB tahun n dikurangi jumlah bangunan ber IMB tahun n-1 dibagi dengan jumlah bangunan ber IMB tahun n-1, dikali 100% % NA 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non- perizinan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan adalah dokumen yang memuat informasi mengenai kinerja pelayanan perizinan dan non-perizinan untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat kebijakan Jumlah dokumen hasil evaluasi perizinan dan non-perizinan tahun n yang tersedia dibagi Jumlah dokumen hasil evaluasi perizinan dan non- perizinan tahun n yang seharusnya tersedia dikalikan 100 % NA 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan Perizinan melalui izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang dikelola di Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang Jumlah izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan izin pemanfaatan ruang yang masuk, dikali 100% % NA 90 90 91 92 93 93 DPMPPT Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Investasi adalah menanam dana atau aset agar menghasilkan pengembalian keuntungan di masa depan Selisih jumlah investasi tahun n dan n- 1 dibagi investasi tahun n-1 dikalikan 100 % NA 3.54 6,03 6.04 6.05 6.07 6.10 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase jumlah izin yang diselesaikan Jumlah izin yang diselesaikan adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang telah diselesaikan Jumlah izin yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan izin yang masuk dalam 1 tahun, dikali 100% % NA 93.00 94.00 94.25 95.00 95.25 96.00 DPMPPT Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Indeks gini Indeks gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks gini berada antara 0 dan 1 Dimana: GR = Koefisien Gini fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1) indeks 0.42 0.43 0.429 0.428 0.427 0.426 0.425 23 Menurunnya kemiskinan Persentase penduduk miskin Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus % 8.12 6,87 - 7,83 6,85 - 7,58 6,83 - 7,33 6,81 - 7,13 6,79 - 6,98 6,77 - 6,83 Mempercepat penanggulangan kemiskinan
1.Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
2.Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin
3.Pemberdayaan masyarakat miskin
4.Sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (TJSP/CSR) dalam penciptaan program pengentasan kemiskinan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif PSKS meliputi
1.WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat),
2.PSM (Pekerja Sosial Masyarakat),
3.TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan),
4.LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga),
5.Family Care Unit (FCU),
6.LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial),
7.Karang Taruna,
8.Tagana (Taruna Siaga Bencana) Jumlah PSKS yang aktif dibagi PSKS yang ada dikalikan 100% % 65 67 69 71 73 75 77 Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan yang difasilitasi Warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia yang mengalami tndak kekerasan. Fasilitasi berupa pemulangan dari debarkasi daerah ke daerah asalnya/rumah keluarganya dan atau ke rumah singgah termasuk dipenuhi kebutuhan makan dan minumnya selama proses pemulangan. Fasilitasi yang diberikan di bagi fasilitasi yang dibutuhkan kali 100 % NA 0 0 100 100 100 100 Dinas Sosial Persentase keluarga miskin Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai peraturan Bupati Jumlah KK miskin dibagi jumlah KK dikalikan 100 % 8.79 8.50 8.25 8.00 7.80 7.65 7.50 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ditangani PMKS meliputi lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, dan korban bencana. Tertangani adalah mendapatkan penanganan dan atau bantuan sosial Jumlah PMKS yang tertangani dan atau mendapatkan bantuan sosial dibagi jumlah PMKS yang terverifikasi dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan Pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan adalah layanan yang diberikan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atas keluhan, melakukan rujukan, memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa rujukan dan/atau keluhan tersebut tertangani dengan baik. Jumlah permohonan layanan yang ditangani dibagi jumlah permohonan layanan yang diterima dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial Keluarga Penerima Manfaat adalah Keluarga yang tercantum dalam daftar BNBA (by name by address) penerima program bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN, APBD propinsi dan APBD kabupaten. BNBA yang bersumber dari APBN berasal dari data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Bansos, BNBA yang bersumber APBD berasal dari SK Gubernur/Bupati Jumlah KPM yang mencairkan bantuan sosial dibagi jumlah KPM yang ada pada daftar BNBA % 80 80 80 80 80 80 80 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah data sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial Jumlah data terpadu yang termutakhirkan dibagi jumlah data terpadu yang seharusnya dimutakhirkan dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase calon transmigran yang berangkat Calon transmigran yang berangkat adalah calon yang telah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim Kabupaten Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dibagi jumlah calon transmigran yang lolos seleksi dikalikan 100% % 0 0 80 80 80 80 80 Dinas Tenaga Kerja 24 Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Rasio pelaku usaha mikro Rasio pelaku usaha mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100 % 11.9 11 11 11 11 11 11 Mendorong perkembangan industri kecil menengah (IKM), usaha kecil menengah (UKM), dan koperasi
1.Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM, dan koperasi
2.Peningkatan perlindungan terhadap IKM, UKM, dan koperasi
3.Pembinaan terhadap pelaku usaha IKM, UKM, dan koperasi
4.Optimalisasi pemasaran produk daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin Pelaku usaha mikro adalah suatu bentuk aktifitas usaha baru yang dikelola orang individu maupun badan hukum yang memiliki izin usaha Jumlah pelaku usaha mikro yang berijin dalam 1 tahun pelaku usaha 1,000 1000 500 500 500 500 500 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha Wirausaha adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya secara berkelanjutan selama lebih dari 42 bulan sejak berdirinya usaha Jumlah wirausaha tahun n dikurangi jumlah wirausaha tahun n-1 UMKM 10 10 10 10 10 10 10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rasio keanggotaan koperasi Rasio keanggotaan koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif Jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100 % 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin KSP/USP yang memiliki izin usaha adalah KSP/USP yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam dari lembaga pengelola OSS.go.id Jumlah usaha KSP/USP koperasi yang memiliki izin dibagi total KSP/USP koperasi yang ada, dikalikan 100% % 11.2 15.41 19.61 23.81 28.01 32.21 36.41 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang aktif Koperasi Aktif adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap Tahunnya Jumlah Koperasi yang aktif dibagi total jumlah koperasi, dikalikan 100% % 83.78 76.21 76.5 76.78 77.05 77.31 77.57 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP koperasi sehat KSP/USP koperasi sehat adalah KSP/USP Koperasi yang memperoleh predikat sehat berdasarkan hasil penilaian yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Jumlah KSP/USP Koperasi dengan predikat sehat dibagi KSP/USP koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya dikalikan 100% % 24.00 14.00 14.75 15.50 16.25 17.00 17.75 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat Pengelola koperasi yang bersertifikasi adalah pengelola yang telah mendapatkan sertifikasi dari badan/lembaga sertifikasi profesi koperasi/jasa keuangan yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi dibagi jumlah total pengelola koperasi, dikalikan 100% % 15.90 19.10 22.31 25.51 28.71 31.91 35.11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase peningkatan volume usaha koperasi Volume usaha koperasi adalah akumulasi penjualan dan/atau pemberian pinjaman/pembiayaan barang dan jasa pada 1 (satu) tahun buku volume usaha koperasi tahun n dikurangi volume usaha koperasi tahun n-1 dibagi volume usaha tahun n-1 dikalikan 100% % -23,46 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Menurunnya angka pengangguran Tingkat pengangguran terbuka Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 % 6.59 5.99 5.95 5.90 5.80 5.75 5.70 25 Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat kesempatan kerja (TKK) Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk Angkatan kerja untuk bekerja Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah Angkatan kerja dikalikan 100 % NA 94.01 94.05 94.10 94.20 94.25 94.30 Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha
1.Peningkatan peluang kerja (kerja sama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja)
2.Peningkatan kualitas tenaga kerja
3.Penguatan pengawasan dalam hubungan industrial PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan Dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang tersedia pada tahun bersangkutan Jumlah dokumen yang dihasilkan pada tahun t dibagi jumlah dokumen yang direncanakan pada tahun t dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan Peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan adalah peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan sumber dana APBD Jumlah lulusan pelatihan tahun T-1 yang bekerja dibagi jumlah peserta pelatihan tahun T-1 dikalikan 100% % 43,88 25 26 27 28 29 30 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang terdaftar di Perangkat Daerah yang menangani ketenagakerjaan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikalikan 100% % 68.09 60.00 60.00 63.17 63.13 65.23 65.15 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Perusahaan yang menerapkan tata kelola adalah perusahaan yang sudah mempunyai dan melaksanakan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak dibagi jumlah perusahaan yang wajib lapor dikalikan 100% % 8,1 9,8 11,5 13,3 15 16,7 18,4 Dinas Tenaga Kerja Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Cakupan pembinaan ekonomi kreatif berbasis sub sektor Sub sektor ekonomi kreatif terdiri dari:
1.arsitektur
2.desain interior
3.aplikasi dan game developer
4.desain komunikasi visual
5.desain produk
6.fashion
7.film, animasi dan video
8.fotografi
9.kriya
10.kuliner
11.musik
12.penerbitan
13.periklanan
14.seni pertunjukan
15.seni rupa
16.televisi dan radio Pembinaan berupa fasilitasi pelatihan dan pendampingan sub sektor Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang mendapat pembinaan dibagi jumlah sub sektor ekonomi kreatif dikali 100 % 17.65 29.41 29.41 29.41 29.41 29.41 29.41 26 Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kelompok usaha jasa pariwisata, kelompok pengelola desa wisata/ destinasi wisata, dan pelaku / komunitas ekonomi kreatif yang terdata di Dinas Pariwisata. - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata meliputi fasilitasi pelatihan dan pendampingan pada tahun n. - Peningkatan kapasitas SDM ekraf meliputi fasilitasi pada SDM ekraf yang berupa pemberian ruang untuk berkreasi bagi pelaku/komunitas ekonomi kreatif pada aktivitas pariwisata. Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pada tahun n di bagi jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di kali 100 % 30.27 31.17 35.12 35.12 37.77 37.77 37.77 Meningkatkan pembinaan ekonomi kreatif Penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Cakupan kelompok Usaha Jasa Pariwisata yang dibina Jumlah cakupan kelompok Usaha Jasa Pariwisata (UJP) yang mendapat binaan (pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas) pada tahun t - Jumlah kelompok usaha pariwisata ( UJP) yang mendapat binaan (pelatihan,pendampingan, peningatan kapasitas) pada tahun t kelompok UJP 11 6 8 8 8 8 8 Dinas Pariwisata Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina Jumlah cakupan kelompok kelompok desa wisata / destinasi wisata yang mendapat binaan (pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas) pada tahun t - Jumlah kelompok Desa wisata/destinasi wisata yang mendapat binaan (pelatihan,pendampingan, peningatan kapasitas) pada tahun t kelompok desa/destinasi wisata 20 20 25 25 30 30 30 Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata Jumlah cakupan komunitas ekonomi kreatif yang mendapat binaan (pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas) pada tahun t - Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang mendapat binaan (pelatihan,pendampingan, peningatan kapasitas) pada tahun t komunitas Ekonomi Kreatif 3 4 4 4 4 4 4 Persentase cakupan ruang publik dan destinasi wisata yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif Ruang publik adalah Sleman Creative Space. Pemanfaatan sebagai ruang kreatif di destinasi wisata melalui peningkatan sarana prasarana pendukung ruang kreatif. Ekonomi Kreatif : Tugas Dinas Pariwisata interkoneksi sub sektor ekonomi kreatif dalam aktivitas pariwisata Jumlah ruang public yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif pada tahun t dibagi jumlah ruang public keseluruhan yang dimanfaatkan sebagai ruang kreatif kali 100 % 12 13 17 20 23 27 30 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata Tersedianya jumlah ruang ekonomi kreatif (panggung/ruang bazaar/atraksi produk kreatif) di ruang publik dan destinasi wisata Jumlah panggung/ruang yang dibangun/dipergunakan untuk bazaar/atraksi/ fasilitas produk kreatif pada tahun t ruang 7 8 10 12 14 16 18 Dinas Pariwisata � � DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Meningkatnya pengembangan inovasi daerah Persentase inovasi yang diimplementasikan Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terdata di pelaksana urusan penelitian dan pengembangan Jumlah inovasi yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh inovasi dikalikan 100 % NA 90 90 91 92 93 94 27 Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya Keputusan berupa keputusan perangkat daerah atau keputusan bupati. Peraturan lainya dapat berupa peraturan bupati atau peraturan daerah. Jumlah inovasi yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya dibagi jumlah inovasi dikali 100 % 58 58 58 59 60 61 62 Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan Tingkat kemanfaatan adalah hasil penelitian yang dimanfaatkan dan atau ditindaklanjuti (Data dimulai tahun 2020) Pemanfaatan dan/atau tindak lanjut hasil penelitian meliputi:… Jumlah penelitian adalah jumlah penelitian yang dilakukan …(Apakah semua penelitian di Sleman?atau penelitian yang masuk dalam daftar yang ada di kesbang?) Jumlah penelitian yang ditindaklanjuti dibagi seluruh penelitian yang dihasilkan dikali 100% % 25 25 25 25 25 25 25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Terwujudnya ketahanan daerah Indeks ketahanan keluarga Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki:
1.Keuletan
2.Ketangguhan
3.kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut:
1.Angka 1= kurang
2.Angka 2 = sedang
3.Angka 3 = baik
4.Angka 4 = sangat baik Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis indeks 2.80 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 7 Terwujudnya ketahanan keluarga Indeks ketahanan keluarga Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki:
1.Keuletan
2.Ketangguhan
3.kemampuan fisik, materiil, dan psikis untuk hidup mandiri dan harmonis Indeks ketahanan keluarga terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Kategori indeks ketahanan keluarga sebagai berikut:
1.Angka 1= kurang
2.Angka 2 = sedang
3.Angka 3 = baik
4.Angka 4 = sangat baik Rerata indeks ketahanan fisik ekonomi dan sosial psikologis indeks 2.80 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 Meningkatkan ketahanan keluarga 1. Peningkatan kualitas keluarga
2.Pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3.Pengendalian penduduk PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun MUKP perempuan adalah nilai tengah usia menikah pertama bagi perempuan penduduk Sleman usia 15- 49 tahun Nilai tengah usia menikah pertama diambil data dari KEMENAG dan DUKCAPIL tahun 24.00 23,00 23,10 23,20 23,30 23,40 23,50 DP3A P2KB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR) CPR (contraceptive prevalence rate) adalah Presentase perempuan usia produktif (15-49 Tahun) yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu Jumlah peserta IUD ,Implan, MOW,MOP, pil, Suntik dan CO di bagi jml PUS dikalikan 100 % 77.34 76,70 76,80 76,90 77,00 77,10 77,20 DP3A P2KB Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jml peserta aktif MKJP dibagi dengan jml PUS dikalikan 100% Jumlah peserta IUD ,Implan, MOW,MOP, di bagi jml PUS dikalikan 100 % 39.08 38,10 39,12 39,15 39,17 39,20 39,22 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang kebutuhan ber KB belum terpenuhi Jumlah PUS ( ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi) dibagi jml PUS dikali 100 % 7.95 7.95 7.92 7.90 7.88 7.86 7.84 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana Kelompok kegiatan yang mewujudkan atau mendukung keluarga yang lebih maju, mandiri, berkepribadian melalui revolusi mental berbasis keluarga Jumlah Kelompok kegiatan yang dibina dibagi jumlah kelompok kegiatan yang ada dikalikan 100 % 80 80 82 84 86 88 90 DP3A P2KB Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat
1.Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkin-kan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur
2.Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS)
3.Peningkatan kapasitas linmas adalah Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat % N/A 53.30 55.30 57.30 59.30 61.30 62.30 8 Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat
1.Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkin-kan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur
2.Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS)
3.Peningkatan kapasitas linmas adalah Rata-rata realisasi kinerja penanganan gangguan trantibum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat % N/A 53.30 55.30 57.30 59.30 61.30 62.30 Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/ menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur jumlah aduan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti/ditangani dibagi dengan seluruh aduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang diadukan dikalikan 100 % % 100 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas linmas adalah peningkatan kemampuan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas jumlah anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dibagi dengan jumlah semua anggota linmas dikalikan 100 % % 26 26 32 38 44 50 54 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikalikan 100% % 34 34 34 34 34 34 34 Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah sebagai suatu pelayanan umum dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi oleh Pemda yang secara teknis dilayani oleh OPD atau Satuan Kerja yang mempunyai tugas pokok fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran Jumlah Kasus Kebakaran dalam Wilayah WMK yang tertangani yang memenuhi target respons time dibagi jumlah kasus kebakaran dalam WMK dikalikan 100 % % 95 95 95 95 95 95 95 Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon Gangguan ketentraman dan ketertiban adalah gangguan yang dilaporkan ke kapanewon. Penanganan gangguan meliputi: mediasi para pihak, patroli bersama aparat penegak hukum lainnya, dll jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban dikali 100 % NA 100 100 100 100 100 100 17 kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA Isu SARA adalah permasalahan yangterjadi di kapanewon yang berkaitandengan keberadaan Ormas, Organisasikeagamaan, dllPenanganan permasalahan meliputimediasi para pihak, dll permasalahan yang berkaitan dengan isuSARA yang ditangani dibagi permasalahanyang berkaitan dengan isu SARA % NA 100 100 100 100 100 100 17 kecamatan Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Indeks risiko bencana Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probalitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: >144= risiko tinggi 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah Hazard dikalikan dengan vulnerability dibagi capacity indeks 83.72 81.21 78.77 76.77 74.77 73.77 72.77 9 Terwujudnya masyarakat tangguh bencana Indeks risiko bencana Indeks risiko bencana adalah indeks risiko yang dihitung berdasarkan probalitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya. Kelas risiko bencana terdiri dari: 5-144= risiko sedang 0-4= risiko rendah Hazard dikalikan dengan vulnerability dibagicapacityindeks 83.72 81.21 78.77 76.77 74.77 73.77 72.77 Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana
1.Penguatan kapasitas masyarakat menuju desa mandiri tangguh bencana
2.Pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Layanan informasi rawan bencana melalui komunikasi informasi dan sosialisasi rawan bencana Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga yang menjadi target layanan infomasi rawan bencana dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 BPBD Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui kelembagaan bencana, pelatihan dan mitigasi bencana Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah warga yang menjadi target layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui respon cepat, aktivasi sistem komando penanganan, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dikalikan 100%. % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana Layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana sampai dengan proses lolos verifikasi. Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana dibagi jumlah warga yang lolos verifikasi atas layanan penyediaan, rehabiltasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana dikalikan 100%. % 100 80 80 80 80 80 80 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Jumlah kampung siaga yang terbentuk Kampung siaga bencana adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana Akumulasi jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk di tahun n kampung 14 16 18 20 22 24 26 Dinas Sosial
5.Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi Infrastruktur palayanan dasar terdiri dari:
1.Sarpras irigasi kondisi baik
2.Sarpras air minum terakses
3.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari:
1.Jalan kondisi mantab
2.Jembatan kondisi baik
3.Drainase kondisi baik
4.Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) Dihitung berdasarkan cakupan pada masing- masing komponen prasarana dan sarana wilayah Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar dan Rerata persentase jalan kondisi mantab, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya % NA 49.05 52.95 56.85 60.75 64.65 68.54 1 Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar Infrastruktur palayanan dasar terdiri dari:
1.Sarpras irigasi kondisi baik
2.Sarpras air minum terakses Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rerata persentase kinerja infrastruktur layanan dasar % NA 46.71 50.31 53.91 57.51 61.11 64.7 Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di wilayah Kabupaten Sleman PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik Irigasi kondisi baik adalah irigasi dengan nilai kinerja > 70% panjang saluran irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang keseluruhan saluran irigasi kewenangan kabupaten, dikali 100% % 70.8 71 71.2 71.4 71.6 71.8 72 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten Rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terdiri dari jaringan SPAM perkotaan (PDAM) dan jaringan SPAM Perdesaan (PAMSIMAS dan SPAMDes) Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan dibagi jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten dikali 100% % 19.33 20.15 20.95 21.75 22.55 23.35 24.15 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase perbaikan rumah akibat bencana Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Perbaikan rumah akibat bencana adalah perbaikan rumah yang menyasar rumah terkena bencana bukan karena kelalaian manusia jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi total jumlah rencana unit rumah korban bencana yang akan di tangani pada tahun n dikali 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten . Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten dapat berupa penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan , atau rumah tangga penerima subsidi uang sewa atau penerima penyediaan rumah layak huni berupa penyediaan rumah susun sewa/milik, hunian sementara (HUNTARA) atau hunian tetap (HUNTAP) rumah tangga penerima fasilitas penerima penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah dikali 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani Kawasan kumuh yang ditangani kabupaten adalah kawasan kumuh yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati) dengan luas dibawah 10 Ha luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikali 100% % 0 16.66 33.33 49.99 66.66 83.32 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar kawasan kumuh adalah RTLH yang berada di luar kawasan yang ditetapkan dengan SK Bupati sebagai kawasan kumuh. Data RTLH hasil Verifikasi di luar kawasan kumuh sebanyak 10.266 unit. Jumlah RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani dibagi total RTLH diluar kawasan kumuh di kabupaten % 95.71 7.79 15.59 23.38 31.17 38.96 46.76 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Rata-rata persentase PSU Rusunawa kondisi baik + persentase PSU TPU kondisi baik + persentase rusun desa kondisi baik. % 0 75 77.5 80 82.5 85 87.5 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jumlah permohonan sertifikasi pengembang yang terlayani Jumlah permohonan sertifikasi pengembang yang terlayani dibagi total jumlah permohonan sertifikasi pengembang dikali 100% sertifikat 0 0 0 25 50 75 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 2 Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantap yang mendukung pengembangan ekonomi Infrastruktur pengembangan ekonomi terdiri dari:
1.Jalan kondisi mantab
2.Jembatan kondisi baik
3.Drainase kondisi baik
4.Infrastruktur di Kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT) (jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya) Rerata persentase jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, drainase kondisi baik, dan jumlah desa di KSCT yang ditingkatkan infrastrukturnya % NA 51.39 55.59 59.79 63.99 68.19 72.39 Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah yang mantap Penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara merata di Kawasan Sleman Bagian Utara, Kawasan Sleman Bagian Barat, Kawasan Sleman Bagian Tengah dan Kawasan Sleman Bagian Timur PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman Pengurangan genangan pada kawasan permukiman dengan cara pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan saluran drainase Genangan adalah kelebihan air yang terkumpul bukan di badan air Panjang saluran Drainase kewenangan kabupaten kondisi baik (hasil survei) + yang dibangun (m) + ditingkatkan (m) + direhabilitasi (m) + dioperasi dan dipelihara (m) dibagi panjang keseluruhan saluran drainase kewenangan kabupaten (panjang drainase tahun sebelum (m) + yang sudah dibangun) dikali 100% % 64.53 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (DPUPKP) Persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun atau prasarana bangunan menghitung presentase jumlah desa yang diawasi perizinan bangunan gedung dan bangun bangunan atau prasarana bangunan jumlah desa yang diawasi dibagi jumlah total desa di Kabupaten dikali 100% % 58.14 60 62 64 66 68 70 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan strategis cepat tumbuh adalah bagian dari kawasan strategis yang telah berkembang/potensial untuk dikembangkan sesuai dengan Peraturan Bupati no 6.1 tahun 2019 Jumlah infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh yang telah dibangun sesuai DED dibagi infrastruktur dikawasan cepat tumbuh yang direncanakan (DED) dikali 100% % 49.25 55 60 65 70 75 80 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik >80% Panjang jalan dalam kondisi mantab dan jembatan dalam kondisi baik Jalan dalam kondisi mantab adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang . Jalan dalam kondisi baik adalah jalan dengan kinerja > 80 %, jalan kondisi sedang adalah jalan dengan kinerja > 70 % . Jembatan kondisi baik adalah jembatan dengan kinerja >80% rerata Panjang jalan dalam kondisi mantab + jembatan dalam kondisi baik % 82.61 82.81 83.01 83.21 83.41 83.61 83.81 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir SPM Sipjaki % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) IKLH adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari:
1.Indeks Kualitas Air (IKA)
2.Indeks Kualitas Udara (IKU)
3.Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kategori IKLH: Sangat Baik IKLH > 80 Baik 70 < IKLH ≤ 80 Cukup Baik 60 < IKLH ≤ 70 Kurang Baik 50 < IKLH ≤ 60 Sangat Kurang Baik 40 < IKLH ≤ 50 IKLH= (0,376xIKA)+(0,405xIKU)+(0,2 19xIKL) indeks 58.21 56.86 57.20 57.57 57.95 58.70 60.00 4 Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Lahan Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air (IKA) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas air. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pada air sungai. Kategori IKA: Baik 60 < - ≤70 Cukup baik 50 < -≤60 Kurang Baik 40< - ≤50 Metode untuk menentukan IKA digunakan metode Indeks Pencemaran Air Sungai (PIj)
1.PIj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j
2.Ci=konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) 3.Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j 4.M = maksimum, A = average (rata- rata) indeks 41,33 40.10 41.00 42.00 43.00 45.00 47.00 Meningkatkan kualitas air Pengelolaan pencemaran dan pengendalian pencemaran air dan udara melalui penyediaan unit pengolahan air limbah, unit pengolahan sampah dan tempat pembuangan akhir PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktifitas rumah tangga. Rumah tangga didasarkan pada KK dari Dukcapil. 1 KK = 1 rumah tangga Layanan pengolahan air limbah domestik baik cubluk, septictank, IPAL Komunal, IPAL Kawasan, IPAL terpusat Data jumlah layanan sanitasi menggunakan basis data Laporan SSK tahun 2020,dengan basis data tahun 2019 -Akses Aman 20,36% -Akses Layak 76,50% -Tidak ada akses 3,14% (11.318 KK) Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk ditambah jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ditambah jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah di Kabupaen Sleman dikalikan 100% % 61.49 98.32 98.73 99.14 99.55 99.96 100 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan Data kualitas lingkungan meliputi kualitas tanah, air sungai, kualitas air bersih, kualitas air embung, kualitas air mata air, air hujan, dan udara. Data Konservasi lingkungan meliputi data padukuhan yang tersasar kegiatan konservasi lingkungan Jumlah jenis data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan yang tersedia dibagai jumlah jenis data kualitas lingkungan dan konservasi ingkunganyang harus tersedia dikalikan 100% (Data pada tahun berjalan) % 87 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat meliputi sosialisasi, bimtek, penyuluhan di bidang lingkungan hidup Persentase Jenis Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat non air limbah domestik dan non sampah yang dilaksanakan dibagi jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat non air limbah domestik yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase pengurangan sampah Pengurangan sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Volume pengurangan sampah dibagi volume timbulan sampah dikalikan 100% (Data pada tahun berjalan) % 22.53 22.53 22.54 22.55 22.57 22.58 22.60 Dinas Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Penangana Sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sampah melalui upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah Volume penanganan sampah dibagi volume timbulan sampah dikalikan 100% (Data pada tahun berjalan) % 33.58 33.58 33.86 34.16 34.45 34.75 35.04 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas udara. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler. Parameter yang diukur SO2 dan NO2. Baik 70 < - ≤ 90 Cukup 50 < -≤70 Kurang 30 ≤ - < 50 Sangat Kurang < 30 IKU = 100 - {50/0,9 X (Ieu - 0,1)} Ieu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2 Indeks 86.60 86,66 86,66 86,66 86,66 86,66 88.00 Meningkatnya kualitas udara Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten Persetujuan teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan. Surat Kelayakan Operasional (SLO) adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah rincian teknis TPS Limbah B3 dan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan rincian teknis TPS Limbah B3 dan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan limbah B3 yang masuk dikalikan 100% (Data pada tahun berjalan) % 52.60 53.00 53.50 54.00 54.50 55.00 55.50 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Izin lingkungan meliputi izin lingkungan skala UKL UPL dan AMDAL, izin PPLH meliputi Izin Pembuangan air Limbah, Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin TPS Limbah B3 dan Izin pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap, izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, dibagi jumlah usaha yang dilakukan pemeriksaan dikalikan 100% (Data pada tahun berjalan) % NA 20.00 20.10 20.20 20.30 20.40 20.50 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas tutupan lahan (luas hutan, luas ruang terbuka hijau dan luas taman. Baik 70 < - ≤ 80 Cukup Baik 60 <- ≤70 Kurang Baik 50<- ≤60 Sangat kurang baik 40 < - ≤ 50 Waspada 30 < - ≤ 40 IKL=100-{84,3 - (LTL/LW - DKK) X 100) X 50/54,3 Indeks 34,71 30.52 30.52 30.52 30.52 30.52 30.54 Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau Penyediaan ruang terbuka hijau PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase luas RTH yang tersedia RTH yang tersedia meliputi taman dan lahan terbuka hijau publik di wilayah perkotaan Luas wilayah perkotaan pada RTRW 12/2012 pasal 41 sebesar 12.590 ha 20% dari wilayah perkotaan sebesar : 20% X 12.590 = 2.518 ha Luas RTH terbangun (Data Akumulasi tahun sebelumnya) dibagi luas wilayah perkotaan di Sleman dikalikan 100% % 7.034 7.034 7.034 7.034 7.035 7.036 7.037 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun Dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPLH, KLHS, DDDT, DIKPLHD, IKLH Jumlah jenis dokumen perencanaan yang disusun pada tahun berjalan dibagi jumlah jenis dokumen yang harus disusun pada tahun berjalan dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT persentase Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup Penghargaan lingkungan hidup adalah penghargaan di bidang lingkungan hidup baik tingkat propinsi maupun nasional. Penghargaan yang diikuti meliputi ADIWIYATA, KALPATARU, PROKLIM, dan ADIPURA Jumlah jenis penghargaan bidang LH yang dicapai dibagi jumlah jenis penghargaan bidang LH yang diikuti dikalikan 100% (Data pada tahun berjalan) % 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani Pengaduan lingkungan hidup meliputi aduan adanya dugaan pencemaran air, tanah, udara, dan kerusakan lingkungan Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani dibagi jumlah aduan lingkungan hidup yang masuk sampai dengan akhir bulan Nopember tahun berjalan dikalikan 100% (Data tahun berjalan) % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Lingkungan Hidup Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Indeks Kinerja LLAJ adalah komposit dari -ketersediaan sarpras -tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan -persentase lokasi parkir berizin -persentase terlaksana uji kendaraan -angka kecelakaan per kapasitas jalan Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan indeks NA 0,42 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 3 Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Indeks Kinerja LLAJ adalah komposit dari -ketersediaan sarpras -tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan -persentase lokasi parkir berizin -persentase terlaksana uji kendaraan -angka kecelakaan per kapasitas jalan Indeks ketersediaan sarpras ditambah indeks tingkat pelayanan lalin & angkutan jalan ditambah indeks lokasi parkir berizin, ditambah indeks pelaksanaan uji kendaraan dibagi empat dikurangi angka kecelakaan per kapasitas jalan indeks NA 0,42 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 Meningkatkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
1.Pengujian kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas
2.Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ketersediaan sarpras perhubungan Ketersediaan Sarpras Perhubungan seperti LPJU, Guardrail, Halte, Marka, Rambu, APILL Jumlah Sarpras yang ada dibagi Jumlah kebutuhan Sarpra dikali 100% % NA 25 31 41 51 57 65 Dinas Perhubungan Rasio konektivitas kabupaten/kota Mengetahui konektivitas lintas/angkutan pada kabupaten Rasio konektivitas kabupaten/kota= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 rasio NA 50 50 50 50 50 50 Accident Rate Accident Rate adalah tingkat kecelakaan per kilometer di setiap B(0,20-0,44); C (0,45-0,74); D(0,75- 0,84); E (0,85-1,00); F (>1,00) semakin kecil semakin baik V/C ratio di jalan kabupaten/kota V adalah volume kendaraan yang melewati ruas jalan pada satuan waktu C adalah kapasitas jalan kabupaten rasio 0.47 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 Persentase lokasi parkir yang berizin Lokasi parkir yang berizin adalah lokasi parkir yang telah memiliki izin pengelolaan parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Jumlah lokasi berizin dibagi jumlah lokasi parkir dikali 100% % 78.14 78.2 78.25 78.5 78.75 79 79.25 Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala Uji kendaraan berkala adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan Jumlah kendaraan yang diuji pertahun dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100% % 45.81 53 53.5 54 56 58 60 Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat Tingkat literasi masyarakat Literasi adalah bentuk cognitive skill memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Tingkat literasi dihitung dengan indicator:
1.Persentse perpustakaan berstandar nasional
2.Persentase pemanfaatan perpustakaan
3.Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan
4.Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan
5.Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Dihitung berdasarkan rasio dan persentase 5 indikator pembentuk tingkat literasi masyarakat % NA 47.03 48.38 50.23 52.12 54.05 56.02 5 Meningkatnya minat baca masyarakat Tingkat kegemaran membaca masyarakat Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu Nilai tingkat kegemaran membaca diperoleh dari survey tingkat kegemaran membaca di perpustakaan % NA 45 46 47 48 49 50 Meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana Peningkatan akses informasi publik PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase aduan masyarakat terlayani Aduan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi (aplikasi SP4N- Lapor!, aplikasi lapor sleman, website lapor sleman, e-mail, website pemkab sleman, fanpage facebook Pemkab Sleman, twitter pemkab Sleman, Instagram Pemkab Sleman, SMS Gateway, Call Center Pemkab Sleman, Datang Langsung) dan dilayani oleh admin pengaduan Jumlah aduan yang di layani di bagi jumlah seluruh aduan yang masuk di kanal resmi dikali 100% % 80 100 100 100 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten mitra strategis Pemkab Sleman (ormas, LSM, Komunitas, KIM) yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui isi dari kebijakan dan program dari informasi publik yang disebarkan tersebut Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dibagi Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota dikali 100% % NA 70 75 80 85 90 95 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Dokumen statistik meliputi Buku Analisis Kemiskinan Makro, Buku Analisis Kesejahteraan Petani perencanaan pembangunan antara lain yaitu RPJMD, Renstra, Renja, DPA Jumlah perangkat darah yang menggunakan data statisik untuk menyusun rencana pembangunan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Dokumen statistik meliputi Buku Analisis Kemiskinan Makro, Buku Analisis Kesejahteraan Petani Jumlah perangkat darah yang menggunakan data statisik untuk evaluasi pembangunan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikalikan 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu Pelaksanaan satu data sleman adalah pelaksanaan pengumpulan, memeriksa kesesuaian, dan penyebarluasan data pemerintah yang dilaksanakan oleh walidata Tahapan pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data tepat waktu dibagi Tahapan pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data dikalikan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan dalam pencarian literatur bagi masyarakat umum dan pelajar
1.Pemanfaatan sistem katalog perpustakaan
2.Penguatan laman informasi kepustakaan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Standar nasional perpustakaan adalah sebuah acuan atau pedoman tentang persyaratan atau ketentuan minimal dalam penyelenggaraan perpustakaan yang terdiri atas:

a.standar koleksi perpustakaan;
b.standar sarana dan prasarana;
c.standar pelayanan perpustakaan;
d.standar tenaga perpustakaan;
e.standar penyelenggaraan; dan
f.standar pengelolaan
g.pemanfaatan TI Jumlah perpustakaan yang telah terakkreditasi dibagi jumlah perpustakaan yang menjadi kewenagan pembinaan Kabupaten dikali 100 % 4.41 5.17 5.91 6.65 7.39 8.12 8.86 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan Keterlibatan masyarakat pemustaka dalam kegiatan perpustakaan adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan layanan atau jasa yang berkaitan dengan penyajian bahan pustaka dan pengolahan bahan pustaka Jumlah masyarakat pemustaka yang terlibat kegiatan perpustakaan dibagi jumlah masyarakat pemustaka dikali 100 % 0 23.25 23.25 25.58 27.9 30.23 32.55 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio Kerecukupan koleksi berdasarkan IFLA/Unesco jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap satu orang penduduk membaca 2 koleksi . Rasio Kerecukupan koleksi perpustakaan terhadap jumlah peduduk sebesar 0,025 jumlah judul koleksi Perpustakaan daerah dibagi 2 dikali jumlah penduduk rasio 0.025 1.89 1.95 2.01 2.07 2.13 2.19 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk tenaga perpustakaanterdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. jumlah tenaga perpustakaan dibandingkan dengan Jumlah kebutuhan tenaga perpustakaan. Dikali 100 rasio 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Kualitas layanan perpustakaan dapat dilihat dari tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dapat dilihat berdasarkan jumlah kunjungan pemustaka per hari dibagi dengan jumlah penduduk Jumlah pengunjung perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan diwilayah Kabupaten Sleman dibagi jumlah penduduk usia baca dibagi hari efektif dikalikan 100% % 0 17.37 17.71 18.07 18.43 18.8 19.17 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Merupakan program dan kegiatan yang menunjang semakin baiknya nilai tingkat kegemaran membaca Jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat dalam satu tahun kali 9 0 6 8 10 10 10 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (di- gitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media. Jumlah Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar di Perpustakaan daerah naskah kuno 0 0 0 1 1 1 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100 % NA 70 75 80 85 90 95 6 Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang dibagi luas Kabupaten Sleman dikali 100 % NA 70 75 80 85 90 95 Mengoptimalkan upaya penataan ruang Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase kondisi gedung pemerintah baik Menghitung Presentase gedung pemerintah dalam kondisi baik 'Gedung pemerintah dalam kondisi baik apabila kinerja bangunan gedung tersebut > 70% jumlah kondisi gedung pemerintah baik ditambah jumlah pembangunan gedung pemerintah baru dibagi jumlah total gedung pemerintah dikali 100% % 86.07 87 88 89 90 91 92 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan Pembinaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
a.Penyebarluasan informasi berbagai aspek penataan ruang.
b.Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
c.Mendorong terwujudnya rencana tata ruang Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan yang diterima, dikali 100% % NA 80 82 84 86 88 90 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan Ketersediaan Rencana Tata Ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Jumlah dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan dibagi jumlah dokumen rencana tata ruang yang diamanatkan, dikali 100% % NA 20 40 60 80 80 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pemanfaatan ruang pada kawasan SRS (Satuan Ruang Strategis) yang sesuai dengan rencana tata ruang Pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) meliputi pemanfaatan pada kawasan:
a.Merapi
b.Pathok negara
c.Prambanan dan Candi Ijo Luas wilayah pemanfaatan ruang pada SRS yang sesuai dengan rencana tata ruang, dibagi luas rencana tata ruang SRS yang telah ditetapkan, dikali 100% % NA - - 70 75 80 85 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada SRS (Satuan Ruang Strategis) Pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) meliputi pemanfaatan pada kawasan:
a.Merapi
b.Pathok negara
c.Prambanan dan Candi Ijo Jumlah satuan ruang strategis (SRS) keistimewaan yang terfasilitasi dibagi jumlah satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan di Kabupaten Sleman, dikali 100% % NA 30 30 30 60 60 60 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi Permasalahan sengketa tanah garapan terdiri dari :
1. 1.Permasalahan tanah desa yang penanganannya tidak memerlukan rekomendasi atau belum dapat diberikan rekomendasi oleh Bupati atau Kepala Dinas.
2. 2.Aduan permasalahan tanah milik/tanah perorangan. Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah garapan, dikali 100% % NA 87 88 89 90 90 90 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah Tertib penguasaan dan kepemilikan tanah terdiri dari tahapan: 1.Kajian penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah , ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee (per wilayah)
3. 2.Penyusunan petunjuk teknis, Inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek redistribusi tanah , ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee. 3.verifikasi subyek dan obyek redistribusi tanah , ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee. 4.Tata Cara penetapan subyek dan obyek dan mekanisme Redistribusi tanah , ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee dalam bentuk produk hukum. 5.Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah , ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee dalam bentuk produk hukum.
4. 6.pelaksanaan redistribusi tanah , Tahapan tertib pelaksanaan penguasaan dan kepemilkan tanah yang telah dilaksanakan dibagi dengan jumlah tahapan yang harus dilalui, dikali 100% % NA 5.5 11.1 16.7 22.3 30.6 33.3 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa Pemanfaatan tanah desa adalah tanah desa yang digunakan oleh desa maupun pihak lain untuk kegiatan tertentu yang dilakukan dengan cara pelindungan, penggunaan, atau pelepasan Jumlah terfasilitasinya permohonan penggunaan dan pelepasan tanah desa dibagi jumlah permohonan penggunaan dan pelepasan tanah desa yang diajukan, dikalikan 100% % NA 90 91 92 93 94 95 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Penggunaan tanah kasultanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meliputi penggunaan tanah kasultanan untuk gedung perkantoran, sekolah, pelayanan kesehatan, pelayanan olahraga, pasar, dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Jumlah rekomendasi terhadap tanah kasultanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang diperpanjang, dibagi jumlah penggunaan tanah kasultanan oleh Pemerintah Daerah Sleman yang habis masa berlakunya, dikali 100% % NA 95 95 95 95 95 95 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan Peta informasi geospasial tematik terdiri dari :
5. 1.Peta sebaran tanah kas desa dan Sultan Ground
6. 2.Peta sebaran fasilitas umum dan fasilitas sosial
7. 3.Updating database pertanahan
8. 4.Peta batas wilayah
9. 5.Peta aset tanah dan bangunan milik atau yang digunakan Pemkab
10. 6.Peta tata ruang Jumlah peta yang telah tersedia dibagi jumlah peta yang harus disediakan kali 100 % NA 100 100 100 100 100 100 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Persentase unit produksi yang aktif melaksanakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman Pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal diukur berdasarkan jumlah unit produksi yang aktif Jumlah unit produksi yang aktif melaksanakan prinsip satu data dibagi jumlah seluruh anggota unit produksi dalam simpul jaringan dikalikan 100% % NA 15 30 45 60 75 90 Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan Pemanfaatan tanah kasultanan adalah tanah kasultanan yang digunakan oleh desa maupun pihak lain untuk kegiatan tertentu Jumlah terfasilitasinya permohonan penggunaan tanah kasultanan dibagi jumlah permohonan penggunaan tanah kasultanan yang diajukan, dikalikan 100% % NA 90 91 92 93 94 95 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah Kepastian batas administrasi wilayah meliputi berita acara, pemasangan pilar dan pengukuran geodetic Jumlah desa yang memiliki batas administrasi wilayah dibagi jumlah desa, dikali 100% % NA 11.6 22.1 32.6 43.0 53.5 64.0
11. 6.Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong Meningkatnya pelestarian warisan budaya Persentase pelestarian warisan budaya Warisan budaya adalah benda/ atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/ kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari: A. Tak benda
12. 1.Merti desa/ dusun
13. 2.Upacara adat
14. 3.Kelembagaan seni budaya Kelompok A terdiri dari 1.859 rincian B. Benda
15. 1.Situs
16. 2.bangunan
17. 3.Struktur
18. 4.Monumen Kelompok B terdiri dari 60 rincian C. Museum
19. 1.Museum Gunung Merapi Pelestarian kebudayaan adalah aktifitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang Persentase rata-rata warisan budaya tak benda, benda dan museum yang dilestarikan. % 36.25 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 28 Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Rincian Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang difasilitasi oleh OPD di Kabupaten Sleman. Menurut UU no 5 tahun 2017 objek pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, sehingga obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya ada 10 item sbb :
20. 1.Tradisi lisan
21. 2.Manuskrip
22. 3.Adat Istiadat
23. 4.Ritus
24. 5.Pengetahuan Tradisional
25. 6.Teknologi Tradisional
26. 7.Seni
27. 8.Bahasa
28. 9.Permainan Rakyat
29. 10.Olahraga Tradisional Objek pemajuan kebudayaan selanjutnya dirinci menjadi total 54 rincian objek. Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang telah dilestarikan oleh kabupaten Sleman rincian obyek NA 53 53 54 54 54 54 Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya dan keistimewaan DIY PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi Tingkat kepuasan pengunjung museum adalah tingkat perasaan pengunjung setelah membandingkan apa yang diterima dengan harapannya selama berkunjung di Museum Gunung Merapi. Hasil survey % NA 76 77 78 79 80 81 Dinas Kebudayaan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi Direvitalisasi meliputi aktivitas dilestarikan/diperbai ki/dimutakhirkan Jumlah sumber sejarah berupa jumlah sumber tertulis/naskah sejarah yang direvisi, sumber sejarah 1 3 3 3 3 3 3 Dinas Kebudayaan Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan dilestarikan meliputi aktivitas diperbaiki/ dimutakhirkan/ dipentaskan jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan karya NA 3 3 3 3 3 3 Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) lain Museum adalah museum yang dimiliki Kabupaten Sleman Jumlah kunjungan museum dibagi jumlah kunjungan ke ODTW Rasio 0.0372 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Pengelolaan warisan budaya yang berupa artefak secara sistemik, terprogram dan berkesinambungan yang meliputi: museum, bangunan, situs, struktur, dan kawasan warisan budaya Penghitungan berdasarkan 21 artefak yang dilestarikan terhadap 61 artefak yang ada Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan/difasilitasi dibagi jumlah seluruh cagar budaya dan warisan budaya x 100% % NA 34.42 34.42 34.42 34.42 34.42 34.42 Pengelolaan taman budaya Taman budaya di Kabupaten Sleman Jumlah taman budaya di Kabupaten Sleman taman budaya 0 0 0 1 1 1 1 Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi Direvitalisasi meliputi aktivitas dilestarikan/ diperbaiki /dimutakhirkan/ dipentaskan Jumlah nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi/ dipentaskan di luar DIY event 2 2 2 2 2 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah adalah bukti bahwa lokasi tersebut memiliki nilai sejarah Jumlah tetenger/monumen/tempat sejarah yang difasilitasi dibagi jumlah tetenger/monumen/tempat sejarah yang ada % NA 56 100 100 100 100 100 Dinas Sosial Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat dan keluarga yang sadar gender Indeks pembangunan gender Indeks pembangunan gender adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikali 100 Indeks 96.20 96.20 96.20 96,21 96,22 96,23 96,24 29 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani Kekerasan terhadap perampuan yang tertangani adalah kasus kekerasan yang di laporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak. Penanganan meliputi pendampingan pskologis, pengobatan, dan pendampingan hukum. Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Mendorong kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan Peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase lembaga PUG (Pengarusutamaan Gender) yang aktif lembaga PUG adalah unit focal point yang ada di OPD Kabupaten Sleman lembaga PUG yang aktif adalah lembaga PUG yang menyusun dan melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) OPD yang aktif melaksanakan PUG dari 48 OPD yang ada % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P3AP2KB PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten Sleman yang bekerjasama dengan Dinas P3AP2KB Jumlah mitra kerja lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan di tingkat kabupaten yang bekerjasama dengan dinas P3AP2KB lembaga 51 51 52 53 54 55 56 Dinas P3AP2KB Persentase anak korban kekerasan yang tertangani Kekerasan terhadap anak yang tertangani adalah kasus kekerasan yang di laporkan ke UPT Perlindungan perempuan dan anak. Penanganan meliputi pendampingan pskologis, pengobatan, dan pendampingan hukum. Jumlah kekerasan terhadap anak yang tertangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dikali 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Mendorong kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak
30. 1.Pemenuhan hak anak
31. 2.Penguatan pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari kekerasan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan Layanan UPTD PPA adalah layanan yang tersedia bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berbasis gender Jumlah Korban yang terlayani dibagi jumlah korban yang mengadu x 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P3AP2KB PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN****) DATA DATA DATA OPD PENGAMPU UTAMA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DEFINISI OPERASIONALNo MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS SATUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS SATUAN INDIKATOR PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL TARGETPROGRAMTARGET STRATEGI KEBIJAKAN RUMUS SATUAN Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan Desa prima adalah Desa Percontohan untuk Menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potnesi / SDA maupun SDM, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari intansi terkait, ,LSM, Organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian untuk menghapus kemiskinan Jumlah Desa Prima + Jumlah Industri Rumahan desa prima dan industri rumahan 21 dan 20 25 dan 21 26 dan 28 27 dan 31 28 dan 34 29 dan 37 30 dan 40 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan ketersediaan data gender dan anak Data Gender dan Anak yang tersedia dalam SIMDAGENAK (Sistem Data Gender dan Anak) Data Gender dan Anak yang tersedia dalam SIMDAGENAK dibagi Data Gender dan Anak yang seharusnya % 38,56 40.00 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00 Dinas P3AP2KB PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak Pemenuhan hak Anak adalah fasilitasi pemenuhan hak anak yang diberikan oleh Pemda sesuai 4 kluster hak anak yang dimuat dalam RAD KLA Fasilitasi Hak Anak yang diberikan oleh Pemda dibagi Hak Anak yang seharusnya diberikan kali 100% % 100 100 100 100 100 100 100 Dinas P3AP2KB PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak Perlindungan khusus kepada anak meliputi : (a) Anak dalam situasi darurat, (b) anak yang berhadapan dengan hukum, © anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, (d) anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, (f) anak korban pronografi, (g) anak dengan HIV/AIDS, (h) anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan, (i) anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, (j) anak korban kejahatan seksual, (k) anak korban jaringan terorisme, (l) anak penyandang disabilitas, (m) anak korban perlakuan salah dan penelantaran, (n) anak dengan perilaku sosial menyimpang, (o) anak korban stigmatisasi terkait kondisi orang tua Fasilitasi Perlindungan khusus anak yang diberikan oleh pemda dibagi perlindungan khusus anak yang seharusnya diberikan kali 100% % 46,67 46,67 53,33 53,33 53,33 53,33 60.00 Dinas P3AP2KB Meniadakan konflik sosial Angka kejadian konflik sosial Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Jumlah kejadian konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun kejadian 0 0 0 0 0 0 0 30 Meniadakan konflik sosial Angka kejadian konflik sosial Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Jumlah kejadian konflik Sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 Tahun di Tingkat Kabupaten Sleman kejadian 0 0 0 0 0 0 0 Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga kemasyarakatan lainnya Penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah kalurahan berkarakter Pancasila Kalurahan Berkarakter Pancasila adalah Kalurahan yang menghidupkan/memahami dan menghayati serta menerapkan/mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan dengan SK Bupati. Tahapan penetapan meliputi :
32. 1.Pendampingan
33. 2.Workshop
34. 3.Pengukuhan
35. 4.Monev Akumulasi jumlah Kalurahan berkarakter Pancasila yang ditetapkan dengan SK Bupati kalurahan 7 10 16 22 28 34 40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik Persentase kerawanan bidang politik adalah Persentase kerawanan bidang politik di wilayah Kabupaten Sleman yang terdata dan telah tertangani/terkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Kerawanan Bidang Politik adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya pemahaman terhadap etika dan budaya politik dalam kehidupan politik yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik yang mudah menimbulkan gangguan ketentraman, keamanan dan stabilitas Penanganan Bidang Politik meliputi :
36. 1.Koordinasi
37. 2.Mediasi
38. 3.Pelaporan Jumlah kasus kerawanan bidang politik yang tertangani dibagi jumlah kasus kerawanaan bidang politik yang terjadi dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Partai politik penerima bantuan keuangan Partai Politik dengan kesimpulan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) sesuai dengan kriteria yang berlaku Partai Politik penerima bantuan keuangan Partai Politik adalah Partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang penghitungan besarnya hibah bantuan berdasarkan jumlah perolehan suara sah. Jumlah Parpol penerima bantuan keuangan Partai Politik dengan kesimpulan LHP sesuai dengan kriteria yang berlaku dibagi Jumlah LHP partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik di kali 100 persen % 88 88 88 100 100 100 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase ormas dan LSM yang aktif Jumlah ormas dan LSM yang aktif berkegiatan di wilayah Kabupaten Sleman dan melaporkan kepengurusannya pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Ormas dan LSM yang aktif adalah Ormas dan LSM yang masih memiliki kepengurusan yang aktif dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jumlah ormas dan LSM yang aktif dibagi dengan jumlah keseluruhan ormas dan LSM yang terdata dikalikan 100 persen % 40 45 50 55 60 70 75 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya Kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Kabupaten Sleman yang terdata dan telah tertangani/terkoordinasi dengan pemangku kepentingan. - Kerawanan bidang ekonomi adalah kondisi kerentanan suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa - Kerawanan bidang sosial adalah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu - Kerawanan bidang budaya adalah kondisi kerentanan terhadap memudarnya budaya lokal sebagai konsekuensi negatif dari resiko ketidakpastian Jumlah kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang tertangani dibagi jumlah kasus kerawanaan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi dikalikan 100 persen % 100 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Realisasi Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS) RAD PKS adalah rencana penanganan konflik sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daaerah dan Instansi Vertikal di Lingkungan Kabupaten Sleman pada tahun n Jumlah RAD PKS yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah RAD PKS yang direncanakan dikalikan 100 persen % 60 70 80 90 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017