DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Bentuk Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Saham; Organ; Kepegawaian; Dana Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua; Perencanaan; Pelaporan; Tahun Buku Dan Penggunaan Laba; Kerja Sama; Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Pembinaan Dan Pengawasan; Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan; Periodisasi Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelaku usaha dan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah maka perlu melakukan optimalisasi dan tata kelola perbankan pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman;
c.bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah Perseroda terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
3.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
4.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 3
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
8.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
10.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
12.Direksi adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Bupati adalah Bupati Sleman.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Kegiatan usaha PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
1. 1.simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
2. 2.investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b.menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. 1.pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
2. 2.pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna;
3. 3.pembiayaan berdasarkan akad qardh;
4. 4.pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
5. 5.pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
c.menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 4
d.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
e.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
f.menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK.

Pasal 3

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat:

a.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain serta kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
b.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
c.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 5

PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dilarang:

a.melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
b.menerima simpanan berupa giro;
c.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing;
d.melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
e.melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
f.membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan
g.melaksanakan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

(1)PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha perbankan dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
(2)Maksud pendirian PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) untuk:
1. a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dengan menerapkan prinsip syariah.
(3)Tujuan pendirian PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 5
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan prinsip tata kelola perbankan yang baik sesuai prinsip syariah; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) berubah nama menjadi PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Pasal 8

Bentuk badan hukum PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 9

(1)PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman.
(2)PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan kantor kas.
(3)Pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan kantor kas dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Modal disetor PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Komposisi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar; dan
2. b.BUMD lainnya atau masyarakat paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(4)Dalam hal komposisi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat terlaksana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka komposisi modal akan diambil alih Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 6
(5)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…