DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat () Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tclah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomur 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, C. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Numor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Dacrah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomur 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur 1 NAME dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kubupaten/Kota maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan, . bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana d. dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menctapkan Peraturan Dacrah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 2 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): 3. Undang-Undang Nomur 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang: Undang Nomor Il Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Ncyara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomur 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang 4. Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota 2 LL LA - D. Tag) Solok kc Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) scbaguimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194: . Peraturan Menteri Dalam Ncgceri Nomor 56 Tahun 20197. tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 8. 2020 Nomor 283: 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Bcbcrapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) diubah sebagai berikut: Il. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. si Daerah adalah Kabupaten Solok. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Solok. Bupati adalah Bupati Solok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Solok. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Solok. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Solok. 3. 5. 6. 4

8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Tipc A:
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B: Inspektorat Daerah Tipe A, Dinas Dacrah terdiri dari : |. GD 6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelengykarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga: Dinas Kcschatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: . Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyar dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan: Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum scrta perlindungan masyarakat: Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial: d. 2 3. 4 s
  1. 7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan 9, 10. 11. 12. 13. 14. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe AA, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan: Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik: Dinas Perhubungan Tipc B, menyelengparakan 8. urusan pemerintahan bidang perhubungan, . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: 6 LA 17. 18. 19. . Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B, - 16 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan: Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan: dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kctenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
3. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan: Badun Keuangan Dacrah Tipe A, melaksanakan 2 fungsi penunjang urusan keuangan: . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 3. Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan: dan
4. f.Kecamatan terdiri dari : |, “ Ga, Keramatan Pantai Cermin Tipe A, Kecamatan Lembah Gumanti Tipc A: Kecamatan Payung Sekaki Tipe A: Kecamatan Lembang Jaya Tipe A: . Kecamatan Gunung Talang Tipe A: Kecamatan Bukit Sundi Tipe A, . Kecamutan IX Koto Sungai Lasi Tipe A: Kecamatan Kubung Tipe A: Kecamatan X Koto Singkarak Tipe A: 7 2. 3. 4, 3. 6. 8. 10 Kecamatan X Koto Diatas Tipe A:
  1. 11.Kecamatan Junjung Sirih Tipe A:
  2. 12.Kecamatan Hiliran Gumanti Tipe A:
  3. 13.Kecamatan Tigo Lurah Tipe A: dan
  4. 14.Kecamatan Danau Kembar Tipe A.
(2)Selain Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan tetap seperti kantor dan dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh pejabat administrator alau jabatan struktural eselon Illa. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pada Dinas Dacrah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2)Unit Pelaksana Tcknis Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (!) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.
(3)Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas: dan 3. Uu
2. b.Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan. . Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga 4 Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesehatan. 8 1
(2)UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal.
(3)UPTD pada urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(4)Rumah sakit daerah sebapaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Dacrah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

6.Pasal 9 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
(2)Dihapus. :1 23

8.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (sutu) pasal, 9. yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Penyesuaian terhadap:

a.susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat Dacrah dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan: dan penyesuaian jabatan direktur Rumah Sakit Daerah dilaksanakan setelah Peraturan Daerah ini b. diundangkan. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010 tcntang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Dacrah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 6j:
b.Peraturan Dacrah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun Cc. 2010 tentang Inspektorat Dacrah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 7j: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daecrah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Ducruh (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 7): 10
d.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 9). dan
e.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 10). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok. Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 37 ferman” 2021 Plh. BUPATI SOLOK, ( & ASWIRMAN Diundangkan di Arosuka puda tanggal 28 febmwan”— 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK, ae — ASWIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT: (1 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR | TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Negara Kesatuan Rupublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hakekat dari Pembentukan Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, muka lembaga perangkat dacrah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas- lugus yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang sccara spesifik melaksanakan lugas sesuai dengan kewenangannya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Solok, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efekuf, dan efisien. Didalam pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Dacrah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Dacrah FAR | 12 (operating core), Badan / fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staf). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi int (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Dacrah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (Iecnostructure) vang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating corej Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada dacrah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Dacrah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang discrahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilatarbelakangi oleh lahirnya beberapa aturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap tipelogi, nomenklatur dan fungsi Perangkat Dacrah. Adapun beberapa peraturan perundang-uandangan tersebut adalah : 1) Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang kelembagaan 13 BAND rumah sakit Dacrah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional. 2) Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Banysa dan Politik, maka perlu dilakukan penataan kembali atas kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini. 3) Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Solok sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya. Hal ini juga mengakibatkan perubahan tipclugi Satpol PP dan Damkar saat ini, karena pengurangan pelaksanaan sub urusan kebakaran. 4) Dalam rangka mcmenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatrur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perpindahan fungsi kehumasan dari Sekretariat Daerah kc Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengakibatkan perubahan tipelogi Dinas Komunikasi dan Informatika. II PASAL DEMI PASAL Pasal | Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 14

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…