DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah TA tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, : 1. Pasal 18 ayat (6) ' Undang-Undang Dasar Negara L Republik Indonesia Tahun 1945, |

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah - Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 | Nomor 25),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran F Negara Republik Indonesia Nomor 5679), l
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Ss

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Solok. Bupati adalah Bupati Solok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Solok. 3. 5. 6.
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Solok. 2
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 9. dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: An a. b. Cc. Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah Tipe A,

d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga,
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan,
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan V kebakaran: 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 6. 7. 8. 9. pemberdayaan masyarakat dan desa, 4 16. 17. 18. 1. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan, Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian: dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. . Badan Daerah terdiri dari :e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan 3. Pelatihan. Kecamatan terdiri dari :f. D0 NO OR W »h Kecamatan Pantai Cermin Tipe A, Kecamatan Lembah Gumanti Tipe A, Kecamatan Payung Sekaki Tipe Aj, Kecamatan Lembang Jaya Tipe A: Kecamatan Gunung Talang Tipe A, Kecamatan Bukit Sundi Tipe A, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Tipe A, Kecamatan Kubung Tipe A, Kecamatan X Koto Singkarak Tipe A, . Kecamatan X Koto Diatas Tipe A, . Kecamatan Junjung Sirih Tipe A, . Kecamatan Hiliran Gumanti Tipe A, . Kecamatan Tigo Lurah Tipe A, dan . Kecamatan Danau Kembar Tipe A. 10 11 12 13 14 5

Pasal 3

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:

a.UPTD: dan
b.UPTB. (1

Pasal 4

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesehatan. UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal. UPTD pada urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
(3)Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. 6

BAB III

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Ketentuan mengenai tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 3 dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Untuk pengisian jabatan pada perangkat daerah, Bupati mengangkat dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kelembagaan UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dinas atau Badan yang melaksanakan urusan sesuai dengan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru. 7

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan X5 urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah. 8
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2018.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah TA tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, : 1. Pasal 18 ayat (6) ' Undang-Undang Dasar Negara L Republik Indonesia Tahun 1945, |

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah - Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 | Nomor 25),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran F Negara Republik Indonesia Nomor 5679), l
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Ss

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Solok. Bupati adalah Bupati Solok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Solok. 3. 5. 6.
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Solok. 2
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 9. dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: An a. b. Cc. Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah Tipe A,

d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga,
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan,
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan V kebakaran: 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 6. 7. 8. 9. pemberdayaan masyarakat dan desa, 4 16. 17. 18. 1. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan, Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian: dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. . Badan Daerah terdiri dari :e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan 3. Pelatihan. Kecamatan terdiri dari :f. D0 NO OR W »h Kecamatan Pantai Cermin Tipe A, Kecamatan Lembah Gumanti Tipe A, Kecamatan Payung Sekaki Tipe Aj, Kecamatan Lembang Jaya Tipe A: Kecamatan Gunung Talang Tipe A, Kecamatan Bukit Sundi Tipe A, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Tipe A, Kecamatan Kubung Tipe A, Kecamatan X Koto Singkarak Tipe A, . Kecamatan X Koto Diatas Tipe A, . Kecamatan Junjung Sirih Tipe A, . Kecamatan Hiliran Gumanti Tipe A, . Kecamatan Tigo Lurah Tipe A, dan . Kecamatan Danau Kembar Tipe A. 10 11 12 13 14 5

Pasal 3

a.UPTD: dan
b.UPTB. (1

Pasal 4

(3)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
(3)Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. 6

BAB III

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Ketentuan mengenai tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 3 dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Untuk pengisian jabatan pada perangkat daerah, Bupati mengangkat dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan X5 urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah. 8
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2018.