Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
menetapkan Peraturan Daerah TA tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, : 1. Pasal 18 ayat (6) ' Undang-Undang Dasar Negara L Republik Indonesia Tahun 1945, |
4447):
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Ss
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Bupati adalah Bupati Solok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Solok. 3. 5. 6.
2
Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 9. dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: An a. b. Cc. Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah Tipe A,
3 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 6. 7. 8. 9. pemberdayaan masyarakat dan desa, 4 16. 17. 18. 1. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan, Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian: dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. . Badan Daerah terdiri dari :e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan 3. Pelatihan. Kecamatan terdiri dari :f. D0 NO OR W »h Kecamatan Pantai Cermin Tipe A, Kecamatan Lembah Gumanti Tipe A, Kecamatan Payung Sekaki Tipe Aj, Kecamatan Lembang Jaya Tipe A: Kecamatan Gunung Talang Tipe A, Kecamatan Bukit Sundi Tipe A, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Tipe A, Kecamatan Kubung Tipe A, Kecamatan X Koto Singkarak Tipe A, . Kecamatan X Koto Diatas Tipe A, . Kecamatan Junjung Sirih Tipe A, . Kecamatan Hiliran Gumanti Tipe A, . Kecamatan Tigo Lurah Tipe A, dan . Kecamatan Danau Kembar Tipe A. 10 11 12 13 14 5 (3) (1) (2) (4)
Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
(1 (2)
Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesehatan. UPTD pada urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal. UPTD pada urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. 6 BAB III STAF AHLI
BAB III
BAB IV KEPEGAWAIAN
BAB IV
Untuk pengisian jabatan pada perangkat daerah, Bupati mengangkat dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kelembagaan UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dinas atau Badan yang melaksanakan urusan sesuai dengan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru. 7
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen