DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 2. Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, €. 3. 4. 5.

7.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK dan BUPATI SOLOK MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah Tipe A, Dinas Daerah terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, 2, Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Tt a. b. d. 10. 11. 12. 13. 14. 15. , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, . Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, . Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, , Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, ' Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, . Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, “Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 4 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 16. 17. 18. 19. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan, Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, Dinas. Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

e.Badan Daerah terdiri dari : l, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, . Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan restribusi daerah, dan
f.Kecamatan terdiri dari : Kecamatan Pantai Cermin Tipe A, Kecamatan Lembah Gumanti Tipe A, Kecamatan Payung Sekaki Tipe A, Kecamatan Lembang Jaya Tipe A, Kecamatan Gunung Talang Tipe A, Kecamatan Bukit Sundi Tipe A: Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Tipe A: Kecamatan Kubung Tipe A, Kecamatan X Koto Singkarak Tipe A, . Kecamatan X Koto Diatas Tipe A, . Kecamatan Junjung Sirih Tipe A: | Kecamatan Hiliran Gumanti Tipe Aj . Kecamatan Tigo Lurah Tipe A, dan
1. 14.Kecamatan Danau Kembar Tipe A.

(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan tetap seperti kantor dan dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh pejabat administrator atau jabatan struktural eselon Illa. 1 2. 3. 4, 5. 7. 9. 10 11 12 13 .— . 00 Pasalll . eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ba NN Agar | setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok. Ditetapkan di Arosuka-- pada tanggal 4 September 2014 Ta Ye " BUPATI SOLOK, dto :EPYARDI ASDA Diundangkan di Arosuka | | pada tanggal 24 September RORH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK, dto MEDISON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT: (4/69/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, r BRIZALDi PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. | | Hakekat dari Pembentukan Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas- tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Solok, hal ini juga “sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Didalam pengelompokan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan / fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staf). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah rmelaksanakan fungsi penunjang (tecnostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan kr wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | dilatarbelakangi oleh lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap nomenklatur dan pembentukan Perangkat Daerah baru sebagai penyesuaian dengan kebutuhan Daerah. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah :
1. a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Ta
2. b.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, hak keuangan dan fasilitasi pengintegrasian, pendanaan dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), |
3. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan jabatan di lingkungan BRIDA Provinsi dan Kabupaten/Kota,
4. d.Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai diatas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) Badan tipe A, dan Ki
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 113

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…