DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal 19 Bentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dibagi atas Klasifikasi jenis usaha berdasarkan Indeks Gangguan sebagai berikut : a. Indeks Gangguan Besar 1. Industri Farmasi; 2. Industri Penggilingan Batu; 3. Industri Karoseri; 4. Industi Marmer, Porselin dan Keramik; 5. Industri Minyak Kelapa; 6. Industri Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan lain-lain sejenis); 7. Industri Tapioka; 8. Industri Perbengkelan Besar; 9. Industri Pakan Ternak; 10. Industri ban/ Vulkanisir; 11. Industri Pengelolaan Hasil Tambang; 12. Industri Air Minum; 13. Industri Penggergajian kayu baku (Sawmill); 14. Distributor Pupuk, Pestisida dan Alat mesin pertanian (Alsintan) 15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 16. Bengkel kendaraan roda empat; 17. Usaha Sarang Burung Walet; 18. Perusahaan jasa perbankan, koperasi dan sejenisnya 19. Hotel/ penginapan berbintang; 20. Restoran/ rumah makan; 21. Show room kendaraan bermotor; 22. Pembangunan Pusat Listrik (PLTA/PLTU/PLTD/PLTMH dan lain-lain sejenis); 23. Pembangunan Tower Telekomunikasi; 24. Rumah Sakit Swasta; 25. Rumah Potong Hewan; 26. Peternakan dan pembibitan ayam ras dan buras berskala besar; 27. Supermarket/ Swalayan; 28. Dan lain-lain usaha sejenis; b. Indeks Gangguan Sedang 1. Permainan ketangkasan; 2. Perbengkelan kendaraan bermotor; 3. Bengkel Las Listrik/ Karbit; 4. Reparasi (service barang-barang elektonik); 5. Perusahaan pembuatan batu Lubrik (bataco) atau sejenis; 6. Perusahaan yang bersifat menghancurkan logam 7. Penimbunan barang bekas; 8. Klinik Bersalin, praktek dokter/bidan; 9. Mini market; 10. Pangkalan minyak tanah/ Gas Elpiji 11. Salon Kecantikan 12. Warung internet; 13. Counter Pulsa dan HP yang sudah lengkap assesoris; 14. CV (Commanditaire Venootschap); 15. Cafe; 16. Rental mobil; 17. Orgen Tunggal; 18. Studio musik; 19. Usaha pelatihan mengemudi; 20. Studio foto; 21. Biro Perjalanan Wisata 22. Pemasangan Reklame Kontruksi 23. Depot Air Minum 24. Apotik 25. Usaha Penggilingan Padi/ Huller 26. Hotel tidak berbintang/ Losmen/Wisma/ Penginapan/ Hotel melati; 27. Kios Pupuk dan Obat-obatan Pertanian; 28. Dagang hasil bumi; 29. Kolam Renang; 30. Toko Bahan Bangunan; 31. Toko barang-barang elektronik; 32. Toko kelontong/pecah belah dan alat-alat peralatan rumah tangga; 33. Toko barang harian (P & D); 34. Toko Jam, Toko Sepatu, Toko Kain, Toko Buku dan alat-alat tulis; 35. Souvenir shop / toko barang antik; 36. Fotocopy dan percetakan; 37. Bidang olahraga, bidang kesenian (sanggar) dan bidang kursus keterampilan yang dikomersilkan; 38. Perusahaan Meubel; 39. Tempat penjualan onderdil mesin dan kendaraan bermotor minyak pelumas; 40. Grosir; 41. Usaha pelaminan; 42. Penimbunan Hasil Perkebunan (karet, sawit) 43. Dan lain-lain usaha sejenis. c. Indeks Gangguan Kecil 1. Warung makan/ ampera; 2. Industri Rumah Tangga Pengolahan Makanan/Minuman; 3. Usaha sepatu 4. Usaha bumbu makanan; 5. Usaha pengolahan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian; 6. Usaha penggilingan beras/jagung/kopi/cabe; 7. Usaha pembuatan Tahu/Tempe; 8. Tempat Pemotongan Hewan; 9. Pencucian Kendaraan Bermotor; 10. Tambal Ban; 11. Pangkas rambut; 12. Usaha perabot; 13. Toko Obat; 14. Toko Fotocopy dan ATK 15. Bengkel kendaraan roda dua; 16. Pemasangan reklame non konstruksi (spanduk, stempel, dan lain-lain sejenis); 17. Pengecer BBM/ Elpiji 18. Bengkel Sepeda 19. Tukang Jahit/ Bordir 20. Perusahaan lainnya yang sejenis. DAN PERUBAHAN LAINNYA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 2 huruf, a, b, c dan d, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai retribusi perizinan tertentu khusunya retribusi izin gangguan, dengan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 3 dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan- Perusahaan yang Berlokasi di luar Kawasan Industri;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN Dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 5), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dibagi atas Klasifikasi jenis usaha berdasarkan Indeks Gangguan sebagai berikut :

a.Indeks Gangguan Besar
1. 1.Industri Farmasi;
2. 2.Industri Penggilingan Batu;
3. 3.Industri Karoseri;
4. 4.Industi Marmer, Porselin dan Keramik;
5. 5.Industri Minyak Kelapa;
6. 6.Industri Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan lain-lain sejenis);
7. 7.Industri Tapioka;
8. 8.Industri Perbengkelan Besar;
9. 9.Industri Pakan Ternak;
10. 10.Industri ban/ Vulkanisir;
11. 11.Industri Pengelolaan Hasil Tambang; 6
12. 12.Industri Air Minum;
13. 13.Industri Penggergajian kayu baku (Sawmill);
14. 14.Distributor Pupuk, Pestisida dan Alat mesin pertanian (Alsintan)
15. 15.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
16. 16.Bengkel kendaraan roda empat;
17. 17.Usaha Sarang Burung Walet;
18. 18.Perusahaan jasa perbankan, koperasi dan sejenisnya
19. 19.Hotel/ penginapan berbintang;
20. 20.Restoran/ rumah makan;
21. 21.Show room kendaraan bermotor;
22. 22.Pembangunan Pusat Listrik (PLTA/PLTU/PLTD/PLTMH dan lain-lain sejenis);
23. 23.Pembangunan Tower Telekomunikasi;
24. 24.Rumah Sakit Swasta;
25. 25.Rumah Potong Hewan;
26. 26.Peternakan dan pembibitan ayam ras dan buras berskala besar;
27. 27.Supermarket/ Swalayan;
28. 28.Dan lain-lain usaha sejenis;
b.Indeks Gangguan Sedang
1. 1.Permainan ketangkasan;
2. 2.Perbengkelan kendaraan bermotor;
3. 3.Bengkel Las Listrik/ Karbit;
4. 4.Reparasi (service barang-barang elektonik);
5. 5.Perusahaan pembuatan batu Lubrik (bataco) atau sejenis;
6. 6.Perusahaan yang bersifat menghancurkan logam
7. 7.Penimbunan barang bekas;
8. 8.Klinik Bersalin, praktek dokter/bidan;
9. 9.Mini market;
10. 10.Pangkalan minyak tanah/ Gas Elpiji
11. 11.Salon Kecantikan
12. 12.Warung internet; 7
13. 13.Counter Pulsa dan HP yang sudah lengkap assesoris;
14. 14.CV (Commanditaire Venootschap);
15. 15.Cafe;
16. 16.Rental mobil;
17. 17.Orgen Tunggal;
18. 18.Studio musik;
19. 19.Usaha pelatihan mengemudi;
20. 20.Studio foto;
21. 21.Biro Perjalanan Wisata
22. 22.Pemasangan Reklame Kontruksi
23. 23.Depot Air Minum
24. 24.Apotik
25. 25.Usaha Penggilingan Padi/ Huller
26. 26.Hotel tidak berbintang/ Losmen/Wisma/ Penginapan/ Hotel melati;
27. 27.Kios Pupuk dan Obat-obatan Pertanian;
28. 28.Dagang hasil bumi;
29. 29.Kolam Renang;
30. 30.Toko Bahan Bangunan;
31. 31.Toko barang-barang elektronik;
32. 32.Toko kelontong/pecah belah dan alat-alat peralatan rumah tangga;
33. 33.Toko barang harian (P & D);
34. 34.Toko Jam, Toko Sepatu, Toko Kain, Toko Buku dan alat-alat tulis;
35. 35.Souvenir shop / toko barang antik;
36. 36.Fotocopy dan percetakan;
37. 37.Bidang olahraga, bidang kesenian (sanggar) dan bidang kursus keterampilan yang dikomersilkan;
38. 38.Perusahaan Meubel;
39. 39.Tempat penjualan onderdil mesin dan kendaraan bermotor serta minyak pelumas;
40. 40.Grosir;
41. 41.Usaha pelaminan;
42. 42.Penimbunan Hasil Perkebunan (karet, sawit) 8
43. 43.Dan lain-lain usaha sejenis.
c.Indeks Gangguan Kecil
1. 1.Warung makan/ ampera;
2. 2.Industri Rumah Tangga Pengolahan Makanan/Minuman;
3. 3.Usaha sepatu
4. 4.Usaha bumbu makanan;
5. 5.Usaha pengolahan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian;
6. 6.Usaha penggilingan beras/jagung/kopi/cabe;
7. 7.Usaha pembuatan Tahu/Tempe;
8. 8.Tempat Pemotongan Hewan;
9. 9.Pencucian Kendaraan Bermotor;
10. 10.Tambal Ban;
11. 11.Pangkas rambut;
12. 12.Usaha perabot;
13. 13.Toko Obat;
14. 14.Toko Fotocopy dan ATK
15. 15.Bengkel kendaraan roda dua;
16. 16.Pemasangan reklame non konstruksi (spanduk, stempel, dan lain-lain sejenis);
17. 17.Pengecer BBM/ Elpiji
18. 18.Bengkel Sepeda
19. 19.Tukang Jahit/ Bordir
20. 20.Perusahaan lainnya yang sejenis.
21. 2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Klasifikasi Indeks Gangguan yang diberikan.

3.Ketentuan Paragraf 5 diubah, sehingga Paragraf 5 berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi.
(2)Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Indeks Gangguan Besar …....………….…….4
2. b.Indeks Gangguan Sedang …………………... 3
3. c.Indeks Gangguan Ringan ……………….……2
(3)Indeks lokasi (IL) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Lokasi di jalan Negara/Nasional …………… 5
2. b.Lokasi di Jalan Provinsi ……………………...4
3. c.Lokasi di Jalan Kabupaten ………………... 3
4. d.Lokasi di Jalan Kecamatan/Nagari …….…2
(4)Besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Biaya pengurusan izin gangguan dihitung dengan rumus : Retribusi Izin Gangguan (RIG) = ( IG x IL x LR x Tarif Retribusi )
(5)Luas ruang (LR) tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Luas ruang < 100 m² ………………….… Rp. 450,-/ m²
2. b.Luas ruang 101 m² s/d 500 m²…….…..Rp. 350,-/ m²
3. c.Luas ruang 501 m² s/d 1.000 m²……...Rp. 250,-/ m²
4. d.Luas ruang 1.001 m² s/d 2.000 m²…...Rp. 200,-/ m²
5. e.Luas ruang > 2.000 m² …………………..Rp. 175,-/ m²
(6)Penghitungan retribusi dilakukan dengan mengalikan tarif sebagaimana ayat (5) dengan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

5.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut : 10

Pasal 24A

Khusus retribusi Izin Gangguan untuk menara / tower besarnya tarif ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a.Tinggi menara 10 – 40 M = Rp 1.500.000,-
b.Tinggi menara 41 – 55 M = Rp 2.500.000,-
c.Tinggi menara 56 – 75 M = Rp 3.500.000,-
d.Tinggi menara 76 - 90 M = Rp 5.500.000,-
e.Tinggi menara > 90 M = Rp 6.500.000,-

Pasal 24B

(1)Ketentuan teknis mengenai Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
(2)Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Izin Gangguan Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro Pada tanggal 21 Juni 2016 BUPATI SOLOK SELATAN dto MUZNI ZAKARIA Diundangkan di Padang Aro Pada tanggal 21 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dto YULIAN EFI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (10/2016) 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Retribusi daerah adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan perizinan khususnya tentang Izin Gangguan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 19

Huruf a Angka 1 Cukup jelas 12 Angka 2 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas Angka 20 13 Cukup jelas Angka 21 Cukup jelas Angka 22 Cukup jelas Angka 23 Cukup jelas Angka 24 Cukup jelas Angka 25 Cukup jelas Angka 26 Cukup jelas Angka 27 Cukup jelas Angka 28 Yang dimaksud dengan usaha sejenis lainya dalam indeks ganguan besar adalah usaha/kegiatan tersebut menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun serta berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat , bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan Huruf b Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas 14 Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 CV (Commanditaire vennootschap) adalah persekutuan 2 (dua) orang atau lebih untuk mendirikan badan usaha yang dimana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagiannya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas, dengan sebutan persekutuan komanditare Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas 15 Angka 19 Cukup jelas Angka 20 Cukup jelas Angka 21 Cukup jelas Angka 22 Cukup jelas Angka 23 Cukup jelas Angka 24 Cukup jelas Angka 25 Cukup jelas Angka 26 Cukup jelas Angka 27 Cukup jelas Angka 28 Cukup jelas Angka 29 Cukup jelas Angka 30 Cukup jelas Angka 31 Cukup jelas Angka 32 Cukup jelas Angka 33 Cukup jelas Angka 34 Cukup jelas Angka 35 Cukup jelas 16 Angka 36 Cukup jelas Angka 37 Cukup jelas Angka 38 Cukup jelas Angka 39 Cukup jelas Angka 40 Cukup jelas Angka 41 Cukup jelas Angka 42 Cukup jelas Angka 43 Yang dimaksud dengan usaha sejenis lainya dalam indeks ganguan sedang adalah usaha/kegiatan tersebut tidak menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun namun berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat , bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan Huruf b Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas 17 Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas Angka 20 Yang dimaksud dengan perusahaan sejenis lainya dalam indeks ganguan kecil adalah perusahaan yang menjalankan usaha/kegiatan tersebut kurang berpotensi menimbulkan 18 gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat , bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan Angka 2

Pasal 23

Cukup Jelas Angka 3

Pasal 24

Cukup Jelas Angka 5 Pasal 24 A Cukup Jelas Pasal 24 B Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 10

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…