DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 321

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH iIN MENGATUR TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMERINTAH NAGARI 3. BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI 4. KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BAMUS NAGARI 5. SANTUNAN 6. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT NAGARI 7. KETENTUAN PERALIHAN 8. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang pemerintahan nagari; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 4348);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Desa;
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
5.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus 4 kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7.Wali nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
10.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
11.Panitia Pemilihan BAMUS Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUS NAGARI untuk menyelenggarakan pengisian keanggotaan BAMUS Nagari.
12.Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Nagari 5 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Wali Nagari.
13.Pemilih adalah penduduk yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
14.Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut P2WN adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUS NAGARI untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari.
15.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat tempat pemungutan suara.
16.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
17.calon Wali Nagari yang selanjutnya disebut calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan yang telah memenuhi persyaratan.
18.Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon.
19.Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
20.Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

BAB II

PEMERINTAH NAGARI

Pasal 2

(1)Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun diseluruh wilayah kabupaten.
(2)Pemilihan wali nagari secara serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode selanjutnya mengikuti akhir masa jabatan wali nagari tahun bersangkutan
(3)Pemilihan Wali Nagari secara serentak atau bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali nagari;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat wali nagari.
(4)Pemilihan Wali Nagari bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

(1)Pemungutan suara serentak dalam pemilihan wali nagari yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016 dan tahun 2017 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2016.
(2)Pemungutan suara serentak dalam pemilihan wali nagari yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018.
(3)Pemungutan suara serentak dalam pemilihan wali nagari yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020, tahun 7 2021 dan tahun 2022 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
(4)Untuk mengisi kekosongan jabatan wali nagari dikarenakan pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak, diangkat penjabat wali nagari dari PNS dilingkungan kabupaten sampai dengan terpilihnya wali nagari defenitif.
(5)Wali nagari yang berakhir masa jabatannya dan masa jabatannya tersebut kurang dari 6 (enam) tahun dikarenakan pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak maka diberikan kompensasi uang dari APBNagari bersangkutan sebesar penghasilan tetap dikalikan jumlah bulan yang tersisa.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi P2WN dalam semua tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
2. b.Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Nagari;
3. c.Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. d.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten;
5. e.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan 8
6. f.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)BAMUS Nagari membentuk P2WN dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat
(2)P2WN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang
(3)Syarat untuk menjadi anggota P2WN adalah :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun;
3. c.berdomisili dalam wilayah nagari;
4. d.Berpendidikan minimal SMP atau sederajat dan sudah mempunyai pengalaman menjadi panitia pada pemilihan umum;
5. e.terdaftar sebagai pemilih; dan
6. f.tidak menjadi tim kampanye salah satu calon.
(4)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan BAMUS Nagari.
(5)Apabila Anggota P2WN terdaftar sebagai salah satu Bakal Calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan Panitia pemilihan, sehingga kedudukannya diganti dengan yang lain.
(6)Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada BAMUS Nagari
(7)P2WN sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.Merencanakan penyelenggaraan pemilihan; 9
2. b.Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. c.Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
4. d.Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
5. e.Meneliti persyaratan calon Wali Nagari yang diusulkan;
6. f.Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. g.Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
8. h.Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
9. i.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
10. j.Membentuk KPPS.
(8)P2WN sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:
1. a.Memperlakukan calon secara adil dan setara;
2. c.Menyampaikan laporan kepada BAMUS Nagari untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
3. d.Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik P2WN berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. e.Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BAMUS Nagari; dan
5. f.Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 6

(1)Anggota KPPS sebanyak 5 (lima) orang.
(2)KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. 10
(3)Untuk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/ perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
(4)KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada P2WN.

Pasal 7

Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah :

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun;
c.Berdomisili di wilayah kerja KPPS;
d.Berpendidikan minimal SMP atau sederajat dan sudah mempunyai pengalaman menjadi panitia pada pemilihan umum
e.Terdaftar sebagai pemilih; dan
f.Tidak menjadi tim kampanye salah satu calon.

Pasal 8

(1)Biaya pemilihan wali nagari dibebankan pada anggaran pendapatan dan belaja daerah kabupaten ditambah dengan anggaran pendapatan dan belanja nagari
(2)P2WN tidak dibenarkan memungut biaya pemilihan dari calon wali nagari

Pasal 9

Pemilihan wali nagari dilaksanakan melalui tahapan 11

a.Persiapan
b.Pencalonan
c.Pemungutan suara, dan
d.Penetapan Persiapan

Isi peraturan

Teks321PDFHirarki

Memuat teks peraturan…