DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 3. ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 4. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 5. PERENCANAAN 6. PEMANFAATAN 7. PENGENDALIAN 8. PEMELIHARAAN 9. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 10. SISTEM INFORMASI 11. LABORATORIUM LINGKUNGAN 12. PERAN SERTA MASYARAKAT 13. PENGAWASAN 14. SANKSI ADMINISTRASI 15. PENYELESAIAN SENGKETA 16. PENYIDIKAN 17. KETENTUAN PIDANA 18. KETENTUAN PERALIHAN 19. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.

c.bahwa wilayah Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan;
d.bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistemnya; 2
e.bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
2. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) ;
3. 4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
4. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. 6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3
6. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
7. 8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. 10.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 4
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153)
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
24. 2012.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
25. 25.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617 );
26. 26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
27. 27.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ;
28. 28.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
29. 29.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
30. 30.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Lingkungan
31. 31.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
32. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
33.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan ;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 );
37.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 8); 7
3.Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Solok Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang urusan pemerintah lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan;
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
7.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
8.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup
9.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
10.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
11.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
12.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
13.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
14.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia 8 dan/atau hayati lingkungan mengakibatkan lingkungan hidup mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya
16.Daya Tampung Lingkungan Hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya
17.Penaatan Hukum Lingkungan adalah upaya mendorong masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, Pemerintah Daerah untuk mentaati peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup
18.Hukum Lingkungan Hidup serangkaian norma yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
19.Penegakan Hukum Lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan, melalui pengawasan dan penerapan sanksi
20.Instrumen Ekonomi Lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup
21.Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
22.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program;
23.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
24.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional
25.Kebijakan, Rencana dan Program yang selanjutnya disingkat dengan KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah 9 tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan
26.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun
28.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
29.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
30.Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
31.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
32.Daerah rawan bencana merupakan suatu wilayah yang memiliki ancaman dan gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan faktor sosial yang mana semua itu dapat membahayakan manusia dan mahluk hidup lainnya, harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis mahluk hidup
33.Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan
34.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3;
35.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 10 jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
36.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
37.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
38.Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan tropospir yang dibutuhkan dan mem[engaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur mahluk hidup lainnya
39.Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegaitan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman
40.Produksi Biomasssa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa
41.Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa adalah berubahnya sifat dasar yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah
42.Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem
43.Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadi lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi sebagaimana mestinya.
44.Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi
45.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
46.Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum 11
47.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
48.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan;
49.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan yang diajukan oleh setiap orang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan
50.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup
51.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup
52.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut dengan PPLHD adalah Pengawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundag-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

a.Menetapkan kebijakan;
b.Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
c.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
d.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e.Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
f.Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g.Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 12
h.Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup ;
i.Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
j.Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup ;
k.Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten;
l.Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
m.Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
n.Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
o.Menerbitkan dan membatalkan izin lingkungantingkat kabupaten;
p.Melakukan penegakan hukum lingkungan tingkat kabupaten;
q.Melakukan pengawasan terhadap perlaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten
r.Menerbitkan dan membatalkan izin tempat penyimpan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten, kecuali untuk minyak pelumas/oli bekas.
s.Menerbitkan dan membatalkan izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun
t.Menerbitkan dan membatalkan izin pembuangan air limbah ke air atau ke sumber air
u.Menerbitkan dan membatalkan izin pemanfaatan air limbah sawit pada tanah perkebunan
v.Melakukan inspeksi mendadak terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang diduga mencemari lingkungan hidup
w.Menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran
x.Melakukan paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya
y.Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 13

Pasal 3

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan asas:

a.Tanggung jawab
b.Kelestarian dan keberlanjutan
c.Keserasian dan keseimbangan;
d.Keterpaduan
e.Manfaat
f.Kehati-hatian
g.Keadilan
h.Ekoregion
i.Keaneka ragaman hayati;
j.Pencemar membayar;
k.Partisipasi
l.Kearifan lokal
m.Tata kelola pemerintah yang baik
n.Otonomi daerah

Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah bertujuan untuk :

a.Melindungi Kabupaten Solok Selatan dan Negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
b.Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Solok
c.Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
d.Menjamin keberlangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem
e.Menjaga kelestarian fungsi lingkungan
f.Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup 14
g.Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa akan datang
h.Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
i.Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
j.Mengantisipasi isu lingkungan global
k.Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menaati hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 6

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang meliputi :

a.Perencanaan
b.Pemanfaatan
c.Pengendalian
d.Pemeliharaan
e.Pengawasan dan
f.Penegakan Hukum

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia berupa :
1. a.Hak untuk berpartisispasi, memperoleh informasi, menyampaikan informasi terkait dengan adanya perusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup
2. b.Hak untuk mendapatkan keadilan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. c.Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 15
4. d.Hak untuk mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
(3)Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
(4)Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2)Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
1. a.Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2. b.Menjaga dan memelihara flora/fauna yang menurut ketentuan perundangan wajib dipelihara dan dilestarikan;
3. c.Menjaga dan memelihara serta mengembangkan kearifan lokal ditempat melaksanakan kegiatan;
4. d.Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
5. e.Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(3)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
(4)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan.
(5)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib UKL-UPL, wajib memiliki SPPL
(6)Setiap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dan telah memiliki izin Lingkungan berkewajiban :
1. a.Mematuhi serta melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam Izin Lingkungan tersebut serta memberikan laporan berkala sekali 6 ( enam ) bulan ; 16
2. b.Menyediakan dana Jaminan untuk melakukan Pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(7)Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan, perkebunan, energi dan jenis usaha lainnya, wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

a.Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b.Memasukkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;
c.Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Solok Selatan ke media lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan;
d.Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;
e.Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f.Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g.Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h.Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i.Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
j.Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 10

(1)Bupati mempunyai kewenangan menyusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rangka meningkatkan fungsi lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 17
(2)Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.Inventarisasi lingkungan hidup
2. b.Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RPPLH Kabupaten Solok Selatan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…