DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGTUR TENTANG PENANAMAN MODAL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL 3. KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL 4. PENINGKATAN PENANAMAN MODAL 5. KETENAGAKERJAAN 6. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 7. PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH 8. SANKSI 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Solok Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di 2 Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 3 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
17.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas;
18.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
19.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
21.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi 4 dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
22.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara izin Prinsip Penanaman Modal;
23.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
24.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
25.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
26.Peraturan Daerah Provinsi Sumareta Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 70);
27.Peraturan Daerah Provinsi Sumareta Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN Dan BUPATI SOLOK SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
4.Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 6 Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15.Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18.Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.Kepastian hukum;
2. b.Keterbukaan;
3. c.Akuntabilitas;
4. d.Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.Kebersamaan;
6. f.Efisiensi berkeadilan; 7
7. g.Berkelanjutan;
8. h.Berwawasan lingkungan;
9. i.Kemandirian; dan
10. j.Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
1. a.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
2. b.Menciptakan lapangan kerja;
3. c.Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
5. e.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. f.Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. h.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Sasaran penanaman modal meliputi :
1. a.Meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
2. b.Meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
3. c.Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
4. d.Meningkatkan jumlah penanam modal;
5. e.Meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
1. a.Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian daerah, nasional, dan global; dan
2. b.Mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
1. a.Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 8
2. b.Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 4

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :

a.Kerjasama penanaman modal;
b.Promosi penanaman modal;
c.Pelayanan penanaman modal;
d.Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e.Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
f.Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Pasal 5

(1)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perencanaan penanaman modal;
2. b.Promosi penanaman modal;
3. c.Pelayanan penanaman modal;
4. d.Pengembangan penanaman modal;
5. e.Pengendalian penanaman modal; dan
6. f.Kegiatan penanaman modal lainnya.

Pasal 6

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan :
1. a.Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
2. b.Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan 9
3. c.Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

a.Jenis bidang usaha;
b.Penanam modal;
c.Bentuk badan usaha;
d.Perizinan;
e.Jangka waktu penanaman modal;
f.Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
g.Lokasi penanaman modal; dan
h.Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan Peraturan 10 Perundang-undangan.
(5)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
(6)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
(7)Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(2)Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945