1.D a e r a h adalah Kabupaten Solok Selatan;
2.P e m e r i n t a h Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan _ y a n g menjadi kewenangan daerah otonom
3.D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah y a n g berkedudukan sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.B u p a t i adalah Bupati Solok Selatan;
5.P e r a t u r a n Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
6.P e r a t u r a n Bupati adalah Peraturan Bupati Solok Selatan;
7.S a t u a n Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab dibidang pendapatan;
8.K e p a l a S a t u a n K e r j a Perangkat D a e r a h a d a l a h K e p a l a S K P D y a n g mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang pendapatan daerah;
9.K a n t o r Pelayanan Umum dan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan; 17T 5
10.Kepala K a n t o r Pelayanan U m u m d a n Perizinan adalah Kepala K a n t o r Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan;
11.B a d a n a d a l a h s e k u m p u l a n o r a n g d a n / a t a u m o d a l y a n g m e r u p a k a n kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, K o n g s i , Koperasi, D a n a Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk usaha lainnya;
12.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13.Retribusi d a e r a h , yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan d a n / a t a u diberikan o l e h pemerintah daerah u n t u k kepentingan orang pribadi atau badan;
14.J a s a adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, a t a u kemanfaatan l a i n n y a y a n g d a p a t dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
15.Perizinan Te r t e n t u a d a l a h kegiatan t e r t e n t u pemerintah daerah d a l a m rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian d a n pengawasan a t a s kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana a t a u fasilitas tertentu g u n a melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16.Retribusi Perizinan Te r t e n t u adalah pelayanan perizinan t e r t e n t u o l e h Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan d a n pengawasan a t a s kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu g u n a melindungi kepentingan u m u m d a n menjaga kelestarian lingkungan;
17.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian restribusi untuk izin smendirikan/ merubah suatu bangunan; 17A.Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung d a n kelengkapannya yang meliputi tahapan prarencana, penimbangan rencana dan penyusunan yang terdiri atas : rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku; 6 17B.Tim A h l i Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah t i m yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung u n t u k memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan m a s u k a n d a l a m penyelesaian m a s a l a h penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per k a s u s disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut; 17C.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis d a n profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung b a i k dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran bangunan gedung; 17D.Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun barn, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; 17E.Pemohon adalah setiap orang, badan h u k u m atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan u n t u k bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah; 17F.Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, d a n lembaga a t a u organisasi yang m e n u r u t h u k u m s a h sebagai pemilik bangunan; 17G.Keterangan Situasi Bangunan (KSB) adalah keterangan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil detail tata ruang dan rencana teknik ruang; 17H.Sempandan bangunan adalah bangunan r u a n g yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan d a n sempadan belakang bangunan;
18.Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun a t a u meratakan tanah y a n g berhubungan d e n g a n pekerjaan mengadakan b a n g u n a n , memperbaiki/ renovasi, dan menambah bangunan; 18A.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung; 18B.Bangunan g e d u n g a d a l a h w u j u d f i s i k b a s i l p e k e r j a a n k o n s t r u k s i y a n g menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 7 manusia melakukan kegiatannya, baik u n t u k hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, m a u p u n kegiatan khusus; 18C.Bangunan b u k a n gedung adalah s u a t u perwujudan f i s i k h a s i l pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian a t a u seluruhnya berada d i atas dan/atau d i dalam tanah d a n / a t a u air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
19.Bangunan keagamaan adalah bangunan yang digunakan u n t u k kegiatan keagamaan yang meliputi mesjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng;
20.Bangunan usaha adalah bangunan yang digunakan u n t u k perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan;
21.Bangunan sosial d a n budaya adalah bangunan yang digunakan u n t u k kegiatan pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum; 21A.Bangunan ganda/campuran adalah bangunan yang digunakan untuk hotel, apartemen, mall/shopping center, sport hall dan/atau hiburan;
22.Bangunan khusus adalah bangunan yang digunakan u n t u k reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri;
23.Bangunan walet adalah bagian bangunan yang mendapat izin dan y a n g berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran walet yang terdiri dan s a t u lantai atau lebih yang pemanfaatannya mempunyai nilai ekonomi;
24.Bangunan industri adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang bertulang dan rangka atap baja, tembok batu atau dinding seng/ plat baja;
25.Permanen l u x adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang beton bertulang dan rangka atap baja/kayu serta atap genteng dan sejenisnya, dinding tembok b a t u dilapisi keramik atau kaca, berlantai keramik/granit/batu marmer dengan kualitas nomor satu;
26.D i h a p u s
27.D i h a p u s
28.Memperbaiki/renovasi adalah pekerjaan bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan lama, t e t a p i merubah m a t e r i d a s a r a t a u b e n t u k bangunan l a m a a t a u menambah tinggi bangunan; 8
29.Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau ketinggian suatu bangunan yang ada;
30.Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kondisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan a t a u m e r u b a h m a t e r i d a s a r a t a u m e r u b a h b e n t u k a t a u menambah tinggi bangunan; 30A. Pembe kuan a d a l a h p e m b e r h e n t i a n s e m e n tara a t a s I M B a k i b a t penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung; 30B.Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB, 30C.Pemutihan a t a u dengan sebutan n a m a lainnya adalah pemberian I M B terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK(Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota), RTBL (Rencana Tata Bangunan d a n Lingkungan) d a n / a t a u R T R K (Rencana Ta t a R u a n g Kabupaten/ Kota; 30D.Sertifikat L a i k F u n g s i (SLF) a d a l a h s e r t i f i k a t y a n g d i t e r b i t k a n o l e h pemerintah daerah kecuali u n t u k bangunan gedung fungsi k h u s u s oleh pemerintah u n t u k menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya;
31.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya;
32.D i h a p u s
33.D i h a p u s
34.Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah;
35.Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dan permukaan tanah;
36.Penyekat ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya;
37.Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, k e r u g i a n d a n gangguan, t i d a k t e r m a s u k t e m p a t u s a h a y a n g lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
38.Gangguan a d a l a h s e g a l a p e r b u a t a n d a n / a t a u k o n d i s i y a n g t i d a k menyenangkan a t a u mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
39.I z i n Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan orang pribadi a t a u badan dilokasi tertentu y a n g d a p a t “ 9 menimbulkan bahaya, kerugian d a n gangguan t i d a k termasuk t e m p a t usaha/ kegiatan y a n g t e l a h d i t e n t u k a n o l e h Pemerintah P u s a t a t a u Pemerintah Daerah;
40.I z i n Gangguan Industri adalah Izin atas kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi b a r a n g dengan n i l a i y a n g l e b i h t i n g g i u n t u k penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayaan industri;
41.I z i n Gangguan Non Industri adalah Izin atas kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan h a k atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi termasuk penyimpanan barang/ pergudangan;
42.Retribusi I z i n Tr a y e k a d a l a h r e t r i b u s i y a n g d i p u n g u t a t a s kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek;
43.A n g k u t a n a d a l a h Pemindahan orang d a n / a t a u barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
44.A n g k u t a n P e n u m p a n g U m u m a d a l a h k e n d a r a a n b e r m o t o r y a n g disediakan u n t u k dipergunakan oleh u m u m dengan d i p u n g u t bayaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
45.Tr a y e k a d a l a h l i n t a s a n k e n d a r a a n u m u m u n t u k p e l a y a n a n j a s a angkutan k h u s u s y a n g m e m p u n y a i a s a l t u j u a n p e r j a l a n a n t e t a p , lintasan tetap d a n jadwal tetap m a u p u n t i d a k tetap berjadwal dalam Daerah Kabupaten Solok Selatan;
46.M o b i l penumpang a d a l a h s e t i a p kendaraan bermotor y a n g dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat d u d u k , t i d a k termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
47.M o b i l Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dan 8 (delapan) tempat duduk, t i d a k termasuk tempat d u d u k pengemudi, b a i k dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
48.A n g k u t a n k h u s u s a d a l a h kendaraan bermotor y a n g disediakan u n t u k dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus;
49.Pejabat Penerbit I z i n a d a l a h Kepala SKPD y a n g t u g a s d a n tanggung jawabnya di bidang Pelayanan perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati;
50.M a s a r e t r i b u s i a d a l a h s u a t u j a n g k a w a k t u t e r t e n t u y a n g m e r u p a k a n b a t a s waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan pemerintah daerah yang bersangkuta; t3 10
51.S u r a t Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek r e t r i b u s i d a n W a j i b R e t r i b u s i sebagai d a s a r perhitungan d a n pembayaran r e t r i b u s i y a n g t e r u t a n g m e n u r u t p e r a t u r a n perundang- undangan di bidang retribusi daerah;
52.S u r a t K e t e t a p a n R e t r i b u s i D a e r a h K u r a n g B a y a r Ta m b a h a n y a n g selanjutnya d a p a t d i s i n g k a t SKRDKBT a d a l a h s u r a t k e p u t u s a n y a n g menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
53.S u r a t Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
54.S u r a t Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan r e t r i b u s i y a n g menentukan besarnya j u m l a h p o k o k retribusi yang terutang;
55.S u r a t Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, a d a l a h s u r a t ketetapan r e t r i b u s i y a n g menentukan j u m l a h kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
56.S u r a t Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat u n t u k melakukan tagihan retribusi d a n / a t a u sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
57.Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
58.Penerimaan L a i n -lain adalah seluruh Pendapatan Daerah d i l u a r Pajak Daerah dan retribusi daerah;
59.Pembinaan a d a l a h u p a y a y a n g d i l a k u k a n o l e h p e m e r i n t a h u n t u k mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah;
60.Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan;
61.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan u n t u k menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
62.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, d a n / a t a u b u k t i y a n g dilaksanakan s e c a r a o b j e k t i f d a n profesional berdasarkan s u a t u s t a n d a r pemeriksaan u n t u k m e n g u j i kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau u n t u k tujuan 11 lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
63.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik u n t u k mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti i t u membuat t e r a n g t i n d a k p i d a n a r e t r i b u s i y a n g t e r j a d i s e r t a u n t u k menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: