DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 305

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih dan Air Minum masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 38 ‘Tahun 2003 tentang2. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan4. Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. An TARO 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Direksi adalah organ Perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Laba adalah keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Umum Daerah. 7. 8. 9. 2

15.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal guna memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah. 16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum Daerah atau lebih untuk mengabungkan diri dengan perusahaan umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 17.Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
18.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih dan Air Minum masyarakat.

Pasal 3

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai bertujuan untuk : a.menjamin tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum; b. meningkatkan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah;

c.mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisiensi untuk memperluas cakupan layanan air bersih;
d.mewujudkan pengelolaan perusahaan Daerah yang efektif, efisiensi, akuntabel dan profesional; dan
e.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, LOGO, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang pertama kali didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai.
(2)Dengan Peraturan ini ditetapkan nama perusahan daerah yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 6

Logo Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini. 3

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai bergerak dibidang usaha :
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1. a.penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan/atau
2. b.penyediaan air dalam bentuk usaha lainnya. Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
3. a.SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
4. b.SPAM bukan jaringan perpipaan Bidang usaha penyediaan air dalam bentuk usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
5. a.pelayanan pengiriman air tangki;
6. b.pelayanan hydrant umum;
7. c.pelayanan hydrant kebakaran ; dan/atau
8. d.penyediaan Air Minum dalam kemasan.

Pasal 9

SPAM jaringan perpipaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :

a.unit air baku;
b.unit produksi;
c.unit distribusi; dan
d.unit pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas :
a.sumur dangkal;
b.sumur pompa,
c.bak penampungan air hujan;
d.terminal air; dan
e.bangunan penangkap mata air. SPAM jaringan perpipaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam perhari. b

BAB IV

MODAL

Pasal 10

Modal Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai terdiri atas:

a.modal dasar; dan
b.modal disetor.

(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. 4
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.
(6)Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai menjadi modal disetor.
(7)Modal disetor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (6) sampai ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp32.148.383.465,65 (tiga puluh dua milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh lima rupiah).

Pasal 11

(1)Sumber modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau d.sumber modal sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.
(5)Sumber modal sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Isi peraturan

Teks305PDFHirarki

Memuat teks peraturan…