Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
11. Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), | . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220): Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6): 5. 6. 7. 8. 9. 2 Dipindai dengan CamScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. 4. 5. 5 3 Dipindai dengan CamScanner
RPJMD bertujuan untuk:
RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra-PD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.
4 Dipindai dengan CamScanner (3) (4) (1) (2) (3) (4)
pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah:
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3
s Dipindai dengan CamScanner
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro padatanggal 19 Agusw 2025 BUPATI SOLOK SELATAN, KHAIRUNAS Diundangkan di Padang Aro padatanggal 19 Rowsws 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, ZALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR z NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA — BARAT NOMOR : (2/42/2025) ) 6 Dipindai dengan CamScanner 1. Il. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJMD memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu srategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan penutup. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Membuka PDF…