DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
4.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 1 Dipindai dengan CamScanner 10. 11. Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), | . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220): Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6): 5. 6. 7. 8. 9. 2 Dipindai dengan CamScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
12.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 3. 4. 5. 5 3 Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

RPJMD bertujuan untuk:

a.sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029,
b.memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan, Cc. memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional, dan
d.mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah Daerah, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
(2)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I memuat pendahuluan,
2. b.bab II memuat gambaran umum daerah,
3. c.bab III memuat visi misi dan program prioritas pembangunan Daerah,
4. d.bab IV memuat program perangkat Daerahdan kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah
5. e.bab V penutup,
(3)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra-PD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 4 Dipindai dengan CamScanner
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah:
1. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan Cc. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan C. terjadi perubahan yang mendasar. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3
(1)menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan perubahan Renstra-PD. s Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro padatanggal 19 Agusw 2025 BUPATI SOLOK SELATAN, KHAIRUNAS Diundangkan di Padang Aro padatanggal 19 Rowsws 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, ZALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR z NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA — BARAT NOMOR : (2/42/2025) ) 6 Dipindai dengan CamScanner 1. Il. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJMD memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu srategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan penutup. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…