DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah, dan diantara ketentuan angka 30 dan 31 disisipka 2 (dua) angka yakni angka 30A dan angka 30B. 2.Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 4 diubah. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 dihapus. 4.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 1A. 5.Ketentuan Pasal 33 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana| dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan Peraturan Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupateri Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara «4 10. Republik Indonesia Nomor 4348), : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. 6. 7. Aa 8. Ta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161), at? O
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
13.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah, dan diantara ketentuan angka 30 dan angka 31 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 30A dan angka 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. 2 10. 11. 12. 13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 3. penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok 5. Selatan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi 6. yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan7. daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 8. kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan./ 1 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/ atau moda transportasi angkutan barang. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. 2 Hygienis adalah tindakan usaha-usaha untuk menjaga kebersihan tubuh, tempat dan alat-alat demi kepentingan kesehatan dan pencegahan penularan penyakit. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfatan/ penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan a 27. 28. 29. 30. 30 A. 30 B. 31. 32. 33. kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah. Kepelabuhan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian daerah. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air 2 serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Komersil adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih, sehingga dapat diambil keuntungan darinya. Non komersil adalah sesuatu yang tidak berorientasi profit atau sama sekali tidak berfokus pada mencari keuntungan. . Waktu siang adalah dari pukul 06-00 s.d 18-00 wib, sedangkan waktu malam adalah pukul 18-00 s.d 06-00 Wib, dan waktu siang-malam adalah dari pukul 06-00 s.d 01-00 wib. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. # 6 1
34.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
37.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 2 Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah berupa : Tanah:a.
1. b.Gedung/ ruang pertemuan,
2. c.Bangunan/ ruangan tertentu,
3. d.Rumah Dinas:
4. e.Kendaraan bermotor,
5. f.Alat-alat berat: /
6. g.Peralatan lainnya,
7. h.Pengujian laboratorium.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. £ 7 1

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Teknis pelaksanaan penggunaan kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mendahulukan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengelola kekayaan daerah tersebut.
(6)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah untuk penggunaan kegiatan Dinas Pemerintah Daerah.2.

4.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
1. a.Taman parkir.
2. b.Gedung Parkir.
(1A)Taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut a dengan Peraturan Bupati.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

5.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat parkir khusus, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. CN Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 1Y Seflemba” 2018 g BUPATI SOLOK SELATAN, £ '. | $ MUZNI ZAKARIA Diundangkan di Padang Aro pada tanggal " seprembor” 2018 ARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, EFI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ON NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/86/2018 ) 9 LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR : 6 TAHUN 2018 TANGGAL » Yhtepomler 2018 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a.Tanah
b.Gedung/ Ruang Pertemuan bl. Bangunan/ Ruangan Tertentu Kg No Jenis Besarnya Tarif | Komersil
1. 1.ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Rp5.000.000,00/ m?/ tahun
2. 2.Pemasangan Reklame Rp800.000,00/ tiang/ tahun
3. 3.Menara Telekomunikasi Rp25.000,00/ m?/ tahun
4. 4.Kantin Rp20.000,00/ m?/ tahun Il. Non Komersil Rp10.000,00/ m?/ tahun “No Jenis Besarnya Tarif 1. | Siang a). | Aula Kantor Bupati (Sarantau . Rp500.000,00/ hari Sasurambi) b). | Aula Kantor Bupati (Tansiampek Rp300.000,00/ hari & Sapan Maluluang) c). | Aula Perkantoran Rp300.000,00/ hari d). | Gedung Nasional Rp500.000,00/ hari 2. | Malam a). | Aula Kantor Bupati Rp600.000,00/ hari b). | Aula Kantor Bupati (Tansiampek Rp400.000,00/ hari & Sapan Maluluang) c). | Aula Perkantoran Rp400.000,00/ hari d). |Gedung Nasional Rp600.000,00/ hari No Jenis Tarif . Besarnyi Ibu Kota Kabupaten Bangunan Permanen
a.Kantor Kas Perbankan Rp500.000,00 x m?/ tahun
b.Kantin Rp150.000,00 x m?/ tahun Cc. Bangunan lainnya Rp100.000,00 x m?/ tahun Bangunan Semi Permanen Rp50.000,00 x m?/ tahun 2. | Ibu Kota Kecamatan Bangunan Permanen Rp100.000,00 x m?/ tahun Bangunan Semi Permanen Rp35.000,00 x m?/ tahun Cc. Rumah Dinas No —Jenis Besarnya Tarif 0 1. | Ibu Kota Kabupaten Rumah Permanen Rp50.000,00 x m?/ tahun Rumah Semi Permanen Rp30.000,00 x m?/ tahun 2. | Ibu Kota Kecamatan Rumah Permanen Rp35.000,00 x m?/ tahun AN Rumah Semi Permanen Rp25.000,00 x m?/ tahun
d.Kendaraan Bermotor No Jenis Besarnya Tarif
1. 1.Mobil Kebakaran Besar — — Rp350.000,00/ hari 2. | Mobil Kebakaran Sedang Rp275.000,00/ hari
2. 3.| Mobil Kebakaran Kecil Rp250.000,00/ hari 4. | Bus (roda 6) Bus AC Rp600.000,00/ hari Bus Non AC Rp400.000,00/ hari 5. | Mikro Bus (roda 4) Rp300.000,00/ hari NAN 6. | Mini Bus Rp600.000,00/ tahun 7. | Pick Up Rp200.000,00/ hari 8. | Dump Truck/ Truck/ Tangki Rp250.000,00/ hari 9. | Mobil Siaran Keliling Rp250.000,00/ hari
3. 10.Kendaran Roda Dua/ Kendaraan Rp100.000,00/ tahun Dinas 11. | Becak Motor Rp150.000,00/ tahun
e.Alat Berat No Jenis Besarnya Tarif Jam |. . Hari
1. 1.|Excavator Rp200.000,00 2. | Whell Loader Rp200.000,00 an £ 3. | Motor Grader Rp200.000,00 4. | Aspal Sprayer Rp150.000,00 5. | Mein Gilas (Vibrator Rolle Rp250.000,00 6. | Buldoer Rp200.000,00
f.Peralatan Lainnya Besarnya Tarif No Jenis Jam Hari | 1. | Mesin Potong Rumput Rp30.000,00 —— Chain Saw Rp35.000,00 Sound system Na T
a.Sound System lengkap 10.000 watt Rp4.0000.000,00
b.Sound System lengkap 5.000 watt Pe Rp2.0000.000,00
c.Sound System biasa Rp1.0000.000,00 4. | Korsik (Kors Musik) Rp660.000,00 | ST Datan Tenaga “PA Rp430 DOD 6. | Meja Da DE Rp2.500,00/unit ' 7. | Kursi Na Rp2.500,00/ unit
1. 8.(Band Rp750.000,00| 9. | Theodolit Rp175.000,00
2. 10.|Waterpass Den Maan Rp100.000,00 ll. IGenset Rp100.000,00 12. | Kugus (Alat ukur kepadatan beton) Rp10.000,00 13. | Tenda
a.Panggung Rigging 6 x 10 m? Rp6.000.000,00/ unit
b.Panggung Rigging 4 x 6 m? Rp3.000.000,0/ unit
c.Tenda Petak 6 x 6 m? Rp300.000,00/ unit
d.Tenda Petak 4 x 6 m? Rp250.000,00/ unit
e.Tenda Sarnavil 5 x 5 m? Rp400.000,00/ unit
f.Tenda Sarnavil 3 x 3 m? Rp300.000,00/ unit
g.Pengujian Laboratorium No Parameter Tarif (Rp) Jasa Sarana | Jasa Teknis | Total I | AIR . a. | Fisika Suhu 6.000,00 4.000,00| 10.000,00 Rasa 6.000,00 4.000,00| 10.000,00 0p . 9 124 Bau 6.000,00 4.000,00 | 10.000,00 Warna 6.000,00 4.000,00! 10.000,00 Kekeruhan '6.000,00| 4.000,00| 10.000,00 Daya Hantar Listrik 6.000,00 4.000,00| 10.000,00 Zat Tersuspensi (TSS) 15.000,00 10.000,00 | 25.000,00 Zat Padat Terlarut (TDS) 15.000,00 10.000,00| 25.000,00 b. | Kimia bl. | Kimia Anorganik Logam Alumunium (AI) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00 Antimon (Sb) 45.000,00 30.000,00 | “75.000,00 Arsen (As) 45.000,00 30.000,00 | “75.000,00 Merkuri (Hg) 45.000,00 30.000,001 75.000,00 Barium (Ba) 30.000,00 20.000,00 1 50.000,00 Besi (Fe) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00 Kadmium (Cd) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00 Kobalt (Co) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00 Crom (Cr) 45.000,00 30.000,00 1 “75.000,00 Magnesium (Mg) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
1. 1.Mangan (Mn) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
2. 2.Natrium (Na) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
3. 3.Nikel (Ni) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
4. 4.Perak (Ag) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
5. 5.Selenium (Se) 45.000,00 30.000,00| 75.000,00
6. 6.Seng (Zn) '30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
7. 7.Tembaga (Cu) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
8. 8.Timbal (Pb) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
9. 9.Timah Putih (Sn) 45.000,00 30.000,00 | “75.000,00
10. 10.Kalsium (Ca) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
11. 11.Silika (Si) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00 b2. | Kimia Anorganik Non Logam
12. 1.Ammoniak 27.000,00 18.000,00 | 45.000,00
13. 2.Ph 9.000,00 6.000,00 1 15.000,00
14. 3.Forida (F) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
15. 4.Phospat (PO4) 24.000,00 16.000,00 | 40.000,00
16. 5.BOD 27.000,00 18.000,00 | 45.000,00
17. 6.COD 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
18. 7.Klor Bebas 18.000,00 12.000,00 | 30.000,00
19. 8.Klorida (CI) 18.000,00 12.000,00 | 30.000,00
20. 9.Nitrat (NO3) 18.000,00 12.000,00 | 30.000,00
21. 10.Nitrit (NOz) 18.000,00 12.000,00 | 30.000,00 13 2 , BUPATI SOLOK SELATAN, at MUZNI ZA I 14
22. 11.Oksigen Terlarut (DO) 9.000,00 6.000,00| 15.000,00
23. 12.Sianida 24.000,00 16.000,00|1 40.000,00
24. 13.Sulfat (SO4) 21.000,00 14.000,00| 35.000,00
25. 14.Sulfida (H2S) 30.000,00 20.000,00 | 50.000,00
26. 15.Kesadahan (CaCO3) 18.000,00 12.000,001 30.000,00 c. | Kimia Organik
27. 1.Deterjen sebagai MBAS 42.000,00 28.000,00 | 70.000,00
28. 2.Minyak 39.000,00 26.000,00 | 65.000,00 3.Anka Permanganat (KMnO4) 18.000,00 12.000,00 | 30.000,00
29. 4.Senyawa Fenol sebagai fenol 42.000,00 28.000,00 | 70.000,00
30. 5.Senyawa Pestisida (Per parameter ) 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 d. | Destruksi Padatan Logam Berat 75.000,00 50.000,00 | 125.000,00 e. | Air Minum Bersih
31. 1.Air Minum Isi Ulang (6 Parameter) 177.000,00 | 118.000,00 | 295.000,00
32. 2.Air Bersih (12 Parameter) 222.000,00| 148.000,00 | 370.000,00 II. | UDARA AMBIEN
33. 1.Karbon Oksida (COx) 48.000,00 32.000,00| 80.000,00
34. 2.Nitrogen Oksida (NOx) .48.000,00 32.000,00| 80.000,00
35. 3.Sulfur Oksida (SOx) 48.000,00 32.000,00 | 80.000,00
36. 4.Amoniak (NH3) 48.000,00 32.000,00 | 80.000,00
37. 5.Oksidan (O3) 48.000,00 32.000,00 | 80.000,00
38. 6.Debu Total (TSP) 105.000,00 70.000,00 | 175.000,00
39. 7.Timbal (Pb) 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00
40. 8.Arah Kecepatan Angin 30.000,00 20.000,00| 50.000,00 Suhu 15.000,00 10.000,00 | 25.000,00
41. 10.Kelembaban 15.000,00 10.000,00 | 25.000,00
42. 11.Kebisingan 60.000,00 40.000,00 | 100.000,00
43. 12.Getaran 120.000,00 80.000,00 | 200.000,00 9. Xx LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR G TAHUN 2018 TANGGAL: IH September 2018 PERATURAN DAERAHTENTANG : PERUBAHAN ATAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BUPATI SOLOK SELATAN, 3 ke 15 Tempat NO Jenis Kendaraan Tarif Parkir 1 | Taman Sepeda motor. Rp2.000,00, sekali parkir Parkir Sedan, jeep, minibus, pick | Rp3.000,00, sekali parkir up, mobil box roda 4, dan sejenisnya. Bus, truk, mobil box roda | Rp5.000,00, sekali parkir 6 dan sejenisnya. . Tempelan dan trailer. Rp10.000,00, sekali parkir 2 | Gedung Sepeda motor. Rp3.000,00, sekali parkir Sedan, jeep, minibus, pick up, mobil box roda 4, dan sejenisnya. Bus, truk, mobil box roda 6 dan sejenisnya. Rp5.000,00, sekali parkir Rp10.000,00, sekali parkir 3. 4. 2. 3. MUZNI ZA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 29

Pasal 33

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 29

Pasal 33

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012