DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 812.266.601.366 bertambah/berkurang sejumlah Rp 19.158.033.698 sehingga menjadi Rp 831.424.635.064 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp782.113.583.000 b. Bertambah / (berkurang) Rp34,164.359.115 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp816.277.942.115 2. Belanja Daerah a. Semula Rp812.266.601.366 b. Bertambah / (berkurang) Rp19.158.033.698 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp831.424.635.064 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp15.146.692.949) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) Semula Rp34.653.018.366 2) Bertambah / berkurang) _______________(Rp15.006.325.417) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp19.646.692.949 b. Pengeluaran 1) Semula Rp4.500.000.000 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp4.500.000.000 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 15.146.692.949 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Mengingat : 1 Menimbang
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 30 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

1.Pendapatan Daerah

a.Semula 782.113.583.000
b.Bertambah/ (berkurang) 34,164.359.115 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 816.277.942.115
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula 812.266.601.366
b.Bertambah / (berkurang) 19.158.033.698 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula 34.653.018.366 2) Bertambah / berkurang) _______________ (15.006.325.417) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 19.646.692.949
b.Pengeluaran 831.424.635.064 (15.146.692.949) 1) Semula 4.500.000.000 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 4.500.000.000 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 15.146.692.949 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan

Pasal 2

1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula 60.000.000.000 2) Bertambah / (berkurang) 8.939.543.222 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan 68.939.543.222
b.Dana perimbangan 1) Semula 646.035.950.000 2) Bertambah / (berkurang) _________________(4.013.511.179) Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan 642.022.438.821
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 76.077.633.000 2) Bertambah / (berkurang) 29.238.327.072 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan 105.315.960.072 2 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan ;
a.Pajak daerah 1) Semula 11.763.000.000 2) Bertambah / (berkurang) (500.000.0001 Jumlah pajak daerah setelah perubahan 11.263.000.000
b.Retribusi daerah 1) Semula 2.085.000.000 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 2.085.000.000
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2.500.000.000 2) Bertambah / (berkurang) (1.000.000.000) Jum lah hasil pengelolaan kekayaan daerah yan g dipisahkan setelah perubahan 1.500.000.000
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 43.652.000.000 2) Bertambah / (berkurang) 10.439.543.222 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 54.091.543.222 3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
a.Dana bagi hasil 1) Semula 18.543.104.000 2) Bertambah / (berkurang) _ Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 18.543.104.000
b.Dana alokasi umum 1) Semula 480.406.179.000 2) Bertambah / (berkurang) _ Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan 480.406.179.000
c.Dana alokasi khusus 1) Semula 147.086.667.000 2) Bertambah / (berkurang) (4.013.511.179) Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan 143.073.155.821 4 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
a.Hibah 1) Semula 4.200.000.000 2) Bertambah / (berkurang) 20.417.028.932 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan 24.617.028.932
b.Dana Darurat 1) Semula - 2) Bertambah / (berkurang) _ Jumlah dana darurat setelah Perubahan -
c.Dana Bagi hasil pajak 1) Semula 36.156.232.000 2) Bertambah / (berkurang) 5.441.298.140 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan 41.597.530.140
d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula 35.721.401.000 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan
e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) 3.380.000.000 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
e.Pendapatan Lainnya 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Pasal 3

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula 406.706.929.353 2) Bertambah / (berkurang) 1.938.932.878 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan 408.645.862.231
b.Belanja Langsung 1) Semula 405.559.672.013 2) Bertambah / (berkurang) 17.219.100.820 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan 422.778.772.833 2 Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula 313.871.358.125 2) Bertambah / (berkurang) (186.193.636) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan 313.685.164.489
b.Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) - 35.721.401.000 3.380.000.000 Jum lah belanja bunga setelah Perubahan
c.B elanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan -
d.Belanja hibah 1) Semula 4.100.000.000 2) Bertambah / (berkurang) 1.820.000.000 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan 5.920.000.000
e.Belanja bantuan sosial 1) Semula - 2) Bertambah / (berkurang) _ Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan -
f.Belanja bagi hasil 1) Semula 1.384.800.000 2) Bertambah / (berkurang) (50.000.000) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan 1.334.800.000
g.Belanja Bantuan keuangan 1) Semula 86.460.771.228 2) Bertambah / (berkurang) 390.000.000 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan 86.850.771.228
h.Belanja tidak terduga 1) Semula 500.000.000 2) Bertambah / (berkurang) 355.126.514 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan 855.126.514 3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
a.Belanja pegawai 1) Semula 9.074.318.240 2) Bertambah / (berkurang) 2.628.256.600 jumlah belanja pegawai setelah Perubahan 11.702.574.840
b.Belanja barang dan jasa 1) Semula 158.163.035.135 2) Bertambah / (berkurang) 35.298.782.125 Jum lah belanja barang dan ja sa setelah Perubahan 193.461.817.260 1) Semula 238.322.318.638 2) Bertambah / (berkurang) _______________ (20.707.937.905) Jumlah belanja modal setelah Perubahan 217.614.380.733

Pasal 4

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.Penerimaan 1) Semula 34.653.018.366 2) Bertambah / (berkurang) (15.006.325.417) Jumlah penerimaan setelah Perubahan 19.646.692.949
b.Pengeluaran 1) Semula 4.500.000.000 2) Bertambah / (berkurang) i Jumlah pengeluaran setelah Perubahan 4.500.000.000 2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.SilPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula 34.653.018.366 2) Bertambah / (berkurang) (15.006.325.417) Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan 19.646.692.949
b.Pencairan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) ______________________________- Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) i Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
d.Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) i
c.Belanja modal Jum lah penerim aan pinjam an daerah setelah Perubahan
e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) ______________________________- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan
f.Penerimaan piutang daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan 3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 1) Semula 4.500.000.000 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan 4.500.000.000
c.Pembayaraan pokok utang 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
d.Pemberiaan pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) - Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, kegiatan; program dan
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Pemerintahan
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8.Lampiaran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini; dan
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan apabila tidak dilakukan Perubahan APBD atau Perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran sebagaimana dimaksud termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini denga kriteria dengan sebagai berikut : (a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;dan (b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat bila terjadi kekurangan penganggaran setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dan selanjutnya maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2018. Kebutuhan Belanja yang bersifat wajib dan mengikat mancakup : (a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan (b) Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS (c) Tambahan Penghasilan PNS (d) Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Daerah yang diikat dengan Perjanjian Kerja (e) Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon, dan jasa komunikasi lainnya yang terkait dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD. 4

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Padang Aro Pada tanggal $C^o \KcIT 2018 Di undangkan Pada tanggal di Padang Aro V ) d W r f f 2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ..(a. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : 8 )

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…